11 January 2016, Radar Purwokerto
Kondisi lalu lintas di wilayah perkotaan semakin padat.
Salah satunya di Jalan Veteran. Untuk itu, Dinhubkominfo akan
mengusulkan pembangunan fly over di perlintasan sebidang Jalan Veteran.
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas Agus Sriyono mengatakan, kemiringan yang cukup curam di ruas tersebut sangat menghambat arus lalu lintas.
“Kemarin ada truk yang tidak kuat nanjak, sehingga sangat berbahaya untuk kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau ada fly over diharapkan bisa menjadi solusi,” katanya.
Dijelaskan, untuk upaya pengalihan angkutan barang melalui Jalan Pahlawan, dinilai tidak efektif karena akan menambah beban kepadatan di wilayah perkotaan.
Sementara itu, simpang jalan yang berada di Patikraja juga membutuhkan akses baru. Dari hasil evaluasi lalu lintas, ruas jalan tersebut selalu menjadi titik kemacetan. Sehingga menyebabkan antrean panjang baik dari arah Purwokerto maupun keluar Purwokerto.
Agus mengatakan, berdasarkan evaluasi lalin pada libur Natal dan Tahun Baru lalu, antrean panjang kendaraan terjadi dari simpang Patikraja hingga perlintasan sebidang KA yang berada di wilayah Rawalo.
“Semakin hari kawasan tersebut malah semakin bertambah konfliknya. Sehingga memang dibutuhkan akses baru, baik jalan maupun jembatan dari simpang tiga Notog,” jelasnya.
Menurutnya, akses baru dapat berfungsi sebagai pemecah arus kendaraan yang berasal dari Purwokerto dan sebalinya, sehingga tidak bertemu di titik simpang Patikraja.
Kondisi lalu lintas juga diperparah dengan kondisi Pasar Patikraja yang berada di pinggir jalan nasional. Dikatakan, jika penambahan akses baru belum bisa direalisasikan, relokasi pasar ke lokasi yang tidak berada di pinggir jalan nasional juga bisa menjadi alternatif.
“Pemasangan traffic light juga tidak terlalu berpengaruh, karena akan semakin menambah panjang antrian kendaraan,” tegasnya.
Terkait usulan akses baru, lanjut Agus, Dinhubkominfo akan berupaya mengusulkan ke Kementerian PU melalui Bupati Banyumas. Usulan juga akan dilakukan ke Kemenhub karena berkaitan dengan jalan nasional.
Terkait usulan underpass di Jalan Jenderal Soedirman, sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Saat ini Pemkab Banyumas masih menunggu MoU dengan pemerintah pusat. “Perlu ada MoU, terutama untuk menentukan siapa harus berbuat apa. Kalau belum ada MoU kita juga belum bisa jalan,” ujar Kabid Prasarana Wilayah Bappeda, Dedy Noorhasan.
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas Agus Sriyono mengatakan, kemiringan yang cukup curam di ruas tersebut sangat menghambat arus lalu lintas.
“Kemarin ada truk yang tidak kuat nanjak, sehingga sangat berbahaya untuk kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau ada fly over diharapkan bisa menjadi solusi,” katanya.
Dijelaskan, untuk upaya pengalihan angkutan barang melalui Jalan Pahlawan, dinilai tidak efektif karena akan menambah beban kepadatan di wilayah perkotaan.
Sementara itu, simpang jalan yang berada di Patikraja juga membutuhkan akses baru. Dari hasil evaluasi lalu lintas, ruas jalan tersebut selalu menjadi titik kemacetan. Sehingga menyebabkan antrean panjang baik dari arah Purwokerto maupun keluar Purwokerto.
Agus mengatakan, berdasarkan evaluasi lalin pada libur Natal dan Tahun Baru lalu, antrean panjang kendaraan terjadi dari simpang Patikraja hingga perlintasan sebidang KA yang berada di wilayah Rawalo.
“Semakin hari kawasan tersebut malah semakin bertambah konfliknya. Sehingga memang dibutuhkan akses baru, baik jalan maupun jembatan dari simpang tiga Notog,” jelasnya.
Menurutnya, akses baru dapat berfungsi sebagai pemecah arus kendaraan yang berasal dari Purwokerto dan sebalinya, sehingga tidak bertemu di titik simpang Patikraja.
Kondisi lalu lintas juga diperparah dengan kondisi Pasar Patikraja yang berada di pinggir jalan nasional. Dikatakan, jika penambahan akses baru belum bisa direalisasikan, relokasi pasar ke lokasi yang tidak berada di pinggir jalan nasional juga bisa menjadi alternatif.
“Pemasangan traffic light juga tidak terlalu berpengaruh, karena akan semakin menambah panjang antrian kendaraan,” tegasnya.
Terkait usulan akses baru, lanjut Agus, Dinhubkominfo akan berupaya mengusulkan ke Kementerian PU melalui Bupati Banyumas. Usulan juga akan dilakukan ke Kemenhub karena berkaitan dengan jalan nasional.
Terkait usulan underpass di Jalan Jenderal Soedirman, sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Saat ini Pemkab Banyumas masih menunggu MoU dengan pemerintah pusat. “Perlu ada MoU, terutama untuk menentukan siapa harus berbuat apa. Kalau belum ada MoU kita juga belum bisa jalan,” ujar Kabid Prasarana Wilayah Bappeda, Dedy Noorhasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar