Soal Akses Jalan Warga Pasirmuncang, KAI Siap Memfasilitasi

Suara Banyumas

Foto: istimewa

PURWOKERTO, suaramerdeka.com - PT KAI Daop V Purwokerto akan memfasilitasi keinginan warga Kelurahan Pasirmuncang, Purwokerto Barat. KAI akan mengkomunikasikan keinginan warga agar dibuatkan jembatan penyeberangan kepada pihak terkait.

Humas PT KAI Daop V Purwokerto, Surono, menjalaskan proyek pembangunan rel ganda merupakan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker). “Pengerjaan rel ganda tanggungjawab dari Ditjen Perkeretapaian yang dilaksanakan Satker, PT KAI tidak terlibat langsung dalam. Kalau ada permintaan dari warga nanti kami akan membantu mengkoordinasikannya,” jelasnya, Kamis (26/5).

Seperti diberitakan, akses jalan warga Kelurahan Pasirmuncang, Purwokerto Barat terancam terputus akibat proyek rel ganda. Jalan itu merupakan penghubung warga di belahan barat dan timur yang terpisah rel Kereta Api.

Lurah Pasirmuncang, Mujono, mengatakan wilayajnya terpisah rel Ketera Api. Di sisi timur terdapat tiga RW yakni, RW I,II dan III, sedangkan di sisi barat terdapat empat RW, yakni RW IV, V, VI dan VII dengan total penduduk sebanyak 6.500 jiwa.

Delapan Kesenian Tradisi Banyumas Terancam Punah

PURWOKERTO – Delapan kesenian tradisi di Kabupaten Banyumas terancam punah. Hal itu disebabkan karena sebagian besar kesenian tidak bisa membangun regenerasi untuk melanjutkan dan melestarikan peninggalan leluhur tersebut.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas Rustin Herwanti melalui Kasi Tradisi, Kebudayaan, dan Purbakala, Carlan menyampaikan revitalisasi kesenian tradisi di Kabupaten Banyumas terhambat dengan tidak adanya regenerasi. Hal itu, bisa membuat sejumlah kesenian tradisi di Banyumas terancam punah. “Rata-rata kesenian tradisi para pemainnya sudah sepuh, anak-anak muda saat ini sangat jarang yang berminat untuk melanjutkan. Ini bisa mengancam keberlangsungan kesenian tradisi di Banyumas,” katanya, kemarin.

Dia menyebutkan, beberapa kesenian tradisi yang hampir punah diantaranya musik Gondolio dari Desa Tambaknegara, Rawalo, Tari Buncis dari Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Dhalang Jemblung Sumpiuh dan Tambak, Sintren dari Purwojati, Rengkong di Kutaliman, Kedungbanteng, Cepetan dari Desa Watu Agung Tambak, Rinding dari Gumelar, dan Baritan Desa Plana, Somagede. “Ini yang baru kami data, mungkin masih banyak lagi yang belum terdata,” ungkapnya.

Dia berharap, generasi muda bisa ikut membantu untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian peninggalan leluhur.

“Terus terang kami memang sudah lama melakukan revitalisasi namun proses untuk membangun dan melestarikan butuh proses tidak bisa cepat,” ucapnya.

Salah satu upaya melestarikan seni tradisi di Banyumas, kata dia, yakni Festival Seni Unggulan di 27 kecamatan yang beberapa waktu lalu baru berakhir. Festival tersebut, menurutnya berhasil memunculkan kesenian-kesenian unggulan masing-masing kecamatan. “Ajang itu, hanya sebagai pemantik dan upaya untuk melestarikan kesenian tradisi. Selanjutnya, dari peserta akan di data dan dibantu untuk melakukan pengembangan,” katanya.

Sekadar informasi, untuk hasil Festival Seni Unggulan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Rawalo dengan kesenian Gondolio, juara 2 dari Kecamatan Kalibagor dengan kesenian Lengger Kreasi, juara 3 dari Kecamatan Purwojati dengan kesenian Sintren. Sementara, Juara harapan satu dari Kecamatan Banyumas dengan kesenian Muthiet, harapan dua Kecamatan Ajibarang kesenian thek jring, dan harapan tiga Kecamatan Sokaraja kesenian Sendratari Batik. “Hasil ini bukan semata-mata hanya untuk kompetisi, ini juga sebagai penyemangat dan penghargaan untuk kelompok kesenian yang berproses,” jelasnya. 

Warga Karanganyar, Patikraja Andalkan Jembatan Gantung

radarbanyumas PATIKRAJA-Jembatan gantung buatan tahun 80-an akhir, menjadi andalan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja untuk menuju jalan raya. Sayangnya, jembatan gantung tersebut kondisinya sempit dan tidak bisa dilalui mobil.

Pantauan Radarmas, jembatan tersebut hanya boleh dinaiki tiga sepeda motor dan maksimal 10 orang. Jembatan gantung tersebut juga tidak bisa dilewati dari dua arah. Apabila pejalan kaki berpapasan dengan sepeda motor, pejalan kaki harus memiringkan badan terlebih dahulu.

Salah seorang warga Karanganyar, Satam mengatakan, dia sudah tidak merasa takut meski harus melewati jembatan yang bergoyang ketika dilewati tersebut.

Dia mengaku sudah terbiasa melewati jembatan dengan panjang kurang kebih 30 meter itu. “Kalau lewat biasa saja, tidak takut,” ungkapnya.

Menurut dia, saat pagi dan sore hari jembatan tersebut ramai pengendara sepeda motor yang lewat. Karena sempit, pengendara harus antre.

“Sayangnya jembatan itu sempit, sementara itu kendaraan semakin banyak, yang punya mobil juga makin banyak. Tapi jembatan gantung itu bagus untuk jadi pemandangan,” ujarnya.

Jalan tersebut merupakan jalan alternatif warga menuju ke Purwokerto. Jika tidak melewati jalan itu, warga harus rela berputar melewati Desa Notog maupun Desa Karanglewas.

Camat Patikraja, Khairul Zubair MM mengatakan, pelebaran jalan dan jembatan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, di sekitar jembatan itu sudah padat rumah penduduk.

Menurut dia, sudah ada wacana pembuatan jembatan baru yang lebih lebar. Sudah ada survey dan pengukuran dari dinas terkait. “Surveynya sudah, namun pelaksanannya kami belum tahu. Untuk pelebaran jembatan yang sudah ada kondisinya tidak memungkinkan,” imbuhnya.

Setelah Dua Tahun, Batal Lagi Tahun Ini Pembangunan Taman Kranji

PURWOKERTO – Impian lama masyrakat Banyumas menikmati Taman Edukasi Sumber Daya Air (TESDA) Kranji sepertinya masih lama terwujud. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai akhir Mei ini belum memastikan lahan pengganti di wilayah Kranji. Hal itu menyebabkan terhambatnya pembangunan fisik taman dan terancam tak dapat direalisasikan tahun ini. Kabid Aset dan Akuntansi DPPKAD Banyumas, Maryono menegaskan, meski sudah melakukan survei sejak dua bulan lalu, sampai saat ini belum ada keputusan dari provinsi. “Pekan lalu kita sudah berkoordinasi lagi dengan DPPKAD Provinsi Jateng. Tapi memang belum ada keputusan. Sehingga kita masih menunggu,” jelasnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan peninjauan ke dua lokasi dari tiga yang diusulkan Pemkab Banyumas sebagai lahan pengganti. Aset yang ditawarkan yaitu lahan di wilayah Tanjung dan Karangklesem. Diakui Maryono, memang tidak ada tenggat waktu yang diberikan untuk menentukan lahan yang akan dipilih, namun dia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa segera menentukan, lahan mana yang disepakati menjadi lahan pengganti. “Tukar menukar adalah kemauan dari kedua belah pihak, kalau salah satu pihak meminta deadline waktu, kami rasa kurang etis, makanya perlu dilakukan koordinasi biar saling mengingatkan. Semakin cepat ditentukan akan semakin baik,” lanjutnya. Pasca penentuan lahan, nantinya nilai lahan juga perlu dihitung, sehingga memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Penentuan nilai lahan nantinya akan dilakukan oleh tim appraisal dari pemkab. Diberitakan sebelumnya, pembangunan TESDA Kranji hanya terganjal lahan yang akan digunakan. Untuk desain dan anggaran, Pemkab Banyumas mengaku sudah siap. Kabid Sungai dan Air Baku Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Banyumas, Achmad Setiawan mengatakan sebelumnya juga sudah dilakukan penyesuaian desain yang didasarkan pada kondisi dan luasan tanah yang ada. “Desain dan anggaran sudah siap. Tinggal menunggu lahan, sebelum mulai melakukan proses administrasi dan mulai pekerjaan fisiknya,” ujarnya. TESDA Kranji sudah direncanakan sejak 2014 lalu. Menurut Achmad, sebelumnya sudah didahului dengan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah, dan pemerintah pusat. Hal itu terutama berkaitan dengan penanganan beberapa hal di Sungai Kranji yang akan menjadi lokasi taman. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan itu tersendat, karena pembangunan taman, memerlukan tanah milik Pemprov Jawa Tengah yang ada di lokasi tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Pemprov Jawa Tengah meminta Pemkab Banyumas memberikan pengganti atas lahan yang akan digunakan untuk membangun taman itu.

http://radarbanyumas.co.id/setelah-d...-taman-kranji/

pembangunan jembatan sungai tajum wangon

Kode Lelang	1851060
Nama Lelang	Pembangunan Jembatan Sungai Tajum Desa Karangtengah, Jambu Kecamatan Wangon Nilai Pagu Paket Rp 6.000.000.000,00

by Jaka Jack

__________________

Rencana Pengembangan Balai Kemambang Masih Fokus Pembebasan Lahan

radarbanyumas

PURWOKERTO – Masyarakat masih harus bersabar untuk menikmati wahana yang lebih komplit di Balai Kemambang. Sampai saat ini rencana perluasan memang terus digodok. Namun, kemungkinan pekerjaan fisik baru akan dilakukan tahun 2017 mendatang. Tahun ini Pemkab Banyumas hanya fokus pada pembebasan lahan.

“Prosesnya masih lama. Itu juga perlu adanya visibility study, sebelum nilainya dihitung oleh tim appraisal,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas, Andrie Subandrio kemarin.

Menurutnya, perlu adanya kejelasan lahan antara lahan milik pemerintah dan milik pribadi di lahan yang akan dikembangkan tersebut. Sehingga memang masih butuh proses yang cukup panjang sebelum realisasi pembebasan lahan. “Yang pasti tahun ini tidak ada pembangunan fisik atau semacamnya, karena saat ini fokusnya baru pada pembebasan lahan,” katanya.

Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas, Puspa Wijayanti mengatakan untuk luasan lahan yang akan dibebaskan pada tahun ini juga masih belum dapat diketahui, mengingat nilai tanah juga masih belum dihitung melalui appraisal. Realisasi pembebasan lahan diharapkan bisa dilakukan Agustus-Oktober mendatang.

“Saat ini kita fokuskan dulu untuk penentuan nilai lahan yang ada terlebih dahulu, mengingat anggaran tahun ini masih sangat terbatas,” jelasnya.

Tahun ini, Pemkab Banyumas menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk rencana pengembangan Balai Kemambang yang diupayakan untuk proses pembebasan lahan. Meskipun, harus diakui, anggaran tersebut belum cukup untuk membebaskan seluruh lahan. Sehingga pembebasan lahan juga dilakukan secara bertahap.

“Yang terpenting saat ini kita fokuskan untuk penetapan lokasi lahan. Karena kita juga belum tahu lahan-lahan mana saja yang akan dibebaskan. Kita upayakan September nanti lokasi sudah ditetapkan. Kalau bisa lebih cepat malah lebih baik,” jelasnya.

Sambil menunggu proses perencanaan, DCKKTR saat ini juga sedang menyusun tim persiapan yang terdiri dari beberapa instansi. Seperti DCKKTR, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, SDABM, DPPKAD, BLH, hingga BPN.

Menurut Puspa Wijayanti, tim tersebut akan melakukan proses persiapan sebelum proses pembebasan dilakukan. Proses persiapan baru akan dijalankan pasca penetapan lokasi yang dilakukan melalui SK Bupati. “Kita harapkan bisa segera diselesaikan, sehingga ke depan bisa dilanjutkan dengan upaya pembangunan,” katanya.

Meski saat ini belum ada pembangunan fisik, master plan pengembangan Bale Kemambang sudah ada. Kasi Perencanaan DCKKTR Banyumas, Sudarsono mengatakan dalam master plan pengembangan Balai Kemambang, nantinya akan dibangun beberapa fasilitas baru seperti danau buatan, floating market, kampung wisata dan beberapa wahana lainnya.

“Sebagian area persawahan nantinya juga akan dibiarkan, khususnya untuk sarana edukasi pertanian di Balai Kemambang,” tegasnya.

Pemkab Fokus Pembebasan Lahan

● Pengembangan Bale Kemambang

Suara Banyumas

 Pemkab Banyumas tahun ini akan fokus melakukan pembebasan lahan untuk perluasan Bale Kemambang. Dalam perencanaan yang telah disusun, taman di jalan Karangkobar itu akan memiliki luas mencapai 27 hektare.

Kepala Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR), Andrie Subandrio, mengatakan, realisasi rencana itu masih memerlukan waku panjang. Pembangunan fisik baru akan dilaksanakan setelah pembebasan lahan selesai.

“Prosesnya masih membutuhkan waktu lama, yang pasti tahun ini tidak ada pekerjaan fisik atau semacamnya. Tahun ini kami fokus melakukan pemebasan lahan untuk pengembangan area Bale Kemambang,” katanya, kemarin.

Dari rencana itu, saat ini area Bale Kemambang yang mulai dibangun 2012 itu baru terealisasi kurang dari dua hektare. Pemkab memiliki beberapa petak lahan di kawasan itu sekitar 11 hektare, namun terpisah tanah milik warga.

Pembebasan Lahan

Dia mengatakan, untuk proses pembebasan lahan itu harus melalui tahapan feasibility study. Apabila dinyatakan layak, selanjutnya baru dilakukan penghitungan nilai lahan yang dilakukan tim appraisal.

Sebelumnya, Pemkab akan melakukan pembebasan lahan untuk perluasan area Bale kemambang secara bertahap. Pasalnya anggaran yang disediakan tahun ini sebanyak Rp 4,5 miliar tidak cukup untuk membaskan seluruh lahan.

Kabid Tata Ruang DCKKTR, Puspa Wijayanti, mengatakan, pembebasan lahan itu masih dalam tahap perencanaan. Pihaknya akan membentuk tim persiapan pemnbebasan lahan yang berasal dari lintas sektoral.

“Saat ini kami fokuskan untuk penetapan lokasi lahan, karena kami belum tahu lahan-lahan mana saja yang akan dibebaskan. Kami upayakan September nanti lokasi sudah ditetapkan. Kalau bisa lebih cepat malah lebih baik,” katanya.

Dalam masterplan pengembangan Bale Kemambang, nantinya akan dibangun beberapa fasilitas baru. Antara lain danau buatan, pasar terapung, kampung wisata, dan beberapa wahana lain. Sebagian area persawahan juga akan dipertahankan menjadi sarana edukasi pertanian.

Ditutupnya Jalur Lingkar' Jalur Utama Ajibarang-Wangon Tersendat

Dampak 

radarbanyumas

Penutupan jalur lingkar Ajibarang karena dalam perbaikan, menyebabkan kendaraan berat dari arah Pekuncen harus melewati jalur utama Ajibarang-Wangon.

Akibatnya, saat ada truk berat mogok di depan pintu masuk Pasar Ajibarang, arus lalu-lintas tersendat seperti yang terlihat Minggu (29/5) kemarin.

Truk bermuatan besi, mogok sehingga antrian kendaraan mengular sampai ke pertigaan Poslantas. Kaposlantas Ajibarang Aiptu Miswanto menjelaskan, semua kendaraan berat dari arah Wangon maupun Pekuncen yang biasanya melintas di jalur lingkar, harus menghindari jalan tersebut karena masih dalam proses perbaikan.

Akibatnya, lalu lintas kota Ajibarang makin padat karena kendaraan besar melintas dan tidak dapat diurai.
“Tadi ada truk bermuatan besi mogok di jalur utama Ajibarang-Wangon, tepatnya di depan perkantoran dekat pasar Ajibarang. Kendaraan yang mogok memakan setengah badan jalan, akibatnya arus kendaraan dari arah Ajibarang dan Wangon tersendat. Tidak ada kemacetan karena kami berlakukan sistem buka tutup,”jelasnya.

Kepadatan arus saat hari minggu menyebabkan arus kendaraan sampai antri di dekat pertigaan Ajibarang. “Kami urai kendaraan pribadi dari arah Wangon yang mengambil jalur Pekuncen untuk menghindari jalur utama, kami arahkan melewati jalur lingkar karena masih bisa dilalui kendaraan roda empat saja,”jelasnya. 

JNE Resmikan Wangon Gateway

Tingkatkan Kecepatan Layanan JNE Resmikan Wangon Gateway

Salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE terus memperkuat berbagai sektor salah satunya infrastruktur dan jaringan. Selain di Bandung, telah mengoperasikan Jakarta Gateway, Surabaya Gateway dan Wangon Gateway. Perluasan infrastruktur pun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga dilakukan di JNE Medan dan Kantor Perwakilan baru JNE di Batam. Selanjutnya Gateway Makasar .

Peresmian JNE Gateway Wangon (Foto : Edi Romadhon)

:

Demi meningkatkan kecepatan layanan pengiriman bagi customer, JNE melakukan penambahan infrastruktur. Realisasi dari penambahan infrastruktur tersebut adalah pembangunan Wangon Gateway yang berlokasi Jl Raya Klapagading Rt 04 Rw 08 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mohammad Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, dalam sambutannya menyampaikan, setelah peluncuran 7 produk di bulan Februari 2016 yang lalu, pembukaan Gateway Wangon merupakan salah satu wujud pengembangan infrastruktur JNE. "Hal ini kami lakukan untuk memberikan layanan maksimal, sesuai dengan tagline #connectinghappiness, dimana JNE berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan memegang amanah serta mengantarkan kebahagiaan bagi pelanggannya,” ujar M Feriadi dalam siaran pers yang diterima Krjogja.com, Senin (4/4/2016). Edi Santoso selaku Direktur Operasional JNE yang hadir dalam peresmian yang berlangsung Jumat (1/4/2016) tersebut menyampaikan bahwa JNE Wangon Gateway diharapkan menjadi penghubung antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memudahkan proses pengiriman. "Dampak dari keberadaan Wangon Gateway nantinya akan dirasakan oleh customer karena biaya operasional yang lebih efisien tidak menutup kemungkinan tarif yang ditetapkan juga cukup terjangkau dan kompetitif," kata Edi Santoso. JNE Wangon Gateway merupakan gudang transit untuk kiriman yang berasal dari beberapa wilayah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan adanya gudang di wilayah Wangon diharapkan memudahkan dan mempercepat pengiriman dari beberapa wilayah seperti Bandung, Cirebon, Cilacap, Purwokerto, Solo, Magelang, Semarang dan Yogyakarta. Dimana sebelumnya pengiriman dari kota-kota tersebut harus melalui rute Jakarta terlebih dahulu dan akan diteruskan via udara. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien baik dari segi biaya dan waktu

Sumber :BANYUMAS (KRjogja.com)

Enam Puskesmas Dibangun IPAL Standar

, Suara Banyumas

-Dinas Kesehatan Pemkab Banyumas 2016 ini, bakal menambah enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam Puskesmas. Dari total 37 Puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan, saat ini baru ada delapan yang sudah selesai dibangun tahun lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Sadiyanto menerangkan, enam lokasi yang bakal dibangun tahun ini, meliputi Puskesmas Kebasen, Kemaranjen 1, Purwokerto utara 2, Jatilawang, Gumelar dan Puskesmas Sokaraja 2. “Tahun lalu sudah ada delapan yang kita bangun.

ini kita lakukan bertahap karena anggarannya terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau semua Puskesmas di Banyumas (37 lokasi),” katanya, kemarin. Sejuah ini, kata dia, untuk penampungan air limbah masih mengunakan septic tank.

Ini belum memenuhi standar untuk menjaga keamanan kesehatan lingkungan, sehingga pihaknya memprogramkan secara bertahap. “Untuk anggaran pembangunan enam tempat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat dan dana pendamping dari APBD perubahan nanti. Untuk satu IPAL anggarannya sekitar Rp 450 juta,” jelasnya.

Untuk 2017, katanya, akan diajukan 10 lokasi lagi. Pembuatan IPAL standar di semua Pukesmas mendesak diselesaikan, karena limbah cair medis perlu dikelola dengan baik, supaya tidak membahayakan lingkungan. 

Warga Pasirmuncang Terancam Terisolir Oleh Proyek Pembangunan Double Track

Warga Pasirmuncang Terancam Terisolir Oleh Proyek Pembangunan Double Track PT KAI

Ajukan Tiga Tuntutan

Quote:radarbanyumas.

