Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Kamis, 31 Maret 2016

PKL Bakal Dibatasi Jam Operasional


BHL 1xTunggu SK Zonasi

BANYUMAS-Pemerintah Kecamatan AJibarang  masih menunggu Surat Keputusan terkait usulan zona Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayahnya. Zonai itu dilakukan terkait akan diberlakukannya jam operasional bagi PKL Kota Ajibarang.
Sebab kondisi PKL di wilayah Kota Ajibarang makin semrawut, terutama yang berada di tepi jalan protokol.  Camat Ajibarang Alex Teguh Wibawa, melalui Kasi Trantibum, Surono menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan pedagang di pendopo kecamatan.
Dari pertemuan tersebut dihasilkan usulan zona PKL kepada Pemkab Banyumas. Saat ini, pihaknya masih menunggu usulan tersebut yang akan dijadikan SK dan menjadi dasar dalam penerapan zona tersebut.
Dalam usulan tersebut, ada lima zona PKL di wilayah Kota Ajibarang. Dari lima zona tersebut, juga diatur jam operasional berdagang mereka. Hal ini dilaksanakan untuk ketenteraman dan ketertiban lingkungan dan masyarakat.
“Zona tersebut antara lain dari lampu lalu-lintas Simpang Tiga Ajibarang ke barat, ke timur, ke selatan, jalan lingkar Ajibarang dan Taman Kota Ajibarang. Radius PKL yang diperbolehkan untuk berdagang dari lampu lalu lintas adalah minimal 50 meter,”jelasnya, Rabu (30/3).
Surono  menegaskan, jika usulan tersebut sudah ditetapkan menjadi SK,d ia meminta PKL menaati keputusan yang menjadi aturan daerah Kabupaten Banyumas, khususnya larangan penggunaan jalur ruang publik untuk PKL.
PKL juga diminta untuk tidak membangun lapak atau tempat berdagang secara permanen. Pasalnya PKL bukanlah pedagang yang menetap selama 24 jam lebih.

Rabu, 30 Maret 2016

Alun-Alun BANYUMAS Disalahgunakan

Akses Jalan Difabel Disalahgunakan

tengah









Untuk Parkir di Alun-Alun
BANYUMAS-Sejak direnovasi tahun 2015 lalu, pengunjung alun-alun Banyunas semakin banyak. Hampir setiap sore selalu ramai. Sayangnya, akses jalan yang seharusnya dilewati kursi roda justru dilewati sepeda motor.
Salah seorang warga, Tomo mengatakan, ada pengunjung alun-alun yang memarkirkan motor di alun-alun. Menurut dia, perbuatan oknum warga tersebut tidak mendukung pemerintah untuk mempercantik kota.
“Ingin melihat alun-alun yang bagus saja rasanya sulit. Ada warga yang kurang bertanggung jawab,” ujarnya. Camat Banyumas, Drs Ahmad Suryanto MSi mengatakan, kini sudah dipasang tulisan yang melarang sepeda motor naik ke alun-alun.
Pengunjung harus parkir pada tempat yang sudah disediakan. Dia mengakui, pernah menegur segerombolan pemuda yang memarkirkan motor di alun-alun.
“Mereka bilangnya tidak tahu. Saya peringatkan untuk parkir di tepi alun-alun saja. Jalan di tengah alun-alun bukan untuk lewat kendaraan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, akses jalan tersebut dikhususkan bagi pengguna kursi roda. “Alun-alun terbuka untuk umum. Kalau ada yang pakai kursi roda tetap bisa masuk,” jelasnya.
Menurut dia, apabila membawa kendaraan hingga ke tengah alun-alun bisa membahayakan. Sebab, banyak sekelompok anak kecil yang bermain di alun-alun.
Kini pemerintah kecamatan bekerjasama dengan warga sekitar maupun juru parkir untuk melarang siapa saja membawa sepeda motor naik ke alun-alun. “Sekarang yang parkir di alun-alun mulai berkurang sejak ada tulisan larangan,” imbuhnya.

Novel Ahmad Tohari

Bagi penggemar karya Ahmad Tohari khususnya berupa novel, ini salah satu reverensi. Kumpulan novel yang sebagian merupakan master piece .

 https://kalikangkung.wordpress.com/2016/03/30/ronggeng_dukuh_paruk/


 https://kalikangkung.wordpress.com/2016/03/30/lintang-kemukus-dini-hari/

 https://kalikangkung.wordpress.com/2016/03/30/jentera-bianglala/

https://kalikangkung.wordpress.com/2016/03/30/kubah/

 https://kalikangkung.wordpress.com/2016/03/30/di-kaki-bukit-cibalak/

Belum Ada Perencanaan Matang Tangani Kemacetan

[ SM]
Anggota Komisi B DPRD Banyumas Bambang Pujianto menilai, penanganan masalah kepadatan dan kemacetan transportasi darat di Purwokerto untuk jangka panjang belum direncanakan secara matang.
Padahal diakui, cepat atau lambat, problem perkotaan Purwokerto ke depan yang krusial, antara lain masalah lalu lintas.
”Harusnya rancangan perencanaan penanganan masalah lalu lintas masuk dalam Raperda RDTRK Perkotaan Purwokerto, tapi saya cermati belum disiapkan secara matang bagaimana antisipasi untuk jangka panjang, misalnya 20 tahun ke depan,” ujar dia, Selasa (29/3).
Menurut politikus dari PDIP itu, saat ini tandatanda kemacetan arus lalu lintas sudah sering terjadi di sejumlah titik di wilayah perkotaan. Misalnya di depan Alun-alun Purwokerto yang sebentar lagi akan beroperasi Supermal Rita, Jalan Komisaris Bambang Soeprapto di depan Hotel Dominic.
Kemudian di depan Rita Isola Jalan Jenderal Soedirman, Kebondalem, depan Grosir Moro, perlintasan kereta api Jalan Jensoed barat. Kemudian di kompleks perempatan arah GOR Satria dan Jalam HR Bunyamin arah kampus Unsoed dan Baturraden.
Jangka Pendek
”Perencanaan yang ada sepertinya hanya untuk menjawab masalah saat ini, bukan menjawab untuk kebutuhan 20 tahun ke depan atau 50 tahun sekaligus. Perencanaan yang seperti ini, kurang terlibat di sini,” nilai dia.
Mestinya dalam draf Raperda RDTRK Perkotaan Purwokerto, lanjut Bambang, juga sudah dimunculkan wacana atau perencanaan jalan lingkar perkotaan Purwokerto seperti model jalan ring road Yogyakarta, atau bahkan konsep jalan layang mau seperti apa untuk jangka panjang.

Kemacetan di Patikraja Belum Teratasi

 [SM] Kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di simpang Patikraja sejauh ini belum teratasi. Hal itu karena rencana pemasangan lampu pengatur lalu lintas juga belum terealisasi.
Kemacetan di Simpang Patikraja yang sering terjadi terus dikeluhkan. Salah seorang pengendara, Mulyati, mengatakan, kemacetan di Simpang Patikraja sangat memerlukan solusi. Sebab, ujar dia, sangat mengganggu aktivitas pengendara ataupun warga.
”Sering kali terlihat seperti di Jakarta saja, kendaraan yang antre panjang soalnya. Dan, tidak hanya dari satu jalan, tapi dari berbagai kaki simpang,” ujar dia, kemarin.
Dia mengemukakan, dari beberapa kali melintasi wilayah tersebut, hampir selalu dalam kondisi macet. Dan sering kali, kendaraan dari berbagai arah juga tampak saling serobot sehingga membuat kemacetan makin parah.
”Masa dari sekitar lapangan Patikraja sudah ada antrean, itu panjang juga,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Banyumas Santosa Eddy Prabowo mengakui, bahwa kemacetan di Simpang Patikraja memang sulit dihindari.
Hal itu lantaran kendaraan yang melintasi simpang tersebut memang banyak. Di samping itu, pada lokasi tersebut juga banyak terdapat hambatan samping yang membuat arus kendaraan tidak lancar.
Menurutnya, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang mengutarakan beberapa hal untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di lokasi tersebut. Di antaranya membuat jalan alternatif serta membangun lampu pengatur lalu lintas di simpang tersebut.
Menunggu Provinsi
”Kabarnya akan ada jalan alternatif, tapi itu saya tidak tahu pasti. Untuk pemasangan lampu pengatur lalu lintas, kami masih menunggu dari Pemerintah Provinsi.
Sebab, jalan itu (Simpang Patikraja) merupakan jalan provinsi, sehingga kita tidak bisa intervensi,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, kemacetan yang kerap terjadi di Simpang Patikraja akan ditangani dengan pemasangan lampu pengatur lalu lintas, kendati demikian lampu pengatur lalu lintas yang akan dipasang di lokasi tersebut dikabarkan masih manual, belum menggunakan area traffic control system (ATCS).
Pantauan Suara Merdeka, akibat tidak ada lampu pengatur lalu lintas di simpang tersebut, kendaraan dari empat kaki simpang yang ada, sering terlihat saling serobot.
Belum lagi terkadang kendaraan yang parkir, ataupun berhenti di tepi jalan, juga membuat badan jalan menyempit. Kondisi itu, sering menyebabkan posisi kendaraan terkunci, sehingga menjadi sulit terurai. Pemasangan lampu pengatur lalu lintas merupakan upaya solusi yang bersifat jangka pendek.
Hal itu karena pemasangan lampu pengatur lalu lintas juga berpotensi menyebabkan antrean panjang di sekitar simpang. Lokasi tersebut dinilai sudah memerlukan jalan akses tambahan, agar arus lalu lintas lebih lancar.

Selasa, 29 Maret 2016

Rawan Longsor, Tebing Jalan Ajibarang-Purwokerto

Rawan Longsor, Tebing Jalan Diminta Dibangun Permanen

28 Maret 2016 18:55 WIB Category: Suara Banyumas
 KERUK LONGSORAN:Para pekerja mengeruk longsoran tebing di tepi jalan nasional Ajibarang-Purwokerto di  Munggangsari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang. (suaramerdeka.com/Susanto)
suaramerdeka.com - Warga dan pengguna jalan berharap tebing jalan nasional Ajibarang-Purwokerto di Dusun Munggangsari Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang agar segera dibangun permanen. Pasalnya tebing jalan yang cukup tinggi tersebut sering longsor.
Selama satu bulan terakhir saja, warga menyaksikan tebing di tepi jalan tersebut mengalami longsor beberapa kali. Longsor mengakibatkan drainase air di jalur tersebut tertutup. Akibatnya ketika hujan deras air meluap ke jalan raya dan mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. “Sudah dua kali tebing di jalur Dusun Munggangsari ini longsor. Selain di sebelah selatan, pekan lalu juga terjadi lagi longsor di tebing dekat jembatan penyeberangan di dusun tersebut. Akibatnya longsoran tebing sempat menutup sebagian badan jalan,” kata Kurniawan (34) salah satu pengguna jalan asal Ajibarang, Senin (28/3).
Warga setempat, Sakir mengatakan selama beberapa tahun terakhir tebing di jalur ini memang menjadi langganan longsor. Beberapa bagian tebing yang longsor, beberapa waktu lalu juga telah dibangun sebagian. Namun masih banyak tebing yang masih dibiarkan. “Kami berharap agar tebing di jalur ini dapat dibangun dan diperkuat lagi. Karena jika tanpa penguatan tebing maka drainase yang belum lama ini dibangun dan jalan yang teraspal maka akan cepat rusak, karena jika tebing longsor maka drainase akan tertutup kembali,” jelasnya.
Pantauan suaramerdeka.com melihat tebing jalan nasional di Dusun Munggangsari yang rawan longsor itu ada mulai dari sebelah timur pemukiman Jembatan Sungai Datar hingga dekat Jembatan Penyeberangan warga di Dusun Munggangsari. Sebagian besar tebing di jalur sepanjang 300 meter tersebut memang masih berupa tebing tanah dengan di atasnya merupakan perkebunan milik warga dengan aneka tanaman berupa bambu, pisang dan tanaman keras lainnya. Makanya ketika usai diguyur hujan deras, lokasi tebing tersebut sangat rawan longsor.
Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga Kemrenterian Pekerjaan Umum Wilayah IX Slawi-Ajibarang-Wangon, Farman Ali membenarkan adanya sejumlah jalan bertebing khususnya jalur Ajibarang Purwokerto sangat rawan longsor. Untuk itulah pengecekan dan upaya penanganan terhadap tebing longsor telah beberapa kali dilaksanakan termasuk wilayah tebing rawan longsor Dusun Munggangsari Desa Lesmana, Ajibarang tersebut. “Dengan kondisi inilah kami minta kepada warga untuk semakin waspada dan hati-hati ketika melintas di jalur yang bagian kanan dan kirinya merupakan tebing rawan keceakaan. Makanya kami minta semua pengguna jalan semakin waspada dan segera meapork kami ketika ada kerusakan atau yang lainnya,” katanya. 

