Masukan Untuk Rencana Kota Pusaka Kota lama Banyumas

 Kota lama Banyumas harus memiliki komunitas peduli heritage. Komunitas ini punya 2 peran sekaligus yaitu sebagai media memberdayakan masyarakat lokal sekaligus sebagai penyokong program pemerintah untuk mensukseskan city heritage.
2019, Indonesia Bakal Punya 45 Kota Pusaka. Jika kota Lama Banyumas resmi terdaftar ada keuntungan sendiri karena ada anggaran negara yang dialokasikan untuk perawatan . dan ini keuntungan bagi kota itu. Cagar budaya lebih terpelihara sehingga anggaran daerah bisa dialokasikan ke pos lain yang mendukung proyek kota pusaka ini.

KOTA PUSAKA

Kota Pusaka Harus Punya Komunitas Peduli

  19 Januari 2016 KOMPAS.com - Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memiliki gawean bertajuk Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP).
Program pelestarian ini merupakan upaya nyata untuk menjaga aset-aset cagar budaya yang tersebar di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan, serta berbasis dengan tata ruang.
Kota ini bercirikan nilai pusaka melalui warisan berkelanjutan dalam pengembangannya, sehingga disebut kota pusaka.
"Kami berupaya agar kota pusaka Indonesia mampu bersaing dalam kancah internasional serta menjadi kota pusaka dunia," ujar Kasubdit Perencanaan Teknis Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Dian Irawati, saat acara "Revitalizing Indonesia Heritage Districts", Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Ira menuturkan, kota pusaka adalah kota atau kabupaten yang merupakan ekspresi rajutan pusaka alam baik ragawi maupun non ragawi.
Kota pusaka terdiri dari fisik misalnya pemukiman, ruang terbuka, fasilitas publik, lanskap pertanian, dan elemen kehidupan lainnya yaitu kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.
Ira juga menyebutkan, kota pusaka merupakan wujud hasil cipta karya manusia dalam menangani perubahan berkelanjutan kehidupan sesuai waktu dan tempat.
Dittjen Cipta Karya sendiri memiliki kebijakan penanganan kota pusaka dengan menargetkan rencana strategis sebanyak 45 kota pusaka pada 2019.
Untuk menangani kawasan kabupaten/kota yang ditangani dan mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki skema pendanaan melalui klastering-klastering kota.

 Potensi aset pusaka

 Potensi aset pusaka di Indonesia bervariasi, dengan karakter berbeda. Mulai dari aset bekas jajahan hingga tradisional. Menurut Kasubdit Perencanaan Teknis Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dian Irawati, untuk melestarikan aset ini, pemerintah mencanangkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Kota-kota tersebut akan mendapat dana pemeliharaan secara simultan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dananya bervariasi tergantung besar lokasinya. Jadi tiap kota bisa berbeda jumlah dananya," ujar Ira kepada Kompas.com , di Jakarta, Senin (18/1/2016). Saat ini, di Indonesia terdapat 11 kota yang telah dinobatkan sebagai kota pusaka. Ira mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah ini akan bertambah menjadi 45 kota pusaka pada 2019. Kota pusaka di Indonesia antara lain Palembang, Bogor, Ternate, Yogyakarta, Denpasar, Tampak Siring, Semarang, Banjarmasin, Baubau, Karang Asem, dan Sawalunto. Kota-kota ini ditetapkan sebagai kota pusaka sejak 2012.  

 Para wisatawan menaiki anak tangga menuju Embung Nglanggeran yang berlokasi di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu (23/8/2015). Wisatawan harus menaiki anak tangga selama hampir 10 waktu ntuk dapat mencapai Embung Nglanggeran. Selama 2013-2015, ada anggota baru sebagai penambahan menuju kota pusaka sekitar 34 kota. Kota-kota ini masih dalam proses untuk menjadi kota pusaka. Diharapkan, pada 2019, kota-kota ini bisa menjadi kota pusaka. Kota-kota tersebut adalah Bangka Barat, Blitar, Bukittinggi, Cirebon, Medan, Pekalongan, Rembang, Surakarta, Batang, Banjarnegara, Brebes, Cilacap, Ngawi, Pangkal Pinang, Salatiga, Tegal, Boyolali, dan Malang. Kota-kota ini sudah sampai proses penandatanganan piagam nota kesepahaman antara kepala daerah dengan Direktur Cipta Karya. Adapaun kota-kota yang baru terdaftar dan masih dalam proses penyusunan dokumen sebanyak 15 kota. Mereka adalah Sungai Penuh, Ogan Komering Ulu Timur, Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, Depok, Kebumen, Purworejo, Mojokerto, Singkawang, Palopo, Mataram, Kupang, Tidore Kepulauan.