Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Jumat, 18 Agustus 2017

Mengatasi Kekurangan Air di Musim Kemarau


Ketika saya melintasi jalan di Kebasen menyisiri pinggiran kali Serayu saya terpukau pada pemandangan di sekitar bedung gerak Serayu ini. 
Mungkin bisa jadi inspirasi bagaimana cara mengatasi kekurangan air saat musim  kemarau  di beberapa wilayah

1) penghijauan di hulu sungai dan DAS.

2) pembuatan bendungan mini di tiap anak sungai jadi sebelum air dari kalen atau anak sungai mengalir menyatu dengan sungai air tekumpul dulu dibendungan mini bisa dimanfaatkan go pengairan maupun sumber air bersih dengan catatan sepanjang daerah aliran kalen pepohonan harus dijaga jika tandus segera reboisasi .

3) jika point 1 dan 2 sudah terpenuhi bisa dipikirkan dengan membangun talang air dari bendungan terdekat saya terinspirasi bendungan serayu yang dilengkapi sistem pompa dan talang untuk pengairan di Sampang dan sekitarnya yang sangat jauh bahkan hingga kabupaten tetangga .

4) akan lebih efektif lagi jika membangun embung atau waduk mini dan air dari saluran yang berasal dari bendungan yang dipompa ini dialirkan ditampung juga ke embung dan dibuat kebun buah di sekitarnya tentu berpotensi menjadi pusat wisata edukasi, ekologi dan mengangkat perekonomian warga sekitar bisa mendorong pusat kuliner jika pada akhirnya menjadi lokasi pilihan masyarakat luar untuk berwisata.



Rabu, 16 Agustus 2017

Alih Fungsi Pasar Peksi Bacingah Batal




Rencana pengalihan Pasar Burung Peksi Bacingah menjadi pasar umum batal dilakukan. Hal ini menyusul sejumlah pedagang di pasar tersebut, menolak direlokasi ke pasar Pon atau pasar yang dikenal sebagai tempat untuk menjual hewan di Purwokerto. “Itu rencananya tapi pedagangnya pada tidak mau, kemungkinan tidak jadi. Kita pemerintah sifatnya kan hanya memfasiliatsi, ketika yang difasilitasi tidak mau, kita mau gimana lagi,” kata Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banyumas, Rojingun, Senin (14/8). 

Dia mengatakan, pihaknya sempat menawarkan kepada sejumlah pedagang untuk pindah di Pasar Pon, namun mereka menolak. Bahkan mereka mengancam akan kembali lagi berjualan di pinggir jalan, seandainya Pasar Peksi Bacingah dialih fungsikan sebagai pasar umum. “Kemarin terakhir waktu kami minta supaya pindah ke Pasar Pon, mereka tidak mau malah mengancam untuk berjualan lagi di jalan. Ya sudah, mungkin mereka sudah nyaman di situ, kita sekarang tinggal pembinaan saja,” terangnya. 

Sementara itu terkait pembangunan tahap II atau tahap akhir Pasar Peksi Bacingah, Rojingun menambahkan, sejauh ini sudah mulai dikerjakan. Pembangunan tersebut, kata dia ditarget selesai pekerjaan jangka waktu 150 hari atau sekitar akhir November mendatang. “Ini tahap akhir. Yang dikerjakan tinggal atap, tembok keliling, los dan pintu gerbang,” katanya. 

Revitalisasi pasar Peksi Bacingah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Saat itu, anggaran pembangunan terbilang minim, sehingga dilanjutkan pada tahun 2017. Pasar tersebut terdiri dari 25 kios dan sekitar 20 los. “Pagu anggaran untuk tahap II sebesar Rp 1 miliar dialokasikan dari APBD 2017, tapi kemarin yang memenangkan kontrak hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 juta,” tambahnya. 

Sumber: Radarbanyumas.co.id

MA Ma’arif Cilongok Borong Gelar Olimpiade Sains dan Ke-NU-an




MA Ma’arif NU Cilongok membuat kejutan. Dalam Olimpiade Sains dan Ke-NU-an (OSKANU) tingkat kabupaten Banyumas, yang diadakan LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas, MA Ma’arif Cilongok sukses memborong sepuluh gelar. Acara dilaksanakan Sabtu (12/8) lalu di komplek MTs Ma’arif NU 01 Kemranjen dan SMA Ma’arif NU Kemranjen. Acara yang mengambil tema “Membangun Akhlak dan Prestasi bersama Ma’arif NU” itu, diikuti ratusan siswa dari tingkat MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di bawah naungan LP Ma’arif NU se-Kabupaten Banyumas. Para peserta Olimpiade Sains mengikuti upacara pembukaan. 

Ketua panitia OSKANU, M.Hidayaturrohman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dua tahun sekali oleh LP Ma’arif. Selain sebagai ajang silaturrahmi antar warga Maa’rif, sekaligus menjadi ajang seleksi peserta pada ajang yang sama di tingkat provinsi Jawa Tangah. “LP Ma’arif membawahi 132 SD/MI, 40 SMP/MTs dan 18 SLTA. Untuk memacu semangat dan prestasi dan keterampilan akademik khususnya bidang MIPA dan IPS serta Ke NU an, maka lembaga mengadakan olmpiade. 

Selain olimpiade sains dan Ke NU an, sebelumnya Ma’arif juga mengadakan Pekan Olahraga dan seni Ma’arif (PORSEMA) sebagai ajang prestasi di bidang olahraga dan seni,” jelasnya. Dalam kegiatan tersebut dilombakan puluhan cabang. Antara lain olimpiade IPA, Matematika IPS, Ke-NU-an, Cerdas tangkas Aswaja, Majalah Dinding 3D, LKIR IPA, LKIR IPS. Juga olimpiade Fisika, Biologi, Kimia, Geografi, Akuntansi dan sosiologi untuk SMA/MA. Sedangkan untuk ada LKS Otomotif, TKJ dan Akuntansi. Kegiatan dibuka Edi Sungkowo mewakili Ketua LP Ma’arif Kabupaten Banyumas sekitar pukul 07.30 WIB. Acara diakhiri pengumuman pemenang sekaligus pembagian tropy. Tampil sebagai juara pada ajang ini, MI Ma’arif NU Pageraji (Mading 3D dan Ke-NU-an), MIMA Dawuhan Kulon dalam lomba cerdas tepat, MIMA Gumelar lomba IPA, MI Tarbiyatul Ulum lomba MTK dan MIMA 02 Pancasan dalam lomba IPS. 