Bupati Tak Tertarik Bangun Proyek Mercusuar ??


28 Mar 2016 , suaramerdeka.com -
Bupati Achmad Husein mulai membuka diri dalam memaknai gaya kepemimpinan di Banyumas yang sudah berjalan hampir tiga tahun ini. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2017, yang melibatkan banyak stakeholder di Pendapa Si Panji, Senin (28/3), Husein menegaskan tidak tertarik membangun proyek-proyek yang megah, besar, namun pada akhirnya terkesan tidak berguna.
Namun dalam forum tersebut, dia tidak menerangkan lebih lanjut tentang proyek megah dan besar seperti apa yang dimaksud. Termasuk apakah itu sebagai kritik atas kepemimpinan bupati sebelumnya atau sebagai upaya untuk menepis anggapan yang berkembang selama ini, bahwa selama kepemimpinannya tidak ada program yang monumental dan bisa menjadi ikon dari keberhasilan kepemimpinannya. “Kami tidak membuat proyek-proyek yang megah dan begitu besar tapi akhirnya mubah. Lebih baik sederhana, fokus dan tepat sasaran untuk masyarakat. Seperti jalan, pasar, rumah sakit, Puskesmas, sekolah yang pasti berguna untuk masyarakat. Prinsipnya adalah pembangunan yang lebih simpel, sederhana dan pasti berguna,” kata Bupati.
Husein menegaskan, dalam memimpin prinsipnya tidak ingin banyak bicara, namun bekerja dan ada hasil yang bisa dirasakan dan dinilai masyarakat secara luas. Saat ini perbaikan rumah sakit sudah selesai dan terus ditambah fasilitasnya. Untuk Puskesmas, ditargetkan tahun 2017 sudah tidak ada lagi yang rusak. Menurutnya, dari 29 Pueskesmas, tinggal lima tempat yang belum direhabilitasi. Untuk sekolah, saat ini di beberapa lokasi terus diperbaiki. “Sama pasar juga begitu, hampir semua sudah kita perbaiki, kita membuat hal yang tepat sasaran untuk masyarakat,” kata dia.
Terkait jalan, kata dia, tahun ini ada penambahan penanganan pengaspalan jalan kabupaten di desa-desa, kecamatan dan kabipaten. Tahun ini, katanya, ada penambahan penanganan panjang jalan semula 800 kilometer menjadi 1.300 km atau ada tambahan 500 km. Penanganan jalan akan diselesaikan tahun 2018, termasuk pengembangan jalan poros desa.
Selain soal infrastruktur, Bupati juga menekankan soal target meningkatkan produksi dari sektor pertanian hingga pariwisata. Semua elemen yang terkait hal itu, mulai elemen pertanian, kehutanan, perkebunan dan pariwisata harus bersatu padu dan meningkatkan kinerja agar lebih efisien. “Selain itu UMKM juga harus kuat, usaha teknologi informasi juga harus ditingkatkan, ini efisien dan kita harus bisa memberikan akses permodalan yang semakin mudah. Program ini sejalan dengan provinsi dan pusat, dimana nanti kita menambahkan inovasi tambahan,” katanya.
Dia juga menargetkan tahun 2017 ada peningkatan dalam industri pengolahan sumber daya lokal, seperti membangun kerjasama dan kemitraan untuk ekonomi kerakyatan, dengan berbagai usaha mikro menengah ke bawah maupun usaha pangan. Tahun 2017, kata dia, juga menjadi tahun untuk penajaman program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Diakui, angka pengangguran dan kemiskinan menurun tapi melandai, tidak ada penurunan yang tajam.

Senin, 28 Maret 2016

Parkir Liar Dibiarkan Target Retribusi Parkir Tak Tercapai


Parkir Berlangganan Belum Bisa Diterapkan

29 Maret 2016  Suara Banyumas
PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Upaya untuk memaksimalkan pendapatan dan perbaikan pelayanan dari sektor perparkiran dengan menerapkan parkir berlangganan, sejauh ini belum bisa direalisasikan di Kabupaten Banyumas.
Ketua Komisi C DPRD Banyumas, Nanung Astoto mengatakan, rencana pemberlakukan parkir berlangganan sejauh ini masih sebatas wacana. Pemkab dan DPRD belum bisa membuat kebijakan karena belum ada payung hukum yang mendasari penerapan parkir berlangganan tersebut. “Belum ada referensi yang menjadi dasar pegangan kita. Di Jawa Tengah juga belum ada aturannya. Sehingga, kami (Komisi C, red) belum bisa merespon lebih lanjut,” katanya, Selasa (29/3).
Menurutnya, keinginan untuk menerapkan parkir langgaran sebenarnya sudah muncul beberapa tahun lalu. Namun saat akan disiapkan payung hukum seperti perda, payung hukum di atasnya sebagai dasar pegangan ada. Pemkab sendiri, katanya, juga tidak bisa mendesak pemprov untuk menerbitkan aturan tersebut. “Jadi pihak eksekutif juga pasif dan sifatnya menunggu saja,” kata wakil rakyat dari golkar ini.
Nanung mengaku, sebenarnya di Banyumas parkir berlangganan sudah sangat diperlukan. Pasalnya, kini muncul banyak parkir liar yang tidak bisa dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Sehingga ini juga menghambat target realisasi dari retribusi dan pajak parkir.