PURWOKERTO – Warga Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, terancam terisolir akibat proyek pembangunan double track oleh PT KAI. Pasalnya, akses jalan yang menghubungkan RW 1 sampai RW 3 menuju RW 4 sampai RW 7 melintasi rel kereta. Warga meminta jangan dibongkar sebelum ada jembatan penghubung. AKSES UTAMA : Wilayah Pasirmuncang dipisahkan oleh rel kereta. Bila jalur kereta dibongkar, maka warga harus memutar dengan jarak sekitar 5 kilometer./DIMAS PRABOWO/RADARMAS Lurah Pasirmuncang, Mujono didampingi Ketua RW 4 Eko Suprapto, tokoh masyarakat Suroso dan Babinsa Mudakir mengatakan, warga sepenuhnya mendukung pembangunan double track. Namun warga keberatan jika akses satu-satunya yang menghubungkan RW 1 sampai RW 3 menuju RW 4 sampai RW 7 dibongkar dan tidak dibangun jembatan penghubung. “Bisa terisolir kalau tidak ada jembatan penghubung,” ujarnya. Dituturkan Mujono, sejak adanya pembangunan double track warga merasa resah dan berulangkali mengadu. Pasalnya tempat pemakaman untuk warga Pasirmuncang dan sekitarnya berada di RW 3 yang berada di timur rel kereta. Sementara untuk pendidikan berada di RW 4 sampai RW 7 di barat rel. “Jika tidak melintasi rel kereta, akses yang seharusnya bisa ditempuh dengan 50 meter, menjadi 5 kilometer. Hal ini sangat menyusahkan warga jika ada yang meninggal di barat rel, dan jika ada warga timur rel akan berangka sekolah,” terangnya. Ia mengatakan, akses 5 kilometer akan lebih ringan jika memiliki kendaraan. Namun mayoritas penduduk Pasirmuncang ekonomi kelas bawah. “Pada 2002 silam, PT KAI menjanjikan pada warga akan membangunkan jembatan layang jika akan membangun double track. Itu dikatakan saat pembebasan lahan. Jadi saat ini warga minta hal itu,” tandasnya. Untuk itu, pada 22 Mei lalu telah diadakan pertemuan yang terdiri dari perwakilan masyarakat, semua Ketua RW, Lurah, Camat dan Babinsa. Dari hasil pertemuan, warga mengajukan tiga tuntutan pada PT KAI dan satuan kerja (Satker) yang melakukan aktivitas pembangunan. Yakni jalan penghubung tidak dibongkar sebelum dibangun jembatan penghubung, di daerah pembangunan keamanannya ditingkatkan, bangun talud di samping area pemakaman yang berbatasan langsung dengan rel double track. “Ini merupakan kesepakatan musyawarah dari berbagai unsur warga. Suratnya hari ini (kemarin, red) akan kami layangkan ke PT KAI, Kemenhub provinsi dan pusat serta kepada para pemangku kebijakan di Banyumas. Semoga ini menjadi perhatian,” tuturnya. Terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 5 Surono mengatakan, akan memfasilitasi dengan berkomunikasi pada Ditjen KAI. Surono juga akan berkomunikasi dengan Satker untuk mempertimbangkan aspirasi warga Pasirmuncang. “Ini kewenangan Ditjen dan yang mengerjakan Satker, yang bisa dilakukan kami membantu mengkomunikasikan,” tandasnya.

Didorong Berbadan Hukum ' Angkutan Tak Dapat Keringanan Pajak

Angkutan Tak Dapat Keringanan Pajak

Desak Gubernur Terbitkan Payung Hukum

SmCetak, Suara Banyumas

Pengusaha angkutan umum di Banyumas yang telah berbadan hukum tidak bisa memperoleh keringanan pajak kendaraan bermotor.

Kondisi itu memberatkan para pengusaha yang notabene sangat membutuhkan subsidi itu. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banyumas, Is Heru Permana meminta Gubernur Ganjar Pranowo segera mengeluarkan payung hukum mengenai keringanan pajak kendaraan umum.

”Kami sudah melakukan koordinasi dengan Organda Jateng. Kami mendesak Gubernur untuk segera mengeluarkan peraturan gubernur (pergub), karena banyak anggota kami yang tidak bisa memperoleh keringanan biaya saat mengurus pajak kendaraan,” ujarnya, kemarin.

Pergub itu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam Permendagri itu, kendaraan bermotor angkutan umum orang mendapat keringanan pajak kendaraan bermotor sebanyak 30 persen dari dasar pengenaan pajak. Adapun angkutan umum barang mendapatkan keringanan pajak sebesar 50 persen.

”Informasinya berdasarkan hasil koordinasi teman-teman Organda Provinsi se-Jawa beberapa waktu lalu, tinggal Jateng yang belum menerapkan itu. Provinsi lain sudah ada payung hukum yang mengatur keringanan pajak itu,” ungkap dia.

Dapatkan Kompensasi

Dia menyebutkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan angkutan orang dan angkutan barang berbadan hukum. Hal itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kompensasi keringanan pajak kendaraan umum. ”Kami sudah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, dengan membentuk koperasi bagi perusahaan yang belum berbadan hukum.

Namun, ketika pengusaha sudah bergabung dan akan membayar pajak tidak mendapatkan keringanan, karena belum ada pergubnya,” keluh dia. Menurutnya, Permendagri terbaru itu untuk menggantikan Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2015.

”Permendagri terbaru itu seharusnya mulai berlaku per Maret lalu, tapi kenapa sampai sekarang pergubnya belum turun turun. Sudah hampir dua bulan. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas usaha para pemilik angkutan umum di wilayah Banyumas,” tandasnya.

Dia berharap, dinas terkait memberi kelonggaran bagi para awak angkutan umum saat di jalan raya. Pasalnya, sebagian besar pemilik angkutan umum memilih menunda pembayaran pajak sambil menunggu payung hukum yang mengatur keringanan pajak.

”Samsat tidak bisa memberi keringanan pajak karena belum ada payung hukumnya. Dengan demikian, para pengusaha memilih menunggu payung hukum yang jelas untuk memperoleh keringanan pajak. Karena pajak yang dibayarkan akan berkurang signifikan, sehingga hal itu sangat membantu pengusaha,” papar dia.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Banyumas Djoko Oentoro mengemukakan, saat ini masih menunggu pergub dan petunjuk teknis (juknis) penerapan keringanan pajak itu.

Didorong Berbadan Hukum

 SmCetak, Suara Banyumas

PEMERINTAH KABUPATEN Banyumas mendorong seluruh pengusaha angkutan umum baik perorangan maupun kelompok agar segera mengurus pendirian badan hukum. Pasalnya, sampai saat ini belum seluruh usaha angkutan umum memiliki badan hukum.

”Sejak awal aturan itu diberlakukan pada 2015, kami sudah melangkah dengan memberikan imbauan kepada para pengusaha angkutan umum agar memiliki badan hukum,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Santoso Eddy Prabowo. Menurutnya, masih ada beberapa pengusaha angkutan umum, terutama perorangan yang belum mengurus pendirian badan hukum. Biasanya, pengusaha perorangan itu hanya memiliki satu atau dua kendaraan umum.

”Secara umum di wilayah Jateng, capaian Banyumas yang terbaik. Sudah banyak pengusaha yang memilki badan hukum, di sini paling awal. Tinggal usaha perorangan yang belum berbadan hukum, kalau pengusaha yang memiliki banyak kendaraan sudah memiliki badan hukum,” ujar dia. Dia menyebutkan, dari total angkutan umum orang yang ada, 70 persen telah berbadan hukum.

Bahkan, semua angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan yang beroperasi di wilayah Banyumas telah memiliki legalitas usaha. ”Angkutan umum orang ratarata sudah berbadan hukum. Untuk angkutan umum barang, saat ini juga sudah mulai banyak yang mengajukan (pendirian badan usaha-Red).

Kami hanya memberikan rekomendasi,” ucapnya. Usaha angkutan umum yang tidak memiliki badan hukum, lanjut dia, ke depan tidak bisa mengurus pajak kendaraan bermotor. ”Risiko bagi pengusaha yang tidak memiliki badan hukum, tidak bisa membayar pajak,” tegas dia.

Gerakan Literasi Terbentur Ketersediaan Perpustakaan

Suara Banyumas 

suaramerdeka.com/ doc

PURWOKERTO, suaramerdeka.com – Gerakan literasi (membaca) di kalangan peserta didik di Kabupaten Banyumas yang dicanangkan Kemendikbud, saat ini terbentur dengan ketersediaan sarana dan prasarana (Sarpras), khususnya ruang perpustakaan beserta koleksi bukunya.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Edy Rahardjo melalui Kasi Sarpras, Gunadi, mengungkapkan saat ini masih ada sekolah di wilayah Banyumas, terutama jenjang SD yang belum memiliki ruang perpustakaan sendiri.

Bahkan data terakhir menyebutkan, dari sebanyak 825 SD yang ada, setidaknya masih ada sekitar 124 sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan sendiri. Padahal keberadaan perpustakaan cukup penting untuk mendorong minat peserta didik agar mau membaca buku.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sekolah belum memiliki ruang perpustakaan. Di antaranya belum ada dana maupun belum ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun ruang perpustakaan.

Sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana salah satu alokasinya untuk membangun perpustakaan. Namun diakui, dana tersebut sangat terbatas, sehingga tidak semua sekolah mendapatkan.

Dia menjelaskan, tahun ini dana DAK bidang pendidikan yang diterima Kabupaten Banyumas sebesar Rp 7,9 miliar. Sedangkan dana pendamping yang dialokasikan Pemkab sebesar Rp 158.387.200, sehingga total anggaran DAK yang dikucurkan mencapai Rp 8.077.747.200.

”Dana ini peruntukannya untuk kegiatan rehab sekolah, pembangunan ruang kelas baru, hingga pembangunan ruang perpustakaan. Dana itu sekitar 60 persen digunakan untuk pembangunan fisik dan 40 persen untuk peningkatan mutu sekolah,” jelas.

Sementara guna mendukung gerakan membaca dan menulis, Dinas Pendidikan setempat mewajibkan seluruh siswa di sekolah untuk melakukan aktivitas membaca selama kurang lebih 15 menit.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kemendikbud sekaligus penunjukan Banyumas sebagai kabupaten yang dijadikan proyek percontohan program Gerakan Indonesia Membaac-Menulis (GIMM).

Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Heri Teguh Santosa, mengatakan kebijakan yang mewajibkan siswa untuk membaca ini dituangkan ke dalam surat edaran kepala dinas yang ditujukan ke seluruh sekolah di Kabupaten Banyumas.

