Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Selasa, 31 Januari 2017

Pembangunan Duplikat Jembatan Merah Satu Tahap




Pembangunan duplikat Jembatan Merah Patikraja yang melintasi Sungai Serayu, diupayakan selesai dalam satu tahap. Menurut Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Achmad Taufik, pembangunan jembatan tersebut akan diawali dengan proses pembebasan lahan tahun ini. ”Setelah pembebasan lahan selesai, langsung dibangun fisik jembatannya,” kata dia, Senin (30/1).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen pelelangan pekerjaan jembatan tersebut. Menurutnya, diharapkan pada akhir Maret mendatang pekerjaan fisik dapat dimulai, dengan catatan proses pembebasan lahan sudah selesai. ”Dokumen lelang kita siapkan untuk seluruh kegiatan, yang berjumlah 42 kegiatan,” jelasnya.

Dikatakan, alokasi pembangunan jembatan penghubung Banyumas dan Cilacap yang melewati Kecamatan Kebasen itu sebesar Rp 12 miliar. Alokasi tersebut, menurutnya digunakan untuk membangun bagian bawah jembatan. Adapun bagian atas jembatan, lanjutnya akan dibantu oleh pemerintah pusat. ”Bantuan dari pusat sudah ada sebenarnya, tapi berupa barang. Dan saat ini tinggal diambil saja,” jelasnya.

Sementara itu, menurutnya dari sekitar 42 kegiatan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, 10 di antaranya adalah pembangunan jembatan, dan 32 lainnya merupakan kegiatan pembangunan jalan. Dari, seluruh kegiatan tersebut, lanjutnya pihaknya tahun ini menerima alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk keseluruhan.

Beberapa waktu lalu Kepala DPU Banyumas Irawadi, mengatakan jembatan yang direncanakan ini, nantinya akan dibangun di samping jembatan lama. Secara ukuran nantinya jembatan juga akan didesain lebih lebar, sehingga dapat dilalui kendaraan dari dua arah. Jembatan tersebut, strukturnya akan menggunakan rangka baja, dan nantinya akan memiliki lebar tujuh meter.

Adapun panjang jembatan direncanakan mencapai 125 meter. Saat ini, Jembatan Merah penghubung Patikraja – Kebasen yang melintasi Sungai Serayu tidak dapat dilewati kendaraan roda empat dari dua arah. Kondisi itu membuat pengendara harus bergantian saat akan melintas.
sumber Suara Merdeka

Pegawai Banyumas Wajib Setor Sampah Minimal 1 Kg/Bulan


BANYUMAS : Dalam rangka upaya pengurangan timbunan sampah anorganik, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein meminta kepada semua pegawai di Banyumas untuk menyetorkan sampah anorganik minimal 1 kg perbulan. Pengelolaan ini nantinya akan dikelola oleh Bank Sampah di setiap Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Banyumas Ir Achmad Husein mengatakan sebagai unsur pemerintah, pegawai negeri sipil diharapkan mampu menjadi inspirator dalam menjaga lingkungan.
“Produksi sampah di Banyumas mencapai 960 ton per hari. Sampah anorganik diketahui menjadi beban dan sumber pencemaran lingkungan. Dengan program ini diharapkan sampah dapat diubah menjadi barang yang bernilai ekonomis jika dimanfaatkan atau didaur ulang,” katanya
Kepala Bidang Kebersihan dan Petamanan, Ir Ngadimin MP mengatakan bahwa Bupati Banyumas telah mengedarkan Surat Edaran Nomor 660/7376/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban PNS untuk mengumpulkan sampah anorganik 1 kg per bulan.
“Seluruh pegawai negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib menjadi nasabah bank sampah OPD. Setiap pegawai diwajibkan menyetor minimal 1 kg sampah setiap bulan,”katanya Senin (30/1) di ruang kerjanya.
Menurut Ngadimin pemberlakuan setor sampah secara efektif akan berlaku mulai bulan Maret. Karena pihaknya baru mensosialisasikan edaran tersebut Selasa (31/1). Dalam sosialisasi para Kasubag Umum/Tata Usaha/Kerumahtanggaan di OPD nantinya akan diberi tugas tambahan mengelola bank sampah, dan semua pegawai menjadi nasabah untuk menyimpan sampah anorganik.
“Ini salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam pengurangan sampah, mengingat di Kabupaten Banyumas, setiap hari memproduksi 960 ton sampah, 280 ton sampah merupakan sampah anorganik ” tambah Ngadimin.
Setelah sampah terkumpul, nantinya bisa dijual, uangnya bisa untuk kegiatan non dinas pegawai maupun kegiatan sosial OPD terkait, tergantung kesepakatan. Sebagai langkah uji coba, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan kegiatan ini.
“Selama bulan Januari, sampai hari ini (30/1), kami dari DLH, sudah mengumpulkan 550 kg sampah anorganik dari pegawai disini,” tambah Ngadimin.
sumber Humas Pemkab Banyumas

Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

Beberapa usulan pembangunan infrastruktur di wilayah Banyumas Raya
Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap
1.Peningkatan ruas jalan nasional ketanggungan-prupuk-bumiayu-ajibarang
2.Pengingkatan seluruh jalan nasional untuk mendukung kawasan industri dan bandara wirasaba.
3.Pembangunan jalur baru ciregol sepanjang 6-8KM jalan nasional ketanggungan-purwokerto
4.Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap
5.Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap
6.Peningkatan kapasitas jalan pada wilayah selatan minimal sama dengan wilayah utara
7.Pembangunan jalan lintas selatan sepanjang 101 KM



Senin, 30 Januari 2017

Benahi Taman Kota Ajibarang, Gandeng Swasta dan Pemdes


Pemerintah Kecamatan Ajibarang berencana akan menggandeng sejumlah pihak swasta hingga pemerintah desa di wilayah Kota Kecamatan Ajibarang untuk bersama-sama megelola Taman Kota Ajibarang agar lebih representatif.
Camat Ajibarang, Eko Heru Surono mengatakan, setelah dibangun oleh dinas terkait pemerintah daerah, pihakya berencana akan melanjutkan kembali pembenahan Taman Kota Ajibarang agar lebih representati untuk kepentingan anak-anak dan pelajar. Perlengkapan sarana dan prasarana termasuk air mancur, penyediaan wifi internet, tempat bermain dan wahana panggung ekspresi pelajar termasuk dalam wacana untuk kelengkapan taman kota tersebut.
“Langkah pemugaran tahap pertama adalah kami bersihkan, penerangan dihidupkan kembali dan beberapa bagian akan dipagar,” ujarnya. Menurutnya sebagai ruang terbuka hijau, Taman Kota Ajibarang merupakan tempat strategis yang belum termanfaatkan dengan baik. Jika dikelola dengan baik bisa dijadikan ajang ekspresi para pelajar di sekitar Ajibarang.
Parkir
Apalagi letak taman yang berada tepat di persimpangan paling padat lalu lintas di Ajibarang. “Untuk parkir pengunjung, kami rencanakan parkir diletakkan pada bagian dalam Tepatnya parkir nanti dekat masjid, bekerjasama dengan dua desa yaitu Pemerintah Desa Ajibarang Wetan dan Ajibarang Kulon,” kata dia.
Taman Ajibarang jelas Heru, akan dikelola dan dibangun bekerjasama dengan sejumlah pihak swasta. Pihaknya berharap sejumlah perusahaan yang ada di Ajibarang termasuk CSR dari Dreamland atau yang lain dapat diajak kerjasama untuk kemajuan Ajibarang. Sebagai taman di pusat keramaian, menurut Eko Heru di taman Ajibarang akan dibuatkan area khusus bagi pedagang kaki lima “Selasar PKL, sebab pasti akan banyak orang jualan kalau taman ramai, “ kata dia.
Warga Ajibarang, Wawan Setiaji juga mengharapkan, pemerintah dapat benarbenar memperhatikan penataan hingga pengelolaan taman kota Ajibarang dengan baik. Diharapkan seusai penataan kembali taman kota, maka persoalan parkir hingga pentaan pedagang dapat dilaksanakan sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung dapat tercipta.
“Kami berharap agar penataan pedagang kaki lima hingga parir dilaksanakan sejak awal sehingga tidak ada kesan kumuh dan parir liar,” jelasnya.
sumber Suara Merdeka.

Rencana Jalan TOL Cilacap - Wangon - (Jogja - Bandung-Pejagan)

Memang judulnya adalah Jalan Tol Cilacap Jogja ( perkembangan informasi terbaru juga rencana Tol  ke Bandung dan Pejagan ) , tapi berdasarkan info terbaru yang dihimpun oleh sumber Detik.com ternyata calon rutenya tetap harus lewat Wangon, artinya Tol ke Cilacap ternyata mengantong , Cilacap menjadi salah satu tujuan rute Tol ini, karena posisi daerahnya buntu .
Peta terbaru menunjukkan beberapa lokasi yang kemungkinan akan dibangun jalan Tol ditandai dengan titik berwarna kuning.
Dengan demikian persilangan rute TOL kemungkinan besar tetap akan dibangun di Wangon. Tulisan ini berdasarkan peta keluaran atau redaksi  yang ada saat ini dan akan terus di edit jika ada perubahan informasi .







Jumat, 27 Januari 2017

PLTP Cilongok, Butuh Solusi Meminimalisir Dampak Bukan Dihentikan

Update berita

PT SAE Komitmen Perkecil Dampak Proyek
PLTP Baturraden


PT Sejahtera Alam Energy (SAE) selaku pelaksana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden berkomitmen akan mengerjakan proyek dengan hati-hati, sesuai prosedur dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan.
Hal itu ditegaskan perwakilan PT SAE, Hermansyah saat doa bersama untuk keselamatan dan pulihnya kembali kondisi air di hulu Sungai Prukut di wanawisata Curug Cipendok, Karangtengah, Cilongok kemarin (12/4). Hermansyah mengatakan dampak air keruh adalah bagian dari proses pembangunan pengadaan infrastruktur jalan PLTP.
“Berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya permasalahan air keruh ini sudah selesai dan sekarang sudah dapat pulih kembali. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan mohon maaf atas dampak bagi warga sekitar,” katanya. Ke depan, Hermansyah menyatakan pihaknya akan semakin berhati-hati dalam bekerja.
Ia pun menyatakan akan berusaha memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek pengadaan sumber listrik tersebut. Faktor cuaca yang mengakibatkan pembangunan jalan menjadi biang keruhnya air adalah pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak khususnya PT SAE.
“Terkait hal itulah kami meminta dukungan dari berbagai pihak agar proses pembangunan ini bisa berjalan lancar. Apalagi proyek ini adalah untuk mendukung ketersediaan dan mencegah krisis energi berbahan fosil pada 2025 nanti,” jelasnya.
Kelancaran Proyek
Manajer Wanawisata Curug Cipendok dari KPH Perhutani Banyumas Timur, Krusharto berterima kasih atas usaha PT SAE yang telah memulihkan kembali aliran air terjun Curug Cipendok sebagaimana semula. Ia berharap kondisi air keruh tidak terjadi lagi. Maka dari itulah ia terus mendorong pelaksanaan proyek listrik nasional tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
“Kami berharap doa bersama ini dapat menjadi kebaikan dan kelancaran proyek PLTP Baturraden ini. Ke depan, semoga warga di sini juga mendapatkan dampak positif,” katanya. Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Rusdi Mulyanto yang mewakili warga desa-desa terdampak air keruh di Kecamatan Cilongok menyampaikan dukungannya terhadap proyek ini.
Meski demikian, ia berharap agar dampak negatif yang merugikan warga sekitar lokasi proyek dapat diantisipasi dan diminimalisasi. Seperti diketahui, selain mengakibatkan krisis air bersih dan dampak ekonomi lainnnya, keruhnya air bersih juga menuai protes keras dari berbagai pihak.
Selain menyediakan sarana prasarana air bersih, PT Sejahtera Alam Energy (SAE) pertengahan Maret 2017 lalu juga melaksanakan pembersihan lumpur di objek wisata air terjun Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka normalisasi kegiatan wisata milik Perum Perhutani tersebut. Sementara itu proyek pengadaan jalan PLTP sempat dihentikan.

