Langsung ke konten utama

Data Dukung Pemekaran Banyumas Penuhi Syarat


■ Sosialisasi Tunggu Petunjuk Bupati

suaramerdeka.com
PURWOKERTO – Sesuai kapasitas dan kewilayahan, rencana pengusulan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom, yakni kabupaten induk dan Kota Purwokerto dianggap telah memenuhi syarat.
Hal itu terungkap dalam rekomendasi tim kajian evaluasi dan pemetaan untuk kebutuhan data dukung usulan pemekaran yang dilakukan tim LPPM Unsoed, beberapa waktu lalu.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banyumas, Wahyu Dianto mengatakan, kendati dianggap telah memenuhi syarat, namun tim LPPM juga memberi catatan.
Di antaranya dari sisi rentang kendali, khusus untuk kabupaten dianggap tidak efisien, karena jaraknya terlalu jauh dari Kecamatan Lumbir paling barat dengan Kecamatan Tambak paling timur. “Dibutuhkan skenario kajian pemekaran yang baru.
Namun ini belum bisa kita lakukan karena masih ada langkah-langkah lain yang harus disiapkan lebih dulu terkait persyaratan administrasi,” kata dia, kemarin. Langkah lain yang akan dilakukan, jelas dia, seperti sosialisasi ke masyarakat desa dan kelurahan, hingga ada persetujuan bersama antara pihak pemerintah desa dengan BPD.
Setelah itu, antara bupati dan DPRD juga harus ada persetujuan bersama, sepakat untuk meneruskan usulan ke gubernur. “Semua desa harus memberikan pernyataan persetujuan atau menolak yang didasarkan hasil musyawarah desa bersama BPD,” terangnya.
Kajian
Setelah dilakukan kajian pemetaan pemekaran, jelas dia, pihaknya bakal fokus untuk persiapan sosialisasi ke masyarakat. Namun ini baru bisa dilakukan setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan daerah. Sebelum sosialisasi, katanya, harus ada kesamaan pandangan lebih dulu dari pimpinan, sehingga saat pihaknya melangkah, sudah jelas yang akan dilakukan.
“Tahapan pengusulan tetap harus kita lakukan, karena sudah menjadi kebijakan daerah yang tertuang pada Perda No 24 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2013-2018. Batas maksimal pengusulan 2018, dengan catatan memang ada kehendak bersama dari masyarakat, dan unsur pemerintah daerah sepakat untuk mengusulkan,” jelasnya.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Banyumas, Dwi Nur Widyanto mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk tujuan usulan pemekaran, sekaligus melihat respon dari masyarakat. Jika aspirasi masyarakat mendukung, maka proses bisa dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika mayoritas menolak, berarti usulan pemekaran tidak perlu dilanjutkan.
Dijelaskan, sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014, terkait pemekaran, sebenarnya tidak ada keharusan pemkab melakukan kajian awal. Pasalnya kajian nanti akan dilakukan oleh tim independen, bentukan dari pemerintah pusat, setelah ada usulan pemekaran masuk.
“Cuma pada saat ada usulan pengusulan ke Mendagari melalui gubernur, dalam lampirannya sudah ada data dukung yang telah kita siapkan. Kan lucu, ada keinginan untuk pemekaran, tidak didukung dengan data yang terkait,” jelasnya. Syarat yang utama, kata dia, justru harus disertai lampiran hasil persetujuan desa dengan BPD dan Bupati bersama DPRD, mengusulkan lewat gubernur.
“Kebetulan sampai saat ini peraturan pemerintah (PP) terkait tindak lanjut UU No 23/2014, mengenai pemekaran sejuah ini belum ada. namun dalam rancangan peraturan pemerintah, disebutkan, ada dua syarat utama. Yakni administrasi berupa hasil aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan bersama antara desa dan BPD. Kedua syarat kewilayahan,” terang Dwi.
Di provinsi, kata dia, juga masih ada proses adanya persetujuan gubernur dengan DPRD provinsi. Jika mereka setuju, maka gubernur meneruskan membuat surat usulan ke Mendagri.
Dwi menandaskan, sebenarnya data dukung hasil evaluasi dan pemetaan pemekaran tersebut sudah cukup. Jika mau ada kajian lagi, juga harus mendasarkan pada PP, yang sejuah ini belum turun. Lagi pula, nantinya juga ada kajian tim independen dari pusat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

JNE Resmikan Wangon Gateway

Tingkatkan Kecepatan Layanan JNE Resmikan Wangon Gateway
Salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE terus memperkuat berbagai sektor salah satunya infrastruktur dan jaringan. Selain di Bandung, telah mengoperasikan Jakarta Gateway, Surabaya Gateway dan Wangon Gateway. Perluasan infrastruktur pun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga dilakukan di JNE Medan dan Kantor Perwakilan baru JNE di Batam. Selanjutnya Gateway Makasar .

Peresmian JNE Gateway Wangon (Foto : Edi Romadhon)

















:  Demi meningkatkan kecepatan layanan pengiriman bagi customer, JNE melakukan penambahan infrastruktur. Realisasi dari penambahan infrastruktur tersebut adalah pembangunan Wangon Gateway yang berlokasi Jl Raya Klapagading Rt 04 Rw 08 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Mohammad Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, dalam sambutannya menyampaikan, setelah peluncuran 7 produk di bulan Februari 2016 yang lalu, pembukaan Gateway Wangon merupakan salah satu wujud pengembangan i…