Target Retribusi Parkir Tak Tercapai

Graphic1Hanya Tercapai 96,7 Persen
PURWOKERTO – Miris. Kata inilah yang mungkin pas untuk menggambarkan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Banyumas. Pasalnya di tahun 2015, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.603.980.000 hanya tercapai Rp 1.550.744.000.
Padahal, hampir di semua titik keramaian kini ditarik retribusi parkir. Baik yang legal maupun ilegal. Untuk parkir legal, Kabupaten Banyumas menerapkan sistem zona. Saat ini ada 17 zona parkir. Yaitu 13 zona di Purwokerto, satu zona di Banyumas, satu zona di Ajibarang, satu zona di Wangon, dan satu zona di Sokaraja.
Sementara yang ilegal sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan toko kelontong pun kini ditarik parkir.
Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Banyumas Suparwoto mengatakan, tidak semua zona meraih banyak retribusi.
“Penyumbang retribusi terbesar ada di wilayah Kebondalem, mulai dari perempatan Srimaya sampai simpang tiga kejaksaan. Retribusinya bisa mencapai Rp 24 juta per bulan. Sementara yang terkecil dari Hotel Aston sampai pertigaan Pasar Glempang hanya Rp 750 ribu per bulan,” tuturnya.
Dengan masih sulitnya memenuhi target retribusi parkir, di tahun 2016 ini, target retribusi parkir dibuat sama dengan tahun 2015. “Tahun lalu saja baru tercapai 96,7 persen, bagaimana kita dapat menaikkan target. Setidaknya kita fokus untuk memenuhi target 2015 saja terlebih dahulu tahun ini,” katanya.
Dikatakan Suparwoto, setiap tiga bulan sekali Dinhubkominfo selalu mengadakan evaluasi. “Saat saya bergabung September 2015, tunggakannya masih Rp 600 juta. Denda ini berasal dari keterlambatan para pemungut retribusi dalam menyetor. Alasannya mereka terlambat atau tidak setor klasik, yaitu sepi dan cuaca sering hujan,” terangnya.
Untuk mencegah seringnya terjadi keterlambatan di lapangan, pihaknya menerapkan denda hingga sanksi bagi para pemungut parkir yang sering terlambat menyetorkan retribusi. “Denda keterlambatan setoran retribusi maksimal 2 persen. Bahkan mereka juga kita minta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengenai kewajiban untuk memenuhi setoran tepat waktu,” tuturnya.
Saat ini, Dinhubkominfo memiliki sebanyak 750 orang pemungut setoran parkir yang resmi terdaftar.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Radarmas, di wilayah Kebondalem, jika dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir per jamnya ada 25-30 kendaraan roda dua yang parkir. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, hanya sekitar 1-3 kendaraan. Jika dikalkulasi, kemungkinan per shift ada sekitar 100-150 kendaraan roda dua yang parkir.
Salah satu petugas parkir di wilayah Kebondalem, Susanto mengatakan, dalam satu titik parkir, petugas dibagi menjadi tiga shift yaitu pagi, siang, dan malam. Namun untuk setoran masing-masing petugas disamakan. Sehingga dalam satu titik parkir, paling tidak terdapat tiga kali setoran atau sekitar Rp 60 ribu.
“Kalau saya per harinya setor Rp 21 ribu. Namun dalam satu zona parkir, ada beberapa titik parkir dengan sistem yang sama. Namun untuk setorannya mungkin berbeda, tergantung dari ramai tidaknya titik parkir,” katanya.
Dia mengatakan, berapapun jumlah kendaraan yang parkir setorannya tidak berubah. Namun jika dirata-rata dalam satu hari, dia mengaku mendapat sekitar Rp 50 ribu. “Kalau cerah mungkin bisa lebih. Tapi kalau hujan, biasanya hanya pas bayar setoran saja,” katanya.
Untuk wilayah Sawangan, petugas parkir Yudi mengaku menyetor Rp 20 per harinya. Namun untuk penghasilan per hari, menurutnya, tidak menentu. “Kalau hari biasa bisa masuk Rp 30 hari per harinya. Namun tidak pasti juga, kadang lebih kadang juga kurang. Itu sudah dikurangi dengan jumlah setoran,” jelasnya.
Dia menambahkan untuk kawasan parkir di wilayah Sawangan, khususnya di wilayah toko makanan khas dan oleh-oleh, mencapai empat titik. Masing-masing titik juga diatur dengan sistem shift.



Parkir Liar Dibiarkan Tumbuh


FOTO A+HL
Dimas Prabowo/Radarmas
Tidak tercapainya target retribusi parkir, sangat disayangkan Ketua Komisi C DPRD Banyumas, Nanung Astoto. Menurut Nanung, hal itu disebabnya banyaknya parkir liar yang belum terserap dan kurangnya intensitas pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan Dinhubkominfo.
“Pemkab harusnya lebih intensif lagi. Jika sekarang menggunakan sistem zona, Dinhubkominfo perlu turun langsung ke lapangan,” kata wakil rakyat dari Fraksi Golkar-Demokrat.
Dia mengatakan, di Kabupaten Banyumas saat ini masih banyak parkir liar yang belum bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sehingga pengelolaan retribusi parkir belum bisa terserap dengan optimal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seharusnya dengan banyaknya zona parkir, target bisa sangat mudah terpenuhi. Tapi karena masih banyaknya parkir liar yang belum terserap, jadi susah untuk mencapainya,” terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Nanung, Dinhubkominfo perlu melibatkan SKPD lain. Seperti Satpol PP, aparat kepolisian dan sebagainya. Sebab soal retribusi parkir berkaitan dengan perda.
“Saya yakin, kalau parkir liar bisa betul-betul diintensifkan maka untuk tahun ini targetnya bisa terpenuhi dengan mudah,” tandasnya.
Apalagi untuk retribusi parkir dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat, berupa alokasi kegiatan dalam APBD seperti untuk infrastruktur dan untuk kepentingan lainnya. “Untuk pembayaran parkir, masyarakat sudah punya kesadaran yang cukup tinggi. Tinggal bagaimana pengelolaannya,” katanya.

Amblas , Cingebul-Cilacap

Amblas Bertambah, Cingebul-Cilacap Diberlakukan Satu Lajur


BERTAMBAH AMBLAS:Kendaraan melintas di jalur Banyumas-Cilacap di Cingebul, Lumbir yang bertambah amblas. (suaramerdeka.com/Susanto)

BANYUMAS, suaramerdeka.com - Sejak Sabtu (26/3), jalur penghubung Banyumas-Cilacap di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir diberlakukan satu lajur. Kendaraan yang melintas dari atau menuju arah Kecamatan Gandrungmangu menuju Kecamatan Lumbir harus bergantian melintas karena amblasnya jalan di jalur tersebut bertambah parah.
Warga Cingebul, Ridwan Budiman mengatakan usai diguyur hujan deras, permukaan jalan di lokasi tersebut kembali amblas. Akibatnya lokasi lajur jalan yang terpaksa ditutup untuk kendaraan yang melintas kembali bertambah panjang. Pasalnya jika dilintasi dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan dan kendaraan. “Terpaksa permukaan jalan yang amblas ini kami batasi menggunakan tanda. Permukaan aspalnya memang masih ada, tapi mengalami amblas terus menerus terutama usai diguyur hujan deras. Makanya kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa melintas bergantian,” jelasnya, Minggu (27/3).
Seperti diketahui, jalan Kabupaten Banyumas jurusan Cingebul, Lumbir-Cinangsi, Cilacap di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir terancam putus telah amblas sedalam dua meter dan sepanjang 10 meter, sejak Senin (7/3). Dengan kontur tanah jalan yang labil dan mudah longsor, warga khawatir jika jalan ini akan putus. Untuk itulah warga setempat berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan terhadap jalan rusak tersebut.
Pelaksana tugas Sekretaris Desa Cingebul, Mustofa mengatakan untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan akibat jalur rusak tersebut, pihak pemerintah desa telah memasang papan peringatan tanda jalan amblas di sekitar lokasi. Harapannya dengan adanya papan tersebut pengendara kendaraan bermotor akan lebih hati-hati ketika melintas di jalur tersebut. “Sebagaimana harapan warga dan pengguna jalan ini, kami berharap agar jalan kabupaten yang amblas ini agar segera diperbaiki. Jangan sampai semakin parah dan menggunakan pengguna jalan,” katanya.
Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, Erik Kusuma menyatakan pihak pemerintah telah mengecek dan mendata kerusakan jalan akibat tanah longsor di sejumlah wilayah Banyumas. Rencananya usai pendataan, maka penanganan jalan rusak ini akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan anggaran dan petunjuk teknis yang tepat. 

Lapas baru Purwokerto terdiri dari 3 blok

Lapas baru Purwokerto terdiri dari 3 blok. 2 blok berada di dalam blok pertama atau Lapas di dalam lapas




Kamis, 24 Maret 2016

Penyusunan Sejarah Desa Adat di Banyumas


Penyusunan Terkendala Narasumber
Sejarah Desa Adat di Banyumas


Radar Banyumas
24 April 2012
BANYUMAS - Meski menemui kendala tentang narasumber pelaku sejarah dan dokumentasi, namun sejumlah pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Adat di Banyumas hingga kini, masih giat menyusun dokumentasi sejarah dan asal usul desa.
Ketua Pokmas Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Sumitro mengatakan penyusunan dokumentasi sejarah, berupa sejarah dan asal usul desa juga memerlukan waktu dan penelitian yang cukup lama. Mengingat pembuatan sejarah desa ini juga tidak boleh serampangan dan sembarangan.
"Harus benar-benar disusun secara benar dan runtut. Apalagi ini menyangkut silsilah dan juga berbagai kejadian di masa lalu. Kami terus mengumpulkan dan menyusunnya lagi agar lebih baik dan tidak melenceng," ujar Sumitro beberapa waktu lalu.
Kebenaran sejarah dan asal usul desa, lanjut Sumitro sangat penting, karena nantinya hal ini akan menjadi acuan dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Terlebih lagi sebagai desa adat, dimana setiap warganya didorong untuk semakin mengerti dan melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur di masa lalu hingga sekarang.
"Kami berharap sejarah dan asal usul desa ini nantinya dapat menjadi bahan sejarah dan pelajaran bagi warga di sini khususnya sehingga semakin bangga dengan warisan budaya leluhur di sini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pokmas Sekar Wigati, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati, Bambang Suharsono mengatakan hingga saat ini pihaknya terus menghimpun data dan dokumentasi dari para pelaku sejarah desanya. Namun tidak bisa dipungkiri untuk mendapatkan data yang akurat, valid dan otentik, ia perlu kerja keras dan membutuhkan waktu yang lama.
"Apalagi sebagian narasumber yang mengerti masa lalu dan dokumentasi sejarahnya sudah jarang. Makanya memang perlu waktu untuk menyusun sejarah desa Gerduren ini. Apalagi kami harus menggali informasi terkait lengger Gerduren,"jelas Bambang beberapa waktu lalu.
Namun, dia mengaku optimis dapat menyelesaikan sejarah asal usul desa Gerduren dengan segala kebudayaan dan masa lalunya. Apalagi di Desa Gerduren, masih terdapat sejumlah situs peninggalan kebudayaan di masa lalu. Kebudayaan Gerduren yang lekat dengan nuansa agraris juga terus diungkap dengan para sejarah pelaku kesenian lengger.
"Kami harus mewawancarai banyak orang untuk mendapatkan data yang valid dan otentik. Kami harus memilah dan memilih dengan kritis dan menyambungkan satu sama lain. Tapi tidak boleh asal nyambung saja, namanya juga catatan sejarah," ujarnya.
Seperti diketahui di Banyumas, ada lima desa adat yaitu Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Desa Gerduren Kecamatan Purwojati, Desa Kalisalak {Kecamatan Somagede?}, Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Kelima desa ini pada 2011 lalu, mendapatkan bantuan pilot project desa adat, untuk bisa pemberdayaan masyarakat desa dan pelestarian adat.

Jalan Gunung Tugel Ditarik Provinsi


Status Jalan Gunung Tugel akhirnya ditarik mejadi jalan Provinsi sehingga untuk pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan tidak lagi dilakukan Pemkab Banyumas, melainkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 620/2 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah, Jalan sepanjang 4,823 Km yang membentang dari Purwokerto menuju Pegalongan resmi dijadikan jalan Provinsi.
" Untuk penanganan kerusakan atau penanganan permanen Jalan Gunung Tugel, akan menjadi tanggung jawab Provinsi" kata Kepala Dinas Sumber Daya dan Bina Marga (SDABM) Kabupaten Banyumas, Irawadi.
Irawadi juga mengatakan, beban jalan Pemkab Banyumas di tahun 2016 akan meningkat, pasalnya berdasarkan SK tersebut, setidaknya ada delapan ruas jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi yang resmi bersatatus menjadi jalan Kabupaten.
Beberapa ruas jalan tersebut antara lain, jalan Jenderal Soedirman (6,126 k) sedangkan untuk ruas jalan provinsi yang dijadikan jalan Kabupaten anara lain, Jalan dr. Gumbreg, Jalan Raden Patah, Jalan Sunan Bonang, Jalan Sunan Ampel, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Isdiman dan jalan Prof HR Bunyamin.

Pemdes Kalisalak Kebasen Kembangkan Wisata Adat


BANYUMAS : Setelah mendapatkan Gelar Desa Adat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas- PKB) Banyumas pada Tahun 2011, Desa Kalisalak terus mengembangkan potensi adat, budaya dan tradisi yang diliki dan dilaksanakan secara turun temurun.
Kepala Desa Kalisalak, Sutrisno saat ditemui, Rabu (23/3) mengatakan adat, tradisi dan budaya yang berkembang didesanya, mendapat perhatian dari pemerintah. Setelah mendapat gelar adat pihaknya mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
“Pada bulan Oktober 2015, kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk revitalisasi rumah adat yang telah berdiri sebelumnya. Mudah-mudahan dengan diresmikannya rumah adat ini dapat mendukung program desa wisata,” katanya,
Lebih lanjut Sutrisno, mengatakan rumah adat nantikan akan menjadi pusat kegiatan itu terdiri dari tiga bagian utama. Yakni bangunan untuk perkantoran, kemudian balai adat dan galeri yang berisi benda- benda bersejarah peninggalan Amangkurat I.
“Rumah Adat kami sudah diresmikan oleh Bupati Banyumas, Bapak Ir. Achmad Husein, Selasa (22/3) malam lalu” jelasnya.
Sutrisno menjelaskan setiap tahun di desanya digelar berbagai macam acara adat, budaya dan tradisi. Antara lain jamasan jimat dan gebyar suran. Sebagai orang timur, masyarakat sini masih memegang erat adat, budaya dan tradisi Banyumasan serta menjaga alam dengan baik.
“Kami berencana memadukan wisata adat dan potensi alam, karena selain adat dan budaya kami juga memiliki potensi alam berupa air terjun, gua dan sendang yang layak dijadikan tempat wisata. Dan biasanya pada akhir pekan tempat -tempat itu sering dikunjungi warga luar daerah” terangnya.
Nantinya setelah mengunjungi wisata alam, wisatawan dapat sekalian mengunjungi rumah adat yang berisi berbagai benda peninggalan sejarah. Menurutnya pengembangan wisata itu sebagai salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Biasanya pada setiap akhir pekan banyak pedagang yang berjualan di sekitar rumah adat. Hampir setiap akhir pekan ada kegiatan di rumah adat, seperti untuk tempat kumpul komunitas-komunitas seperti komunitas sepeda motor, pecinta alam, pecinta budaya, rombongan keluarga dan sebagainya” pungkasnya.
 
Sumber Foto : http://pemdeskalisalak.blogspot.co.id

Foto Humas Kabupaten Banyumas.

Rabu, 23 Maret 2016

naiknya status BNK Banyumas menjadi BNNK Banyumas


Meskipun sangat terlambat tapi naiknya status BNK Banyumas menjadi BNNK Banyumas patut diapresiasi. Sebelumnya aneh karena yang operasi di wilayah Banyumas adalah BNNK Purbalingga . Secara kasus Banyumas peringkat 3 jateng kenapa fasilitas lebih tinggi Purbalingga. Dan berkali kali BNK Banyumas mengusulkan kenaikan status tidak ditanggapi. Baru sekarang dikabulkan. Sempat ada info mafia yang bermain sehingga proses kenaikan status terhalang . data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama tahun 2013 kasus penyalahgunaan narkoba di paling tinggi di Jawa Tengah. Setelah Solo, Semarang menempati urutan kedua, disusul, Purwokerto, Cilacap, Magelang, Tegal dan Pekalongan.


Padahal Purbalingga mungkin masuk 10 besar pun tidak sampai. ada isu kepentingan mafia terselubung menghalangi alih status karena takut ada kenaikan anggaran pemberantasan oleh instansi sejenis di kabupaten Banyumas. 


http://googleweblight.com/?lite_url=...n55yOmttXUdnWA




BNNK Belum Punya Alat Tes Urine

Test-Urine
PURWOKERTO – Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Banyumas yang baru dibentuk Januari 2015, masih minim peralatan. Salah satunya alat tes urine.
Kepala BNNK Banyumas Aziz Nurwanto menjelaskan, saat ini BNNK sedang berupaya membeli alat tes urine. Alat tersebut harus beli dan harganya tidak murah. Saat ini, BNNK Banyumas masih berupaya membeli perlengkapan kantor.
“Bertahap. Ini baru beli alat-alat kantor. BNNK kan baru resmi jalan Januari kemarin, jadi masih perlu pengadaan alat kantor. Ke depan baru ada rencana beli alat tes urine,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini harga alat tes urine tidak murah. “Satu unit mencapai Rp 100 ribu,” katanya kepada Radarmas.
Aziz mengungkapkan, kabupaten lain seperti Cilacap dan Purbalingga bisa melakukan tes urine ke instansi pemerintahan ataupun yang lainnya secara rutin. Hal itu dikarenakan sudah lama beroperasi dan stok alat tes urine masih banyak.
“Cilacap dan Purbalingga sudah lama berdiri. Mereka alatnya sudah lengkap dan punya banyak persediaan alat tes urine, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan secara rutin,” imbuhnya.
Aziz menjelaskan, BNNK Banyumas sudah merencanakan kegiatan tes urine dan tinggal menunggu ketersediaan alat. “Kami berusaha secepatnya. Anggaran sudah ada, segera kami lakukan tes urine kalau alat sudah mencukupi,” tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan dan penyelidikan. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa terungkap.