Setiap pembangunan pasti berdampak lingkungan, tapi bukan harus mandeg, yang penting solusi meminimalisir dampak itu, terkait PLTP Baturaden dan Cilongok, sudah ada upaya dari PT SAE , proyek ini bagian dari rencana pemerintah pusat mengatasi kekurangan pasokan listrik memanfaatkan potensi alam yang ada. 

saat ini PT Sejahtera Alam Energy (PT SAE) selaku pemrakarsa proyek tersebut tengah fokus menyelesaikan permasalahan air keruh yang dikeluhkan warga di sejumlah desa di Kecamatan Cilongok selama dua bulan terakhir.
Supervisor sekaligus Ketua Posko Pengaduan Masyarakat PT SAE, Cepi Suryaman mengatakan, hingga kemarin proyek pengadaan jalan ini masih dihentikan. Sementara ini PT SAE terus memfokuskan kegiatan pembenahan hingga pembuatan filterisasi air keruh di hulu hingga hilir Sungai Prukut.
“Kami akan memulai kembali proyek infrastruktur ini setelah kondisi air sudah normal kembali. Setelah itulah nantinya kami akan bermusyawarah kembali dengan masyarakat. Karena itu, dalam waktu 10 hari ini kami terus berupaya untuk menangani permasalahan air keruh secara optimal,” katanya.
Delapan Bulan
Dijelaskan oleh Cepi, sebelumnya PT SAE menarget, pengadaan infrastruktur dapat terlaksana delapan bulan. Selain penyediaan infrastruktur jalan proyek PLTP, nantinya PT SAE akan melakukan proyek eksplorasi sekitar Juni 2017. Sedangkan untuk operasional PLTP atau geothermal panas bumi dari Gunung Slamet ini ditargetkan akan dimulai tahun 2022. “Untuk tahap pertama diperkirakan produksi listrik dari geothermal ini mencapai kapasitas 150 megawatt.
Sedangkan tahap kedua nanti bisa mencapai 100 megawatt. Produksi listrik ini nantinya didistribusikan ke wilayah Jawa Bali,” jelasnya. Site Manajer PT SAE, Hermansyah mengatakan, pembangunan PLTP Baturaden merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali di masa mendatang.
Untuk itulah sebagai pemrakarsa sekaligus nantinya sebagai operator PLTPBaturaden, PTSAE berharap dukungan semua pihak untuk kelancaran proyek ini. Menurutnya, nilai investasi PLTP Baturaden yang sedang direncanakan dan mulai dilaksanakan ini adalah senilai Rp 15 trilyun. PLTP ini dilaksanakan atas kerjasama PT SAE dan pihak Jerman.


sumbe
r Suara Merdeka

credit to Eko Cahyono 24-01-17


Aplikasi E-Planning Pemkab Banyumas


Penyiapan aplikasi E-Planning Pemkab Banyumas ditarget maksimal Maret sudah bisa dioperasionalkan atau diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Hal ini sekaligus untuk menyongsong perencanaan pembangunan 2018, yang dimulai Maret-April. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Prabowo Eddy Santoso mengatakan, aplikasi ini merupakan permintaan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), sehingga kalau sudah berjalan, nanti bisa diakses sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa.
Masyarakat juga bisa aktif mengakses atau terlibat di dalamnya. “Menurut petugas saya Februari sudah selesai. Tapi saya targetkan maksimal Maret sudah bisa jalan. Aplikasi ini nanti tersambung dengn aplikasi Simda Satria di Badan Keuangan Daerah terkait anggaran,” jelasnya, kemarin.
Setelah e-planning dari Bappeda terkoneksikan dengan yang di Badan Keuangan Daerah, nilai dia, setiap perencanaan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti dengan anggaran nanti akan mudah terbaca karena sudah masuk dalam sistem yang terkoneksi. “Karena selama ini bilangnya online, tapi pengerjaaannya masih manual.
Misalnya saat usulan perencanaan dari bawah (desa) sudah masuk dan dibawa ke tim anggaran tetap dikerjakan secara manual. Kalau sudah terkoneksi, nanti bakal yambung dan kalau ada perubahan, mudah diketahui,” jelasnya. Menurutnya, hal seperti ini juga dialami sama hampir di semua daerah. Di Pemkot Bandung saja, yang sudah e-planning dan e-budgeting serta tampilannya begitu besar, namun sebagian besar pengelolaan masih manual.
Eddy mengatakan, setelah aplikasi e-planning berjalan, nanti akan dilanjutkan dengan penyiapan aplikasi untuk e-budgeting terkait pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan anggaran. Untuk menyiapkan hal itu, katanya butuh kesiapan semua SKPD.
“Setiap SKPD saat menerapkan dua sistem ini, juga harus sudah punya perda, perbup dan SOP-nya. Hal ini sebagai dasar acuan dan panduan dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing,” ujar dia. Untuk mendukung hal itu, lanjut dia, Kominfo juga menyiapkan program jangka pendek berikutnya, yakni penguatan jaringan fiber optic.
Yang sudah terpasang pada tahun lalu, baru dari kantor Kominfo, untuk bidang Telematika di komplek kabupaten sampai ke kantor LPSE. Targetnya ke depan, semua SKPD bisa tersambung jaringan tersebut. “Sebelum pakai fiber optic jaringannya sering ngadat, sekarang sudah lancar.
Tahun ini targetnya ke pasang dari jalur kabupaten ke arah kantor di Jl Jenderal Soedirman Dinas Pelayanan Perizinan satu atap dan Dinas Kependudukan dan kantor Kominfo di Jl Kolonel Sugiyono. Selanjutnya ke arah perkantoran Jl Gatot Subroto hingga kompleks kantor Bappeda,” katanya.
sumber Suara Merdeka

Kamis, 26 Januari 2017

Transmart Purwokerto

Transmart Buka 30 Gerai Baru Tahun Ini, Dilengkapi Bioskop Hingga Trans Studio


PT Trans Retail Indonesia akan membuka 30 gerai baru Transmart sepanjang tahun 2017 ini. Tiga puluh gerai baru anak usaha Trans Retail tersebut di antaranya tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi.

"Untuk transmart yang baru buka di 2017 ada 30 toko yang kita rencanakan. Dan 2018 juga ada 30 toko. Ini semua tersebar di Jawa dan luar Jawa," kata Corporate Communication GM Transmart Carrefour, Satria Hamdi kepada detikFinance saat ditemui di Menara Utara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Dari 30 gerai baru tersebut nantinya juga akan dilengkapi bioskop dari CGV Cinemas. Untuk tahap pertama sepanjang 2017 ini, 8 dari 30 gerai baru tersebut akan dilengkapi oleh CGV Cinemas.

Dengan makin banyaknya dibuka Transmart akan mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah sehingga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Yang pasti kami yakin dengan target kami 30 toko ini akan tercapai hingga akhir tahun. Dan dengan adanya Transmart di daerah tersebut, bisa meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, selain penyerapan tenaga kerja secara padat karya," ujarnya.

Selain dilengkapi dengan bioskop, beberapa Transmart yang akan dibuka juga akan dilengkapi dengan arena rekreasi Trans Studio mini. Salah satunya adalah Transmart yang ada di Pekanbaru, yang juga akan diresmikan pembukaannya bulan Mei ini. 

"Kita juga akan lihat nanti secara animonya. Kalau yang mall kita penuh, kita akan lengkapi dengan bioskop dan Trans Studio semua. Seperti yang di Pekanbaru juga akan dilengkapi dengan Trans Studio. Mudah-mudahan, kalau sesuai dengan planning, kita akan buka di bulan Mei ini," pungkasnya.

Berikut adalah sejumlah kota yang direncanakan dibuka gerai Transmart baru tahun ini:
Sumatera: Pekanbaru, Palembang, Jambi, Padang, dan Lampung.
Jawa: Tegal, Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Sidoarjo, Surabaya, Tasikmalaya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3405101/transmart-buka-30-gerai-baru-tahun-ini-dilengkapi-bioskop-hingga-trans-studio?utm_source=facebook&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=finance

Gunung Tugel Siapkah Jadi Destinasi Wisata Baru ?

Salah satu pendorong yang menjadikan kawasan Gunung Tugel berkembang adalah kebijakan Pemda Banyumas membangun SPAM Gunung Tugel yang direncanakan sebagai solusi pensuplai air bersih bersumber dari kali serayu. Kebijakan lainnya yaitu menutup TPA Gunung Tugel dan direncanakan menjadi RTH,serta mengembangkan  jalan ke arah Pegalongan.

Sejak itu pihak swasta ikut membangun bisnis perumahan bahkan di titik tertinggi kawasan ini.
Jika boleh jujur, sebenarnya gunung Tugel menyimpan potensi wisata yang besar, dalam hal ini, pemandangan yang bagus yang layak dipromosikan sebagai destinasi wisata baru di Purwokerto, bukan hanya pemandangan gunung slamet saja, tapi juga pemandangan perkotaan Purwokerto dari sisi yang berbeda.

Tentu saja jika dipoles lagi bisa menjadi tujuan wisata alternatif selain Baturaden. Terlepas dari Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan wilayah perkotaan ke arah selatan, agar daerah utara sebagai daerah konservasi tetap terjaga. 

Memang secara kualitas udara dan air bisa jadi belum bisa menggantikan nyamannya kawasan  utara dan Baturaden, tapi jika kita mau menerima kebijakan itu, memanfaatkan kondisi alam yang ada, tetaplah ada sisi positifnya.

Tentu Pemandangan kota Purwokerto itu salah satu primadonanya.
Mungkin suatu saat nanti akan tiba saatnya bermunculan hotel dan cottage di kawasan ini, bukan sebatas perumahan.

Mengapa? karena Masyarakat Purwokerto sudah jenuh jika tidak ada pembenahan wisata Baturaden dan butuh alternatif tempat berlibur dengan suasana yang berbeda. Lokasinya juga mudah ditempuh karena tidak jauh dari pusat kota.



