Kebutuhan Rumah Tinggi

Quote suaramerdeka.com :

Kebutuhan rumah sangat tinggi. Bahkan, sampai sekarang Real Estate Indonesia (REI) belum mampu memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Ketua DPD REI Jateng, Priyanto, mengungkapkan, kebutuhan perumahan secara nasional yang belum dapat dipasok mencapai 13,5 sampai 14 juta unit rumah, sedangkan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah sekitar 1,4 juta. ”Untuk wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) sekitar 225.700 rumah yang perlu kita pasok,” katanya, saat memberikan sambutan dalam Rakerda REI Jateng bertema ”Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Rakyat” di Purwokerto, kemarin. Dia mengatakan, dengan kebutuhan yang tinggi tersebut para pengembang terutama anggota REI berlomba-lomba untuk memenuhi perumahan bagi masyarakat. Sampai dengan Oktober tahun ini, REI wilayah Banyumas baru bisa membangun sekitar seribu rumah. Untuk wilayah Jawa Tengah, realisasi pembangunan rumah 6.700 dari target 10.000 rumah. ”Ini tidak pernah tercapai, karena kami terkendala beberapa hal,” katanya. Beberapa Kendala Beberapa kendala tersebut, sambung dia, di antaranya perhitungan perumahan di suatu daerah, yaitu antara satu instansi dan instansi lain berbeda. ”Harapan kami bisa dimulai dari Banyumas kekurangan rumah dapat dihitung secara nyata, sehingga kalau ada kekurangan rumah pemerintah daerah maupun REI dapat melaporkan ke pusat. Ini untuk mengajukan berapa dana yang akan dikucurkan untuk pembiayaan perumahan,” katanya. Di samping itu, perlu diketahui pemerintah telah mencanangkan program satu juta rumah pada April 2015. Program ini didukung dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun sayangnya, kata dia, pendanaan program ini makin menipis, sehingga developer kesulitan. Program ini kemudian diubah dengan pendanaan subsidi selisih bunga (SSB). ”Tapi, lagi-lagi disayangkan. Program ini akan berakhir pada November mendatang. Teman-teman REI kesulitan memenuhi kebutuhan,” katanya. Walaupun dana pemerintah menipis, pihaknya optimistis karena terdapat beberapa bank yang memiliki komitmen mengucurkan dana pembiayaan perumahan. Kendala lain pemenuhan kebutuhan perumahan adalah perizinan. Perizinan masih bertele-tele, karena harus melalui 44 langkah, bahkan ada daerah yang mengurus perizinan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. ”Tapi paket 13 kebijakan pemerintah akan memangkas dari 44 menjadi 12 atau 14. Waktu pengurusan perizinan, dari 700 hari dipangkas menjadi 44 hari, bisa terlaksana,” katanya. Dia mengatakan, kendala keempat adalah profesionalisme. Karena itu, kemampuan sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar dalam membangun rumah dapat terlaksana dengan baik. ”Harapan kami, pemerintah daerah dapat membantu perizinan dan pertanahannya, karena pertanahan ini sangat mendesak,” ujarnya. Ketua REI Komisariat Wilayah Banyumas, Suhartono, mengatakan, rakerda ini diikuti oleh 225 pengurus dari Komisariat Wilayah Kudus, Magelang, Solo, Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. ”Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga acara ini dapat lancar,” katanya.