Langsung ke konten utama

Larangan Ojek Online Tak Punya Kekuatan Hukum

Pakar hukum adminsitrasi negara dari Fakultas Hukum Unsoed, Abdul Azis Nasifudin menyatakan, Surat Edaran (SE) Bupati Banyumas No 551.2/2900/2017 tertanggal 10 Juli tentang pelarangan operasional ojek online (sepeda motor) berbasis teknologi informasi, tidak akan efektif.
Bahkan SE tersebut cenderung bisa memicu masalah baru dan malah bisa dijadikan dasar untuk melakukan penertiban. ”Surat edaran itu bukan produk hukum, itu sifatnya hanya himbauan karena berupa edaran yang ditujukan ke internal OPD terkait, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk pemberian sanksi,” kata dia, Selasa (11/7).
Menurutnya, SE yang mengatur pelarangan ojek online (sepeda motor) dan membiarkan ojek konvensional (pjek pangkalan), juga bisa dianggap sebagai tindakan diskriminatif dalam pengambilan kebijakan di daerah. Keduanya juga belum diatur secara jelas dalam perundangan terkait angkutan umum. Sehingga jika ada kebijakan pelarangan mestinya berlaku untuk semua jenis usaha atau kegiatan usaha yang mengunakan sepeda motor.
”Karena pelarangannya hanya untuk satu kelompok tertentu, ini juga tidak memenuhi kaedah perundang-undangan. Apakah SE ini bisa digugat seperti ke PTUN, ini tergantung memenuhi kaedah kongkrit individu dan final atau tidak. Kalau ini terpenuhi, bisa saja digugat di jalur tersebut,” kata doktpr hukum lulusan UGM ini.
Setelah mencermati SE tersebut, lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan efektif diberlakukan. Justru sebaliknya, besar kemungkinan bisa menimbulkan masalah atau konflik baru, jika SE itu dijadikan dasar untuk penertiban Satpol PP, jajaran dinas perhubungan, camat maupun dari unsur aparat penegak hukum.
Dia menyarankan, SE tersebut lebih baik ditarik kembali atau dicabut, kemudian pemkab lebih konsen menyiapkan payung hukum sesegera mungkin. Setelah SE dicabut, jika ingin menyiapkan payung hukum yang jelas dan kuat, segera menyiapkan kajian akademik sebagai dasar pembuatan perda terkait.
Kewenangan Bupati
”Payung hukum harusnya komprehensif, termasuk prediksi ke depan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai perkembangan moda transportasi,” sarannya.
Terkait salah satu dasar SE itu dianggap sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bupati memiliki kewenangan untuk mengunakan kewenangannnya terkait kondisi daerah, menurut Abdul Azis, semestinya dalam SE tersebut dijabarkan secara jelas kewenangan bupati yang seperti apa. Namun dalam SE itu, tidak dijelaskan, hanya ditulis di poin pertama terkait UU tersebut.
”Semua kewenangan bupati memang ada di UU tersebut, seharusnya disebutkan secara rinci kewenangan bupati yang mana untuk menjadi dasar keluarnya SE tersebut. Jadi adanya SE itu hanya bisa dipakai untuk himbauan, bukan pelarangan,” kritiknya.
Dalam SE dua lembar yang ditujukan ke jajaran internal pemkab tersebut, dasar yang dipakai selain UU No 23/2014, yang kedua, mendasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan No AJ.206/1/1/DRJD/2017 perihal Pengaturan Penyelenggaraan Sepeda Motor.
sumber suara merdeka

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

JNE Resmikan Wangon Gateway

Tingkatkan Kecepatan Layanan JNE Resmikan Wangon Gateway
Salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE terus memperkuat berbagai sektor salah satunya infrastruktur dan jaringan. Selain di Bandung, telah mengoperasikan Jakarta Gateway, Surabaya Gateway dan Wangon Gateway. Perluasan infrastruktur pun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga dilakukan di JNE Medan dan Kantor Perwakilan baru JNE di Batam. Selanjutnya Gateway Makasar .

Peresmian JNE Gateway Wangon (Foto : Edi Romadhon)

















:  Demi meningkatkan kecepatan layanan pengiriman bagi customer, JNE melakukan penambahan infrastruktur. Realisasi dari penambahan infrastruktur tersebut adalah pembangunan Wangon Gateway yang berlokasi Jl Raya Klapagading Rt 04 Rw 08 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Mohammad Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, dalam sambutannya menyampaikan, setelah peluncuran 7 produk di bulan Februari 2016 yang lalu, pembukaan Gateway Wangon merupakan salah satu wujud pengembangan i…