Selamat Kepada Calon Kepala Daerah Banyumas

Senin, 20 Agustus 2018

Info Terbaru Usulan Jalan Tol Pejagan Wangon

Diusulkan Jalan Tol Tembus Banyumas Barat

 02 MAR 2018 :
Pemkab Banyumas tengah berupaya agar rencana pembangunan jalan tol Pejagan-Brebes bisa tembus sampai ke wilayah Banyumas bagian barat. Hal tersebut dianggap penting, untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi angkutan barang bermuatan berat di jalur selatan.


Kepala Bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Pemkab Banyumas, Dedy Nurhasan mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha mensinkronkan rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan jalur pantura dengan jalur selatan. Jalan tol ini nantinya akan menghubungkan tol Pejagan-Brebes dengan rancangan tol Bandung-Yogyakarta melalui Cilacap.



?Kita berupaya agar pembangunan jalan tol ini nantinya bisa masuk ke Banyumas bagian barat dan sekarang sudah masuk tahap penyiapan tata ruang wilayah, termasuk revisi Perda RTRW,? terangnya, Jumat (2/3).



Dedy menjelaskan, Banyumas mengusulkan agar tol Pejagan bisa tembus ke wilayah Pekuncen-Ajibarang. Setelah itu tersambung ke rencana pembangunan tol Bandung-Yogyakarta, melalui Cilacap. Menurut Dedy, Pemkab Cilacap juga sudah mengusulkan hal yang sama.



Rancangan dari konsultan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tol Pejagan-Brebes tembus ke Cilacap, melalui wilayah Cilacap bagian barat. Namun, mengingat wilayah Banyumas cukup strategis, maka diusulkan agar bisa mengarah juga ke Banyumas bagian barat.



Revisi Perda



Sementara itu, terkait revisi perda RTRW, sudah dilakukan pengkajian sejak tahun lalu. Rencana peninjauan kembali (PK), sudah di setujui bupati, karena dinilai banyak hal yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi terkini. Setelah kajian Pk selesai, kata Dedy, akan dimintakan persetujuan gubernur dan baru dimasukan ke DPRD.



?Kita berharap, raperda bisa diusulkan dan masuk dalam pembahasan DPRD pada masa sidang ketiga tahun 2018 ini, yaitu sekitar bulan Agustus-Oktober,? kata Dedy.
http://www.wawasan.co/home/detail/2865/Diusulkan-Jalan-Tol-Tembus-Banyumas-Barat

Bupati usulkan rencana Tol Pejagan-Wangon segera ditenderkan

 24 Januari 2018
Bupati Banyumas Achmad Husein mengusulkan pembangunan jalan tol dari Pejagan, Kabupaten Brebes, menuju Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, segera ditenderkan sehingga proyek tersebut dapat secepatnya terealisasi.


"Bahkan, usulan tersebut telah saya sampaikan ke pemerintah sejak empat tahun lalu, tapi sudah masuk, sekarang sedang mencari investornya karena tidak dibiayai APBN," katanya di Purwokerto, Banyumas, Rabu.



Ia mengatakan kehadiran jalan tol Pejagan-Wangon sangat dibutuhkan karena kondisi ruas jalan Ajibarang-Brebes sudah tidak mampu menampung volume kendaraan yang cukup tinggi.



Dalam hal ini, kata dia, hampir setiap sore hari terjadi kemacetan di ruas jalan penghubung jalur selatan dan jalur tengah dengan jalur pantai utara Jateng tersebut.



"Dari sini (Purwokerto) ke Pejagan tiga jam. Kalau ada jalan tol kan cuma satu jam, sehingga bisa menghemat dua jam," katanya.
https://jateng.antaranews.com/berita/188378/bupati-usulkan-rencana-tol-pejagan-wangon-segera-ditenderkan

Senin, 06 Agustus 2018

Menerka masa Depan Kabupaten Banyumas

Beberapa bulan lalu, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam Pilkada Serempak, Bukan hanya memilih calon Gubernur / Wagub tetapi juga Cabup dan Cawabup. 
Saya sebagai masyarakat Banyumas terlepas dari berbagai kepentingan terkait pilkada ini, saya hanya  berharap siapapun yang terpilih , harus membuat kebijakan yang meletakan dasar-dasar pembangunan  yang bisa menjadi tumpuan bagaimana Kabupaten Banyumas berkembang sebagaimana mestinya sebagai kabupaten yang terus berkembang baik secara pertumbuhan ekonomi maupuan kesejahteraan masyarakatnya terutama. Nah, untuk mewujudkan itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur secara real yang sesuai karakter wilayah setiap kecamatan atau eks Kawedanan , potensi apa saja yang patut dan layak dikembangkan, yang sudah tercantum atau belum dalam RTRW .
Berkembangnya arus informasi, dan pertumbuhan yang cepat dengan dibangunnya TOL Transjawa terutama dari sisi Pantura dan Double Track pasti akan berpengaruh bagi Banyumas. Pemda Kabupaten Banyumas harus sadar akan peluang sekaligus ancaman dari perubahan lingkungan yang cepat ini, karena jika tidak sipa hanya akan menjadi penonton atau korban tanpa bisa memanfaatkan momentum, potensi apa saja yang dimilikinya yangs eharusnya bisa menopang kesejahteraan warganya. 
Dengan mudahnya aksea dari Pantura melalui TOL, bukankah membuka akses baru bagi daerah di sekitar Purbalingga langsung dari pantura? Atau akses baru melau pantai selatan juga berpotensi mengurangi arus kendaraan yang tadinya melewati wilayah Banyumas, memang satu sisi sangat menguntungkan karena mengurangi kemacetan, akan tetapi sisi lainnya adalah berkurangnya transaksi bagi daerah yang tadinya merupakan daerah lintas. Transaksi jual beli produk, kuliner, penginapan dan sebagainya bisa menurunkan perekonomian setempat.
Ada banyak cara bagimana Banyumas bisa bertahan. misalnya meningkatkan daya saing agar tetap menarik bagi pengunjung apakah dengan membangun pusat hiburan, destinasi wisata, pusat kesehatan, pendidikan perdagangan atau lainnya.
Bisa juga memanfaatkan sumber lain sebagai potensi baru, misalmya membuat kawasan industri di daerah tertentu yang sesuai RTRW karena cepatnya arus transportasi dengan kehadiran TOL dan Double Track menjadi salah satu momentum bagaimana sebuah daerah juga bisa berkembang menjadi pusat transportasi barang  . 