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Selasa, 15 Agustus 2017

Alun-alun Purwokerto Kembali Dilengkapi Videotron




Alun-alun Purwokerto dalam waktu dekat akan kembali dilengkapi videotron. Berbeda dari videotron sebelumnya, pembangunan tv berukuran 4×8 meter ini merupakan gagasan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas untuk ruang pemberi informasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas, Drs Santosa Eddy Prabowo mengatakan, pembangunan videotron tersebut masih menunggu usulan anggaran di APBD Perubahan tahun ini. 

Rencanya videotron akan ditempatkan di sisi pojok sebelah timur-selatan ALun-alun Purwokerto atau lokasi yang sama videotron sebelumnya. “Anggaran diusulkan Rp 1,8 miliar di perubahan. Kalau anggaran keluar, bisa langsung dilelang dan dikerjakan. Akhir tahun ini kemungkinan sudah selesai,” kata dia saat ditemui di ruangannya, Senin (14/8). Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo, Purwantoro menambahkan, tujuan pembangunan videotron sebagai sarana informasi kepada masyarakat, dengan konten acara seputar perekonomian, pembangunan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan. 

Selain itu, juga bakal dimanfaatkan untuk pemutaran film-film sejarah, video tentang potensi tiap desa hingga kecamatan, dan juga bisa digunakan untuk nonton bareng seperti pertandingan sepakbola, bulutangkis dan sejumlah event besar lainnya. “Pembangunan ini sengaja untuk hiburan rakyat dan memang tidak dikomersilkan, sehingga iklannya nanti berupa pemutaran lagu-lagu perjuangan dan lainnya. 

Tayang rencana mulai pukul 08.00 sampai 12.00, kemudian istirahat dan dilanjutkan lagi dari pukul 16.00 sampai 22.00. Operator dari kita sendiri dan akan dibuat menggunakan jaringan, sehingga bisa diganti tayangannya melalui kantor,” jelasnya. Selain pemasangan tv, pembangunan videotron juga akan dilengkapi pilar-pilar bangunan beton dengan total luas bangunan 4×12 meter. 

Pembangunan videotron di Alun-alun Purwokerto, menurutnya uji coba dan ketika berhasil akan diterapkan ditempat lain. “Ini kita uji coba satu dulu, nanti bisa dikembangkan di beberapa tempat. Selain untuk nonton, videotron juga bisa dipakai untuk ajang selfie masyarakat karena juga dibangun pilar-pilar yang iconik,” tambah Eddy. Sebelumnya, Alun-alun Purwokerto sudah pernah ada videotron. Sayang, videotron itu harus dibongkar karena milik swasta dan kontrak telah selesai.

Sumber:  Radarbanyumas.co.id

Senin, 14 Agustus 2017

Bendung Tajum Makin Dangkal




Bendung Tajum yang berada di Desa Tiparkidul Kecamatan Ajibarang, mengalami pendangkalan. Akibatnya, debit air di bendung tersebut mengalami penurunan. Saat ini kedalam air di bendung Tajum hanya tiga meter dari kedalaman awal u enam meter. Kondisi itu membuat pengairan irigasi Tajum untuk 3.200 hektare sawah di wilayah Wangon, Jatilawang dan Rawalo tidak maksimal. 

Namun yang lebih miris, walaupun berada di Desa Tiparkidul, namun petani di desa tersebut tidak bisa memanfaatkan bendung Tajum. Kepala Desa Tiparkidul, Riyanto mengatakan, walaupun berada di Desa Tiparkidul, keberadaan Bendung Tajum tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh warga setempat, terlebih bagi petani. Sebab saluran irigasi dan air sungai tidak bisa secara langsung mengairi pesawahan namun harus menggunakan pompa air.

 “Lokasi areal pesawahan berada lebih tinggi dari aliran Sungai Tajum, sehingga petani harus menggunakan pompa air. Namun dengan adanya hama wereng yang sedang ganas, petani memilih untuk menanam palawija walaupun pompa air bantuan juga sudah ada,”jelasnya, Selasa (8/8). Dia menjelaskan, kedalaman Bendung Tajum mengalami pendangakalan sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, volume air untuk pengairan persawahan di wilayah tiga kecamatan tidak maksimal.

 “Bukan berarti Bendung Tajum berada di Tiparkidul, kami menikmati air. Sama dengan wilayah Wangon, Jatilawang dan Rawalo, petani juga tidak bisa menikmati secara maksimal bendung Tajum terutama saat ini ada pendangkalan,”ungkapnya. Dia berharap pemerintah mengeruk lumpur yang ada di bendungan. Kemudian efeknya pengairan irigasi terkendala karena airnya berkurang, terlebih jika musim kemarau. Dengan begitu, debit air di Bendung Tajum bisa lebih banyak lagi serta bisa memaksimalkan pengairan sawah di wilayah Wangon, Jatilawang dan Rawalo.

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Sedekah Bumi Desa Gerduren Purwojati



img-20170813-wa0023.jpgimg-20170813-wa0024.jpgimg-20170813-wa0022.jpg
Foto kiriman Umiyati Glempang Geduren kecamatan Purwojati beberapa waktu lalu .  Sedekah bumi pada dasarnya adalah ungkapan rasa syukur dan tidak berkaitan dengan syirik atau menyembah berhala ini yang perlu diluruskan bagi  sebagian orang yang terlalu kaku dan sempit dalam memahami arti bidah dan turunannya. Dalam kalender jawa dikenal dengan bulan Apit  sehingga dikenal juga dengan nama apitan. Bulan Apit itu nama bulan sebelum Aji atau Dzulhijah.
Biasanya masyarakat mendahului acara dengan bersih desa yaitu membersihkan lingkungan umum di sekitar tempat tinggal lalu biasanya setelah memasuki lingsir atau matahari tegelincir para warga beserta keluarga masing masing membawa nasi dan lauk pauk mereka menempatkan diri di sekeliling jalan desa .  Acara di akhiri dengan makan bersama.
Tiap desa ternyata tidak sama waktu pelaksanaannya tegantung keputusan pengurus desa masing masing contoh desa yang melaksanakannya duluan misalnya Sebagian  Tinggarjaya ,  Bantar di kecamatan Jatilawang ,Cikakak kecamatan wangon . Dan hari minggu kemaren 13 Agustus 2017 dilaksanakan di sebagian Gerduren kecamatan Purwojati dan Kedungwringin kecamatan Jatilawang.

Kualitas Banyumas Extravaganza Menurun

Kualitas Banyumas Extravagansa Menurun?


