Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Selasa, 25 Juli 2017

Pemerintah Lanjutkan PLTPB

Kendati menuai sejumlah reaksi dari elemen masyarakat, Pemerintah Pusat menjamin proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) yang saat ini sedang dalam tahap eksplorasi, di lereng Gunung Slamet di wilayah Kecamatan Cilongok, tidak akan dihentikan.
“Pemerintah pusat menjamin, ini (pembangkit listrik tenaga panas bumi) proyek vital nasional, ini tidak akan dihentikan,” tutur narasumber dari Direktorat Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Purbiantoro, di sela-sela Seminar 3rd P3EBT Seminar Series on New and Renewable Energy dengan tema Panas Bumi (Geothermal) Sebagai Sumber Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan, yang digelar di Auditorium Fakultas Pertanian Unsoed, Senin (24/7).
Lebih lanjut Bambang mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di lereng Gunung Slamet , merupakan bagian proyek listrik 35 ribu megawatt yang dicanangkan pemerintah, untuk ketahanan energi nasional.
Elemen Menolak
Sementara itu dalam seminar tersebut, beberapa elemen masyarakat menyatakan penolakan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Penolakan salah satunya dilontarkan perwakilan elemen masyarakat Cilongok Bersatu, Budi. Saat berlangsung sesi tanya jawab, ia menanyakan pihak mana yang akan bertanggungjawab terkait dampak yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi panas bumi di Cilongok.
“Kita menolak PT SAE (Sejahtera Alam Energy), kita tidak antipembangunan, tapi siapa nanti yang bertanggungjawab terkait dampak yang ditimbulkan. Sebagai warga kita juga ingin tahu kondisi riil di lokasi saat ini, mungkin situasi pembangunan bisa direkam menggunakan drone, dan kami warga bisa dikasih tahu kondisinya,” ucap Budi dihadapan peserta seminar. Hal senada dilontarkan peserta seminar lainnya Hendi, menurutnya lokasi di lereng Gunung Slamet pernah dipetakan menjadi daerah rawan gerakan tanah.
Oleh sebab itu, menurutnya daerah yang rawan gerakan tanah, tidak seharusnya ada kegiatan konstruksi di atasnya. Adapun perwakilan Aliansi Selamatkan Slamet, Fachrurrozi, menyayangkan mimbar akademis mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi baru dilakukan saat ini, ketika banyak masyarakat bereaksi atas pembangunan itu.
Menurutnya sejak awal, banyak masyarakat sekitar lereng Slamet yang tidak mengetahui adanya kegiatan eksplorasi panas bumi di lereng Slamet. Sementara itu dikonfirmasi, Direktur PT SAE Bregas Rohadi mengatakan, kehadiran PT SAE di Banyumas, sebagai pihak swasta yang diundang pemerintah untuk ikut mengembangkan sektor energi melalui proses tender.
Ia mengatakan, misi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi, merupakan misi pemerintah. “Dalam proses tender ada pemilihan, yang keputusan bahwa SAE berhak menjalankan tersebut melalui pertimbangan komersial, pemerintah nggak mau beli listrik terlalu mahal,” ucapnya.
Adapun mengenai kegiatan yang dilakukan PT SAE, menurutnya juga ada pembatasan, yakni melalui perizinan yang diperlukan sebelum kegiatan dilakukan. “Kami sudah melengkapi izin yang diminta, jikapun ada yang belum sedang diupayakan. Kami mengakui ada ketidakmulusan interaksi sosial, antara SAE dengan masyarakat, ormas, LSM untuk itu kami membuka diri untuk evaluasi,” terangnya.
sumber suara merdeka

Tidak ada komentar:

Posting Komentar