Perlunya Menggarap Destinasi Wisata Baru di Banyumas

Wisata Banyumas Belum Siap


 Pemkab Banyumas dinilai belum siap menghadapi tren kunjungan wisatawan 2017. Pasalnya, sejumlah unsur pariwisata di kawasan ini belum terpenuhi.
Pelaku dan praktisi pariwisata, Bilwan Feriyanto mengemukakan, tren kunjungan wisatawan dalam dua tahun belakangan ini bergeser ke arah wisata alternatif. Pengunjung tidak lagi berlibur dalam grup atau kelompok dalam jumlah banyak.
“Pada 2017 masih demikian. Tetapi, wisata massal belum kehilangan pasarnya di kalangan wisatawan nusantara,” kata dia, di Jakarta, kemarin. Menurut Bilwan, wisatawan cenderung mencari objek atau destinasi baru yang belum dikunjungi.
Mereka akan menelusuri jejak dengan berselancar melalui internet dan media sosial. Beberapa genre wisata minat khusus yang bisa dikembangkan di Banyumas antara lain wisata sejarah dan budaya, alam dan ekowisata, kuliner dan belanja, serta olahraga dan rekreasi. Sementara untuk wisata dalam jumlah grup atau kelompok, bergeser ke kalangan perusahaan dan institusi pendidikan.
Makin banyak korporasi dan sekolah yang mencari tempat untuk berlibur bersama. “Di sinilah, manajemen dan pelayanan yang baik penting. Jangan sampai objek wisata yang dikelola Pemkab membuat kapok pengunjung karena fasilitas yang tidak memadai.
Seperti toilet, tempat parkir Baturraden yang masih kurang dan sebagainya,” terangnya. Bilwan menandaskan, hingga saat ini Banyumas belum memiliki pusat informasi wisata yang dikelola profesional. Pekerjaan rumah ini masih digarap oleh instansi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas yang geraknya terbatas.
Kesulitan Akses
Selain kesulitan itu, Banyumas juga masih bermasalah dengan transportasi. Untuk menuju destinasi utama, pengunjung harus menggunakan jalur darat via kereta api, bus dan kendaraan pribadi. ”Atraksi di objek wisata juga masih minim. Selama ini masih terpaku pada even garapan Pemkab pada kalender wisata.
Padahal masih bisa dikembangkan kantong-kantong budaya atau atraksi alternatif. Tidak melulu harus pentas kesenian, tapi juga kunjungan ke pabrik nopia, gethuk goreng, jenang dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinporabudpar Banyumas, Suwondo Geni mengatakan, Banyumas masih tertinggal dalam hal konsep pengembangan pariwisata dan akses. Meski demikian tahun ini pengunjung melebihi target yaitu 1 juta pengunjung. ”Akses ke objek wisata di beberapa titik masih jelek. Terutama Banyumas harus ditempuh dengan jalur darat,” kata dia.
Pada 2017 ini, kata dia, masih mengandalkan atraksi wisata yang bersifat promosi. Hal itu sudah dituangkan dalam 21 kegiatan dalam kalender event wisata dan budaya. Pemkab Banyumas juga akan membenahi sejumlah wahana agar pengunjung tidak merasa bosan.
Selain itu masih ada penambahan fasilitas seperti perluasan lahan parkir di Lokawisata Baturraden. ”Strategi lainnya, kami akan mengembangkan aplikasi sebagai portal informasi tentang Banyumas, khusus wisata dan budayanya. Targetnya, penggarapan aplikasi selesai tahun ini,” katanya. 

Garap Destinasi Baru

TREN kunjungan wisatawan pada 2017 dinilai masih cukup tinggi. Meski pada awal tahun ini, jumlahnya cenderung menurun. Demikian pendapat pengamat pariwisata dan ekonomi kreatif Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rawuh Edy Priyono. Menurut dia, faktor tingginya curah hujan dan gejolak ekonomi, tidak menjadi halangan bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi di Banyumas.
“Trennya cenderung positif. Ini dampak dari makin tingginya minat terhadap dunia fotografi di media sosial,” kata Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed ini.
Menurut Rawuh, banyaknya pengguna media sosial dan penetrasi internet harus digarap oleh Pemkab Banyumas. Salah satunya dengan menggarap destinasi baru selain Lokawisata Baturraden. Secara sederhana, tren swafoto merupakan peluang untuk promosi wisata paling mudah dan murah.
Netizen adalah pasar yang potensial untuk menjaring calon pengunjung. “Sediakan saja tempat untuk berfoto. Kalau perlu, objek andalan Banyumas, lokawisata Baturraden juga perlu menyediakan. Tidak terlalu bagus tidak apa-apa, yang penting unik,” kata staf pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini.
Menurut dia, Pemkab ketinggalan dengan pengelola objek wisata swasta seperti Taman Miniatur Dunia ”Small World”. Setiap pekan, ada ribuan pengunjung yang datang ke objek wisata yang menampilkan beberapa miniatur keajaiban dunia ini hanya untuk berfoto.
Menurut pria asal Purworejo ini, konsep destinasi tersebut memiliki kelemahan, yaitu tingkat kejenuhan yang tinggi. Tetapi, kreativitas tersebut merupakan hal yang positif. “Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk menciptakan destinasi baru. Walau setelah itu tidak kembali lagi karena tahu kondisi aslinya seperti apa.
Pengelolanya harus lebih jeli melihat peluang dan menghadirkan sesuatu yang baru lagi sebagai objek foto selfie,” jelasnya. Dari contoh tersebut, kata dia, Pemkab setempat disarankan untuk mendorong detinasi yang baru tumbuh dari kreativitas masyarakat. Misalnya dengan membantu masyarakat menyediakan fasilitas, akses dan mengawasi pengelolanya.
“Pemkab juga butuh data kunjungannya selain untuk mengawasi, tapi juga untuk menganalisa pergeseran tren kunjungan wisata. Nanti juga sama-sama untung. Pemerintah mendapat data kunjungan, masyarakat dapat pemasukan,” katanya.
sumber Suara Merdeka

Rabu, 25 Januari 2017

Purwokerto Dulu dan sekarang

Ini adalah artikel yang sangat menginspirasi bagi saya, oleh karena itu saja sengaja merepost di sini, karena infonya sangat bermanfaat.