Rabu, 16 Mei 2018

Agroedukasi Ajarkan Budidaya Tanaman di Pekarangan di Banyumas


SEBAGIAN masyarakat telah memanfaatkan pekarangan namun demikian, masih ada juga yang belum memanfaatkan pekarangan yang dimilikinya. Potensi pekarangan pada dasarnya sangat besar, karena dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga baik dari segi finansial maupun estetika.
Tingkat pemanfaatan pekarangan di sekitar rumah yang sangat rendah dikarenakan ketidak pedulian masyarakat akan lingkungan tempat tinggalnya.îItu karena ketidak tahuan dan ketidak mengertian akan manfaat pekarangan,îkata Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas Rahayu Widiastuti, saat mengikuti pelatihan budidaya tanaman buah dan sayur di pekarangan bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Unsoed, belum lama ini.
Dikatakan, guna menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk dapat memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah maupun lingkungan yang ada, maka Dharma Wanita menggandeng Fakultas Pertanian.îKami ingin belajar banyak dari para pakarnya langsung,îujarnya.
Di laboratorium exfarm anggota Dharma Wanita setelah mengikuti pelatihan melihat kreasi model-model teknologi budidaya sayur dan buah yang dapat diterapkan di pekarangan rumah masingmasing.
Dia berharap anggotanya yang telah diberi bibit sayuran dan buah-buahan benar-benar ditanam dan dipelihara hingga panen dan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kecukupan gizi keluarga.
Dekan Fakultas Pertanian Unsoed Dr Ir Anisur Rosyad MS berharap kedepan setelah diadakanya kegiatan ini akan berlanjut dengan kerjasama yang akan membawa manfaat bersama. Kegiatan pelatihan ini terbagi dengan beberapa kegiatan yaitu pemberian materi, diskusi, dan praktik lansung di exfarm.
Pakar pertanian yang memberikan materi yaitu Prof Dr Rifda Naufalin SP Msi menjelaskan nutrisi sayuran dan buahbuahan, Etik Wukir Tini SPMP (buah dalam pot untuk mendukung gizi keluarga) dan Dyah Susanti SPMP(kreasi budidaya sayur di lahan pekarangan untuk mendukung gizi keluarga.
Dalam Pratik lapang para perserta sangat antusias mengikuti kegiatan penanaman, perawatan dan pemanenan tanaman yang terbagi menjadi tiga kelompok untuk mengunjungi tiga pos pelatihan.
Di pos pertama praktik penanaman oleh Ketua Exfarm Ir M Nazarudi BSc, di sini para peserta diberi penjelasan tentang berbagai unsur yang dibutuhkan sebagai media tanam. Menurut Nazarudi media tanam yang bagus menyediakan unsur hara yang cukup baik makro maupun mikro bagi tanaman.
Unsur hara sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini bisa disediakan dari pupuk atau aktivitas mikroorganisme yang terdapat dalam media tanam. Pos kedua dan ketiga oleh Ir Teguh Widiatmoko MPpara peserta di beri penjelasan tentang jenis jenis pupuk dengan berbagai fungsinya masing ñ masing serta dilanjutkan dengan memanen sayur pakcoy.
Selain penggunaan media tanah dalam pot dan teknik vertikultur dalam menyiasati lahan yang sempit, dikenalkan pula teknik hidroponik sederhana dan aquaponik sebagai komponen urban farming. Dyah Susanti mengatakan, kreasi teknologi budidaya sayur dan buah di lahan pekarangan merupakan life skill yang penting dimiliki oleh ibu-ibu sebagai pengelola tata laksana rumah tangga.
Ini penting dalam mendukung kecukupan gizi keluarga, wahana edukasi, dan pengelolaan keuangan keluarga menuju lebih sejahtera. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapat hadiah bibit tanaman papaya, sayuran, dan nursery untuk praktik dirumah mereka masing masing.
ìKami menyediakan berbagai bibit sayuran, pupuk untuk perawatan tanaman dan berbagai hasil penelitian lain yang dapat digunakan untuk mendukung budidaya tanaman sayur di pekarangan rumah,îujarnya. 
sumber Suar Merdeka

Pemkab Banyumas Fasilitasi Kawasan Industri Kecil

Industri bersekala kecil menengah berpotensi dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyumas, karena selama ini sebagian sudah berdiri dan berkembang dengan baik. Namun untuk daya dukung , seperti penyiapan kawasan industri kecil menengah (IKM) masih menunggu hasil akhir pengusulan raperda ke DPRD.
”Karena pertumbuhan industri kecil menengah yang semakin berkembang di Banyumas, sehingga perlu disiapkan regulasi yang sejalan untuk mendukung dan menfasilitasi hal itu. Di antaranya harus disiapkan payung hukum berupa perda yang terkait,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Banyumas, Yunianto, Senin (14/5).
Saat ini, kata dia, usulan Raperda Pembangunan Kawasan IKM dan naskah akademik yang sudah disusun tim ahli, sudah dibahas di DPRD Banyumas. Pihaknya tinggal menunggu hasil akhir pembahasan raperdanya. ”Kami memperkirakan ke depan, industri akan tumbuh di Banyumas.
Kecenderunganya kalau di Banyumas ini lebih ke Industri Kecil Menengah (IKM),” nilainya. Menurutnya, raperda tersebut merupakan bagian dari turunan Rencana Pembanguan Industri Nasional (RPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Selain itu, lanjut dia, ini sesuai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota (RPIK). Industri besar, katanya, tidak menjadi pririotas pertumbuhan meskipun didorong tetap tumbuh, sebab kata dia, Industri Kecil Menengah di Banyumas lebih potensial. ”Jadi kami berusaha memfasilitasi terus menerus Industri Kecil Menengah. Dalam Raperda ini kami juga mendorong pembahasan lebih lanjut terkait wilayak peruntukan industri, ” ujar dia.
Dia mengatakan, khusus untuk home industri tidak masuk dalam kawasan terssendiri yang bakal disiapkan. Namun keberadaannya dibebaskan karena bisa tumbuh dimana saja. Perhatian tertuju pada Industri Menengah, seperti industri olahan kayu dan batik. Industri menengah perlu diperjelas peruntukan wilayahnya.”Semisal untuk industri olahan kayu, ajibarang atau dimana nanti yang memang sesuai. Begitupula industri batik, contohnya di Sokaraja. Industri tempe di Pliken dan Tahu di Kalisari, ” kata dia.
Anggota Komisi C DPRD Banyumas, Rachmat Imanda menilai, usulan tersebut sudah masuk ke DPRD. Raperda tersebut, juga sudah ditindaklanjuti dengan studi banding ke sejumlah daerah seperti Gresik Jawa Timur dan Karawang Jawa Barat. ”Ini sudah dibahas, namun nasibnya mau dilanjutkan pembahasan dan persetujuannya, menunggu dulu pengisian pejabat bupati Banyumas,” kata wakil rakyat dari Gerindra itu. 
sumber Suara Merdeka

Selasa, 15 Mei 2018

Pratistha Harsa Makin Ramai Tiap Malam


Pasar Pratistha Harsa yang ada di Pereng, Purwokerto semakin ramai menjelang Bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Bahkan, Ketua Paguyuban Pusat Kuliner Pratistha Harsa, Teguh Raharjo juga mengakui keramaian sudah terasa sejak sebulan menjelang Ramadan. Terutama saat malam hari. Karenanya, dia berharap sebagai bentuk penunjang memberikan kenyamanan pengunjung, pihak pengelola termasuk Dinperindag menginginkan adanya hiburan di lokasi. Pihak Paguyuban, sebutnya, merasa terkendala untuk sponsor kegiatan. 

ANTRE : Masyarakat saat berbelanja di pusat kuliner Pasar Pratistha Harsa. Jelang Ramadan, Pasar ini menjajakan beragam menu saat buka puasa. 