Itu kata tulisan di koran jadi  sama sekali bukan pendapat saya . Tapi saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait penyebabnya jika itu benar. Tahun ini Banyumas Extravagansa digelar jauh dari hari jadi Banyumas tapi justru mendekati peringatan kemerdekaan RI yang faktanya tiap desa atau kecamatan punya kegitaan dan kesibukan sendiri sehingga ketika BE ini digelar tak jarang berbenturan jadwal dengan acara warga lain di tempat tinggal masing masing otomatis mengurangi  jumlah penonton ini secara kuantitas. Sedangkan secara  kulaitastentu belum bisa menjadi ikon pariwisata yang kuat “ciri khas / lokalal yang ditonjolkan dalam bentuk apa ” meskipun ada atribut Banyumas tapi kurang kuat secara karakter. Itu seharusya digali lagi untuk menciptakan daya tarik dan tentu saja dari hal manajemen penyelenggaraan .
Tema BE kali ini Topeng Kinclong .
Dari plus minus  yang ada berikut adalah beberapa liputan dari sdr T Mahdi atau koleganya dari SSCI Purwokerto

img-20170813-wa0012.jpgimg-20170813-wa0018.jpgimg-20170813-wa0015.jpgimg-20170813-wa0017.jpgimg-20170813-wa0016.jpgimg-20170813-wa0013.jpgimg-20170813-wa0014.jpg

Kualitas Banyumas Extravaganza Menurun

 Meski berlangsung meriah, kualitas ajang Banyumas Extravaganza 2017 yang digelar Minggu (13/8), dinilai menurun. Pasalnya, sejumlah peserta tidak mampu menunjukkan penampilan yang berkarakter Banyumas.
Salah satu penonton, Imelda Angelina (17) mengatakan, atraksi wisata tahunan yang digelar ke delapan kalinya tahun ini selalu ramai pengunjung. Bahkan para penonton rela berdesakan untuk menyaksikan penampilan peserta dari dekat. “Ini sudah penuh sesak, sulit untuk mencari tempat duduk atau berdiri untuk menonton dari dekat,” kata dia, kemarin.
Menurut Imelda, tahun ini perhelatan tersebut sangat meriah. Tetapi masih lebih menarik penampilan peserta pada penyelenggaraan dua atau tiga tahun lalu. Adapun event Banyumas Extravaganza menyuguhkan parade jalanan yang diikuti oleh pelajar SMP, SMA dan SMK, perwakilan kecamatan dan kelompok umum.

Peserta pawai bertema “Topeng Kinclong” ini berjalan dari depan bioskop Rajawali dan berakhir di Jalan Jenderal Soedirman atau depan Alun-alun Purwokerto. Hal itu juga diamini oleh salah satu juri Banyumas Extravaganza, Gondrong Gunarto. Seniman musik asal Institut Surakarta Indonesia ini menyebutkan, event ini harus dievaluasi secara menyeluruh.
Untuk tahun ini parade jalan ini justru semakin kehilangan karakter banyumasan-nya. “Dari segi nama, Banyumas Extravaganza ini sebenarnya istilah yang keren. Tapi menjadi blunder fatal karena diambil dari istilah barat yang tidak menunjukkan karakter Banyumasnya.
Tadi saya juga melihat yang tampil hanya sedikit peserta yang menunjukkan ciri khas Banyumas, baik musik, kostum maupun keseniannya,” kata pria asal Ngawi ini. Menurut Gondrong, semestinya panitia dalam hal ini Pemkab Banyumas harus merangkul orang yang kompeten dalam bidang fesyen, seni, koreografi dan unsur yang akan ditampilkan lainnya. Sebelum gelaran dimulai, mereka diajak berdiskusi bersama untuk mengemas event tersebut.
Meski demikian, dia mengakui nama event ini sejatinya sudah dikenal di luar daerah Banyumas. Artinya, promosi yang dilakukan oleh Pemkab sudah berhasil. “Misalnya dari segi tema, seharusnya panitia bisa menggali yang lebih menonjolkan karakter Banyumas. Misal mengangkat tema tentang cerita rakyat seperti Baturraden atau Babad Kamandaka,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, Saptono mengaku, untuk kegiatan tahun ini pihaknya hanya meneruskan agenda wisata yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Untuk event Banyumas Extravaganza, pihaknya tidak bisa melakukan perubahan program maupun konsep. “Itu kan sudah dianggarkan, seperti tema topeng yang kami juga sebenarnya kurang pas.
Tapi kami, butuh masukan lebih banyak terkait event ini agar ke depannya semakin baik,” kata dia. Tahun ini, sambung Saptono, ada 61 peserta dari tiga kategori yang ikut serta. Kelompok perwakilan kecamatan ditampilkan kembali untuk menyemarakkan perhelatan tersebut.
sumber suara merdeka

Jumat, 11 Agustus 2017

Brimob dipelopori Putra Banyumas R Soemarto

Ternyata satu lagi yang baru saya ketahui tentang Institusi yang dipelopori oleh Putra Banyumas selain BNI 46 , BRI ternyata Brimob juga.


Mengenang Jasa Putra Banyumas Penggagas Brimob, Patung R Soemarto Diresmikan 

Jasa Komjend Pol Purn R. Soemarto sangat besar bagi institusi Polri. Salah satunya adalah mengggas pasukan polisi istimewa yang kemudian diubah namanya menjadi Mobile Brigade (Brimob). Wakapolda Jawa Tengah, Brigjend Indrajit menyatakan, latar belakang pembangunan patung Komjend Pol Purn R. Soemarto adalah sebagai pemberian penghormatan. 

PENCET TOMBOL : Wakapolda Jateng didampingi perwakilan keluarga Letkol R Sumarto memencet tombol sebagai tanda peresmian berdirinya patung Letkol R Soemarto di halaman SPN Purwokerto, kemarin. 

 Juga untuk mengenang sejarah salah satu tokoh kepolisian. Sebab putra asli Banyumas tersebut telah berjasa dalam membangun dan membesarkam organisasi Polri. “Ini sebagai langkah mengenang jasa para pahlawan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Beliau (Komjend Pol Purn R. Soemarto, red) pernah menjabat sebagai Wakapolri,” ujarnya. Menurut dia, pada saat kepemimpinan R Soemarto, Jawatan Kepolisian Pusat yang bertempat di Jakarta dipindahkan ke Purwokerto. Saat menjabat Wakapolri, dia berinisiatif mengubah nama pasukan polisi istimewa menjadi Brimob. 

“Penamaan Brimob dilakukan dengan pertimbangan agar pasukan polisi istimewa, menjadi kesatuan yang berdisiplin tinggi, kompak, loyal, penuh dedikasi dan mampu bergerak cepat dan dinamis dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat,” ungkap dia. Indrajit menambahkan, pembangunan patung R. Soemarto di depan Gedung Soebarkah SPN Polda Jateng, tidak lepas dari dedikasi dan loyalitas pria kelahiran Sukaradja 3 Agustus 1901 itu.

 “R. Soemarto sosok insan polri yang jujur, disiplin, berdidikasi tinggi dan taat beragama. Patung ini, diharapkan mampu menginspirasi generasi polri meneruskan perjuangan dan menjadikan R. Soemarto sebagai suri tauladan,” ungkap Wakapolda. Untuk mengenang jasa R. Soemarto, nama Soemarto juga digunakan diabadikan sebagai nama jalan di Kelurahan Purwanegara, Purwokerto Utara. Nama jalan tersebut adalah Jalan Raya Letjend Soemarto, tepatnya di sepanjang jalan depan SPN Purwokerto Polda Jateng. Patung R. Soemarto dibuat dengan bahan semen beton berkerangka besi, kawat kasa, warna tembaga keemasan dan finishing akrilik dengan pondasi kaki berplat. Patung setinggi 4 meter dengan berat 850 kilogram, dibuat oleh Ir. Sutikno dari sanggar seni Gedong Songo Ungaran.

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Kamis, 10 Agustus 2017

Makalah Mahasiswa ST3 Telkom Raih Juara III

Makalah berjudul “Prototipe Perangkat Pengingat Penggantian Oli pada Sepeda Motor via Notifikasi SMS Berbasis Android” karya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Telematika (ST3) Telkom Purwokerto meraih juara III. Makalah tersebut dipresentasikan pada Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Sendi_U) dan Call for Pappers ke-3 di Universitas Stikubank (Unisbank) Semrang, baru-baru ini.

Hasil penelitian Anjas Rizky Maulana ini merupakan salah satu dari empat judul makalah yang dikirimkan untuk dipresentasikan pada ajang tersebut. “Alhamdullillah, makalah ini mendapat apresiasi dari juri dan hadirin di seminar itu. Semoga menjadi bekal seman at untuk membuat karya lainnya,” kata Anjas, mahasiswa program studi Teknik Telekomunikasi ST3 Telkom, kemarin.

Menurut Anjas, pada seminar nasional tersebut, tidak hanya mempresentasikan karya mahasiswa. Dosen dan staf pengajar juga ikut mempublikasikan karyanya. Dosen Program Studi Informatika, Fahrudin MuktiWibowo M Kom mengatakan, keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian hingga publikasi merupakan bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Hal ini juga tertuang dalam peraturan untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen. “Dosen sendiri memiliki definisi, sebagai berikut, dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuan yang dapat dapat mentransformasikan keilmuannya dan dibebankan tugas untuk melaksanakan penelitian.

Jadi sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan tiga tugas utama tersebut,” kata dia. Menurut Fahrudin, seluruh pelaksanaan penelitian, seminar serta publikasi yang dilaksakan sepenuhnya dibiayai oleh pihak institusi ST3 Telkom Purwokerto.

Pada Sendi_U ke 3 di Unisbank tersebut, selain memaparkan penelitiannya, para dosen dan mahasiswa mengikuti seminar yang menghadirkan pembicara Prof Dr Bet El Silisna Lagarense MM Tour (Guru Besar Politeknik Negeri Manado) tentang potensi wisata di Manado dan Andhy Irawan Managing Director Dafam Hotels tentang berbagai strategi dan kendala dalam pariwisata di Indonesia. 
sumber suara merdeka

Tahun Depan Bus Rapid Transit Purwokerto Mulai Operasi


Awal 2018 Fokus Pembangunan Fisik 

Operasional Bus Rapid Transit (BRT) sebagai angkutan aglomerasi Purwokerto-Purbalingga akan dimaksimalkan pada Juli 2018 mendatang. Berdasarkan rakor mengenai angkutan aglomerasi (BRT) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (9/8) kemarin, hingga akhir tahun 2017 nanti akan difokuskan pada upaya sosialisasi, baik kepada pelaku jasa angkutan umum maupun kepada masyarakat. Sehingga awal tahun 2018 sudah dapat dimulai pembangunan fisik untuk sarana pendukungnya, mulai dari armada maupun titik pemberhentian (halte). 

Kasi Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan Dinhub Provinsi Jawa Tengah, Erry Derima Riyanto mengatakan untuk konsep penerapan BRT, khususnya di Koridor I (Purwokerto-Purbalingga), sudah masuk finalisasi. Sehingga tinggal dijalankan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun. “Harapannya semester II pada tahun 2018, masyarakat di Purbalingga dan Banyumas (Purwokerto), sudah dapat menggunakan jasa angkutan aglomerasi tersebut,” kata dia. Secara umum, tidak ada perubahan dari konsep yang sudah pernah dimunculkan. Hanya saja ada penambahan panjang rute baik Purwokerto-Purbalingga maupun sebaliknya Purbalingga-Purwokerto. 

Jika sebelumnya panjang rute Purwokerto-Purbalingga hanya 18 km, maka ke depan akan ditambah menjadi 28 km. Begitu juga dengan rute balik Purbalingga Purwokerto yang diperpanjang dari 36 km menjadi 49 km. “Untuk titik-titik pemberhentian dan rute juga sudah disepakati. Sehingga nanti tinggal disesuaikan saja dengan anggaran untuk direalisasikan,” jelas dia Untuk armada, lanjut Erry, pada penerapan operasional pertama nanti, baru akan dimaksimalkan untuk 18 armada dari 24 armada yang direncanakan. Ditegaskan, secara umum BRT tidak akan menggeser angkutan-angkutan eksisting yang sudah ada di masing-masing wilayah. 

Meski demikian, untuk pengelolaannya tetapa akan dikoordinasikan dengan Organda di masing-masing wilayah, dalam hal ini Organda Banyumas dan Organda Purbalingga. “Bahkan kita tawarkan untuk pengelolaannya, meski memang tidak dapat terakomodir semua, terutama untuk operatornya. Teknisnya akan disampaikan bersamaan dengan sosialisasi yang akan dilakukan pada Perubahan Anggaran 2017 ini. Dan akan rutin dilakukan sosialisasi sampai akhir tahun dengan menggandeng organda dan masyarakat,” tegas dia. 

Untuk penerapannya, Erry mengakui memang baru akan dilakukan untuk koridor I (Purwokerto-Purbalingga), meski dalam grand desain terdapat 5 koridor yang nantinya akan dimaksimalkan. “2018 nanti dioperasikan untuk koridor I dulu. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Namun kalau dinilai sudah bagus, baru akan disusun untuk konsep koridor-koridor lainnya,” kata dia. Untuk pembangunan fisik infrastruktur, seperti halte dan beberapa sarana pendukung lainnya, Erry menyebutkan akan mulai dimaksimalkan pada awal tahun 2018 mendatang. Total ada 51 halte atau tempat pemberhentian yang akan dibangun di dua wilayah tersebut, yaitu 23 halte rute berangkat (Purwokerto-Purbalingga) dan 28 halte rute pulang (Purbalingga-Purwokerto).

 “Rencananya untuk pembangunan halte akan diakomodir APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1 miliar. Namun demikian, juga ada alokasi dari APBN, khususnya untuk operasional. Untuk masing-masing kabupaten diharapkan dapat memaksimalkan lebar jalan yang dilalui BRT tersebut,” imbuhnya. Diakui, proses BRT ini memang sangat panjang, dimulai dari grand desain angkutan aglomerasi dari Kemenhub pada tahun 2014, kemudian dilanjutkan pembahasan untuk desain koridor I yang awalnya ada dua alternatif yaitu Purwokerto-Purbalingga via Sokaraja dan Purwokerto-Purbalingga via Padamara. Namun dari berbagai pertimbangan akhirnya disepakati rute vis Sokaraja. “Pembahasan dilanjutkan tahun 2016 dan 2017 ini fokus sosialisasi. Jadi memang sangat diharapkan 2018 nanti sudah bisa beroperasi,” jelas dia.

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Pusat Perbelanjaan Transmart Purwokerto Semakin Dekat

Dalam Proses Pembahasan Andalalin 


Pertumbuhan infrastruktur wilayah perkotaan Purwokerto bukan lagi isapan jempol. Terbaru, di komplek Stasiun Timur, Purwokerto segera dibangun pusat perbelanjaan Transmart. Kawasan Transmart sendiri nantinya berisi hotel, pertokoan, dan wahana permainan. “Saat ini dalam proses pembahasan analisis dampak lalu lintas (andalalin),” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Sugeng Hardoyo. 

Dia mengatakan, proses perizinan pembangunan Transmart sebelum sampai ke IMB adalah mengajukan andalalin. Hal ini menjadi poin utama karena menyangkut dengan perizinan lainnya. Sehingga, apabila penilaian dokumen andalalin yang diajukan pihak PT KA Properti Manajemen sebagai pihak penyelenggara sudah mendapat rekomendasi dokumen dari pemerintah (dalam hal ini OPD terkait seperti Dinhub, Polres dan DPU, red), maka akan dikembalikan ke penyelenggara untuk kemudian diajukan pada Bupati Banyumas. 

Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas, Etik Prasojo mengatakan, poin penting dari andalalin difokuskan antrian masuk roda empat. Pada aturan masuk lokasi kawasan transmart, maka sudah harus berada di tanah milik PT KAI dengan lebar jalan enam meter dan panjang 120 meter. Hal itu ditujukan untuk mengurai konflik berupa kemacetan lalu lntas sekitar di Jalan Jenderal Soedirman dan sekitarnya. 

Untuk penilaian dokumen, Dinhub Kabupaten Banyumas dibantu Polres Banyumas untuk penertiban jalan, serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas sebagai pelaksnaan pembuat jalan. Etik menuturkan, untuk perizinan diberi jangka waktu selama enam puluh hari setelah pengajuan izin. Pada dokumen tersebut, sudah dipastikan tidak ada perubahan dari pihak yang mengajukan atau pihak penyelenggara. “Semua dokumen harus sudah fix, kalau masih ada perubahan akan berpengaruh ke tempat parkir untuk volume kendaraan dan sebagainya,” tuturnya. Dan saat proses pengerjaan nantinya, tetap dilakukan pantauan. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya perubahan dan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan. 

Ditempat terpisah, rencana mega proyek pembangunan pusat perbelanjaan Trasnmasrt di kawasan Jalan Jenderal Soedirman memang belum masuk pada proses perijinan Ho atau izin gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Sampai sekarang izin belum masuk. Mungkin masih diproses oleh mereka. Seingat kami, mereka terakhir masih proses dokumen lingkungan sama andalalinnya, karena itu bagian dari syarat untuk membuat IMB,” kata Kabid Perijinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas, Kristanto, Rabu (9/8). Kristanto mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui perizinan apa saja yang akan dibuat oleh pengembang Transmart, karena untuk mengetahui hal itu harus melihat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)nya terlebih dulu. “Kita belum lihat bangunan keseluruhannya. Kita belum lihat amdalnya. Kalau amdalnya sudah selesai lha kita tahu apa saja isinya yang ada di amdal. Karena seluruh kegiatan terangkum di dokumen lingkungan,” terangnya. 

Kendati demikian, dia mengatakan, untuk melakukan sebuah proyek pembangunan, izin utama yang harus diurus biasanya adalah Ho dan IMB. Sedangkan untuk perizinan lainnya, seperti izin usahanya menunggu konstruksi bangunannya selesai. “Yang utamanya untuk memulai kegiatannya adalah ijin Ho dan IMB,” ujarnya. Menurutnya, untuk membuat IMB umunya hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari, asalakan seluruh persyaratannya lengkap dan bukan perijinan paralel dengan ijin lainnya. Tetapi jika ijin yang diurus sifatnya paralel atau bersama ijin lain seperti HO, bisa membutuhkan waktu 10 hari bahkan lebih. “Ho dan IMB kalau bangunan biasa bisa sampai 10 hari. Kalau (ijin) lainnya tergantung paralelnya, apa ijin usahanya. Kan persyaratannya beda, apalagi untuk bangunan kontruksi untuk ijin usahanya nunggu konstruksinya selesai, bisa sampai bertahun-tahun,” pungkasnya. 