Pendirian UNU Purwokerto

Up Date Info


Quote Radar Banyumas

Muhammad Rofik dari PCNU. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan proses perizinan untuk pembangunan Universitas NU (UNU), khususnya di wilayah Karanglewas. Dia menjelaskan, dalam rencana tata ruang wilayah sebelumnya, wilayah tersebut ditandakan dengan warna kuning. Namun demikian, pada RDTRK kali ini terjadi perubahan warna pada wilayah tersebut menjadi hijau. “Kita minta pertimbangan terhadap upaya kami tersebut, karena sedang dalam tahap evaluasi. Padahal pernah disebutkan untuk perencanaan yang sedang dilakukan atau berjalan akan diakomodir dalam RDTRK,” ujarnya. Rofik juga meminta pengembangan lahan pendidikan perguruan tinggi dapat lebih merata. Sebab selama ini pengembangan perguruan tinggi baru terjadi di wilayah utara (Unsoed dan IAIN), wilayah timur (UMP), dan beberapa pengembangan perguruan tinggi di wilayah selatan. Sedangkan untuk wilayah barat sama sekali belum terakomodir. “Ibarat perahu itu bisa oleng karena tidak seimbang. Padahal pendidikan menjadi salah satu pertimbangan perekonomian masyarakat, sehingga perlu ada pemerataan,” tegasnya.Terkait rencana pengembangan UNU, pihak Pansus RDTRK  akan kembali melakukan pertimbangan. Meski demikian, rencana pola ruang yang ditandai dengan warna kuning tersebut merupakan pola ruang yang ada dalam RTRW. Sedangkan dalam RDTRK nantinya akan lebih detil. “Nanti akan kita lihat lagi koordinatnya, karena tidak menutup kemungkinan ada warna kuning diantara warna hijau. Kalau tidak melanggar ketentuan baik GSS maupun GSB, nantinya akan tetap diakomodir dalam RDTRK,

Pendirian UNU Purwokerto Dikebut
Gedung Perkuliahan Segera Dibangun
23 September 2015   Suara Banyumas


Tahapan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto terus dilaksanakan oleh para panitia pendiri. Selain menunggu surat keputusan dari Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), saat ini panitia berencana segera membangun masjid kampus dan gedung perkuliahan. Pengajuan izin pendirian universitas milik organisasi ”bintang sembilan” itu juga telah diajukan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Ditargetkan pada 2017 perguruan tinggi milik NU tersebut sudah beroperasi. Ketua LP Maarif NU Kabupaten Banyumas, Rojikin, mengatakan pendirian perguruan tinggi tersebut sudah menjadi cita-cita NU Banyumas sejak lama. Namun karena berbagai hal upaya realisasi baru terlaksana sekarang. Padahal, lulusan sekolah lanjutan atas atau kejuruan khususnya warga NU sudah banyak. ”Kami berharap jika telah berdiri, warga NU dapat mendukung dan memanfaatkan secara maksimal perguruan tinggi milik mereka dengan sebaik-baiknya. Kami optimistis 2017 bisa beroperasi,” kata Rojikin yang pekan lalu baru saja melaksanakan rapat dengan panitia pendiri UNU Purwokerto pekan lalu.
Program Studi Upaya pendirian turut difasilitasi oleh para akademisi NU yang telah berkiprah di perguruan tinggi negeri di Purwokerto termasuk Unsoed, terutama yang telah tergabung dalam ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama). Sebelum akhirnya dipilih lokasi pendirian kampus di sekitar Kompleks Makam Syekh Makdum Wali, Karanglewas, ada lokasi lain yang diwacanakan yaitu di wilayah Gunung Tugel, Purwokerto Selatan. ”Sementara itu untuk rencana program studi yang akan dibuka itu antara lain 10 buah terdiri atas keguruan, teknik dan umum. Termasuk di antaranya adalah fakultas kedokteran,” jelas Ketua LP Maarif Banyumas itu.
Pendidik asal Pekuncen, Muthiah, mengeprasiasi langkah LP Maarif NU Banyumas yang secara bertahap merealisasikan UNU Purwokerto. Ia berharap agar ketika berdiri, perguruan tinggi itu dapat menjadi salah satu perguruan tinggi yang mampu mencetak lulusan yang bermanfaat, berakhlak, dan profesional di bidangnya. ”Saya yakin UNU Purwokerto nantinya bukan hanya untuk warga NU saja, tapi untuk seluruh warga Banyumas Raya bahkan nusantara. Kami berharap lulusannya benar-benar bisa berkiprah di tingkat lokal hingga global,” katanya.

Jika ini terwujud maka kawasan barat Purwokerto semakin berkembang. Tinggal mensinergikan potensi yang sudah ada yaitu Kampung Logawa Leisure Park by Dreamland , Panembahan Makdum wali dan Museum Soedirman , Pengembangan Kali Logawa untuk event tradisi dan wisata serta ekologi. Dan tak kalah penting adalah menggali dan mengembangkan situs Pasirluhur.  Nilai historis asal usul sejarah Banyumas bermula dari sini. Dahulu kawasan ini adalah Kotaraja atau pusat pemerintahan masa itu di bawah pemerintahan Raden Kamandaka dan keturunannya serta dilanjutkan oleh Raden Jaka Kahiman Bupati pertama Banyumas keturunan Raden Baribin dengan adik kamandaka. Dan saya sebagai keturunan buyut orang pasirluhur sangat berharap kejayaan akan lahir kembali di sini. 




