Rp 5 Miliar untuk Tangani Kawasan Kumuh

suaramerdeka.com

Anggaran penanganan kawasan kumuh dari pemerintah, tahun ini mencapai Rp 5 miliar. Alokasi anggaran tersebut berasal dari Satker Provinsi Jawa Tengah. Menurut Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Banyumas Wilopo, alokasi anggaran dari Satker Provinsi Jawa Tengah tersebut digunakan untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Karangwangkal, Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Grendeng, dan Kelurahan Bancarkembar. Menurutnya alokasi tersebut merupakan kelanjutan dari alokasi penanganan kawasan kumuh tahun lalu. Pada tahun lalu, wilayah yang mendapat penanganan kawasan kumuh yaitu Kelurahan Berkoh dan Desa Sokaraja Kidul. “Jadi masih ada kawasan kumuh yang belum tertangani, antara lain Kelurahan Mersi,” jelasnya, Selasa (16/8). Ia mengatakan, penanganan tersebut berupa pembangunan fisik, diantaranya berupa jalan lingkungan dengan rabat beton, pemasangan paving, pengaspalan, dan pembangunan drainase. Menurutnya penanganan fisik dari pemerintah bentuknya hampir sama dengan program kota tanpa kumuh (kotaku), hanya saja jika pemerintah sifatnya kontraktual. Adapun pelaksanaan penanganan kawasan kumuh melalui program Kotaku dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dokumen Perencanaan “Program Kotaku gantinya PNPM mandiri perkotaan, biasanya dikerjakan KSM,” ujarnya. Sebelumnya, terkait penanganan kawasan kumuh, dokumen perencanaan kegiatan penanganan, melaluiprogramkotatanpakumuh( kotaku) ditargetkan selesai akhir tahun ini. Koordinator Kotaku Banyumas Haris Triyanto mengatakan, program kotaku yang merupakan kelanjutan dari PNPM, akan dijalankan di 85 desa/kelurahan yang ada di Banyumas. Namun demikian, fokus penanganan kawasan kumuh untuk saat ini, menurutnya hanya dilakukan di 10 desa/kelurahan. Adapun di wilayah lainnya, kegiatan kotaku difokuskan pada upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh. “Fokus penanganannya di 10 desa/kelurahan yang telah masuk SK Bupati,” tuturnya. Berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh, menurutnya saat ini pihaknya sedang melakukan penyusunan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh di lokasi-lokasi tersebut. Ia mengatakan dokumen perencanaan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Sebab menurutnya, penanganan baru akan dilakukan tahun depan. “Bersama dengan masyarakat kami sedang menyusun dokumen perencanaan sesuai data base line 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak) yang sudah ada,” ujarnya.