Purwokerto dulu dan kini

Posted: June 7, 2011 in Sarana Prasarana

Posted by Wied Patikraja
Hantaran Awal
Awal-awal abad XX. Pada suatu kota. Saat itu, babak baru dalam tata ruang tengah memasuki kota tersebut. Setiap jalan terlihat lebar. Pepohonan hijau nan rindang meneduhi para pejalan kaki ketika melintas di area pedestrian. Jalan-jalan terlihat asri. Sulit untuk membedakan antara jalan utama dengan jalan penghubung. Di depan gedung karesidenan, terdapat sebuah taman kota. Taman Merdeka, nama taman itu. Sebuah taman untuk tempat warga kota melepas penat setelah kesibukan. Kota terasa nyaman bagi warganya. Inilah suasana Kota Purwokerto dengan perencanaan tata ruang yang baru. Suatu masa ketika Pulau Jawa mulai berkembang.
Saat itu, kota-kota di Pulau Jawa tengah mengalami lonjakan penduduk. Kota-kota meledak. Hampir di setiap kota, pertambahan penduduk sekitar 10 kali sampai 20 kali lipat. Kota-kota, mengalami masalah akut tentang tata ruang. Pemerintah kolonial Belanda kelimpungan menghadapi persoalan itu. Sibuk mencari model pembangunan bagi kota-kota di Jawa.
Saat kesibukan meliputi Pemerintah Kolonial Belanda, Herman Thomas Kartsen menjejakkan kaki di Semarang pada 1914. Kota yang juga tengah mengalami persoalan pertambahan penduduk. Dalam catatan W.F. Wertheim melalui buku Masyarakat Indonesia dalam Transisi, pertambahan penduduk di kota itu hampir mencapai seratus persen. Di kota tersebut, Kartsen menemui Henri Maclaine Pont. Pont adalah teman Kartsen semasa kuliah di Insitut Teknologi Delf, Amsterdam, Belanda. Di Semarang, Pont mendirikan biro arsistek. Melalui Pont, Kartsen mendapat banyak informasi tentang keadaan Semarang dan kota lainnya. Kedatangan Kartsen di Semarang adalah guna merancang Kota Semarang dan kota-kota di Pulau Jawa.
Konsep Kartsen tentang tata kota, diakui kehandalannya. Kartsen dikenal tidak pernah merubah kota lama dalam konsep perencanaan tata ruangnya. “Daerah kota lama harus dihidupkan kembali sebagai indentitas kota dan sejarah kotanya di masa lampau,” kata Kartsen. Dengan konsep itu, Kartsen berusaha menghubungkan kota lama dengan kota baru sebagai perkembangan sebuah kota. Lantas, mempertahankan skyline kota tidak lebih dari tiga lantai. Kartsen lebih mengutamakan pertambahan daerah hijau yang penuh pepohonan sebagai ciri suatu kota di daerah tropis. Konsep Kartsen saat itu dianggap melawan arus.
Kartsen merubah tata lingkungan perumahan yang sudah ada. Penataan lingkungan perumahan yang membagi wilayah pemukiman berdasarkan etnis. Pembagian wilayah antara perumahan orang Eropa, perumahan orang Cina(pecinan), kampung Arab dan daerah hunian penduduk, dirubahnya. Kartsen memilih pembagian tata lingkungan perumahan berdasarkan ekonomi.
Kelas jalan boulevard, straat dan laan ditempatkan penghuni dari kelas ekonomi menengah ke atas. Kapling-kapling di kelas jalan tersebut terlihat lebih luas. Sementara penghuni dari kelas ekonomi menengah ke bawah mempunyai kapling yang lebih sempit. Mereka terletak di jalan-jalan sempit bahkan sampai ke gang-gang. Pembagian wilayah hunian perumahan berdasarkan kelas ekonomi oleh Kartsen adalah dalam rangka menjawab tantangan yang sedang dihadapi pemerintah kolonial Belanda, yakni ledakan penduduk.
Memasuki tarikh XX, pemerintah kolonial Belanda yang terpusat di Batavia kepayahan mengontrol kota-kota di Pulau Jawa. Sistem pemerintahan yang sangat terpusat sudah tidak bisa diharap lagi untuk menanggulangi persoalan akibat ledakan penduduk. Pada 1905 dikeluarkan Undang-Undang(UU) Desentralisasi untuk menjawab masalah itu. Melalui UU Desentralisasi, Jawa dipecah menjadi beberapa Gemeente. Gemeente merupakan satuan wilayah administratif setingkat kotamadya. Gemeente inilah yang mengatur perkembangan sebuah kota secara administratif dan secara fisik, meski kontrol pemerintahan masih tetap di pusat, Batavia. Kebijakan itu diwujudkan dengan menyewa arsitek dan planolog untuk merancang kota-kota di Jawa.
Kartsen adalah salah satu arsitek cum planolog yang ditugasi oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menata kota. Selain Semarang, Jakarta, Bogor dan masih banyak kota lagi, bahkan kota di luar Pulau Jawa, Kartsen juga ditugasi untuk menata Kota Purwokerto. Tak heran, tata ruang Kota Purwokerto saat itu, tak jauh beda dengan kota-kota yang digarap Kartsen. “Purwokerto punya hubungan ‘trah’ dengan Menteng,” kata Soegeng Wiyono, kolektor foto-foto lama Banyumas, dalam suatu kesempatan diskusi.
Usaha Pembentukan Sebuah Kota
Kota Purwokerto saat itu masih tertatih dalam perkembangan. Kalah pesat dibandingkan dengan Sokaraja. Saat itu, Sokaraja telah menjadi kota dagang yang ramai. Sementara Purwokerto masih mencari bentuk sebagai kota. Secara geografis kota ini sempat terisolasi. Karenanya, dalam pencarian bentuk masih merambat. Pembentukan sebuah kota yang penuh dengan dinamika.
Pembentukan Kota Purwokerto dapat dilihat jauh ke belakang, bahkan hingga ke pertengahan abad XIX. Masa-masa pembentukan Banyumas di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Pada 13 Desember 1830, Jenderal Van Den Bosch menetapkan Banyumas sebagai wilayah resmi kekuasaan Belanda. Banyumas ditetapkan sebagai karesidenan yang lepas dari kekuasaan Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta. “Itu tak bisa dilepaskan dari sejarah berakhirnya Java Oorlog,” tulis R.M.S. Brotodiredjo dan R. Ngatidjo Darmosuwondo, dalam karya tulis berjudul Inti Silsilah dan Sedjarah Banjumas.
Java Oorlog merupakan istilah pemerintah kolonial Belanda terhadap perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Perang selama lima tahun(1825-1830) yang menewaskan 8000 serdadu Eropa dan 7000 pasukan Diponegoro itu, juga memakan korban sekitar 200.000 rakyat Jawa. Penduduk Jawa menyusut hampir setengahnya. Pihak Belanda mengalami kerugian hingga 30 juta gulden, belum ditambah biaya untuk keperluaan militer hingga 2 juta gulden. Atas kerugian tersebut, pemerintah kolonial Belanda meminta pihak Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta untuk menanggung beban biaya perang. Bagi pihak Belanda, perlawanan Diponegoro adalah pemberontakan rakyat Jawa terhadap dua kerajaan itu dan mereka telah membantu dalam memadamkan pemberontakan. Dua kerajaan besar di Jawa itu menolak dengan dalih tidak mempunyai uang begitu banyak untuk membiayai kerugian akibat perang. Sebagai ganti penolakan, pemerintahan kolonial Belanda meminta sebagian wilayah yang dikuasai kedua kerajaan itu, yakni mancanegara bagian barat, Banyumas dan Begelen, sebagai ganti kerugian Belanda akibat perang.
Melalui Comisie ter Regeling der Zaken(Komisi Urusan Tanah-tanah Kerajaan), M.H. Hellewijn, Residen Pekalongan, diserahi tugas untuk mengambil alih tanah-tanah mancanegara Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta pasca Perang Diponegoro di bagian Banyumas. Dengan langkah gegas, dia meminta seluruh bupati di wilayah Banyumas untuk mengumpulkan piagam pengakatan bupati oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dana kompensasi sebesar 90 ribu gulden, digelontorkan. Dana kompensasi itu oleh Belanda dibagi untuk dua kerajaan. Sebanyak 80 ribu diserahkan kepada Kasunanan Surakarta, sisanya diberikan kepada Kasultanan Yogyakarta. Dana kompensasi merupakan biaya gadai atas wilayah Banyumas. Sejak itu, Banyumas masuk dalam jajahan Belanda.
Untuk menghargai tugas yang telah dilakukan, M.H. Hallewijn ditetapkan sebagai Residen Banyumas pertama. Diawal tugasnya, dia melakukan pendataan daerah-daerah sekitar Banyumas. Hasil kerjanya dilaporkan dan dijadikan acuan kebijakan Batavia untuk membagi wilayah Banyumas.
Pada November 1831, berbekal laporan Hallewijn, Jenderal de Kock mengunjungi Banyumas untuk menetapkan Banyumas sebagai karesidenan. Melalui besluit, de Kock menetapkan Karesidenan Banyumas secara adminsitratif membawahi 5 kabupaten, yakni Banyumas, Ajibarang, Purbalingga, Banjarnegara dan Majenang. “Pembagian wilayah dalam lingkup yang lebih kecil merupakan strategi Belanda,” tulis Purnawan Basundoro dalam artikel Perubahan Pemerintahan di Wilayah Banyumas. Dengan wilayah yang semakin kecil, maka pemerintahan Kolonial Belanda lebih mudah melakukakan pengawasan penduduk. Dan terutama dari itu, pengumpulan pajak jadi lebih mudah. Inilah masa ketika Sistem Tanam Paksa diberlakukan di daerah Banyumas. Hal ini bisa dilihat dengan berdirinya Pabrik Gula Kalibagor pada 1839.
Purwokerto hanyalah bagian dari Kabupaten Ajibarang. Setara dengan distrik Jatilawang dan Ajibarang. Dengan gaji F 900 perbulan, Martadiredja II/Bratadimedja (berkuasa 1830-1856) ditetapkan sebagai bupati pertama Kabupaten Ajibarang yang membawahi wilayah Purwokerto.
Lantaran Ajibarang sering didera angin Grubugan(puting beliung) yang serangannya sampai 40 hari, ditambah Bupati Majenang terserang sakit dan diasingkan ke Padang, Martadiredja II mengajukan usul kepada asisten residen Banyumas agar pusat pemerintahan Kabupaten Ajibarang dipindah ke Purwokerto. Saat itu, Purwokerto masih dalam pemerintahan Adipati Pancurawis yang mulai meredup. Asisten Residen Verkevisser, yang menjabat residen Banyumas saat itu, menyetujui usulan dan menggabung Kabupaten Ajibarang dan Kabupaten Majenang dengan gubermen bertempat di Purwokerto. Secara resmi pada 1832, bupati berdiam di Peguwon dan asisten residen menempati loji di Dukuh Sawangan (sekarang Markas KODIM), Desa Kedungwuluh.
Perpindahan pusat pemerintahan juga terjadi di Karesidenan Banyumas. Pada 1843, rumah karesidenan di Kampung Pesanggrahan dipindah ke Kajawar, Karanggandul. Bersamaan dengan itu, dibangun jalan Banyumas ke selatan hingga sampai Buntu. Lantas ditarik ke barat sampai Cilacap. Bencana, juga tak luput melanda Karesidenan Banyumas. Air Kali Serayu meluap. Banjir melanda Banyumas. Banyumas terendam air hingga setinggi pohon kelapa. Banjir itu berlangsung selama empat hari empat malam. Tepatnya 21-23 Februari 1861. “Itu sudah diramalkan oleh para sesepuh Banyumas,” tulis R.M.S Brotodiredjo dan R. Ngatidjo Darmosuwondo. Ramalan itu mengatakan, ”Besuk bakal hana betik mangan mangar.” Ditakhrifkan setelah terjadinya banjir Banyumas artinya, air bah melanda sampai setinggi pohon kelapa sehingga ikan(betik) dapat mencapai bunga pohon kelapa(mangar).
Dinamika Sebuah Pembentukan