 “Meskipun ada simpanan kas dari pedagang, tetapi tetap tidak mencukupi. Kalau diperhatikan, 80 persen pengunjung yang beli di sini pasti dibawa pulang, karena memang tidak ada tujuan lain,” tuturnya. Jika ada kegiatan seperti lomba mewarnai, menggambar, atau lomba lainnya, diharapkan dapat merubah image pusat kuliner Pratistha Harsa yang hanya melayani pembeli mulai sore hari. Padahal sejak pagi sudah ada pedagang yang siap. “Saya heran, di sini pusat kota dekat dengan pusat pemerintahan daerah, banyak toko dan kantor tapi kalau pagi sampai siang pasti sepi,” ujarnya. 

Di samping itu, Teguh pun mengharapkan ada pembenahan tatanan parkir. Sebab selama ini permasalahan yang muncul juga berupa tempat parkir yang ada di depan Gedung Pusat Kuliner Pratistha Harsa. Menurutnya, untuk parkir motor bisa masuk di sisi utara gedung agar tidak mengganggu lalu lintas jalan di depan gedung dan parkir mobil bisa lebih leluasa. Dikatakan dia, meski pengeloaan parkir dilakukan oleh karang taruna setempat, tetapi pihaknya ingin ada bantuan dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat parkir yang nyaman. 

Sementara itu, beragam kegiatan yang telah dilakukan menjelang ramadan kemarin diantaranya bersama karang taruna melakukan kerja bakti dan mengecat tembok gedung kuliner Pratistha Harsa. Yang belum dilakukan, kata dia, adalah adanya pembenahan di beberapa sudut. Namun, hingga saat ini belum ada pejanjian baru, antara paguyuban dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas. “Masih banyak kebutuhan yang diinginkan pauguyuban, tapi kami cukup tahu diri karena di sini hanya sebagai penyewa,” katanya

Sumber: Radarbanyumas.co.id

Senin, 14 Mei 2018

Kota Lama Banyumas Terus Berbenah

Alun-alun Banyumas yang masuk dalam situs kota lama Banyumas terus dibenahi. Hal itu menjadi bagian dari upaya Banyumas bersolek. Pasalnya komplek Kecamatan Banyumas menjadi kota kedua setelah Purwokerto yang akan terus dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Banyumas. Anggota DPR RI H Khotibul Umam Wiranu, legislator asal Banyumas itu menilai sangat wajar jika kota kecamatan yang pernah menjadi Ibu Kota Kabupaten Banyumas sebelum dipindahkan ke Purwokerto diperhatikan. “Hal itu sudah ditunggu lama, sehingga sudah semestinya kota-kota kecamatan yang mempunyai potensi harus didukung supaya dapat bersaing dengan kota lainnya,” kata dia. Apalagi Kecamatan Banyumas mempunyai situs sejarah yang penting tentang Kabupaten Banyumas. 


RAMAI : Suasana Alun-alun Banyumas sejak beberapa tahun terakhir semakin ramai pengunjung.  



Gus Umam sapaan akrabnya menambahkan, Banyumas mempunyai posisi yang strategis diporos Banyumas – Cilacap dan Banjarnegara. Setidaknya Kroya-Banyumas dan Klampok di tiga kabupaten tersebut dapat tumbuh bersama-sama. “Kroya sebentar lagi menjadi kota yang strategis karena dihubungkan oleh jalur ganda kereta api,” bebernya. Warga di Banyumas pasti akan tersedot ke selatan. Sehingga kalau Banyumas tidak mampu menngembangkan potensi yang dimiliki maka akan kehilangan banyak sumber pendapatan. Hal itu tentu merugikan bagi warga Banyumas. 

“Karena itu kalau dapat mengembangkan bersama-sama maka Banyumas akan menjadi kota tujuan bukan sekedar singgah atau bahkan hanya dilintasi,” tandasnya. Sementara itu Teguh (50) salah seorang pengemudi becak yang biasa magkal di depan Alun-alun Banyumas mengakui kalau Kecamatan Banyumas lima tahun terakhir berkembang sangat pesat. Berbagai pembangunan dilakukan di sekitar Alun-alun Banyumas. “Sekarang kalau malam hari atau hari libur sudah banyak warga yang datang untuk sekadar duduk-duduk di Alun-alun. Ya sudah mirip Purwokerto,” kata dia. 


Sumber: Radarbanyumas.co.id

Pertumbuhan Kemranjen Dinilai Stagnan

Perlu Tambahan Infrastruktur


Kecamatan Kemranjen yang berada di jalur nasional pantai selatan memerlukan tamabahn infrastruktur. Sebab pertumbuhan Kemranjen dinilai masih stagnan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan potensi yang selama ini suda terlihat belum juga dimanfaatkan untuk mendorong agar Kemranjen menjadi kota satelit di Banyumas selatan. Harapan itu banyak dilontarkan oleh warga dari berbagai macam profesi. 

STAGNAN : meski berada di jalur pantau selatan yang cukup ramai, pertumbuhan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kemranjen cenderung stagnan. 
 Slamet (61) salah seorang pensiunan guru asal Kemarnejn mengatakan, sejak dia berdinas tahun 1985 hingga sekarang, Kemranjen belum banyak berubah. Infrastruktur yang ada juga belum bertambah signifikan. Padahal potensinya cukup besar. “Satau yang sejak dulu diharapkan itu pengembangan terminal bayangan Buntu di Desa Sidamulya,”kata dia. Namun sampai sekarang hal itu belum pernah terwujud. Bahkan sekarang kondisinya tidak lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Padahal kalau dikembangkan maka akan menjadi titik keramaian yang memberikan efek domino bagi perekonomian di Kemranjen. 

“Sayangnya itu hanya sekedar mimpi kami sebagai masyarakat Kemarenjan yang ingin wilayahnya berkembang,”ujar Slamet. Mukhidin (24) salah seorang pemuda asal Kebarongan mengakui, tidak banyak perubahan di Kemranjen. Pasar kemranjen juga masih belum beranjak ke yang lebih bauk. Infrastruktur lainnya juga nasibnya sama. “Padahal kalau dibuat lebih bagus maka itu akan ngefek ke keramian lainnya. Sehingga perlu kebijkan-kebijakan strategis untuk mengangkat kecamatan Kemranjen,”tandas dia.

Sumber:  Radarbanyumas.co.id

Jumat, 11 Mei 2018

Desain Jembatan Kali Banjaran Purwokerto

Jembatan Kali Banjaran di Purwokerto pertama diwacanakan akan dijadikan 4 lajur saat menjadi salah satu ruas  utama karena terputusnya jembatan di pantura beberapa tahun lalu. Dan baru kali inilah berbagai pihak menyadari betapa kurang memadainya infrastruktur di jalur selatan Jawa dibanding dengan kawasan Pantura. 

Dengan peran yang tak kalah vital, Jalur selatan juga harus diprioritaskan pembangunannya .
Dan akhirnya Jembatan Kali Banjaran Purwokerto termausk yang diprioritaskan akan dibangun. Jembatan ini kemungkinan didesain menyesuaiakan dengan desain Underpass Purwokerto yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Barat. 

credit to Waskito



Revisi Perda RTRW Banyumas

Bappedalitbang Tandatangani Kontrak Penyusunan Revisi Perda


Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas mulai merevisi peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031. Revisi ini ditandai dengan penandatanganan kontrak Penyusunan Revisi Perda Tata Ruang antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Ir Krstanta M.Si dengan Direktur CV Duta Dian Mardikani Sutjiningrum, ST sebagai Penyedia Jasa Konsultan, Rabu (9/5) di Rumah Makan Furama Purwokerto. Ilustrasi/DOK Penandatanganan kontrak juga disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, Kapolres Banyumas, dan Ketua PUSPICS Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kepala Bappedalibang Ir Eko Prijanto MT mengatakan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Banyumas sangat pesat dengan beberapa sektor sebagai pendorongnya seperti sektor industri, pariwisata, pendidikan tinggi dan pertanian. Pada sisi yang lain, pesatnya pembangunan disinyalir telah mengakibatkan pergeseran keseimbangan antara aktivitas masyarakat dengan peruntukan ruang yang dialokasikan. “Pada kondisi seperti ini, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap rencana penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, untuk menyelaraskan antara kondisi pemanfaatan ruang dengan perencanaan, serta sebagai upaya sinkronisasi dengan peraturan perundangan-undangan, dan kebijakan baru dari pemerintah pusat dan provinsi, ” kata dia. Ia mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga setelah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten banyumas tahun 2011-2031. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas R Rahardjo Wibisono SH MH mengatakan, agar semua mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai ada yang abu-abu harus jelas boleh atau tidak. “Sepanjang penyedia jasa mamupun PPKom mengikuti aturan akan aman, maka jangan sampai ada titipan, jangan ada pesan sponsor, dan bukan sarana pemutihan,” kata dia. Ia mengingatkan OPD yang ditunjuk tidak sekedar berkomitmen tetapi harus berperan aktif dan memberi informasi yang selengkap lengkapnya karena nantinya ikut bertanggungjawab, jangan saling lempar. Ketua PUSPICS Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Retnadi Heru Jatmiko berpesan agar menyinkronkan antara anatara peta satelit dengan peta lainya agar tidak terjadi perbedaanyang bisa menimbulkan konflik-konfik dan pelanggar undang-undang “Hasil akhir dari RTRW adalah peta yang berkualitas, dengan kualitas yang baik tentu akan berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, ” kata dia.
sumber Radar banyumas

Kamis, 03 Mei 2018

Keterkaitan Rencana Pembangunan Kota Baru Pereng Purwokerto dan Jalan Tembus Gerilya Jensud

Penataan Jalan Tembus Jensud Gerilya
Dilanjut Pengerasan Lahan di Tahun 2019
DED Jalan Tembus Gerilya Jensud Purwokerto 
credit to Radar Banyumas

Foto Kondisi terkini Jalan Tembus Gerilya Jensud credit to Jaka J dan Radar Banyumas 



Tahun ini, Pemkab Banyumas berkomitmen untuk merampungkan pelaksanaan proyek jalan tembus dari Jalan Gerilya ke Jalan Jenderal Sudirman (Jensud). Saat ini, proses penataan lahan sudah dimulai. Akhir tahun ini ditargetkan selesai agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. TUNGGU Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Irawadi mengatakan, penataan lahan sudah dikerjakan sebagian. Dimulai dari arah Jalan Gerilya. ”Sekarang sudah mulai penataan lahan mendekati Jalan Jensud, depan SMPN 1 Purwokerto,” katanya. Irawadi menjelaskan, proses penataan memang berjalan lama. Hal itu untuk memantapkan lahan agar siap dijadikan jalan. Sedangkan proses pengerasan lahan, akan dilakukan 2019. Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan ini sudah sesuai standar. “Kalau buru-buru malah bahaya, terus dipaksakan khawatirnya kontruksi jalan jadi tidak bagus,” jelasnya. Untuk anggaran pengerjaan proyek jalan tembus Gerilya-Jensud tahun ini, DPU Banyumas mendapat anggaran sebesar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut sudah sesuai dengan aturan.
Total lebar lahan yang disiapkan untuk jalan tembus Gerilya-Jensud, lanjut Irawadi mencapai 25 meter. Di sisi kanan dan kiri nantinya juga ada trotoar dan drainase. Selain itu, sepanjang jalan tembus Gerilya-Jensud akan dibangun beberapa perkantoran, dan dibangun masjid. Selain itu, juga ada ruang terbuka hijau (RTH), berupa persawahan. “Nanti akan lebih banyak RTH, karena lokasi itu bekas persawahan,” ujar Irawadi. Dia menyampaikan, pembangunan jalan tembus ini merupakan langkah dari pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Sebab, Jalan Jensud dan Jalan Gerilya merupakan jalan yang arus lalu lintasnya padat. Sumber Radar Banyumas


Dapat disimpulkan, pembangunan jalan tembus Gerilya Sudirman dipastikan merupakan bagian dari pengembangan kota baru karena akan dibangun beberapa perkantoran baru di kawasan itu sekaligus RTH dan Ruang atau fasilitas Publik. Rencana pembangunan kota baru Pereng merupakan rencana yang sudah lama dan belum terwujud,  akan tetapi mulai dibangunnya akses jalan tembus antara Jalan Gerilya dan Jensud merupakan titik tolak dibangunnya kota baru dengan dibangunnya fasilitas publik baik gedung perkantoran maupun RTH yang mengakomodasi kebutuhan pelayanan masyarakat karena lokasi yang ada saat ini sudah kurang memadai secara perkembangan urban dan kebutuhan.


Jumat, 27 April 2018

Pendataan Tradisi Banyumas Dilakukan

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas segera melakukan pendataan tradisi dan budaya di wilayahnya. Iniventarisasi ini menjadi panduan untuk pelestarian nilai-nilai tradisi.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar Banyumas, Deskart Sotyo Jatmiko mengatakan, pendataan nilai tradisi dan budaya masyarakat ini dipaparkan dalam rapat koordinasi bidang kebudayaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil pendataan, akan menjadi rekomendasi untuk upaya pelestarian dan pengembangan.
“Tidak hanya adat, tradisi dan kesenian yang sudah ada, pranata mangsa atau perhitungan dalam kalender Jawa pun harus dilaporkan,” katanya, ketika dihubungi, kemarin. Dia menyebutkan, proses pendataan tahun ini relatif lebih sulit. Pasalnya, jumlah pamong budaya tak lagi sebanyak tahun sebelumnya. Deskart menuturkan, pamong budaya yang awalnya bertugas di kecamatan berjumlah 27 orang.
Namun, lambat laun jumlahnya berkurang lantaran beberapa pamong sudah pensiun. “Sekarang ya tinggal 5. Kami akan mencoba memaksimalkan,” ujarnya. Deskart mengatakan, melalui proses inventarisasi ini diharapkan upaya perlindungan terhadap nilai tradisi dan budaya dana berjalan. Perlindungan, dasarnya adalah pengetahuan yang kita punya. Langkah dasarnya adalah pendataan. Program berikutnya yaitu pengembangan dengan memberdayakan masyarakat.
sumber suara merdeka