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Menuju Purwokerto Tanpa Sawah

Wilayah Perkotaan Purwokerto Akan Bebas Sawah 
Radar Banyumas KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 

Kawasan Perkotaan Purwokerto bakal semakin menggeliat lagi dengan pertumbuhan infrastrukturnya. Pasalnya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Banyumas semakin serius untuk mengusulkan wilayah perkotaan Purwokerto bebas areal sawah. Hal ini merujuk pada disusunnya pemetaan wilayah yang akan masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kabupaten Banyumas sendiri sejauh ini sudah mengusulkan untuk penurunan angka penyediaan LP2B tersebut. “Angka usulannya berapa belum berani disampaikan, yang penting dari luasan yang sudah ditargetkan tersebut, dikurangi kawasan perkotaan yang ada di Banyumas, karena wilayah perkotaan harus bebas kawasan persawahan, terutama untuk mengantisipasi laju pertumbuhan pembangunan,” kata Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bapelitbang Daerah Kabupaten Banyumas, Dedy Nur Hasan. Diakui Dedy, saat ini sudah ada konsensus atau kesepakatan bersama di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dimana Kabupaten Banyumas harus menyiapkan lahan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 36.616 hektare. Namun usulan penurunan angka areal persawahan di kota Purwokerto, mengingat adanya beberapa faktor. “Antara lain pertimbangan wilayah perkotaan yang harus bebas area persawahan,” katanya. Berkaitan dengan hal itu, sebutnya, Pemprov Jateng saat ini juga masih melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kajian RTRW Provinsi Jateng, termasuk didalamnya berkaitan dengan LP2B. “Kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Harapannya usulan tersebut dikabulkan, karena kalau tidak nanti dikira kita tidak antisipatif terhadap perkembangan kawasan perkotaan ke depannya,” ujar dia. Disisi lain, Bapelitbang Banyumas bersama tim PK di tingkat kabupaten juga tengah melakukan PK terhadap kajian RTRW yang sudah dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan kebijakan LP2B dan RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto yang sudah lebih dulu dibahas. Meski demikian, dalam PK ini akan dimaksimalkan kualitas RTRW nanti akan seperti apa, bergantung dari simpangan-simpangan yang terjadi di lapangan nantinya. Tak hanya itu, saat ini juga masih dilakukan pembahasan mengenai RTRW Provinsi Jawa Tengah, sehingga ada beberapa perencanaan dan kebijakan yang perlu diakomodir di RTRW daerah. “Yang dilihat nanti antara lain kesesuaian lahan, kesesuaian dengan aturan, kesesuaian dengan perkembangan masyarakat. Arahnya ke evaluasi, namun belum jelas hasilnya seperti apa,” tegas dia. Terpisah, Kepala Bapelitbang Daerah Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto menegaskan rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas akan diupayakan untuk tetap mempertahankan beberapa kebijakan umum yang diakomodir dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto. Meski kedua regulasi tersebut dipastikan akan saling mempengaruhi, namun untuk kajian RTRW akan dimaksimalkan tidak mengubah garis besar aturan RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto, yang sudah dibahas lebih dulu. “Sekarang masih dilakukan PK, mudah-mudahan bulan ini sudah ada hasilnya, sehingga bisa ditentukan apakah RTRW akan direvisi total, direvisi sebagian, atau sama sekali tidak mengalami perubahan karena dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini,” jelas dia. Menurutnya, ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh tim peninjauan kembali terhadap kajian RTRW tersebut, yaitu peninjauan, evaluasi, dan penilaian. Untuk poin-poin yang akan dievaluasi, nantinya ada tiga aspek yang akan dicermati, antara lain kualitas RTRW, kesesuaian dengan prosedur atau aturan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan seperti pelanggaran RTRW yang terjadi. “Ketidaksesuaian kan tidak hanya untuk bangunan atau gedung saja. Misalnya, untuk tanaman yang seharusnya untuk hutan, tetapi malah ditanam di lahan perkebunan, itu juga menjadi salah satu ketidaksesuaian. Sehingga memang lebih kompleks, jadi bukan hanya berkaitan dengan warna daerah tertentu saja,” kata dia. Sejak awal, Eko menegaskan rencana revisi RTRW ini akan diupayakan tidak berbenturan dengan beberapa hal, seperti RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dia juga berharap ada sinkronisasi antara ketiga aturan tersebut. “Peninjauan RTRW ini merupakan bagian yang harus dilakukan. Kalau kita menunggu, maka tidak akan selesai, karena kita juga memiliki tanggung jawab. Harapannya bisa sinkron, karena cita-cita besarnya kan masih sama. Lalu kalau dalam upaya peninjauan RTRW ada kontribusi dari RDTRK, maka itu bisa diakomodir juga,” tegasnya. Untuk target, dia mengatakan akhir bulan ini diharapkan sudah ada kebijakan revisi RTRW, khususnya untuk rekomendasi, apakah tidak ada revisi, revisi sebagian, atau revisi total. Sehingga ke depan bisa langsung melangkah untuk pembahasan lebih lanjut, jika memang perlu ada revisi.

Pendapat saya mengenai bertita di atas adalah sebagai berikut 

Pembangunan membutuhkan pengorbanan jika suatu hari nanti di kawasan Purwokerto tidak ada sawah semata mata karena tujuan yang lebih besar . Yang penting jumlah RTH minimal dan lahan resapan di pusat kota cukup dan sawah di daerah pinggiran dan Desa tetap dipertahankan, sumber air di daerah hulu tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Perkotaan Purwokerto memang sesuatu yang tak terhindarkan yang penting kesejahteraan masyarakat yang harus diutamakan diwujudkan dalam bentuk realisasi kebijakan pemerintah daerah dalam seiring perkembangan zaman.





Rabu, 09 Agustus 2017

Oktober Dibikin Sumur Bor PLTB Baturaden Kedalaman 3.500 M



EMBUNG : Tempat penampungan air raksasa ada di kawasan hutan lindung yang disiapkan untuk stok pembangkit listrik tenaga panas bumi. 




Hutan lindung di Kawasan Gunung Slamet akan terus dibabat. Pasalnya, proses eksplorasi akan terus berjalan sampai ke pengeboran sumur bor yang akan dilakukan PT Sejahtera Alam energy selaku pelaksana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden di Gunung Slamet. Nantinya, seperti rencana akan ada 22 sumur yang dibor. Padahal, satu sumur bor memiliki luas kawasan sekitar 1,5 hektar dengan kedalaman 3.500 M. Otomatis dengan jumlah 22 sumur, maka hutan lindung akan dibabat seluas 33 hektar. Angka ini pun hanya untuk sumur bor. 