Setelah bencana banjir itu, Banyumas mulai menata pemerintahan dan kotanya. Diselingi perselisihan antara Bupati Tjokronegoro dengan Residen C. de Clerk van Molenburg pada 1879, pemerintahan kolonial Belanda mulai membangun infrastruktur di wilayah Banyumas, yakni sarana transportasi. Yang paling menonjol dari itu adalah pembangunan jalur kereta api. Ini merupakan realisasi dari dekrit yang dikeluarkan Raja Willem I. “Guna memajukan transportasi produk dan benda lain, … akan dibangun sebuah jalur rel kereta api dari besi,” kata Willem I seperti dikutip Rudolf Mrazek dalam pustaka Engineers of Happy Land. Di wilayah Banyumas, realisasi itu mulai terlaksana pada 1886. Pada tahun tersebut, jalur kereta api S.S(Staats Spoorwagen) dibuka untuk melayani rute Bandung-Yogyakarta via Maos dan Kroya.
Pembukaan jalur kereta api Bandung-Yogyakarta di wilayah Banyumas melengkapi proyek besar pemerintahan kolonial Belanda untuk menyambung limabelas kota besar Pulau Jawa menjadi satu. Jalur kereta api, telah menyambungkan Batavia, Bogor, Bandung, Tegal, Solo, Yogyakarta, Semarang, Cilacap, Madiun, Kediri, Blitar, Malang, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo. Menurut laporan Indisch Genootschap, tulis Mrazek, kereta api di Pulau Jawa merupakan, “kemenangan paling mengagumkan oleh umat manusia atas waktu dan jarak, insentif paling kuat untuk bekerja keras, pertukaran nilai-nilai, dan peradaban.”
Dengan pembukaan jalur kereta api, perlahan, Banyumas bertambah ramai. Kereta api menambah sarana transportasi yang telah ada sebelumnya di Banyumas, yakni jalur transportasi Kali Serayu. Banyumas kian bertambah ramai setelah dibangun jembatan yang menghubungkan Banyumas-Purwokerto pada 1891. Keramaian itu semakin semarak dengan pembukaan jalur kereta api SDS(Seraju Dal Stoamtram My) jalur Maos-Banjarnegara pada 1896. Pembukaan jalur itulah yang menjadikan Sokaraja menjadi pusat perdagangan.
Proyek pemerintahan kolonial Belanda membangun jalur kereta api untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi daerah Banyumas terus berlangsung. Purwokerto pun tak lepas dari rambahan jalur ular besi. Pembukaan jalur kereta api SS(Straats Spoorwagen) jalur Cirebon-Kroya pada 1917, membuka jalan perkembangan kota ini. Sejak itu, Purwokerto terlepas dari belenggu isolasi geografis. Inilah awal-awal ketika kemajuan ekonomi tanah Jawa mulai merebak. Orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka umumnya akan mengerjakan beberapa proyek di Hindia Belanda. Beberapa dari mereka, tak jarang juga membawa serta sanak keluarganya. “Sekitar 60 ribu orang Eropa, tinggal di Hindia Belanda,” tulis Mrazek.
Perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata tidaklah berlangsung lama. Pada tahun 1930-an, krisis ekonomi melanda dunia, tak terkecuali Hindia Belanda. Inilah zaman yang sering disebut dengan zaman malaise. Usaha dagang maupun usaha perkebunan selalu gagal(mleset) menuai hasil. Orang-orang Jawa memelesetkan zaman ini dengan sebutan zaman mleset.
Pada masa zaman mleset ini, kelaparan melanda Banyumas. Penduduk Purwokerto banyak terserang penyakit honger oedeem(busung lapar). Di jalan-jalan Purwokerto, terutama di hari Minggu, banyak pengemis berkeliaran. “Pakaian mereka seadanya, pakaian pating srewidil, badannya kurus kering, kakinya bengkak-bengkak perutnya terlihat buncit,” kenang Martadiredja Gandasoebrata, Bupati Banyumas ke-15 ketika mengisahkan masa itu.
Pada masa itu, ekonomi Hindia Belanda benar-benar pating srewidil (compang-camping). Pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, dan alat-alat pertanian tumpang tindih di gudang penggadaian. Gudang-gudang penggadaian menumpuk barang gadai. Pabrik dan perkebunan gulung tikar. Masyarakat tidak mempunyai mata pencaharian.
Di pedesaan wilayah Banyumas, masyarakat terpaksa memakan daun, ares(bonggol) pohon pisang, ampas ketela pohon(gaber) atau ampas pohon aren(gelang). Pada masa ini, ampas kelapa dan bungkil, yang juga disebut dengan bongkrek, menjadi makanan favorit masyarakat. Semua makanan itu tidak mempunyai kadar gizi sama sekali. “Akibatnya, masyarakat menderita kekurangan gizi,” lanjut Martadiredja Gandasoebrata. Tak ayal, beberapa penyakit merebak di masyarakat, terutama penyakit kulit. Gudig, koreng, patek dan borok, bukanlah penyakit yang aneh pada masa itu.
Para pangreh praja berusaha mengatasi kelaparan itu. Dapur-dapur umum didirikan. Di kawedana, kecamatan dan desa-desa, dapur-dapur umum berupaya memenuhi makan masyarakat yang dinilai benar-benar miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. ‘Rumah miskin’ pun dibentuk. Dalam rumah itu, setiap penduduk miskin diberi makan, pakaian, layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintahan kolonial Belanda menyediakan sumbangan melalui Welvaarts Fonds (Yayasan Kesejahteraan). Sumbangan dari yayasan tersebut digunakan untuk proyek padat karya bagi masyarakat. Pendirian sentral listirk di Ketenger, Baturaden merupakan salah satu hasil dari proyek ini.
Lataran krisis ekonomi yang terus berkepanjangan, keuangan pemerintah kolonial Belanda menipis. Anggaran pemerintahan untuk daerah kekuasaan sudah tidak mampu lagi dibiayai. Dengan alasan itu, pada 31 Desember 1935 diputuskan Kabupaten Banyumas digabung dengan Purwokerto menjadi Kabupaten Banyumas, beribu kota di Purwokerto. Ditandai dengan pindahnya Pendopo Si Pandji, atap pendapa kabupaten, dari Banyumas ke Purwokerto, pada 7 Januari 1937, Purwokerto resmi menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas.
Proses pemindahan ibukota kabupaten Banyumas adalah sebuah proses yang unik karena Pendopo Si Panji yang masih utuh dibongkar dan dibawa menyusuri Sungai Serayu selama beberapa hari melewati kabupaten di Pantai Utara. Ini sesuai dengan mitos lama masyarakat Banyumas untuk tidak menyeberangi Sungai Serayu, karena dianggap akan membawa ketidakberuntungan bagi kabupaten baru hasil penggabungan.
Proses perpindahan itu disambut meriah oleh penduduk Purwokerto. “Sepanjang jalan, kami telah memperoleh perhatian yang mengharukan, terutama ketika mobil kami membelok di alun-alun, rakyat mendekati kami dengan wajah berseri-seri,” kisah Soedjiman Martadiredja Gandasoebrata ketika melakukan perpindahan ke Purwokerto pada 5 Maret 1937. Beda sehari, sebelum pernikahan Putri Mahkota Julianna dengan Pangeran Prins Bernhard.
Sejak tahun itu, seperti kota-kota di lain tempat, Purwokerto menata kembali kotanya. Dengan menggunakan uang kas masjid dan pinjaman dari Steunfonds Algemeen Nut, pusat kota ditata. Beralasan tidak mempunyai pemandangan yang menyenangkan, alun-alaun Purwokerto ditata ulang. Lapangan tenis disamping timur alun-alun di pindah ke muka Sekolah Pertukangan. Sekolah itu, kelak menjadi SMK 1 Purwokerto. Gedung ketoprak di muka alun-alun dipindah ke Pasar Manis (sekarang Gedung Kesenian Soetedja). Bangunan di sebelah selatan masjid, ditata ulang dengan bangunan beton yang terbagi menjadi beberapa toko kecil. Pos penjagaan alun-alun di sebelah barat, dibongkar dan tembok direndahkan dengan maksud agar pendapa kabupaten bisa terlihat.
Perubahan juga menyangkut pohon yang berada di alun-alun. Pohon beringin di tengah-tengah alun-alun yang ditanam Eyang Buyut Kalibogor/Mertadiredja II sekitar 1832, diganti karena sudah lapuk dimakan usia. Seperti alun-alun di kota lain, alun-alun Purwokerto yang dibagi dua tetap dipertahankan lantaran alun-alun Purwokerto bukan alun-alun keraton. “Pada waktu zaman Mataram, alun-alun kabupaten dengan dua beringin kurung memang dilarang raja karena dianggap menyaingi raja. Tapi agaknya Pemerintah Hindia Belanda malah menganjurkan alun-alun terbelah dua dengan dua beringin kurung,” urai Soedarmadji dalam tulisan Alun-alun Banyumas.
Dalam Kobaran Api Revolusi
Belum juga penataan selesai. Kekuasaan Hindia Belanda berpindah tangan. Pada 8 Maret 1942, dalam sebuah pertemuan di Kalijati, Jepang memungkasi kekuasaan Hindia Belanda di tanah Jawa. Dengan cepat, Jepang membentuk tata pemerintahan baru. Melalui Undang-Undang Perubahan Tata Pemerintahan di Jawa yang terbit pada 1 Agustus 1942, Jepang melakukan banyak perombakan di bidang tata pemerintahan. Paling utama dari usaha itu, Jepang mengerahkan para pemuda untuk membantu dalam perang Asia Raya. Terbentuklah beberapa badan-badan keprajuritan. PETA, Heiho, Sainendan, Kebodan dan masih banyak lagi, tersebar di beberapa kota.
Tak lama Jepang berkuasa. Dalam pertempuran internasional, Jepang keok. The Fat Man dan The Little Boy melantakan Hiroshima dan Nagasaki. Menghadapi kenyataan tersebut, Jepang bergegas membubarkan Heiho dan PETA. Pembubaran itu dengan tujuan agar PETA dan Heiho tidak melakukan pembrontakan terhadap Jepang. Di sekitar Karesidenan Banyumas, pada 15 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA. Satu Daidan yang bermarkas Kroya menolak dibubarkan. Daidan ini dipimpin Daidanco Soedirman. Atas penolakannya, Soedirman ditahan di Bogor. Namun, usaha Jepang hanya sebatas usaha. Indonesia memproklamasikan diri, pada 17 Agustus 1945. Pernyataan itu sekaligus mengenyahkan kekuasaan Jepang di Indonesia.
Pasca Indonesia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan, prajurit PETA di Banyumas mengumpulkan senjata dan alat perang. Senjata dan alat perang itu kemudian ditimbun di markas KidoButai Purwokerto (sekarang SMA 2 Purwokerto). Pada 22 Agustus 1945 bersamaan dengan keluarnya Maklumat pemerintah Indonesia tentang Badan Keamanan Rakyat (BKR), Soedirman pulang dari tempat tahanan. Dia kemudian mengumpulkan bekas anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk pulang ke kampung halaman dengan bekal 6 bulan gaji. “Tak lupa pesan kepada semua agar mereka cepat kembali apabila dibutuhkan,” demikian catatan yang terdapat dalam buku Sejarah Penggalian Kembali Hari Jadi Widjajakusuma.
Pada 1 September 1945, Soedirman mengumpulkan semua bekas prajurit PETA di Karesidenan Banyumas. Digelarlah rapat untuk membahas keadaan Banyumas. Sekitar 60 orang, hadir dalam rapat tersebut. Mereka adalah para prajurit bekas PETA, wakil organisasi pemuda dan pejabat tinggi setempat. Setelah 6 hari melakukan rapat di Gedung Yosodarmo Purwokerto, diputuskan tiga hal. Tiga putusan itu adalah tentang mekanisme pengumpulan orang Jepang di Banyumas, pengumpulan senjata milik PETA dan Jepang serta perundingan dengan pimpinan tentara Jepang, Tasake.
Mulusnya pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang adalah hasil kerjasama yang baik antara kalangan pejuang tua dan muda di Purwokerto. Wakil Residen Banyumas (Mr. Ishaq Tjokroadisurjo) adalah satu tokoh penting yang berperan besar dalam memuluskan transisi kekuasaan di Banyumas, disamping tokoh lain seperti Kyai Raden Mochtar (NU)[1] dan Kyai Abu Dardiri (Muhammadiyah)[2]. Mr. Ishaq sendiri adalah seorang tokoh nasionalis tua Banyumas yang sangat disegani asal Surabaya, masih terhitung keponakan HOS Tjokroaminoto, dan teman dekat Ir. Soekarno. Belakangan dia diangkat menjadi Residen sebelum akhirnya menjadi Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada masa Demokrasi Liberal.
Pada 9 September 1945, Soedirman bertindak sebagai wakil delegasi ketika berunding dengan Tasake dan Syucokan (Residen) Iwasige. Jepang menyepakati perpindahan senjata. Daidan Gatot Soebroto ditugasi untuk mengumpulkan senjata dan alat perang dari Jepang. Sementara, penduduk Jepang, baik sipil maupun militer, dikumpulkan di bekas Kasatrian PETA Banyumas. Sekitar 400 orang Jepang terkumpul pada saat itu. Senjata-senjata Jepang, oleh Soedirman, kemudian dibagi ke BKR yang berada di Pekalongan, Tegal dan Yogyakarta.
Setelah Jepang pergi, Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan Belanda yang berusaha menguasai Indonesia lagi. Beberapa tokoh pergerakan Indonesia, terbelah menjadi dua kubu antara pro-diplomasi dan anti-diplomasi. Kota Purwokerto tak lepas dari kemelut pertentangan itu. Bahkan Kota Purwokerto menjadi tempat transit beberapa tokoh pergerakan nasional.
Pada masa pergolakan politik pasca proklamasi kemerdekaan, Purwokerto pernah dipertimbangkan sebagai ibukota sementara negara yang baru dibentuk. Infrastruktur kotanya yang relatif baik, posisinya yang strategis, kepemimpinan daerahnya yang didominasi kalangan “republiken”, dan kuatnya dukungan rakyat terhadap Soekarno-Hatta mungkin menjadi salah satu pertimbangan untuk itu. Soegeng Wijono mencatat bahwa rakyat Banyumas sudah menyediakan sarana gedung perkantoran untuk keperluan perpindahan itu. Sejarah kemudian mencatat bahwa Soekarno-Hatta lebih tertarik dengan tawaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota sementara. Namun demikian, pada masa kegentingan politik masa itu, Kementrian Dalam Negeri tetap mempertahankan kantor pusatnya di Purwokerto.
Pada 4 Januari 1946, tulis Majalah Mingguan Tempo, Kota Purwokerto menyala-nyala. “Bintang Merah, bendera Partai Murba, berderet setengah kilometer dari alun-alun kota hingga Gedung Societeit (sekarang RRI Purwokerto), balai pertemuan merangkap bioskop,” lanjut Majalah Mingguan Tempo. Di gedung itu, diadakan rapat besar. Sekitar 300 orang memenuhi gedung itu. Mereka adalah wakil dari 141 organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan laskar. Peserta rapat datang dari berbagai daerah. Mereka yang tiba dari Purbalingga, Wonosobo, Semarang, Yogyakarta, dan Solo, turun di Stasiun Timur. Adapun perserta dari Jawa Barat, turun di Stasiun Raya.
Tan Malaka, tokoh pergerakan Partai Murba, penulis pertama gagasan pendirian Republik Indonesia, berpidato di rapat itu. Rapat itu menolak langkah diplomasi yang dilakukan Soekarno-Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir dengan Sekutu yang diboncengi tentara Belanda. Suasana rapat semakin gemuruh ketika Panglima Besar Jenderal Soedirman berpidato pada rapat itu. “Lebih baik diatom daripada merdeka kurang dari 100 persen,” lantang Soedirman. Kesepakan rapat menghasilkan pembentukan Persatuan Perjuangan(PP) untuk menentang langkah-langkah diplomasi dengan Sekutu. Bagi PP, diplomasi hanyalah siasat Belanda untuk menguasai Indonesia lagi. Sejak itu, sepanjang tahun 1946, Tan Malaka dan Soedirman kerap bertemu.
Apa yang ditakutkan PP menjadi kenyataan. Belanda melancarkan serangan di berbagai daerah pada 21 Juli 1947. Tujuan serangan adalah menguasai perkebunan teh, kopi dan karet. Serangan Belanda pun sampai di Purwokerto.
Pada tanggal 1 Agustus 1947, Purwokerto diduduki Belanda. Menghadapi hal tersebut, rakyat Banyumas melakukan perang gerilya. Pada sidang di Desa Ketenger, Baturaden, para pimpinan di Purwokerto memutuskan Letda. Soepeno sebagai pimpinan perang gerilya melawan Belanda di Purwokerto. Kesatuan pasukan gerilya bernama Pancakoa dibentuk. Setiap malam, pasukan ini menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Pada 30 Agustus 1947, pasukan ini berhasil membakar gudang senjata Belanda di Desa Kembaran, Purwokerto.
Di samping pasukan gerilya pimpinan Soepeno, pimpinan gerilya lain yang terkenal pada masa itu adalah Letnan Pudjadi. Pasukan Pudjadi terkenal karena aksi penghadangan yang dilakukan pasukannya terhadap pasukan Belanda di daerah Bandajuda, Cilongok. Lewat taktik supit urang, Pudjadi sukses menimbulkan kerugian besar terhadap pasukan Belanda yang sedang mencari sarang pejuang di daerah itu. Pimpinan pasukan gerilya yang belakangan menjadi Bupati Banyumas (1972-1978) ini kemudian lekat dengan nama Pudjadi Djaring Bandajuda.
Di kalangan pelajar Purwokerto, perang gerilya juga melahirkan local hero-nya sendiri. Salah satu organ perjuangan di kalangan pelajar yang aktif pada masa itu adalah Pasukan Pelajar IMAM (Indonesia Merdeka atau Mati). Beberapa pentolan Pasukan IMAM ini belakangan juga ada yang menjadi kader inti perwira militer pasca kemerdekaan.
Revolusi kemerdekaan menciptakan polarisasi sosial dan etnis yang cukup parah di Purwokerto, terutama antara warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi. Warga keturunan Tionghoa yang relatif mapan secara ekonomi banyak yang berpaling kepada Belanda dengan menjadikannya sebagai patron keamanan dan politik. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dengan membentuk pasukan keamanan partikelir (Po An Thui) yang bagi kalangan pejuang gerilya tidak beda dengan pasukan Belanda dan karenanya mereka perangi sebagai musuh.
Perang Bangsa Indonesia melawan Belanda, berakhir pada 3 Agustus 1949. Disusul maklumat Presiden Soekarno tentang pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 17 Agustus 1950. Sejak itu, Bangsa Indonesia mulai menata diri. Pemerintah Indonesia mulai membentuk pemerintahah sipil di setiap daerah.
Pembentukan Sendi Dasar dan Dinamikanya
Revolusi kemerdekaan membawa dampak besar terutama pada struktur politik dan pemerintahan di Banyumas. Birokrasi pemerintahan kabupaten tidak lagi menjadi hak istimewa kalangan priyayi atas dasar garis keturunan. Trah Joko Kaiman yang selama beratus-ratus tahun menjadi elit penguasa di wilayah ini digantikan oleh generasi elit politik baru. Soedjiman Gandasubrata (Bupati Banyumas, 1933-1950) menjadi bupati terakhir yang memperoleh hak pewarisan atas dasar keturunan. Antara 1950-1966, Banyumas dipimpin oleh orang-orang berlatar aktivis politik (PNI) yang sebagian besar di antaranya berasal dari luar wilayah Banyumas.[3]
Menerima tunjangan awal dari pemerintah pusat sebesar Rp 2.070.201,00 pemerintahan daerah Banyumas pada 1950, mulai merangkak. Bersamaan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS) Banyumas dibentuk pada 20 Nevember 1950. Beranggotakan 41 orang, hanya ada 4 anggota perempuan dalam dewan itu. Posisi mereka pun tak jauh dari streotip zaman. Satu orang berada di bagian urusan sosial. Tiga lainnya di bagian keuangan.
Dengan anggota sebagian besar laki-laki, DPRD Swantantra bahu membahu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat pondasi pemerintahan sipil. Di awal tahun 50-an, DPRDS memerlukan kendaraan untuk operasional. Maka dianggarkan dana Rp 80.500, 00 untuk membeli kendaraan. Satu mobil Fiat 1400 dan sebuah Truck Dogde dibeli pada tahun 1951. Dua kendaraan itu merupakan sarana perjalan anggota dewan untuk membangun pondasi pemerintahan. Pondasi untuk menata gerak dan laju kota. Sepanjang tahun 1950 hingga 1955, banyak perkembangan di Kota Purwokerto. Denyut kota mulai terasa.
Dengan tujuan memperoleh pendapatan daerah sendiri, tempat-tempat yang bisa menghasilkan pemasukan daerah, mulai direhabilitasi, dan bahkah dibangun. Gudang, tempat pemotongan hewan dan terutama pasar, menjadi prioritas.
Berlandaskan pada hasil sidang dewan pada 28 September 1951, Pasar Wage diperluas. Memakan anggaran Rp 20.600,00, satu los ditambahkan pada pasar itu. Penataan pasar, merupakan perhatian utama pada tahun ini. Sekitar 90 ribu rupiah dianggarkan untuk perbaikan dan penambahan los pasar-pasar yang ada di Purwokerto dan Banyumas.
Berdirinya pasar menggerakan sektor perdagangan. Dengan biaya sewa Rp 0,50 per hari, masyarakat Banyumas dapat berjualan di pasar. Biaya sewa itu untuk mendapatkan kios seluas 1,5 meter kali 1 meter persegi. Sepanjang tahun ini, dan pada tahun-tahun selanjutnya, perbaikan, penambahan los dan pembangunan pasar selalu ada. Pada tahun 1951 total pemasukan pemerintah daerah Banyumas dari pasar sekitar 45 ribu rupiah. Lebih tinggi dibanding pemasukan lainnya. Bahkan pada tahun 1954, total pemasukan mencapai Rp 1.669.454,63.
Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa pihak swasta pun melakukan pembangunan untuk keperluan sendiri. Pembangunan yang dilakukan warga Cina bisa menjadi permisalan. Menjawab kebutuhan untuk bersosialisasi, warga Cina Purwokerto membangun gedung pertemuan. Pada 1952, warga Cina membangun gedung pertemuan Shin Hwa She (dikenal juga dengan Balai Cundomanik dan sekarang SPBU Ovis).
Setelah perbaikan dan pembangunan tempat-tempat yang bisa menambah pendapatan daerah, beberapa sarana umum diperbaiki. Infrakstruktur mulai dibangun. Jalan-jalan mulai ditata.
Pada 1953, anggaran pemerintah daerah Banyumas banyak terserap untuk pembelian tanah dan pembiayaan pelebaran jalan. Empat jalan dalam Kota Purwokerto, yakni Jalan Sekolah, Jalan Kejawar, Jalan Ragasemangsang dan Jalan Kebondalem, diperlebar. Bahkan Jalan Kebondalem, guna pembiayaannya, diputuskan dalam tiga kali sidang. Total anggaran untuk pelebaran Jalan Kebondalem hinga Rp 543,71.