Petani Lirik Pupuk dan Pestisida Organik

Dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan hama dan menyuburkan tanaman, pupuk dan pestisida organik yang diproduksi peroran dan kelompok semakin dilirik petani. Ketua Forum Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (FP4S) Buton, Glempang, Muthohar mengatakan tak berhenti mengajak para petani di Banyumas dan di manapun untuk kembali ke organik.
Pasalnya sudah terbukti dari sejumlah petani organik di Banyumas berhasil meningkatkan produksi hingga pendapatan dari hasil pertanian organik tersebut. ’’Hasil produksi pertanian organik ini juga mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian biasa. Karena saat ini produksi pertanian organik masih minim sehingga banyak permintaan yang belum dapat terpenuhi,’’katanya, kemarin.
Dijelaskan Muthohar, dengan produksi pupuk dan pestisida organik secara mandiri, maka petani dapat menghilangkan ketergantungan terhadap produksi pupuk dan pestisida kimia pabrikan. Bahkan terbukti dengan produksi pupuk organik dan pestisida organik bisa menjadi lahan perekonomian baru bagi petani. ’’Makanya diharapkan dengan pertanian organik inilah, diharapkan petani dan masyarakat desa akan lebih sejahtera dan swadaya.
Ekosistem alam juga akan terjaga keseimbangannya sehingga keberlanjutan alam juga akan dapat lebih terjamin,’’ujarnynya. Selain di Glempang Kecamatan Pekuncen, penggunaan pestisida organik juga terus dimanfaatkan oleh petani di Desa Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok. Produksi formula pupuk hingga pestisida organik yang mereka buat sudah dilirik oleh sejumlah produsen.
Membuat Sendiri
Kepala Desa Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang, Riyanto mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, ia bersama kelompok tani yang ada di Desa Tiparkidul, secara mandiri membuat pestisida organik.
Dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam sekitar, para petani meramu dan memformulasikan sendiri pestisida organik untuk menangkal dan mengendalikan hama penyakit tanaman padi. ’’Kami buat pestisida organik dari bahan-bahan dedaunan hingga ubi rempah di sekitar kami, antara lain daun sirsak, daun dringo, akar benggle, ditambah garam dan bahan lain secukupnya.
Bahan-bahan itulah kami tumbuk, haluskan dan kami larutkan ke air dan jadilah ramuan pestisida yang cukup ampuh pengendali hama penyakit padi,’’ katanya di sela kegiatan petani memproduksi pestisida organik.
Dijelaskan Riyanto, dengan memproduksi sendiri pestisida organik, petani bisa menghemat hingga puluhan ribu rupiah. Petani tak perlu lagi membeli pestisida kimia dalam kemasan botol yang dijual di toko pertanian dengan harga bisa mencapai Rp 100 ribu. Dengan bermodalkan uang sekitar Rp 10 ribu saja, petani bisa membuat ramuan pestisida yang efektif dan efisien mengendalikan hama.
’’Karena sudah terbukti efektif, makanya banyak petani yang melirik pestisida organik ini. Kami berharap ke depan selain pestisida organik, ke depan petani dapat kembali lagi mempergunakan pupuk organik secara total sehingga hasil produksi padi lebih sehat dan menguntungkan petani,’’ katanya.
sumber Suara Merdeka

Potensi Investasi Banyumas Dipetakan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas akan melakukan survei Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi Indonesia ini akan dilaksanakan April hingga Juni 2018.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Banyumas, Edy Aprotuwiyono, survei untuk mengetahui secara detail peta investasi suatu daerah. Informasi investasi menjadi sangat penting untuk memudahkan melakukan perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail sehingga lebih akurat. Selain itu, memudahkan menentukan keterkaitan sisi permintaan investasi dan sisi produksi.
’’Untuk mengubah suatu kabupaten dengan tanpa adanya investasi yang masuk itu kita sangat kesulitan, sehingga survei ini ingin cepat-cepat dibutuhkan untuk mengetahui investasi di Banyumas itu apa saja,’’ katanya usai ditemui diskusi kelompok terarah di Purwokerto, Kamis (26/4). Dengan demikian, data informasi tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan investor yang untuk menanamkan modalnya apakah ke Banyumas atau Purbalingga itu bersumber dari hasil survei Disagregasi PMTB.
’’Ini untuk memetakan potensi investasi, karena yang bisa menjadi solusi permasalahn daerah seperti pengangguran itu ya cuma investasi,’’ kata Edy. Dikatakan, survei Disagregasi PMTB akan menyasar ke berbagai potensi investasi dengan sasaran, organisasi perangkat daerah, perusahaan swasta maupun masyarakat umum.
’’Kami akan menyurvei semua investasi, seperti sektor pertanian, pertambangan serta mengetahui apakah ada atau tidak potensi investasi yang dilirik investor. Ini harus dipetakan semua,’’katanya. Tujuan Survei Survei ini bertujuan memperoleh data populasi beberapa jenis komoditas yang menjadi PMTB menurut wilayah, memperoleh data indikator untuk menunjang penghitungan PMTB bangunan menurut jenisnya.
Kemudian memperoleh data PMTB pemerintah yang bersumber dari APBD/APBN menurut jenis barang modal, memperoleh indikator untuk penghitungan usia pakai menurut jkenis barang modal dan industri serta menjadi sumber data untuk penghitungan stok kapital. Edy mengatakan, petugas survei di Banyumas yang disiapkan jumlahnya 15 orang. Mereka akan mengambil sampel di instasi pemerintah, perusahaan dan masyarakat. ’’Ayo bangun Banyumas dengan data yang valid.
Kami harap nantinya perusahaan atau orang yang disurvei memberikan data yang detail dan valid,’’katanya. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Irawati mengatakan, calon investor yang berkeinginan menanamkan modalnya di Banyumas tinggi, namun mereka terbentur mahalnya harga tanah. Hal ini menyebabkan beberapa investor tidak jadi menginvestasikan modalnya di Banyumas.
sumber Suara Merdeka

Kamis, 19 April 2018

Limbah Kemasan Dibikin Tas Keren Pemkab Diminta Pasarkan Produk


Penumpukan sampah belakangan ini menjadi pemicu Retno, perajin di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Adipati Mersi untuk mengurangi limbahnya. Salah satu yang dilakukan dengan membuat kerajinan dari sampah minuman kemasan yang diambil gelang tutupnya.

Retno saat diwawancari Radar Banyumas mengatakan, banyak limbah minuman kemasan di sekitar yang tidak terkelola dengan baik. Saat ini, ia berasama anggota KSM Adipati Mersi lainnya yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), berinisiatif membuat kerajinan seperti tas, tempat minuman gelas, tempat tisu, tatakan piring, tempat buah, keranjang pakaian kotor, dan sebagainya.

“Kami ngumpulin limbah minuman kemasan dari pemulung dan di sekitar rumah,” katanya.
Proses pengerjaannya yang memakan waktu tidak sampai seminggu ini, untuk tas rata-rata membutuhkan minuman kemasan sebanyak lima ratus gelang tutup minuman kemasan, untuk ukuran besar. Sedangkan ukuran kecil mencapai dua ratus gelang tutup minuman kemasan.
Dengan kreasi ini, ia mengaku dapat mendatangkan keuntungan untuk aggota PKK di KSM Adipati Mersi, Purwoketo Timur.

“Sudah terjual sampai Kalimantan, Jakarta, dan sekitar dalam kota,” kata Retno. Ia mengaharapkan ada bantuan dari pemerintah daerah agar dapat turut serta memasarkan produk-produk dari KSM Adipati Mersi. Sebab menurutnya, jika dapat dijadikan souvenir dan mulai tersebar penjualannya, bisa jadi masukan untuk pmerintah daerah. Seementara itu perajin minuman kemasan lainnya, Wati mengaku terlatih membuat kerajinan dari gelang tutup minuman kemasan setelah belajar selama dua jam.

Menurutnya, limbah yang dibuang bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan yang lebih bermanfaat. “Sampah plastik jadi dapat dikelola lebih baik dan tidak menumpuk,” ujarnya. Di samping itu, para perajin pun mengajari anak-anak dan remaja sekitar untuk membuat kerajinan dari limbah plastik. (ely)
Sumber: radarbanyumas

Selasa, 17 April 2018

Tradisi Jaro Rajab Di Cikakak Wangon


Masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Wangon masih menjaga tradisi Nenek Moyangnya. Mereka mempertahankan tradisi berupa Tradisi Jaro Rojab setiap tanggal 26 Rajab bertepatan Jumat (13/4) lalu. Jaro Rojab merupakan kegiatan mengganti pagar bambu yang mengelililingi komplek makam Kyai Toleh dan Masjid Saka Tunggal.
Kepala Desa Cikakak Suyitno mengatakan, kegiatan tradisi Jaro Rajab dimulai sejak pukul 06.00 sampai 11.00. Jaro Rojab merupakan ritual mengganti pagar bambu keliling masjid saka tunggal setiap setahun sekali yaitu pada tanggal 26 Rajab. Ritual ini diikuti oleh seluruh warga desa Cikakak dan sekitarnya.
“Dalam ritual yang mereka sebut ganti Jaro Rajapine,” katanya
Suyitno menambahkan saat membuat pagar, ada beberapa pantangan yang harus ditaati. Mereka dilarang berbicara dengan suara keras serta tidak boleh menggunakan alas kaki. Sehingga yang terdengar hanya pagar bambu yang dipukul
“Penggantian pagar bambu atau jaro disekitar masjid Saka Tunggal sudah berlangsung turun temurun dan mempunyai bermakna kebersamaan dan gotong royong, tradisi ganti Jaro Rajab ini bagi warga di sini dipercaya bisa menghilangkan sifat jahat dari diri manusia,” tambahnya
Kepala Bidang Kebudayasn Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Deskart S. Djatmiko, M.Si mengatakan Jaro Rojab sebagai ajang berkumpulnya keluarga atau simpatisan, merupakan suatu bagian dari budaya yang diharapkan akan menjadi satu centre of interest baru di titik pertumbuhan budaya dan wisata yang ada di daerah Wangon dan Ajibarang.
“Dengan kegiatan ini akan terjalin keterikatan batin antara para pendahulunya dengan mereka tetap terjaga, dan dalam bahasa Jawa istilah Ngalap Berkah yaitu diharapkan mendapatkan berkah dari perbuatan baik mereka setelah mengganti Jaro atau pagar makam yang terbuat dari bambu,” terang Jatmiko.

Jumat, 13 April 2018

Desa Di Banyumas Diminta Jeli Lihat Peluang Usaha BUMDes

Untuk mendorong pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya masing-masing, Pemerintah Desa dan masyarakat diminta jeli dalam melihat peluang usaha BUMDes yang cocok, prospektif, dan berkesinambungan.
Hal itu disampaikan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Oentung Sugiarto. Menurutnya saat ini perkembangan jumlah BUMDes di Banyumas terus semakin meningkat. Namun demikian kulitas strata perkembangan BUMDes terus didorong untuk ditingkatkan. ”Dari sekitar 300an desa, saat ini telah terbentuk sekitar 170 BUMDes.
Untuk strata BUMDes masih bervariasi mulai dari tingkat dasar hingga maju. Makanya kami berharap desa bisa semakin jeli melihat peluang usaha di desanya untuk kemajuan dan keberlangsungan BUMDes,” ujarnya, kemarin. Dijelaskan Oentung, saat ini berbagai macam usaha BUMDes terus dikembangkan oleh pengelola BUMDes.
Mulai dari sektor perdagangan, simpan pinjam, agrowisata, pengelolaan sampah dan sebagainya. Usaha tersebut didorong bisa menyerap produk lokal dan peluang ekonomi di desa tersebut. ”Makanya diharapkan unit usaha BUMDes yang ada tidak mematikan usaha ekonomi warga masyarakat sekitarnya. Namun diharapkan justru bisa memacu perkembangan ekonomi masyarakat sehingga saling melengkapi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, di saat sejumlah desa bingung mencari potensi usaha yang dikelola BUMDes, sejumlah desa lain menangkap peluang mengangkut hingga mengelola sampah sebagai unit usaha BUMDes. Sejumlah desa yang profesional mengelola BUMDes ini ternyata berhasil mengelola potensi sampah yang sebelumnya tak pernah dilirik.
”Pengelolaan sampah menjadi salah satu usaha yang menjanjikan saat ini. Karena di samping bernilai secara ekonomi, jika dikelola maksimal, pengelolaan sampah juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan,” tuturnya.
Pengurus BUMDes Satria Desa Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Hariyadi juga mulai mengelola jasa pengangkutan sampah sebagai salah satu unit usaha BUMDes di Desa Kranggan. Menurutnya prospek usaha pengangkutan sampah ini cukup bagus di tengah produksi sampah yang terus meningkat.
”Diharapkan ke depan tidak hanya jasa pengangkutan sampah saja, tetapi dapat ditingkatkan menjadi usaha pengelolaan sampah. Diharapkan dengan pengelolaan sampah ini masyarakat juga akan semakin sadar akan permasalahan sampah dan bersama-sama memecahkan permasalahan ini,” ujarnya.
sumber Suara Merdeka

Pembangunan Embung Purwojati

Pemkab Usul Pembangunan Embung

  • Penuhi Kebutuhan Air
Dalam memenuhi kebutuhan air di wilayah Purwojati, Rawalo, dan Kebasen, Pemkab Banyumas mengusulkan pembangunan embung kepada Presiden. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Irawadi mengatakan, terkait usulan pembangunan embung tersebut, saat ini sedang dilakukan perencanaan oleh Balai Besar. ” Di Purwojati ada satu usulan ke Presiden, untuk penyediaan air di tiga kecamatan.
Di sana ada yang masih tadah hujan, padahal Rawalo dan Kebasen jadi salah satu lumbung padi kita,” ujarnya, Rabu (11/4). Dia mengatakan, kendati menjadi salah satu lumbung padi di wilayah Banyumas, wilayah Rawalo misalnya, aliran air dari daerah irigasi (DI) Tajum tidak bisa sampai wilayah tersebut. Kondisi itu karena kerusakan jaringan irigasi, maupun karena ketersediaan air yang terbatas.
”Guna mengatasi kondisi itu, alternatif pertama dengan renovasi (memperbaiki) jaringan irigasi, yang kedua dengan membangun embung,” kata dia. Sementara itu, sembari menunggu realisasi usulan pembangunan embung, sebagai solusi jangka pendek terkait musim kemarau, menurutnya, pihaknya juga menyiapkan pompa air.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya memiliki sekitar 20 unit pompa, yang dapat digunakan saat musim kemarau melanda. ”Selain itu, embung yang ada juga kita naikkan kapasitasnya dengan rehabilitasi,” ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Banyumas juga menyiapkan alokasi anggaran Rp 4 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi di Kabupaten Banyumas.
Kerusakan Jaringan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Irawadi mengatakan, kondisi kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas mencapai 15?ri 17.000 hektare luas areal pertanian yang teraliri irigasi. ”Irigasi kewenangan kabupaten, yang rusak sekitar 15 %, itu akan diselesaikan tahun ini dengan anggaran renovasi dan pemeliharaan,” jelasnya, Selasa (10/4).
Menurutnya, untuk menangani kerusakan tersebut, telah disiapkan alokasi anggaran Rp 4 miliar, untuk penanganan kerusakan. Saat ini, menurutnya, penanganan kerusakan masih dalam proses persiapan. ”Oktober mendatang, kalau bisa sudah harus selesai. Sebab biasanya musim tanam itu dimulai Oktober sampai Maret,” ucapnya. 
sumber Suara Merdeka

Jumat, 06 April 2018

Penanganan Sampah Di Kabupaten Banyumas, Tawarkan Saja Pada Investor !

Masalah sampah di kabupaten Banyumas kembali mencuat, yaitu konflik antara warga sekitar TPA Kaliori dengan Dinas Kebersihan atau instansi yang emangani TPA Kaliori, warga mengklaim bahwa TPA Kaliori menyalahi kesepakatan dengan warga terkait pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, tidak sesuai dengan hasil study banding ke Bali sebagai dasar pembangunan TPA Kaliori demikian pendapat perwakilan warga yang ikut demo. 

Mari kita flashback dulu kenapa di bangun TPA Kaliori. Sesuai aturan daerah yang dibuat ditetapkan TPA Kaliori merupakan lokasi yang tunjuk sebagai penanganan sampah utama di kabupaten Banyumas , oleh karena itu TPA Gunung Tugel di selatan Purwokerto direncanakan untuk ditutup, sebagai daerah yang dirancang sebagai pendukung dan daerah konservasi perkotaan Purwokerto. 
Namun yang menjadi masalah sekarang adalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah Kaliori membuat warga tidak tahan dan resah , karena udara dan air bersih menjadi tercemar .

Saya akan membahas sedikit terkait pengelolaan sampah di kabupaten tetangga yang punya persoalan berbeda yang beritanya sempat ditulis di surat kabar. Pertama di Cilacap sedang dibnagun infrastruktur pengolah sampah di Tritih yang bisa mengolah sampah ,menjadi bahan lain yang berguna bagi kebutuhan industri. Tapi ini tak bisa di tiru pemda lain karena investasinya sangat besar dan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat serta Donatur dari Eropa. Dana yang dibutuhkan tidak sedikit dan sampai sekarang belum tuntas dan belum beroperasi.  Tapi yang menarik bagi saya adalah tentang berita Pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara yang ditawarkan kepada investor tapi kemudian mangkrak karen akurangnya volume smapah yang masuk. Ini menurut saya dilematis, mengapa kabupaten seperti Banjarnegara bisa  mendatangkan investor meskipun belum sesuai harapan realisasinya yaitu gagal atau tidak beroperasi.  

Nah dari kasus ini Pemda Banyumas seharusnya belajar kepada Banjarnegara bagaimana mengajak investor, berinvestasi di sektor persamapahan. Karena sampah dengan volume yang melimpah dan selalu bertambah tentu jika dikelola bisa lebih bermanfaat bukan hanya mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa teknik pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan masyarakat dan beberapa instansi atau lembaga dalam bentuk Bank Sampah, sudah cukup baik dan merata di beberapa wilayah, namun itu belum cukup karena tingkat penangannanya masih dalam skala kecil. Belum bisa menangani sampah skala besar atau regional.

Coba Pemda Banyumas menawarkan investor untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk, mengolah sampah daur ulang menjadi bahan lain yang bisa digunakan kembali atau membuat produk kerajinan tangan atau handicraft . Semoga ini bisa dipertimbangkan dismaping rencana yang sudah disiapkan Pemkab banyumas seperti membangun Tempat Pengolahan sampah terpadu TPST dengan hanggar yang besar yang direncanakan dibangun di 6 Unit Kebersihan dan Pertamanan  yaitu Purwokerto, Ajibarang, Wangon, Sokaraja ,Banyumas dna Sumpiuh.

Alangkah baiknya jika rencana ini disinergikan dan menggandeng investor dan berbagai stakeholder .

Kamis, 29 Maret 2018

Gedung Uji KIR Baru Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Di Karangnanas Sokaraja di Lahan 1,5 Hektar

Tahun Ini, Dishub Beli Satu Unit Alat Uji Kir Baru

Satu unit peralatan uji kendaraan (uji kir) tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendaraan bermotor yang baru. Pengadaan peralatan uji kendaraan bermotor tersebut, saat ini masih dalam proses lelang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas Sugeng Hardoyo mengatakan, berkaitan dengan rencana pemindahan lokasi uji kendaraan bermotor ke lokasi yang baru di Karangnanas, pihaknya tahun ini menurut rencana akan memasang satu unit peralatan uji kendaraan di lokasi uji yang baru.
"Tahun ini kita ada pengadaan satu line, nanti akan dipasang disana (lokasi uji baru)," ucapnya, Selasa (27/3). Ia mengatakan, nantinya di lokasi pengujiaan kendaraan yang baru akan dilengkapi dua unit alat pengujian kendaraan. Namun demikian, sembari menunggu pemasangan alat uji di lokasi baru selesai, alat uji di lokasi lama, tetap dimanfaatkan.
Hal itu, agar tidak terjadi kekosongan pelayanan uji kendaraan bermotor. "Alat uji yang baru dipasang di lokasi baru, yang lama masih di lokasi lama. Nanti jika pemasangan di lokasi baru selesai, alat yang di lokasi lama menyusul akan dipindahkan ke lokasi pengujian yang baru," jelasnya. Menurutnya, pengadaan alat pengujian kendaraan tersebut dibiayai anggaran APBD sebesar Rp 5,7 miliar. "Alokasi untuk pengadaan alat uji lebih kurang Rp 5,7 miliar, pengadaannya melalui unit layanan pengadaan (ULP)," tuturnya.
Pelayanan uji kelaikan kendaraan (uji KIR) yang semula di gedung Dinas Pehubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas, akan dipindah lokasinya di Karang Nanas Sokaraja. Dengan lahan seluas 1,5 hektare, uji kir di Karang Nanas disediakan dua track/line, tidak seperti di area Kantor Dinhub Banyumas yang hanya satu track. Jadi, pelayanan bisa lebih cepat.
sumber Suara Merdeka

Bank Sampah di Banyumas Kerja Sama dengan Perbankan

Sejumlah bank sampah di wilayah Banyumas terus mengembangkan potensinya dengan menjalin kerjasama dengan perbankan. Melalui kerjasama inilah, nasabah bank sampah dapat membudayakan menabung.
Ketua Bank Sampah Srayan Makarya, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Suprianto mengatakan kerjasama dengan perbankan ini diterapkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menabung. Selain itu, para nasabah bank sampah dapat semakin mendapatkan kemudahan dan fasilitas lain oleh bank yang bersangkutan tersebut.
"Dengan kerjasama dengan bank inilah, warga juga mendapatkan kartu ATM serta informasi lain tentang perbankan. Dengan ini harapannya semakin semangat membudayakan masyarakat untuk menabung sampah," ujarnya. Bendahara bank sampah Srayan Makarya, Budi Rahardjo mengatakan kerjasama dengan perbankan ini untuk menampung rupiah hasil konversi dari sampah. Dengan adanya tabungan dari bank inilah, tanpa adanya biaya bulanan maka diharapkan masyarakat membudayakan kebiasaan menabung.
"Dengan kerjasama inilah, nasabah bank sampah mendapatkan kemudahan bertransaksi tunai dan non tunai. Dengan berjalannya bank sampah maka diharapkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah dapat terus berjalan," jelasnya. Kader Lingkungan Banyumas, Kusno mengapresiasi langkah kerjasama sejumlah pengelola bank sampah dengan lembaga perbankan.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk menyukseskan kegiatan pengelolaan lingkungan. "Makanya kami juga turut mendukung dengan memberikan apresiasi kepada mereka. Selain kerjasama perbankan, kami bersama komunitas Wong Apa juga turut memberikan bantuan bibit tanaman untuk para warga nasabah bank sampah," jelasnya.
Dijelaskan Kusno, selain peran serta masyarakat melalui bank sampah, pengelolaan lingkungan dan sampah oleh komunitas pemuda hingga pelajar juga patut diapresiasi. Ia terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah hingga pelestarian lingkungan. "Selain generasi tua, generasi muda sebagai pemegang estafet masa depan bangsa juga harus diberikan pendidikan dan pembelajaran," ujarnya.
sumber Suara Merdeka

