Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Selasa, 17 Mei 2016

Rumput Alun-alun PURWOKERTO Rusak


Bupati: Penyelenggara Akan Memperbaiki

SmCetakSuara Banyumas
Kekhawatiran sebagian kalangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan talkshow dan hiburan di Alun-alun Purwokerto, Jumat (13/5) lalu, akhirnya terbukti.
Sebagian besar rumput alunalun mengalami rusak parah setelah acara dari televisi swasta nasional itu selesai dilakukan dari pagi hingga tengah malam.
Bahkan sehari sebelum pelaksanaan, sudah dimulai rangkaian kegiatan, antara lain juga mengunakan ruang publik tersebut, seperti penukaran tiket gratis dan penjualan produk dari sponsor pendukung. Dari pantaauan, saat acara nerlangsung sempat diguyur hujan, sehingga ikut memperparah saat diinjak-injak ribuan penonton.
Ini makin rusak, setelah Sabtu (14/5) pagi hingga siang, dipakai untuk keluar masuk truk dan kendaraan lain, pengangkut panggung dan sarana pendukung acara lain. Slamet (55), petugas kebersihan DCKKTR yang bertugas di kawasan alun-alun, menyatakan prihatian atas kerusakan parah akibat kegiatan talkshowtersebut.
Menurutnya, jika sudah rusak seperti itu berat untuk memperbaiki rumputnya hingga bisa tumbuh seperti semula. “Jengkel rasanya melihat alun-alun jadi rusak parah seperti ini. Pasti sulit didadani lagi,” tandas dia yang sudah lima tahun menangani sampah di kompleks kantor bupati ini.
Pedagang asongan, Ny Herni, ikut menyesalkan atas kerasakan fasilitas publik tersebut Sebagai pedagang kecil, dia merasa cemburu atas sikap tidak adil yang dilakukan Pemkab dalam memberikan kebijakan terkait dengan pemakaian alun-alun.
”Kami berjualan asongan nemang sekarang tidak dilarang. Tapi tetap tidak boleh pakai payung. Kok ini pakai panggung dan payung-payung besar malah boleh. Padahal kalau kami berjualan tidak mungkin sampai merusak rumput dan tanahnya jadi becek dan rusak kayak gini,” tutur asongan yang belum lama ikut berjualan di alun-alun.
Dikorbankan
“Kalau ditanami rumput pasti warga tidak boleh masuk lagi ke lapangan. Seharusnya Pemkab tegas, kalau kayak gini rusak dan dipandang tidak bagus lagi. Padahal, sebelum ada kegiatan rumputnya masih bagus,” paparnya, Sabtu (14/5), saat berteduh di bawah pohon beringin Alun-alun.
Dia menilai, hanya demi acara semalam dan itu lebih banyak untuk kepentingan komersial dan pencitraan pihak-pihak tertentu, masyarakat Banyumas yang lebih banyak malah dikorbankan. ”Semoga Pemkab dan Pak Bupati mau belajar dari kejadian ini. Dan, lebih menghargai kepentingan yang lebih luas dan penting bagi Kabupaten dan masyarakat Banyumas.
Saat direnovasi juga pakai uang rakyat warga Banyumas. Bukan dari penyelenggara kegiatan yang kebanyakan dari Jakarta,” ungkapnya kesal. Menanggapi kerusakan dan keluhan masyarakat tersebut, Bupati Achmad Husein menyatakan, kerusakan tersebut masih kategori ringan dan mudah ditangani. “Itu tidak rusak beratlah, masih mudah diatasi.
Penyelenggara masih mau bertanggung jawab. Barusan saya teleppn mereka (penyelenggara) dan mulai hari ini (Sabtu, 14/5)) dikurung dahulu dan Selasa depan mulai ditanami baru. Biaya semua dari mereka,” ujar Bupati yang juga ikut menjadi salah seorang narasumber di talkshow siaran tunda tersebut.