Pada 1954, pembangunan semakin semarak. Pabrik keramik dibangun di sekitar Sokaraja. Di saat bersamaan, pabrik logam dibangun di Kalibagor. Bersebelah dengan pabrik gula yang dibangun Belanda. Tampaknya pemerintah daerah Banyumas berusaha mewujudkan daerahnya sebagai tempat usaha. Sepanjang tahun ini, pemerintah daerah mengijinkan 177 tempat usaha berjalan. Itu artinya menambah jumlah tempat usaha yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, ada 775 tempat usaha bergerak.
Munculnya pabrik-pabrik dan tempat-tempat usaha, menarik warga luar Banyumas untuk datang. Kota Purwokerto mulai semarak. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah menilai perlu adanya terminal angkutan guna mempermudah jalur transportasi dan mengundang banyak orang datang ke Purwokerto. Maka, pada 1954, pemerintah daerah menyediakan anggaran sekitar 430 rupiah untuk membuat Stasiun Bis Purwokerto(terminal). Menghabiskan waktu 10 bulan untuk pembangunan, terminal itu berdiri di sekitar Kebondalem.
Keberadaan terminal menambah degup kehidupan Kota Purwokerto. Masyarakat semakin mudah melakukan perjalanan. Kehidupan Kota Purwokerto kian bergairah. Sektor jasa mulai bergerak. Ini bisa terlihat dari kenaikan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak keramaian dari tahun ke tahun. Mengantongi pajak sekitar 196 ribu pada tahun 1951, pendapatan dari pajak keramaian meningkat menjadi 549 ribu pada tahun 1953.
Keramaian tak bisa lepas dari soal hiburan. Dan hiburan, bukanlah barang asing bagi masyarakat Purwokerto. Pada 1954, pemerintah daerah menerbitkan 32 surat ijin untuk pertunjukan atau tontonan. Bahkan di beberapa tempat, tontonan itu bisa disaksikan dengan lebih nyaman. Salah satu iklan menujukkan hal itu. Begini iklan yang ditampilkan pada saat itu:
Bioscoop dan Rumah Makan
“ELITA”
Djl. Raja 222 -:- telepon 76
Kuasa : THIO TJOENG LIONG
PURWOKERTO
Bioscoop telah diperbaharui dan diperbesar dengan ukuran:
Pandjang : 35 M.
Lebar : 16 M.
Tinggi : 8 M.
Hingga merupakan bioscoop terbesar dalam kota Purwokerto
Bukan hanya bisa menikmati film di bioskop, warga Kota Purwokerto pun bisa bergaya, bahkan untuk kaum perempuan. Tengoklah salah satu salon kecantikan yang berada di Jalan Raya 227 Purwokerto. Di salon bernama Mei Lie perempuan bisa membuat rambutnya kriting. Setelah itu, bisa mengabadikan penampilan barunya dengan berfoto di studio Star. Sebuah studio foto yang menempati ruangan di sebelah salon Mei Lie.
Itu untuk mereka yang berduit. Bagi mereka yang berkantong cekak, pemerintah daerah Banyumas menyediakan tempat rekreasi di dalam kota. Taman Merdeka yang lokasinya tepat di depan Gedung Karesidenan (sekarang Gedung BI Cabang Purwokerto), dipoles penampilannya. Berbagai jenis bunga ditanam. “Taman Merdeka, tidak sedikit menambah kecantikan Kota Purwokerto,” demikian tertulis pada buku laporan Pantja Warsa DPRDS Kabupaten Banjumas, 1950-1955.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah Banyumas juga menyediakan sarana olah raga. Gedung bekas Pabrik Gula Purwokerto yang mangkrak dimanfaatkan menjadi gedung olah raga dan diberi nama ISSOLA Djenderal Soedirman (sekarang Bangunan Pertokoan Matahari). Dengan semangat mens sana in corpore sano lapangan tenis dibangun di sekitar Kebondalem. Pada buku laporan Panjta Warsa tertulis, “bagi kepentingan olah raga tennis : Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyediakan dubble-tennisbaan yang masih akan diperluas lagi.” Bahkan pada 15 Januari 1955, pemerintah daerah Banyumas menyediakan dana Rp 202.850,00 untuk membeli tanah guna pembangunan sebuah stadion olah raga. Stadion Widada, nama stadion olah raga itu. Lengkap dengan tribun dan lintasan atletik di dalamnya.
Olah raga, tak bisa dilepaskan dengan kesehatan. Pentingnya kesehatan agaknya sangat diperhatikan oleh masyarakat Banyumas. Di tahun 1955, sudah terdapat 67 toko penjualan obat. Salah satunya Apotik Husadha yang terletak di Jalan Raya 306 Purwokerto. Ini menunjukan layanan kesehatan masyarakat relatif terpenuhi. Belum ditambah dengan balai-balai pengobatan di beberapa ibu kota kecamatan.
Rumah Sakit Umum (RSU) Purwokerto sudah dipastikan melayani kebutuhan jasa kesehatan warganya. Dengan 4 dokter dibantu 90-100 pekerja medis, RSU Purwokerto melayani hingga 4900 konsultasi kesehatan perbulan. Dalam sehari, jika dirata, RSU Purwokerto melayani 196 pasien yang berobat. Dalam satu tahun, setidaknya ada 1728 operasi dilakukan. Atau rata-rata sekitar 114 operasi perbulan, baik operasi besar maupun operasi kecil.
Tenaga medis RSU Purwokerto merupakan lulusan Pendidikan Juru Rawat Purwokerto. Mereka menerima pendidikan selama kurang lebih 4 tahun plus magang di rumah sakit. Setelah dinyatakan sah mendapat ijazah A.I, mereka langsung diterima bekerja di rumah sakit yang ada di sekitar Banyumas. Perkerjaan utama mereka terutama, membantu proses persalinan. Pada 1955, di RSU Purwokerto terjadi 83 kelahiran perbulan.
Tingginya angka kelahiran, menjadikan kebutuhan pemukiman semakin tinggi. Para pengembang perumahan saat itu cepat membaca peluang. Setelah perumahan rakyat-sehat yang disediakan pemerintah daerah Banyumas di kompleks Berobahan dipenuhi penghuni, pengembang perumahan menawarkan perumahan di Kranji. Pada 1955, terpampang reklame penjualan rumah. “Apakah saudara membutuhkan rumah rakyat yang sehat?,” demikian kalimat yang terdapat dalam reklame itu. Raklame itu diteruskan dengan kalimat penawaran sebagai berikut,
“Rumah Rakjat Sehat Krandji Purwokerto”
“Hubunganlah dengan Jajasan Kas Pembangunan(Bouwkas) Kabupaten Banjumas d/a. Kantor Pekerdjaan Umum Kabupaten!
Hanja Rp 6.- (Enam Rupiah) saben bulan untuk pindjaman Rp 1000.- (Seribu Rupiah) atau 6,67 pct. Setahun dalam waktu 15 tahun.
Ini berarti saudara memberi angsuran lebih sedikit dari membajar bunga.”
Dinamika Kota Purwokerto semakin riuh memasuki pemilihan umum (pemilu) 1955. Seperti halnya di daerah lain, pemilu pertama di Indonesia tersebut berlangsung dengan berbagai macam friksi. Benturan antara partai perserta pemilu menjadi pemandangan biasa. “Waktu menjalankan kampanye beberapa partai politik saling serang-menyerang, ejek-mengejek sehingga dengan hati berdebar-debar setengah orang menanti tibanya hari tanggal 29 September 1955,” tulis Joedodibroto, Residen Banyumas yang menjabat pada masa itu.
Diliputi gosip peracunan makanan di berbagai tempat, pemilu di Banyumas berlangsung dengan aman dan tertib. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, sekitar 95 persen. Tercatat 449.947 orang terdaftar sebagai pemilih. Sebanyak 430.976 pemilih menggunakan hak pilihnya.
Pengumuman hasil pemilu mengakhiri masa kerja dewan swantantra Banyumas. Gedung dewan diisi oleh wakil-wakil dari partai pemenang pemilu. PNI, PKI, Masyumi dan NU merupakan representasi kekuatan politik di Banyumas. Para wakil rakyat baru itu, melanjutkan kewajiban yang telah dipenuhi dewan swantantra Banyumas. Pada 20 November 1955, pergantian anggota dewan berlangsung. Dimulailah babak baru dalam dinamika kehidupan Banyumas pada umumnya dan Purwokerto lebih khususnya.
Berbeda dengan periode sebelum 1955 yang banyak diwarnai pembangunan infrastruktur fisik kota, periode antara 1955-1966 ditandai oleh pembangunan fisik yang relatif stagnan. Memburuknya situasi ekonomi makro dan fragmentasi ideologis yang semakin menajam pasca pemilu 1955 sedikit banyak turut menyumbang melambatnya gerak laju perkembangan kota Purwokerto.
Dalam situasi ekonomi dan politik yang tidak kondusif seperti ini, kerjasama erat kalangan Nasionalis-Soekarnois, kelompok Islam, dan militer untuk menggolkan gagasan pendirian sebuah universitas negeri (baca UNSOED) berperan penting dalam meletakkan landasan kuat bagi perkembangan kota Purwokerto selanjutnya. Pendirian universitas negeri di Purwokerto adalah buah dari kerjasama orang-orang seperti Judodibroto (Residen Banyumas/kalangan nasionalis), Kyai Abu Dardiri (Muhammadiyah) dan kalangan elit militer asal daerah Banyumas yang banyak mengontrol birokrasi di pusat pemerintahan saat itu. Akan terbukti kemudian bahwa pendirian sebuah universitas negeri di Purwokerto pada tahun 1963 ini akan membawa dampak positif secara ekonomi dan sosial tidak saja bagi kota Purwokerto tapi Banyumas secara umum.
Berbeda dengan beberapa kota lain seperti Solo, Klaten, dan Kediri yang harus mengalami luka sejarah traumatik dalam pergolakan politik tahun 1965, situasi Purwokerto masa itu relatif tenang. Memang ada cerita lisan yang beredar tentang terjadinya mobilisasi massa besar-besaran berbagai kekuatan politik di kota Purwokerto menjelang Oktober 1965. Namun, tidak pernah tercatat adanya bentrokan fisik yang mengarah pada pertumpahan darah berskala besar. Jikapun ada jatuh korban di wilayah Banyumas, menurut beberapa sumber lisan, itu adalah kasus-kasus terisolasi dan dalam skala yang kecil.
Iskandar Tirtabrata, mantan Panglima Banser Banyumas pada masa itu pernah bersaksi bahwa kalangan NU di Banyumas tidak pernah terlibat dalam bentrok massal dengan kekuatan politik lain yang berseberangan dengannya. Menurutnya, komandan batalyon militer di Banyumas pada saat itu, Mayor Radja Inal Siregar (pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara), relatif berhasil mendekati tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh untuk bersama-sama meredam konflik terbuka.
Namun demikian, gejolak politik tahun 1965 tetap membawa dampak besar bagi perubahan konfigurasi sosial, ekonomi, dan politik di Purwokerto. Pengambil-alihan beberapa aset gedung yang sebelumnya dimiliki etnis Tionghoa di pusat kota dapat menjadi indikasi untuk ini. Sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa untuk kasus di Purwokerto, dampak utama dari huru-hara politik 1965 adalah goyahnya segregasi ekonomi atas dasar etnis yang dilembagakan sejak masa kolonial.
Pasca 1965 dan sampai dengan 2008, Purwokerto dipimpin oleh figur berlatar belakang militer secara terus-menerus. Ini dimulai sejak kepemimpinan Letkol Inf. Soekarno Agung (1966-1972) sampai dengan kepemimpinan Bupati Kol. Inf. Aris Setiono (1998-2008).[4] Soekarno Agung memberi sentuhan penting bagi perkembangan kota Purwokerto lewat kebijakannya untuk memperlebar Jl. Jenderal Soedirman. Soekarno Agung juga membangun Jl. Pemuda yang meneruskan Jl. Gatot Subroto ke barat menembus Stasiun Purwokerto.
Pelebaran Jl. Jenderal Soedirman disamping menjadi terobosan penting bagi pengembangan ekonomi di pusat kota, juga membawa dampak bagi matinya jalur kereta eks-SDS yang melintas sejajar dengan jalan protokol ini. Seiring perjalanan waktu, jalur kereta eks-SDS dan Stasiun Purwokerto timur bahkan akhirnya ditutup total pada tahun 1980-an.
Sementara itu, pembangunan Jalan Pemuda dan Jalan layang mini di sebelah timur Stasiun Purwokerto membawa pengembangan lebih lanjut daerah Kober dan Bobosan untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan kota Purwokerto. Jika pada akhir 1960-an Kober dan Bobosan masih berupa daerah persawahan dan tegalan, sejak awal 1970-an, daerah ini telah berubah menjadi pemukiman yang padat.
Langkah lanjut bagi pengembangan kota terjadi pada masa Bupati Pudjadi (1972-1978). Pudjadi membuat beberapa langkah strategis bagi pengembangan fisik kota, yaitu 1). pembangunan jalur ring road dalam kota (Jalan Gerilya), 2). Pembangunan jalur ring road luar kota (jalan tembus Patikraja-Banyumas menyusuri Sungai Serayu) dan jalan penghubungnya (jalan antara terminal lama ke Pegalongan melewati Karangklesem), 3). Pemindahan terminal bis dari Kebondalem ke terminal baru di Jl. Gerilya (sekarang lahan eks terminal lama), dan 4). Pelebaran jalan-jalan eks jalur gerilya di seluruh desa-desa pedalaman Banyumas.
Berbeda dengan Pudjadi yang memfokuskan proyek pembangunannya pada pembukaan akses daerah-daerah terisolasi, bupati-bupati penggantinya dapat dikatakan menitikberatkan proyek pembangunan pada komersialisasi lahan-lahan perkotaan yang strategis untuk kepentingan bisnis. Sejak masa kepemimpinan Bupati Roedjito, gerak laju dan perkembangan kota Purwokerto banyak ditentukan oleh kalangan pengusaha swasta untuk memaksimalkan keuntungan dari eksploitasi lahan bisnis strategis di tengah kota dalam kolaborasi yang erat dengan aparat pemerintahan daerah.
Kawasan wisata Baturaden, Pertokoan Kebondalem, kompleks eks Pabrik Gula Purwokerto, kompleks eks KODIM, kompleks eks stasiun timur, dan kompleks Pasar Wage adalah beberapa kawasan strategis di tengah kota yang mengalami perubahan fungsi dan fisik untuk melayani kepentingan yang sifatnya komersil. Pengembangan kawasan untuk kepentingan bisnis ini telah mengakibatkan alih fungsi dan kepemilikan lahan yang masif sifatnya. Pada masa Djoko Sudantoko (1988-1998) misalnya, ada lebih dari 100 hektar lahan di Purwokerto yang beralih fungsi dan kepemilikan.
Yang paling kasat mata bisa dilihat tentu saja adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau pertokoan. Grendeng misalnya, adalah kawasan yang dalam waktu kurang dari 20 tahun mengalami perubahan besar dari lahan pertanian subur (terkenal dengan varietas Padi Grendeng) menjadi kawasan pertokoan dan pemukiman yang padat. Mekanisme tukar gular/ruislag yang jamak pada masa Djoko Sudantoko juga membuat lahan pertanian berstatus bengkok/banda desa di tengah kota menjadi semakin jarang, jika bukan malah tidak ada sama sekali saat ini.
Purwokerto Masa Kini
Perkembangan Purwokerto dan tata spasial kotanya saat ini dibentuk dari kearifan lokal yang melekat di masyarakatnya serta dinamika relasi kekuasaan yang terjadi sepanjang sejarah perkembangannya. Kearifan lokal dibentuk dan tumbuh dari persentuhan panjang masyarakatnya dengan tradisi Jawa non keraton yang egaliter khas Banyumasan, modernisasi Barat, gerakan anti kolonialisme dan nasionalisme, dan Islamisasi gradual. Sedangkan dinamika relasi kekuasaan menyangkut jatuh-bangunnya kekuatan sosial dominan yang mengontrol ruang publik, baik fisik maupun sosial.
Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan ekonomi di wilayah Banyumas secara umum. Jika dibandingkan dengan kondisi 1950-an, Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan begitu pesat. Lihat saja pendapatan daerah(PAD) di tahun 2007. PAD pada tahun itu mencapai Rp 864.856.921.192,00. Apalagi perkembangan fisik yang ada di Kota Purwokerto, bisa dikatakan, meluncur deras. Pertokoan di sekitar Kebondalem, Stasiun Timur, Pertokoan Alun-alun, dan terutama Pasar Wage kian ramai. Purwokerto mulai menjadi pusat perdagangan yang menyediakan berbagai barang.
Berbagai infrakstruktur untuk berkembangannya sebuah kota, terpenuhi di kota Purwokerto. Untuk urusan transportasi, di kota ini, ada sekitar 344 angkutan kota(angkot) yang beroperasi. Angkot itu melayani 31 trayek yang menyusuri jalan-jalan di Kota Purwokerto. Transportasi kotanya juga semakin lengkap dengan kehadiran dua armada taksi (Kobata dan Taksi Satria) sejak 3 tahun terakhir. Bahkan, untuk urusan transportasi, kota ini sudah memiliki terminal bus tipe A. Terminal itu merupakan terminal terbesar di Jawa Tengah.
Di bidang properti, kota Purwokerto, bisa jadi melebih kota-kota lain. Sejak berdirinya perumahan Teluk pada tahun 1980-an, ekspansi sektor perumahan di Purwokerto sungguh luar biasa. Hingga tahun 2009, ada sekitar 41 perumahan tumbuh di Kota Purwokerto. Harga property ini berkisar dari 50-jutaan sampai lebih dari 1 milyar per unit.
Pada sektor keuangan, ada sekitar 30 bank lokal/nasional di kota ini sebagai lembaga yang menjaga likuiditas keuangan daerah untuk menggerakan perekonomian. Dan itu bergerak di 15 pasar tradisional, pasar swalayan, dan ratusan toko/ruko yang ada di sekitar Purwokerto. Perkembangan ekonomi kota ini lebih maju dibanding kota-kota di sekitarnya, Banyumas, Purbalingga, Cilacap atau Banjarnegara. Tak heran jika kota ini menempati urutan ketiga dalam jumlah uang yang beredar di Jawa Tengah.
Perkembangan itu mulai sangat terasa memasuki tahun 1990-an. Sektor kredit perbankan mulai bergerak. Ini terlihat dengan mulai maraknya kredit kendaraan, terutama sepeda motor. Sejak itu, sepeda motor bukanlah barang mewah bagi penduduk Purwokerto. Lihatlah di jalanan, penuh sesak dengan sepeda bermesin. Semakin bertambahnya tahun, kredit merambah di berbagai barang. Tidak hanya sepeda motor atau barang elektronik, tapi juga barang perabotan rumah tangga.
Penjualan barang melalui kredit semakin gencar dengan kehadiran praktek lembaga leasing. Lewat lembaga itu, setiap orang bisa memiliki barang kesukaan tanpa harus menyediakan uang di awal pembelian. Penetrasi lembaga ini semakin gencar dengan lebih mempermudah persyaratan. Maka tak heran jika praktek lembaga ini setiap tahunnya mengalami peningkatan 5 persen. Dan itu, sudah dipastikan mendongkrak pendapatan daerah.
Kemudahan memiliki barang menjadikan perilaku konsumtif di kota ini makin kentara. Perilaku ini kian menemukan oasenya dengan munculnya pasar-pasar swalayan. Setelah pasar swalayan skala besar merambah, toko swalayan kecil (minimarket) bermunculan bagaikan jamur di musim hujan. Setidaknya, hingga 2003, ada sekitar 16 minimarket hadir di Kota Purwokerto.
Purwokerto makin bertambah ramai dengan munculnya beberapa kampus. Ada sekitar 21 kampus, dari tingkat diploma sampai tingkat doktoral, berdiri di kota ini. Hampir 60 ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia memadati kota ini. Keberadaan kampus, tentunya juga menciptakan dinamikanya sendiri. Ini adalah efek domino. Keberadaan toko buku merupakan salah satunya. Berdasar data dari banyumaskab.go.id, ada sekitar 11 toko buku yang melayani keperluan bacaan mahasiswa. Sementara toko-toko fotocopy tersebar di berbagai tempat. Belum lagi keberadaan warung-warung internet(warnet). Pada 2008, sudah berdiri 30 warnet di Kota Purwokerto. Itu belum seberapa jika dibandingkan kebutuhan makan mahasiswa. Saat ini, pemandangan pedagang makanan di kaki lima yang menjejali setiap ruas jalan bukanlah pemandangan yang aneh di Purwokerto.
Perkembangan kota yang pesat menggejala sejak dekade 1980-an membawa Purwokerto untuk lepas dari jejak masa lalunya sebagai kota kecil yang bersahaja, tradisional, udik, dan apa adanya. Perkembangan kota juga diikuti semakin lengkapnya fasilitas dan infrastruktur fisik yang membawa simbolisasi dan atribut kemodern-an kosmopolit layaknya kota-kota metropolitan. Hotel, kampus, museum, gedung pertunjukan, taman, café, pub/klub malam, discotique, panti pijat, tempat karaoke, distro dan factory outlet, mall, mini market, toko buku, restoran makanan cepat saji (fast food), show room, dan mall adalah beberapa fasilitas kota modern yang gampang dijumpai di Purwokerto.
Namun beban ke-modern-an ini juga membawa korban dan dampak negatif yang harus ditanggung warga kota. Penghancuran gedung-gedung dan situs lama (seperti ISSOLA dan Gedung Kesenian Shin Hwa She) membuat hilangnya sense of continuity dengan masa lalu yang turut memberi warna bagi perkembangan kota. Komersialisasi yang berlebihan seringkali juga membuat diabaikannya Rencana Tata Ruang Wilayah dan masterplan kota yang berpotensi destruktif secara ekologis dan sosial. Kesulitan air bersih yang dialami di beberapa titik padat penduduk (misalnya bagian selatan kelurahan Tanjung), masalah parkir, kemacetan lalu lintas, hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya daerah resapan air, merebaknya gelandangan-pengemis, aksi kriminal, dan munculnya daerah kumuh (slum area) adalah beberapa contoh destruksi ekologis dan sosial yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan urban yang sehat di masa depan.
Itu hanyalah contoh. Mungkin masih banyak lagi masalah-masalah lain yang kelak bermunculan. Jika sejak dini itu tidak ditangani, suasana kota Purwokerto yang nyaman bagi warganya seperti di awal-awal abad XX mungkin hanya sebatas cerita belaka. Kalau tidak malah menjadi mitos.
(Arizal Mutahir & Luthfi Makhasin)
[1] Kyai Raden Mochtar adalah Konsul NU wilayah Kedu-Banyumas asal Sokaraja dan pernah menjadi Kepala Jawatan Departemen Agama Kabupaten Magelang.
[2] Kyai Abu Dardiri adalah tokoh Muhammadiyah asal Purwokerto dan anggota Komite Nasional Daerah Banyumas yang berperan penting dalam mengusulkan pembentukan Departemen Agama pada sidang KNIP, 3 Januari 1946 di Jakarta.
[3] Bupati Banyumas pada periode waktu ini secara berturut-turut adalah R. Mohammad Kaboel Poerworedjo (1950-1953), R. Boediman (1954-1957), M. Miroen Prawirodiredjo (1 Januari – 15 Desember 1957), R. Bayi Noentoro (16 Desember 1957 – 1960), R. Soebagijo (1960-1966).
[4] Bupati berlatar belakang militer yang lain adalah Kol. Pudjadi Djaring Bandajuda (1972-1978), Kolonel Roedjito (1978-1988), dan Kol. Djoko Sudantoko (1988-1998).
sumber :
https://singgihw22.wordpress.com/2011/06/07/purwokerto-dulu-dan-kini
/