 “Selama tahap eksplorasi ini, ada dua titik dari jumlah 22 titik sumur bor yang akan menjadi dasar pembuatan kembali visibility study. Yakni titik H dan F. Kalau ternyata dua titik itu ternyata tidak ada listrik yang dihasilkan, maka investasi kita selama ini hilang,” kata Direktur PT SAE Bregas H Rochadi, Selasa (8/8) di sela-sela kunjungan ke lokasi proyek dengan seluruh media di wilayah Purwokerto.

 “Bulan Oktober kita upayakan pengeboran di titik H sudah mulai dilakukan, dan titik F diupayakan April mulai dikerjakan. Saat ini pembukaan akses jalan ke titik F masih terus dikerjakan, ada sekitar 3 km lagi,” lanjutnya. Aktivitas pengeboran sendiri, lanjut dia, diperkirakan akan membutuhkan pasokan air yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya telah membuat embung sebagai tempat penampungan air yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari titik pengeboran H. 

Diketahui, efek dari pembabatan hutan lindung di kawasan Gunung Slamet yang ada di area Kabupaten Banyumas sebelumnya telah membuat aliran sungai Prukut keruh pada awal tahun lalu. Ditanya terkait hal itu, antisipasi dampak lingkungan terus ditekan oleh PT Sejahtera Alam Energy (SAE). PT SAE mengakui akibat pembukaan jalur menuju lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden di Gunung Slamet membuat aliran sungai keruh. 

“Di wilayah Cilongok sendiri kami juga membantu membuatkan saluran pipa air bersih sepanjang 6 kilometer diambil dari sumber mata air yang tidak berdampak pekerjaan. Sumber air dialirkan ke lima desa untuk menghadapi kejadian agar tidak terulang. Kita hanya berusaha mencegah,” tandasnya. Diterangkan dia, lokasi hutan lindung yang telah dibuka, juga langsung dilakukan revegetasi atau penanaman kembali dengan tanaman yang menyerap air seperti pucung dan aren. Selain itu, pada bagian tanah yang dibuat terasering juga langsung ditanam rumput untuk menahan tanah supaya tidak terjadi longsor. Tidak hanya itu, lahan yang telah diratakan juga langsung dilakukan pengerasan.



 “Antisipasi yang kami lakukan seperti menutup tumpukan tanah dengan terpal supaya saat hujan tidak terbawa air, kemudian sudah dibuatkan saluran di kanan-kiri jalan dengan dilapisi geotekstil,” kata Sementara itu, terkait dengan pembangunan infastruktur jalan, pembukaan jalan telah dimulai dari pos pertama Pamunduran, Bumiayu sampai ke lokasi titik pengeboran (wellpad) H sekitar 6 kilometer. Saat ini jalan sudah dikeraskan dengan batu dan dilebarkan menjadi sekitar 7 meter dengan lebar jalan 4 meter, bahu jalan masing-masing kiri-kanan 1 meter dan drainase kiri-kanan setengah meter. Disinggung soal kegiatan ekplorasi PLTPB ini, Bregas menjelaskan, kegiatan eksplorasi mulai berlangsung sejak 2011. Ekplorasi meliputi, proses pengajuan izin dan dilanjutkan pembuatan akses jalan hingga ke pengeboran. Terkait lebih lanjut dia mengatakan, untuk biaya ekplorasi dianggarakan biaya sebesar USD 75 juta. Dan sampai dengan saat ini, biaya yang sudah dikeluarkan mencapai USD 32,5 juta atau sekitar 500 miliar. 

Sumber:  Radarbanyumas.co.id

Produk UMKM Banyumas Mulai Hiasi Swalayan



Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banyumas mulai bangkit untuk mempromosikan produknya. Hal itu dibuktikan dengan adanya letter of intent atau ketertarikan kemitraan antara pelaku UMKM dengan pihak toko swalayan di Purwokerto. Salah satu pelaku UMKM di Banyumas, Waryoko mengatakan, pihaknya telah melakukan kesepakatan dengan toko swalayan. Dan kemitraan ini merupakan bentuk dari dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan pelaku UMKM melalui akses pasar. “Produk yang dipasang di toko swalayan ada makanan dan minuman olahan, kerajinan juga ada,” katanya. 

Dengan adanya kemitraan seperti ini, menurut Waryoko dapat menjadi motivasi para pelaku UMKM agar meningkatkan standar kualitas produk. Tidak hanya itu, berlaku juga dengan memperbaiki pengemasan agar produk makanan dapat bertahan lama, serta lebih higienis. Pelaku UMKM lainnya, Halimah menuturkan, tertarik mengikuti kemitraan dengan toko swalayan. Pihaknya pun sudah melakukan perbaikan produksi makanan olahan yang menjadi usahanya. “Saya sudah mencantumkan legalitas produk,karena itu menjadi slaah satu syarat agar produk UMKM bisa masuk toko swalayan,” tuturnya. Sementara itu, toko swalayan yang sudah melakukan ketertarikan kemitraan dengan pelaku UMKM yaitu Moro. 

Adapun produk-produk UMKM dipajang pada rak khusus. Sehingga pembeli dapat lebih mengenal produk makanan dan minuman olahan dari pelaku UMKM di Banyumas. Asisten Penjualan Supermarket dan Makanan Moro Purwokerto, Siti Mariah Nurhidayah mengatakan, produk UMKM yang ada di Moro sudah ada sejak Juli tahun ini. Saat ini baru ada lima puluh produk UMKM makanan dan minuman olahan. “Produk yang bisa masuk sini harus memenuhi beberapa persayaratan meliputi sudah memiliki daftar ijin usaha, serta info dari produk tersebut seperti komposisi dan tanggal kadaluarsa,” terang Siti. 

Menurut Siti, masyrakat juga mulai banyak yang tertarik dengan produk UMKM. Hal tersebut terlihat dari lancarnya pemesanan produk yang dilakukan setiap minggu. Selain makanan dan minuman olahan, juga ada produk kerajinan. “Produk UMKM di sini masih dari wilayah Banyumas, belum menyebar dari Purbalingga atau Cilacap,” kata Siti. Asisten Manager Supermarket Moro Purwokerto, Muji Prohatno menambahkan, ada beberapa produk yang ditolak dan harus melakukan evaluasi. Sebab, ada yang belum memiliki ijin usaha, serta belum melengkapi kemasannya dengan info dari produk yang dijual.