Senin, 21 Maret 2016

2017, Akses Jalan Kebun Raya Digarap

2017, Akses Jalan Kebun Raya Digarap

radarbanyumas
MASIH DIBAHAS : Rencananya akan dibangun akses jalan dari Lokawisata Baturraden menuju Kebun Raya Baturraden./TANGKAS PAMUJI/RADARMAS
MASIH DIBAHAS : Rencananya akan dibangun akses jalan dari Lokawisata Baturraden menuju Kebun Raya Baturraden./TANGKAS PAMUJI/RADARMAS
PURWOKERTO – Rencana pembuatan jalan dari Lokawisata Baturraden menuju Kebun Raya Baturraden dikerjakan tahun depan. Saat ini proses pembuatan jalan yang digagas oleh provinsi baru sebatas pembahasan secara umum.
“Saat ini masih penjajagan, pembangunannya paling cepat tahun depan. Di provinsi kemungkinan baru sampai mekanisme teknik. Kalau di kita baru sampai pembahasan ganti lokasi yang akan ditukar dengan lahan di Kranji. Ini lagi dibahas dengan tim,” kata Kabid Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas Deskrat Djatmiko.
Menurutnya, rencana tersebut sudah sejak tahun 2002 saat pembangunan Kebun Raya Baturraden berlangsung. Saat itu katanya, Pemerintah Provinsi merencanakan ada dua pintu masuk menuju ke Kebun Raya Baturraden. Hanya saja yang baru dikerjakan lewat Bumper (Bumi Perkemahan).
“Karena itu sedang diadakan kerjasama pengelolaan jalur masuk dari Lokawisata Baturraden ke Kebun Raya. Di masterplant tahun 2002 sudah ada, tapi DED (Detail Engineering Design) nya belum ada,” ujarnya.
Djatmiko berharap, wacana tersebut menjadi magnet baru bagi pengunjung lokawisata di Baturraden, sekaligus memudahkan akses bagi para pengunjung. Selain itu, kerjasama itu juga dinilai akan saling menguntungkan kedua pihak, salah satunya adanya rencana pembuatan tiket terusan dari lokawisata ke kebun raya.
“Apapun yang namanya kerjasama pasti saling menguntungkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, tim yang tergabung dari Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asekbangkesra), Bakorwil III, dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Pengelola Kebun Raya Baturraden telah membahas rencana pembuatan akses jalan.
Rencananya, lebar jalan yang akan digunakan untuk akses memiliki lebar 6 meter dan panjang sekitar 650 meter. 

Jalan Rusak Kejawar Diusulkan Jadi Jalan Kabupaten

Desa Kewalahan Tangani Jalan Rusak

radarbanyumas
Desa Kewalahan Tangani Jalan RusakDiusulkan Jadi Jalan Kabupaten
BANYUMAS-Kerusakan jalan terjadi di beberapa sudut Desa Kejawar Kecamatan Banyumas. Karena jalan yang rusak begitu banyak, pemerintah desa mengakui anggaran desa belum bisa mencukupi untuk memperbaiki seluruh jalan rusak tersebut.
Salah seorang warga, Vita (24) mengatakan, jalan menuju rumahnya sudah rusak parah. Bahkan banyak aspal yang sudah mengelupas dan dipenuhi batu kerikil. Menurut dia, pengendara motor dan mobil akan repot ketika berpapasan dengan kendaraan lain. “Lewati jalan kerikil itu repot karena licin,” ujarnya.
Kepala Desa Kejawar, Toto Kuswantoro mengatakan, jalan Desa Kejawar akan diusulkan menjadi jalan kabupaten karena desa sudah tidak mampu memperbaiki jalan tersebut. Menurut Toto, pemerintah desa  berupaya dengan mengirim surat pada Bupati Banyumas. “Desa membuat surat ke Pak Bupati,” ungkapnya.
Toto memaparkan, apabila jalan Desa Kejawar bisa menjadi jalan kabupaten, jalan tersebut berpotensi menjadi jalan alternatif menuju Kecamatan Kemranjen. Menurut dia, Kecamatan Kemranjen bisa ditempuh lebih dekat jika dilalui melalui jalan Desa Kejawar.
Meski jalan desa, namun jalan tersebut ramai dilalui oleh kendaraan dari Kecamatan lain. “Jalan Desa Kejawar itu sebagai penghubung ke Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede dan Desa Karangsalam, Kecamatan Kemrajen. Truk besar ke Desa Tanggeran juga banyak lewat jalan Kejawar, karena lebih mudah,” jelasnya.
Dia berharap, impian warga untuk memiliki akses jalan yang lebih baik bisa terwujud. Menurut Toto, apabila jalan tersebut bisa menjadi jalan kabupaten akan membantu meningkatkan perekonomian warga, dan akses pendidikan pun mudah dilalui, “Dari balai desa naik terus, nanti tembusannya itu di perempatan Karangsalam Kemranjen,” imbuhnya. 

Minim Resapan Air Kecamatan Sokaraja

Minim Resapan, Air Masuk Halaman Kecamatan

Minim Resapan, Air Masuk Halaman Kecamatan


BANYUMAS-Ketika hujan deras genangan air sering terjadi di jalan depan kantor Kecamatan Sokaraja.  Sebab, saluran air di sepanjang jalan tersebut kurang berfungsi. Salah seorang warga, Manto (60)  mengatakan, setiap musim hujan selalu ada genangan air yang mengalir di tepi jalan Letjend Suprapto.

Menurut dia, akan lebih baik jika ada resapan air dalam tanah yang bisa menampung air di permukaan tanah. “Kalau dibawah trotoar ada gorong-gorongnya mungkin tidak banyak air yang menggenang di permukaan tanah,” katanya.
Camat Sokaraja, M Nadjib mengatakan, aliran air sering kali masuk ke halaman kantor kecamatan saat turun hujan deras. Menurut dia, perlu adanya gorong-gorong yang bisa menampung air hingga ke pembuangan. “Tahun ini air yang masuk tidak terlalu parah, karena halaman kantor sekarang sudah ditinggikan dengan paving,” ujarnya.
Nadjib menjelaskan, pembuatan gorong-gorong penting agar tidak ada genangan di tepi jalan Letjend Suprapto. Menurut Nadjib, pengadaan gorong-gorong sudah diusulkan tahun 2015 lalu. Tahun 2016 ini, kecamatan kembali mengusulkan pengadaan gorong-gorong karena dianggap penting.
“Gorong-gorong lebih baik ada di bawah trotoar agar air bisa masuk dan pembuangan air menjadi lancar,” imbuhnya.