”Kebijakan membaca minimal 15 menit di sekolah ini akan diberlakukan pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK,” tandasnya.

Tertutup Longsor, Gumelar-Paguyangan Diberlakukan Satu Lajur

 Suara Banyumas 

JALAN LICIN: Jalan kabupaten di jalur Gumelar-Paguyangan, Brebes di Desa Samudra, Kecamatan Gumelar masih licin pasca tertimbun tebing dan hutan pinus longsor, Senin (23/5). (suaramerdeka.com/Susanto)

Warga Minta Ditangani Tuntas

Longsor Jalan Gumelar-PaguyanganRuas Jalan Gumelar-Paguyangan di sekitar areal hutan pinus petak 31A Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Banyumas Barat di Desa Samudra, Kecamatan Gumelair yang longsor Senin (23/5) diminta segera ditangani tuntas.

Hal ini penting agar jalan tersebut dapat dilintasi secara normal. Tiga hari setelah longsor, Rabu (25/5), separuh jalan di lokasi masih tertutup longsor. Sementara material longsoran tebing masih menggunduk dan terancam longsor kembali.

Apalagi sebagian besar tebing setinggi 25 meter dan sepanjang 30 meter tersebut merupakan tanah labil. Usai hujan deras, potensi longsor yang menutup total jalan bisa terjadi. Pengendara sepeda motor di jalur tersebut, Suyadi berharap, jalan longsor tersebut segera ditangani.

Sebelumnya, jalan tersebut ditangani manual oleh warga hingga bisa dilintasi. Namun, untuk mengeruk seluruh material longsor medannya berbahaya. Terlebih lagi lokasi hutan dan tebing longsor tersebut berbahaya. “Kami berharap penanganan bisa menggunakan alat berat.

Karena medan curam dan cukup besar itu tidak memungkinkan jika hanya menggunakan tenaga manusia,” katanya. Pantauan Suara Merdeka hingga Rabu (25/5), jalan yang masih terbilang licin dan berbahaya tersebut sudah ramai dilintasi kendaraan roda dua hingga roda empat.

Padahal separuh jalan yang dilintasi tersebut berada di bawah material tanah longsor. Makanya jika hujan deras jalan tersebut berbahaya. Papan peringatan jalan longsor dan larangan melintas juga telah dipasang di perbatasan wilayah Brebes Banyumas di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan dan Pertigaan Jalan Gumelar menuju Samudra.

Plt Camat Gumelar yang juga Sekretaris Camat Gumelar, Sarwoko menyatakan, sampai dengan Rabu (25/5), aktivitas kendaraan di jalur Gumelar-Paguyangan belum sepenuhnya normal. Terlebih lagi jumlah material longsor di wilayah tersebut belum tuntas dibersihkan. Untuk itulah ia mengimbau kepada masyarakat untuk semakin berhati-hati ketika terpaksa harus melintasi jalan tersebut.

“Baik sepeda motor ataupun mobil yang akan melintas, maka pengendaranya harus hati-hati. Karena memang dengan kondisi tebing yang rawan longsor berbahaya. Selain itu kondisi jalan licin, apalagi saat ini hujan juga masih berpotensi turun.

Makanya kalau bisa hindari jalan berbahaya ini dan pilihlah jalan lain yang lebih aman meski jauh,” katanya. Sebelumnya, Komandan Koramil Gumelar Kapten Inf Daryoto mengatakan pasca longsor, Senin (23/5) pagi, pihak pemerintah desa dan jajaran Muspika Gumelar langsung melaporkan hal tersebut ke dinas terkait.

Sementara penanganan darurat berupa pembersihan material longsor ditangani warga. Meski demikian, dengan kerawanan tebing dengan kemiringan 80 derajat, maka proses pembersihan material longsor dilaksanakan dengan hati-hati.

“Makanya tidak bisa dikeruk langsung seluruhnya karena memang kondisinya berbahaya. Jalan yang dilintasi terpaksa hanya satu lajur saja. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena licin dan medan jalan yang di sisi terdapat tebing yang curam,” katanya

BANYUMAS, suaramerdeka.com - Akibat longsornya tebing jalan di kawasan hutan pinus petak 31A Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Banyumas Barat di Desa Samudra Kecamatan Gumelar membuat jalan Gumelar-Paguyangan tertutup. Akibat kejadian itu, jalan penghubung dua kabupaten tersebut kini difungsikan hanya satu lajur sejak Senin (23/5).

Longsornya tebing setinggi 25 meter dan sepanjang 30 meter tersebut terjadi sekitar Senin (23/5) pagi usai wilayah setempat diguyur hujan deras. Sesaaat setelah longsor tersebut, jalan alternatif penghubung dua kabupaten tersebut sempat tertutup total. Akibatnya jalan kabupaten tersebut tak dapat dilintasi kendaraan.

Komandan Koramil Gumelar Kapten Inf Daryoto mengatakan pasca longsor tersebut pihak pemerintah desa dan jajaran Muspika Gumelar langsung ambil tindakan melaporkan hal tersebut ke dinas terkait. Sementara penanganan darurat berupa pembersihan material longsor ditangani langsung oleh warga. Meski demikian dengan kerawanan tebing dengan kemiringan 80 derajat, maka proses pembersihan material longsor dilaksanakan dengan hati-hati.