Bupati Pertaruhkan Alun-alun
Talkshow Undang 17.000-an Penonton

 SmCetakSuara Banyumas 
PURWOKERTO – Bupati Banyumas Achmad Husein dinilai sedang mempertaruhkan hasil revitalisasi Alun-alun Purwokerto tahun 2014 senilai Rp 1,4 miliar, dengan mengizinkan ruang publik itu untuk pelaksanaan talkshow dari salah satu stasiun televisi nasional pada Jumat (13/5).
Program talkshow yang dipadu dengan hiburan ini memakai panggung terbuka dengan mengundang sekitar 17.000 penonton memakai tiket secara gratis. Sementara itu, kapasitas daya tampung tanah lapang alun-alun selama ini paling banyak diinjak tak lebih dari 10.000 orang secara bersamaan.
“Kalau terjadi kerusakan rumput dan fasilitas di alunalun, siapa yang bertanggung jawab. Apakah Bupati berani mempertaruhkan program anggaran revitalisasi yang sudah menelan biaya Rp1,4 miliar pada 2014 lalu,” ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra Yoga Sugama, kemarin.
Menurut Yoga, anggaran sebesar itu saat diputuskan bersama di DPRD pada 2014 lalu, juga tidak mulus. Sempat melalui perdebatan panjang dan pelemik di masyarakat. Setelah program itu terlaksana, ujar dia, tiap waktu juga masih membutuhkan biaya perawatan dan pemiliharaan tidak sedikit.
“Terus apa urgensinya kegiatan talkshow dengan kepentingan masyarakat Banyumas. Apakah tidak ada lokasi lain yang bisa disarankan, karena selama ini untuk eventbesar selalu diarahkan ke GOR Satria atau lokasi lain di luar ruang publik ini. Tapi ini kok bisa lolos, ada apa?” tuding Yoga.
DPRD dan elemen masyarakat lain, lanjut dia, tidak mempersoalkan soal acara talkshow, karena itu hak dari komponen bangsa termasuk stasiun televisi membuat acara untuk kepentingan pemirsa dan masyarakat.
“Yang kami sesalkan, sikap Pemkab tidak bijak dan adil dalam memberlakukan kebijakan penggunaan ruang publik itu. Seingat dan setahu saya dan teman-teman DPRD, kalau ada kegiatan besar lebih untuk kepentingan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, bukan komersialisasi.
Dan, panggung tidak di atas tanah lapang karena potensi merusak rumput sangat besar,” tandasnya. Anggota Fraksi PDIP Sardi Susanto juga mempertanyakan kebijakan Bupati terkait dengan penggunaan alun-alun untuk kegiatan berskala besar tersebut. K
etua Komisi A ini mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut untuk Banyumas, dengan perbandingan kemungkinan potensi kerusakan yang akan ditanggung Pemkab atas penggunaan fasilitas publik itu. “Nanti kalau rumputnya diinjak-injak terus rusak minta anggaran lagi (di APBD-Red), terus nilai manfaatnya di mana,” ungkapnya.
Tak Keluarkan Biaya
Bupati mengemukakan, pihaknya mengizinkan penggunaan alun-alun karena pada waktu bersamaan GOR Satria sudah di-booking terlebih dahulu untuk pertunjukan hiburan artis Ibu Kota. Sementara itu program dari televisi tersebut, katanya, sudah terjadwal pada tanggal tersebut dan tidak bisa digeser pada hari lain.
“Sebelumnya juga tidak masalah, ada kegiatan Harlah NU, pergelaran wayang Ki Dalang Entus dan Tabliq Akbar Habib Syekh, juga tidak masalah. Setiap malam Minggu ada sekitar 5.000 pengunjung, juga tidak masalah. Ini sama dengan yang sekarang (rencana acara talkshow). Kalau ini tidak boleh, ya sebelum-sebelumnya mestinya juga tidak boleh,” tandas Husein.
Bupati menegaskan, pada saat rapat sudah ada klausul jika terjadi kerusakan akan ditanggung penyelenggara. Menurutnya, dalam kegiatan itu, Pemkab tidak mengeluarkan anggaran, semua dari penyelenggara.
Ini di luar untuk penyambutan dan jamuan tamu negara, yakni Mendagri Tjahjo Kumolo, yang juga diundang sebagai salah satu narasumber. “Pak Mendagri Jumat siang memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Forkompindo, SKPD/lemteda, camat dan kades. Ini terkait tiga hal yang membahayakan masalah bangsa, yakni ancaman terorisme, narkoba, dan ormas yang membahayakan,” paparnya. Bupati menekankan, awalnya kegiatan talkshow itu antara lain akan menghadirkan Presiden Joko Widodo dan diarahkan ke GOR Satria. Karena penyelenggara menyodorkan ada alokasi anggaran sekitar Rp220 juta yang harus disiapkan untuk biaya pengamanan Presiden, pihaknya mengusulkan agar acara tersebut ditunda dan diundur untuk mempersiapkan penganggaran di APBD Perubahan. “Malah Pak Jokowi datang ke sini lebih awal meresmikan Pasar Manis dengan rangkaian kegiatan kenegaraan, sehingga biayanya sebagian besar ditanggung Pemerintah Pusat. Karena program talkshow ini sudah terjadwal dan GOR sudah terpakai, apa salahnya saya arahkan ke alun-alun,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Husein menepis isu terkait dengan pemberian izin penggunaan alun-alun diberikan sebagai kompensasi yang bersangkutan ikut tampil sebagai salah satu narasumber. Anggapan seperti itu, tandas Bupati, seolah menganggapnya tidak mempunyai kemampuan. “Sebagai tuan rumah, paling tidak saya ya memberikan sambutan selamat datang. Soal saya mau ikut jadi narasumber, dari pihak sana yang menentukan. Kalau nggak juga tidak apa-apa. Kan yang diundang yang dianggap punya kelebihan dan prestasi. Kalau saya, prestasi dan kelebihannya apa,” tuturnya merendah

