Langsung ke konten utama

Penindakan Reklame

Kota Perang Reklame

MENJADI kawasan yang sedang berkembang secara ekonomi, khususnya bidang industri dan jasa, menjadikan Kabupaten Banyumas, khususnya Kota Purwokero sebagai arena ”perang” reklame. Di satu sisi, ini menjadi sebuah peluang, karena pendapatan Pemkab dan masyarakat dari sektor pajak reklame semakin meningkat.
Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, ”perang” reklame akan mengakibatkan visualisasi tata ruang kota makin semrawut. Kondisi yang lebih berbahaya lagi, masyarakat akan dijejali dengan ”sampah visual” yang justru dapat membuat mereka terbawa gaya hidup konsumstif. Pandangan tersebut disampaikan, pemerhati maslah perkotaan dari Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed, Sulyana Dadan, kemarin.
Menurut kandidat doktor dari UGM ini, persoalan tata kelola reklame sebaiknya tidak sekadar memperhatikan aspek keuntungan ekonomi semata. Pemkab tidak boleh terjebak dalam arus komersialisasi reklame, seperti di kota-kota besar, sehingga menyebabkan tata kotanya semrawut.
“Aspek-aspek sosial termasuk kesinambungan dalam menciptakan tata kelola kota yang humanis perlu mendapat prioritas sehingga masyarakat bisa menikmati keindahan kota sebagai mana mestinya,” katanya. Dia menyarankan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan atau perhatian dalam penyelenggaraan reklame ke depan. Yakni memperhatikan tata ruang, artinya keberadaan reklame jangan sampai merusak visualisasi tata kota di Banyumas/Purwokerto.
Reklame, kata dia, harus di tempatkan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pemandangan kota. Jika perlu, dibuat zonazona, mana tempat yang boleh ada reklame dan tidak. Kemudian dari segi konten atau materi isi reklame sebisa mungkin dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.
Misalnya, tidak membolehkan muatan iklan rokok atau iklan hiburan malam di sekitar lingkungan dunia pendidikan. Dari sisi teknis perizinan reklame, katanya, juga penting diperhatikan.
Mulai dari segi keamanan, keselamatan dan kenyamaan bagi warga masyarakat yang menggunakan tepi jalan atau trotoar bahkan jalan khususnya reklame yang menjorok ke badan jalan, harus diperhatikan dan diperhitungkan. “Misalnya ukuran, bentuk dan penempatan yang aman harus seperti apa. hal-hal seperti ini harus sudah tuntas saat dibahas di perda atau di perbup dan surat keputusan SKPD terkait misalnya,” ujarnya.

2 Februari 2016 , Suara Banyumas


Benturan Kepentingan Tiga SKPD ● Penindakan Reklame


Aspek penindakan terhadap berbagai pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas sejauh ini dinilai masih lemah. Akibatnya banyak reklame yang melanggar, namun tetap bisa bebas beriklan. Kondisi ini terjadi karena aturan di Perda No 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang sedang diusulkan perubahan di DPRD, maupun di peraturan bupati terkait pengaturan titik-titik lokasi masih banyak celah untuk dilanggari, baik oleh birokrasi pemerintah dan pelaku reklame. Termasuk masih terjadi benturan kepentingan antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait penanganan reklame, yakni Dinas Cipta Karya, Satpol PP dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD). Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Banyumas (Aspermas), Wahyu Wardono mengatakan, para pelaku reklame tetap bersedia untuk taat pada aturan. Bahkan bila perlu saat pemasangan konstruksi dan materi reklame, ada tim teknis yang intens dari pihak pemerintah ikut mengawasi. “Kuncinya kembali pada unsur penidakan, ketika ada yang melanggar dan hanya ditegur bahkan dibiarkan tidak ada tindakan, maka akan berdampak ke yang lain,” kata dia, kemarin. Pihak asosisasi, kata dia, juga sepakat dan bisa memaklumi dalam pengurusan izin dan pemasangan reklame harus memperhatikan aspek-aspek tertentu. Seperti keamanan, keindahan, estetika dan keselamatan. Pihaknya juga mengaku risih, jika mendengar pandangan masyarakat soal reklame selalu mengesankan semrawut. Jika pemerintah tegas dan berusaha membina dengan baik, dia yakin, masih banyak pelaku usaha reklame yang bersedia mengikuti aturan. Asalkan tidak merugikan. Anggaran Minim “Kami menyadari, tidak semua pelaku reklame berkelakukan baik, misalnya karena anggaran minim, anggaran yang ditawarkan rendah. Faktor-faktor seperti itu kadang sebagian ada yang mengambil cara yang tidak sesuai aturan,” kata pemilik Crayon Muliti Dimensi Purwokerto ini. Terkait Perda No 14/2014 tentang Penyelanggaraan Reklame yang tengah dibahas soal perubahannya di DPRD, dia mengatakan, saat diundang diskusi beberapa waktu lalu dengan pihak DPPKAD, sejumlah masukan dan keberatan sudah disampaikan dan 80 persen masukan dari Aspermas katanya bisa diakomodasi. “Keberataan kami 80 persen bisa diakomodasi, katanya tinggal menunggu dibawa ke Dewan. Sebelum perda itu diketuk palu, kita mau diundang lagi untuk public hearing. Kami masih menunggu,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, lanjut Wahyu, pihak DPPKAD juga mengaku, perda tersebut juga membelenggu dari sisi untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Sumber PAD tidak naik, jusrru malah turun. Penurunannya karena banyak reklame bodong. Ini terjadi bukan inisiatif yang punya reklame tidak bersedia membayar pajak, tapi pengurusan perpanjangan dan izin membangun baru, banyak hal-hal yang tidak terakomodadasi. “Pengguna reklame punya kepentingan harus dipasang, tapi karena prosedur adminsitarsi tidak terpenuhi, namun tetap harus pasang dan surat tidak bisa dipenuhi, akhirnya menjadi reklame bodong. Ini terjadi karena saat mengacu perda tersebut tidak ada win-win solution,” katanya mencontohkan. Mekanisme yang tidak terpenuhi, katanya, seperti soal ukuran harus sesuai yang tercantum di perda tersebut. Sementara ukuran itu tidak bisa dipakai untuk izin. Kemudian antara posisi vertikal dan herizotal, maksimal ukuran 24 meter persegi dan di lapangan sulit dilaksanakan. Pihaknya mengusulkan maksimal ukurannya 32 m2. Termasuk soal penempatan untuk pemasangan. “Antara Satpol PP dengan Cipta Karya sudah berbeda sikap. Cipta Karya membolehkan asalkan tidak mengganggu pengguna jalan, sementara Satpol PP melarang,” katanya. Kasi Perhitungan, Penetapan dan Angsuaran pada Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bagus Wiratno mengatakan, saat menjaring aspirasi beberapa waktu lalu, sudah ada kata sepakat untuk perbaikan sejumlah ketentuan di perda, yang saat ini sedang diajukan perubahan di DPRD. “Penyelenggaraan reklame tidak semata melihat sisi pendapatan, tapi juga soal ketertiban dan nilai-nilai estetika. Saat kami gencar untuk menggenjot pemasukan, namun ada benturan dengan ketentuan di SKPD lain. In juga menyulitkan,” katanya terpisah. Sementara Bupati Achmad Husein, saat menjawab pandangan umum fraks-fraksi DPRD Banyumas, kemarin, di antaranya menyampaikan, dalam kaidah penyelenggaraan reklame di raperda tersebut tidak hanya diatur soal nilai-nilai estetika , tetap juga harus memenuji unsur ketertiban, keamaan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang. “Materinya juga harus sesuai dengan kaidah kesoapan, kesusilaan, budaya bangsa, norma agama, dan tidak menyinggung unsur SARA dan aliran kepercayaan,” kata Husein saat menjawab pandangan fraksi PKB. Sementara untuk menjaga soal keindahan, estetika, dan kenyaman maupun keselamatan, kata dia, akan diatur dalam peraturan bupati yang khusus mengatur penentuan titik-titik reklame di semua lokasi/jalan. Dengan demikian, ke depan tidak akan terjadi pemasangan reklame yang semrawut. Pernyataan ini juga terkait menjawab pertanyaan dari fraksi PDIP, fraksi Gerindra dan Golkar-Demokrat serta PKS 
 2 Februari 2016, Suara Banyumas

Tiga Raperda Diprioritaskan

[ 23 January 2016 |R Purwokerto]
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bakal didahulukan dalam pembahasan masa sidang I pekan depan. Sekretaris Dewan Yunianto mengatakan, dari ketiga raperda, dua di antaranya merupakan usulan eksekutif. Yakni Raperda perubahan perda penyelenggaraan reklame dan Raperda kepariwisataan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

Objek Wisata Karang Penginyongan Karangtengah Cilongok

update info






GRAFIKA GROUP KEMBANGKAN WISATA DI KARANG PENGINYONGAN
KAWASAN WISATA KARANG PENGINYONGAN CIPENDOK
LAUTAN BUNGA DI TAMAN PENGINYONGAN
TITIAN KASIH KE PUNTUK ASMARA



[Suara Banyumas] Kawasan Objek Wisata Karang Penginyongan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, bakal dikembangkan menjadi destinasi wisata dan budaya yang terintegrasi. Tujuannya menarik wisatawan untuk mengunjungi wilayah Banyumas bagian barat. Hal itu diungkapkan budayawan Ahmad Tohari dalam Sosialisasi Pengembangan Taman Wisata dan Budaya Karang Panginyongan, Minggu (17/1). Dia mengatakan, Karang Penginyongan ini diarahkan untuk menjadi kawasan wisata edukatif. Arahnya untuk membentuk karakter kepribadian pengunjungnya. ”Banyumas membutuhkan destinasi wisata dengan konsep yang baru, tidak hanya untuk objek wisata massal. Selain itu, sudah waktunya kantongkantong kebudayaan disiapkan untuk menarik wisatawan. Banyumas butuh usaha pariwisata berbasis alam dan juga pemikiran untuk p…