“Makanya tidak bisa dikeruk langsung seluruhnya dan bertahap hingga hari ini. Jalan yang dilintasi terpaksa hanya satu lajur saja. Kendaraan yang melintaspun harus hati-hati karena licin dan medan jalan yang di sisi terdapat tebing yang curam,” katanya, Selasa (24/5).

Akibat longsor wilayah tebing dan hutan Perhutani tersebut, puluhan pohon pinus juga turut tumbang sehingga menimbulkan kerugian jutaan rupiah. Dengan kondisi longsor yang cukup besar tersebut, pemerintah desa dan jajaran Muspika Gumelar berharap Pemkab Banyumas khususnya BPBD Banyumas bisa menurunkan alat berat.

Plt Camat Gumelar yang juga Sekretaris Camat Gumelar, Sarwoko menyatakan sampai dengan hari ini, aktivitas kendaraan di jalur Gumelar-Paguyangan belum sepenuhnya normal. Terlebih lagi jumlah material longsor di wilayah tersebut belum tuntas dibersihkan. Untuk itulah ia mengimbau kepada masyarakat untuk semakin berhati-hati ketika terpaksa harus melintasi jalan tersebut.

Suasana Tempo Dulu kantor Kecamatan Banyumas Dipertahankan

 

Radar Banyumas 
Sebagai tempat bersejarah, bangunan kantor Kecamatan Banyumas masih kental dengan suasana tempo dulu. Pembuatan taman baru di halaman kantor Kecamatan Banyumas juga akan disesuaikan dengan aslinya.

“Ada gaya tanaman topiari seperti pada jaman dahulu,” kata Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Deskart S Jatmiko ,

Pembuatan taman tersebut masih dalam persiapan lelang karena anggarannya lebih dari Rp 200 juta. Pagu anggaran pembangunan taman tersebut memang besar, yaitu Rp 2 miliar. Dia memaparkan, luas taman yang akan dibangunan sekitar 2.500 meter persegi.

Menurut Deskart, dengan adanya taman di halaman belakang akan menambah nilai sejarah pada area kantor Kecamatan Banyumas. “Punya wisata sejarah,” paparnya.

Tak hanya kantor Kecamatan, potensi pariwisata lain juga tersedia di Kecamatan Banyumas. Tidak terkecuali Taman Angkasa yang berada di Desa Binangun yang kini masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Di Banyumas juga terdapat klenteng Boen Tek Bio Banyumas, serta Sungai Serayu. Potensi lain yang ada di Kecamatan Banyumas juga masih banyak, antara lain kerajinan dan makanan khas seperti batik Papringan maupun mino.

“Harapan kami wisatawan betah berlama-lama di Banyumas karena banyak tempat yang bisa dikunjungi,” imbuhnya.

Belajar Strategi Desa Membangun dari Lembah Peradaban

SmCetak, Suara Banyumas

UNTUK mencapai Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, sebuah bus rombongan 50 warga Desa Manis Lor, Jayaleksana, Kuningan itu harus melintasi jarak 8 kilometer jalan kabupaten Ajibarang-Lumbir dengan medan naik turun. Sesampai di Desa Paningkaban, Gumelar bus tersebut mulai melaju pelan melintasi sejumlah jalan menanjak, menurun, dan menikung tajam yang membelah kawasan hutan pinus KPH Perhutani Banyumas Barat menuju ke Desa Dermaji.

Selain pemandangan hutan pinus, Sabtu (21/5) siang itu, penumpang bus juga melihat pemandangan di kanan kiri jalan berupa bentangan terasering sawah hijau, rimbun hijau tua hutan pinus, perkebunan dan pemandangan lanskap alam perbukitan di perbatasan Banyumas dan Cilacap.

Sayang, saat asyik melihat pemandangan alam perdesaan itu, bus pembawa rombongan itu berhenti di sebuah pertigaan jalan. Rombongan pun turun dari bus tersebut. “Terpaksa turun di pertigaan ini, karena medan jalan menurun tajam dan curam menuju ke Balai Desa Dermaji. Sangat berbahaya dilintasi kendaraan besar.

Makanya dari sinilah, para penumpang kami lansir menggunakan mobil bak terbuka,” ujar Harry Haryono Cahyono, perangkat desa Dermaji yang menjemput rombongan semenjak dari Kota Kecamatan Ajibarang. Setelah tiga kali balik mengangkut, akhirnya mobil bak terbuka itu yang mengantarkan 50 warga Desa Manis Lor yang terdiri atas aparat Pemerintah Desa, BPD, PKK, tokoh masyarakat, karang taruna tiba ke Balai Desa Dermaji.

Bersamaan dengan kumandang azan zuhur, rombongan tamu yang dipimpin Kuwu Manis Lor, Yusuf Ahmad itu disambut oleh Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Bayu Setyo Nugroho bersama jajarannya.

“Kami datang ke sini untuk belajar tata kelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi dari UU Desa,” ujar Ketua Lakpesdam NU Indramayu Iin Rohimin. Kunjungan ini terlaksana berkat inisiasi Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Sebelumnya, rombongan juga telah mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak termasuk dari Lakpesdam NU Cilacap dan Banyumas.

Setelah mendapat sambutan, beristirahat, shalat, makan, rombongan tamu dari Jawa Barat itu langsung mendapatkan inti dari kunjungan tersebut. Melalui presentasi yang ditampilkan di LCD projector, para tamu tersebut mendapa materi manajamen pemerintahan dan pembangunan desa dari Kepala Desa Dermaji.