Sumber:  Radarbanyumas.co.id

Festival Kentongan Kembali Digelar

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas kembali menggelar Festival Kentongan 2017, pada 19 Agustus mendatang. Sebanyak 27 tim perwakilan kecamatan bakal berlomba memperebutkan Piala Bupati Banyumas.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar Banyumas, Deskart Sotyo Jatmiko, mengatakan, format perlombaan kali ini berbeda dari tahun lalu. Sebelumnya, ajang tersebut menggunakan sistem audisi di dua titik dan babak grand final. “Tahun ini tidak tiga kali, hanya satu kali gelaran. Jadi, tidak ada audisi seperti sebelumnya,” ujarnya, Minggu (6/8).
Dia menjelaskan, peserta festival merupakan satu kelompok perwakilan dari 27 kecamatan di wilayah Banyumas. Sebagai tim tambahan, kalangan pelaku usaha, jasa, perhotelan, perbankan maupun lainnya diperbolehkan mengirimkan kelompok kentongannya.
Tidak Dinilai
Untuk penampilan kelompok tambahan ini, kata dia, tidak dinilai oleh Dewan Juri. Pasalnya, mereka hanya tampil untuk memeriahkan ajang tahunan tersebut. “Kami juga membuka pendaftaran untuk tim eksebisi dari kalangan usaha yang ingin tampil sebagai ruang promosi.
Sejauh ini sudah ada tim dari dua pusat perbelanjaan di Purwokerto yang mendaftarkan diri,” ujarnya. Deskart mengatakan, rute pawai perhelatan yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dimulai dari Alun-alun Purwokerto menuju ke Pasar Wage di Jalan Jenderal Soedirman.
Keseluruhan tim melakukan atraksi penampilan bersama sebelum melakukan parade. Sementara itu, pelaku wisata, Wiwit Yuni, mengatakan, Festival Kentongan sebenarnya memiliki potensi untuk memancing kehadiran wisatawan. Seharusnya instansi terkait mempromosikan event ini hingga ke luar daerah.
“Festival Kentongan seharusnya juga dipromosikan dengan tujuan menggenjot kunjungan wisatawan. Karena event ini sudah ada sejak dulu dan kesenian kentongan sudah menjadi ciri khas Banyumas,” ujarnya.
sumber suara merdeka

Didorong, Pengelolaan Sampah Berbasis Warga

Untuk menangani permasalahan sampah di lingkungan permukiman masyarakat, Pemkab Banyumas terus mendorong gerakan pengelolaan sampah berbasis warga masyarakat.
Sejumlah bank sampah lahir sebagai gerakan riil pengelolaan berbasis masyarakat khususnya di wilayah Banyumas bagian barat. Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan (UKP) Ajibarang, Bahrudin menyatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah hakikatnya adalah kewajiban semua pihak termasuk masyarakat. Makanya sejak dari lingkungan rumah tangga, sampah hendaknya telah ditangani dengan dipilih atapun dipilah dan dimanfaatkan.
“Pengelolaan sampah itu dengan 3 R yaitu reduce, reuse, recycle (mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang). Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak warga yang buang sampah secara sembarangan,” katanya. Akibat membuang sampah sembarangan maka lingkungan menjadi korbannya.
Dampaknyapun kembali akan kembali ke lingkungan dan manusia sebagai contohnya, banjir, penyakit dan sebagainya. Hal ini sudah sering terjadi khususnya di wilayah perkotaan. Maka dari itulah, Bahrudin mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan kembali potensi sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Melalui keberadaan bank sampah masyarakat diajak untuk semakin menyadari kalau sampah bisa dimanfaatkan untuk penambahan aspek ekonomi dan fungsi. “Kami terus mendorong berdirinya bank sampah terutama di wilayah Banyumas bagian barat beserta pengembangan kegiatan lainnya.
Diharapkan dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak menjadi pemulung sampah, karena mereka bisa mengelola sampah mulai dari rumah tangga,” jelasnya. Kepala Urusan Teknik Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Alig Suhardi membenarkan jika keberadaan sampah juga sering mengganggu kelancaran pengairan irigasi pertanian khususnya Saluran Irigasi Tajum yang mengalir dari Tiparkidul Ajibarang menuju Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Purwojati.
Selama ini dari pantauan petugas, sampah anorganik adalah jenis sampah yang terbilang mendominasi di aliran saluran irigasi Tajum.
“Biasanya sampah-sampah ini terhenti di pintu air bahkan sering menyumbat kelancaran aliran irigasi Tajum. Makanya ini terus menjadi keprihatinan kami,” katanya. Untuk mengatasi persoalan sampah di aliran irigasi itulah, Alig Suhardi menyatakan terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah desa untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tak membuang sampah di aliran sungai ataupun irigasi.
Hal ini penting agar aliran air irigasi ini bisa berjalan lancar dan kualitas airnya cukup. “Selain menggangu kelancaran irigasi, sampah juga berpotensi menurunkan kualitas air untuk keperluan pertanian,” jelasnya.
Bersahabat dengan Sampah
Kepala Desa Kedunggede, Rasdan HS mengatakan selama ini Lumbir tengah menggencarkan kampanye’Bersahabat dengan Sampah’. Kegiatan bank sampah ini terus digencarkan, apalagi pihaknya bersama Pramuka Peduli Lumbir juga baru saja mendapatkan bantuan berupa kendaran roda tiga untuk sarana peng angkut sampah.
Diharapkan melalui bank sampah inilah, permasalahan sampah di wilayah Lumbir bertahap dapat ditangani masyarakat secara bersama-sama. “Sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kamipun berusaha untuk memandang sampah dari perspektif berbeda. ‘Bersahabat dengan Sampah’ dan menjadikan sampah menjadi hal yang punya nilai guna dan ekonomi adalah paradigma baru yang harus diwujudkan bersama-sama,” katanya.
Perubahan paradigma terhadap sampah ini harus pula didorong dengan aksi nyata berupa pemilihan sampah organik dan non organik. Keberadaan bank sampah diharapkan dapat menjadi salah satu muara penyelesaian permasalahan sampah yang ada di lingkungan pedesaan. Apalagi selama ini permasalahan sampah juga terjadi di wilayah pedesaan.
“Tidak hanya faktor ekonomi saja, melalui pengelolaan sampah bersamasama inilah, diharapkan kerukunan dan kebersamaan warga akan semakin kuat. Kami berharap agar persoalan ini dan aksi ini bisa didukung berbagai pihak,” katanya.
Seperti diketahui, saat ini di Banyumas bagian barat telah berdiri 11 bank sampah yang mulai dijalankan oleh masyarakat. Bank sampah tersebut berada di wilayah Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Ajibarang dan Pekuncen kini terus beroperasi. Melalui wadah tersebut, masyarakat bergerak menangani permasalahan dan mengelola sampah bersamasama.
sumber suara merdeka