Baru 12 Izin Di Banyumas Bisa Dilayani secara Online

Pemkab Banyumas melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Peijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) me-launching sistem pelayanan perizinan berbasis online 'Sipanjimas'. Rabu (28/3). Ada 12 jenis pelayanan perizinan secara online yang kali pertama diluncurkan dari totak 41 jenis perizinan yang sudah ditangani oleh dinas tersebut.
Kepala DPMPPTSP Pemkab Banyumas, Herni Sulasti mengatakan, jenis pelayanan perizinan yang sudah online, di antaranya IMB, IP URHU, URHU Tetap, URHU Insendental, Izin Usaha Hotel/Penginapan, Izin Usaha Salon, Izin Usaha Rumah Makan, Izin Penyelanggaraan Reklame Tetap, Izin Pelaksanaan Rekalame Insendental, IPTPD, Izin Mndirikan Klinik, dan Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D.
Sementara total pelayanan perizinan yang ditangani dinas tersebut ada 41 jenis izin. ”Sementara untuk 8 perizinan lainnya sudah dalam proses, dan 21 perizinan lainya terus dikerjakan sehingga pada akhir Oktober nanti, kita targetkan ke 41 perizinan sudah bisa dilakukan secara online,” katanya.
Dia mengatakan, tujuan layanan perijinan online adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, katanya, pelaksanaan perzinan semakin cepat, mudah, dan murah, meningkatkan minat investor, meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus perizinan, serta meminimalkan kontak langsung antara pemohonan dan perugas layanan agar meminimalisir terjadinya KKN. "Sistem informasi pelayanan perizinan Banyumas ini dapat dibuka melelui www.perizinan.banyumaskab.go.id.
Dalam masa transisi ini, untuk sementara masih melakukan pelayanan secara konvensional. Ini bukan karena kami tidak siap, tapi ini dimungkinkan masih ada warga masyarakat belum paham teknologi, sambil menunggu kesiapan semua pihak,” kata Herni. Asisten Administrasi Setda Banyumas, Nugroho Purwo Adi mengatakan, pelayanan publik merupakan sektor yang sangat strategis, sehingga perlu dilaksanakan reformasi birokrasi.
sumber Suara Merdeka

Rabu, 28 Maret 2018

Kajian Pendapa Si Panji Ditarget Sebulan

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudapr) Banyumas bersama Tim Ahli Cagar Budaya bakal mengkaji Pendapa Si Panji di Purwokerto.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Banyumas menargetkan, proses kajian pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas selesai dalam waktu satu bulan. Kajian cagar budaya dilakukan pada dua bangunan yaitu Pendapa Si Panji Purwokerto dan Rumah Dinas Bupati. Anggota TACB Banyumas, Arief Rahman mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya mendokumentasikan seluruh komplek bangunan. Proses ini dikerjakan selama dua hari. “Setelah itu penelusuran arsip dan data pendukung. Untuk rumah dinas bupati ini agak sulit, karena tidak banyak catatan tentang gedung tersebut,” katanya, Jumat (23/3). Usai pendokumentasian, kata Arief, kajian dilanjutkan pada bekas gedung SMKI yang sekarang menjadi Puskesmas Banyumas. Pasalnya, gedung ini akan direnovasi oleh Dinas Kesehatan Banyumas untuk pengembangan gedung Puskesmas.
Lakukan Kajian
“Surat izinnya dari Dinkes sudah masuk. Kami segera melakukan kajian,” ujarnya. Terpisah, Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudapr) Banyumas, Carlan menyebutkan, untuk pendapa di pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas tersebut memang sudah teregistrasi sebagai Benda Diduga Cagar Budaya oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
“Pendapa ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1706. Kala itu, Bupati Banyumas dijabat oleh Raden Tumenggung Yudanegara II.
Saka guru pendapa tersebut dipindahkan dari Kota Lama Banyumas ke Kota Purwokerto. Seiring perpindahan pusat pemerintahan pada tahun 1937,” katanya.
Carlan mengatakan, selain meneliti Pendapa Si Panji dan Rumah Dinas Bupati, pihaknya juga sedang mengajukan Masjid Saka Tunggal Desa Cikakak, SMP 1 Purwokerto, SMA 2 Purwokerto dan Pendapa eks kantor Kawedanan Banyumas atau SMK 3 Banyumas untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
Sebelumnya, bangunan SMP 2 Purwokerto dan Masjid Saka Tunggal ‘’Darussalam’’ Desa Pekuncen sudah ditetapkan.
sumber suara merdeka

Terkait asal usul nama si Panji , dari laman  situs budaya.id, dijelaskan bahwa Panji merupakan nama anak dari  Bupati Banyumas ke 7 Tumenggung Yuda negara II, lengkapnya Panji Gandasubrata ( Bagus Kunthing) yang sejak kecil tinggal di keraton Kartasura bersama neneknya RA Bendar.

Kudi Diusulkan Masuk Warisan Budaya Bnayumas


Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas kembali mengusulkan salah satu produk seni khas Banyumas sebagai warisan budaya tak benda tahun 2018 setelah sebelumnya juga mengusulkan lengger lanang serta wayang bawor.

 Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar Banyumas, Deskart Sotyo Jatmiko, dalam rapat sinkronisasi program kebudayaan di Balai Pelestarian Nilai Budaya DI Yogyakarta, mengusulkan kudi untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

 “Kudi dengan bentuknya yang unik, meski fungsi utamanya adalah alat pertanian, namun juga digunakan sebagai senjata tradisional,” kata dia. 

Menurut Deskart, saat ini Banyumas hanya memiliki dua warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI yaitu, calung Banyumas dan getuk goreng. “Data-data pendukungnya sedang kami kumpulkan untuk diajukan ke Dirjen Kebudayaan,” kata dia. 

Pelestarian budaya, dengan perlindungan dan perawatn khusus sebelumnya dilakukan dengan menetapkan dua bangunan pengglan sejarah di Banyumas, menjadi cagar budaya. Pemkab Banyumas, melaui SK Bupati nomor 430/141/ dan 430/140 tahun 2018 menetapkan masjid Saka Tunggal “Darussalam” Dusun Legok Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen dan gedung SMP Negeri 2 Purwokerto menjadi cagat budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sumber:  Radarbanyumas.co.id

Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...