Kerusakan Tanggung Jawab Penyelenggara
Alun-alun untuk Talkshow

PURWOKERTO – Dalam klausul perizinan penggunaan Alun-alun Purwokerto untuk kegiatan berskala besar yang diberikan bupati maupun sekretaris daerah, di antaranya menyebutkan, jika terjadi kerusakan, pihak pemakai harus bersedia mengganti.
“Sesuai standar operasional prosedur (SOP) perizinan penggunaan alun-alun kalau ada kerusakan menjadi tanggung jawab pemakai dan itu tertulis,” kata Kepala Bagian Umum Setda Banyumas, Suhadi, Kamis (12/5). Namun dalam surat izin yang dikeluarkan, kata dia, tidak dirinci bentuk pertanggungjawabannya.
Hal itu menjadi kesepakatan dengan dinas teknis yang terkait pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas publik tersebut. “Untuk urusan kompensasi atau tanggung jawab seperti apa, itu jadi kesepakatan pemakai dengan Dinas Cipta Karya.
Saat kami keluarkan izin, pemakai kita arahkan untuk berbicara dengan dinas,” kata dia saat dikonfirmasi masih dinas luar daerah. Sebagaimana diketahui, acuan pemakaian dan penyewaan alun-alun, sejauh ini tidak ada aturan yang jelas, seperti tertuang dalam peraturan bupati atau peraturan daerah.
Umumnya, tergantung kebijaksanaan bupati atau sekda dan sejak Bupati Mardjoko dan berlanjut Bupati Achmad Husein sekarang, untuk kegiatan skala besar selalu diarahkan di tempat lain.
Panggung Besar
Untuk pendirian panggung diutamakan, bukan di atas rumput tanah lapang. namun di trotoar dekat air mancur, aspal Jl Kabupaten dan plataran tiang bendera. Selama pemerintahan Bupati Achmad Husein, sudah dua kali ini, rumput alun-alun berdiri panggung besar.
Pertama pada 23 Mei 2014, saat ada Pameran Pangan Nusa dan Produk Dalam Negeri 2014 dan pasca kegiatan, terajdi kerusakan rumput yang cukup parah dan disesalkan sejumlah pihak. Pemkab berdalih, setelah itu bakal ada proyek revitalisasi senilai Rp 1,4 miliar dan hasilnya seperti sekarang ini. Sedangkan kedua saat kegiatan talkshow acara televisi nasional, Jumat (13/5) ini.
Sementara kegiatan dengan massa banyak yang sempat berlangsung di alun-alun, seperti Harlah NU, pegelaran wayang kulit ki dalang Entus dan tablid akbar Habib Syeh, panggung berdiri di aspal Jl Kabupaten maupun pelataran dekat tiang bendera seperti saat Harlah NU, beberapa waktu lalu, sehingga rumput masih tetap terjaga.
Kepala Dinas Cipta Kebersihan dan Tata Ruang (DKKCTR), Andrie Subandrio mengatakan, hasil pembicaraan dengan pihak penyelenggara talkshow dan hiburan dari salah satu televisi swasta nasional, disepakati, penggantian hanya untuk kerusakan berskala besar.
Misalnya, kata dia, rumput, taman dan fasilitas lainnya terjadi kerusakan fatal, seperti rumput mati atau tanah lapang menjadi becek dan amburadul atau ada sarana prasarana seperti lampu penerangan hilang, kemudian air mancur menjadi rusak.
“Kalau kerusakan ringan misalnya rumputnya ada yang mati di beberapa tempat, ya cukup dari kami yang menangani. Nanti kan tumbuh lagi,” katanya terpisah. Pihaknya tidak bisa menjelaskan soal kemungkinan kompensasinya seperti apa. Yang bisa disebutkan hanya untuk biaya kebersihan, kata dia, secara otomatis diganti biayanya oleh penyelenggara. Ini untuk petugas kebersihan.
Andrie menegaskan, dalam acara itu, penyelenggara tidak memberi kompensasi untuk penanganan kerusakan kecil. Alasannya, dari acara itu juga untuk kepentingan masyarakat Banyumas, karena dari nara sumbernya ada dua menteri, termasuk Bupati Achmad Husein. Selain itu, katanya, Kabupaten Banyumas diberi kehormatan untuk acara televisi nasional.
“Kemarin kan ada Pak Jokowi di Pasar Manis, sekarang ada acara talkshow dan beberapa menteri, kan ini kehormatan bagi Banyumas, ya kita saling mendukung,” tandasnya. Soal tudingan kalangan DPRD yang menganggap acara talkshow tersebut tidak ada urgensinya dengan kepentingan masyarakat Banyumas, Dia tidak mau mengomentari.
Hal itu dianggap wilayah politik, sehingga pihaknya tidak berkewenangan atau berkepentingan untuk menanggapi. “Kalau politik, sanalah, itu wilayah mereka,” katanya. Kepala Seksi Pertamanan DCKKTR, Irawan mengatakan, anggaran pemeliharaa fasilitas publik di alun-alun setahun ini hanya sekitar Rp 50 juta.
Anggaran itu, seperti untuk tambal sulam jika ada rumput dan bunga yang mati. Kemudian untuk cat pagar, pot dan pemeliharaan trotoar. “Kalau ada kerusakan ya langsung diperbaiki,” tandasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar