Langsung ke konten utama

Kawasan Kumuh Mulai Dipetakan

Kawasan Kumuh Mulai Dipetakan

 

(20 November 2015,Radar BANYUMAS) – Wilayah kumuh sedang di Desa Sokaraja Kidul yang mencapai 19, 57 hektare, saat ini mulai dipetakan. Wilayah tersebut masuk dalam Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Provinsi Jawa Tengah.
“Ketika itu, semua desa kami ajukan untuk rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan, tetapi ketika survei ke satu tersaring menjadi 10 desa. Berdasarkan SK Bupati Banyumas tahun 2014 lalu, Desa Sokaraja Kidul yang mendapat anggaran,” kata Camat Sokaraja, M Nadjib Ssos MSi, kepada Radarmas Kamis (19/11) kemarin.
Menurut dia, Desa Sokaraja Kidul dianggap paling membutuhkan beberapa perbaikan. Wilayah Desa Sokaraja Kidul berada di sekitar pasar. Pemukiman tumbuh pesat dan memadat, sehingga mempercepat terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan pemukiman menjadi kumuh.
“Kumuhnya masih dalam kategori sedang, tidak kumuh-kumuh sekali. Desa tersebut membutuhkan anggaran, agar wilayah kumuh semakin berkurang,” ujarnya.
Focus Group Discussion (FGD) ketiga dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bappeda untuk melakukan pemetaan wilayah . Hasil diskusi rencananya akan ada perbaikan, diantaranya adalah perbaikan saluran air.
“Anggaran tersebut di antaranya untuk keperluan pembuatan drainase, jalan setapak, dan ada juga yang digunakan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” papar Nadjib.
Dia menambahkan masih ada drainase yang tak terpelihara dengan baik, serta masih ada masyarakat yang membung sampah tak pada tempatnya sehingga memicu adanya air limbah.
Untuk desa yang belum mendapat anggaran tahun ini, pihak kecamatan mengupayakan agar semua Desa bisa kebagian menerima bantuan.

 10 Wilayah Masuk Kawasan Kumuh


7 January 2016 Radar Purwokerto.
Sebanyak 69,58 hektare kawasan perkotaan Purwokerto masih dikategorikan kumuh. Namun sampai saat ini, kawasan kumuh tersebut belum tertangani. Rencananya tahun ini Pemkab Banyumas mendapat alokasi bantuan dana dari pusat senilai Rp 6,5 miliar untuk menangani kawasan kumuh di perkotaan tersebut.
Dari jumlah tersebut sekitar 60 hektare di antaranya masuk dalam kategori kumuh sedang, sedangkan sisanya masih kumuh ringan. Adapun wilayah pemukiman kumuh yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto mencapai 10 wilayah, yaitu Kelurahan Berkoh, Karangwangkal, Kedungwuluh, Kranji, Mersi, Purwokerto Lor, Purwokerto Wetan, Sokaraja Kidul, Grendeng, dan Bancarkembar.
Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Banyumas Dedy Noorhasan mengatakan, berdasarkan SK Bupati, kawasan kumuh yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto memang cukup luas. Oleh karena itu, melalui program dari pemerintah pusat tersebut, nantinya kawasan pemukiman kumuh yang ada akan mulai ditangani secara bertahap.
“Realisasinya nanti akan bertahap tergantung prioritas kawasan kumuh. Namun kita juga masih menunggu anggaran dari pusat,” katanya.
Dijelaskan, penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan lebih fokus pada sarana infrastruktur. Seperti saluran drainase, sanitasi, hingga tata ruang bangunan.
Dijelaskan, untuk beberapa indikator yang masuk kategori kumuh, permasalahan drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah memang cukup mendominasi. “Untuk air bersih saat ini sudah cukup baik. Apalagi tahun depan saluran air PDAM yang berasal dari Sungai Serayu juga akan mulai beroperasi. Jadi, memang permasalahannya kebanyakan saluran air dan limbah,” jelasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 85 desa/kelurahan yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto masuk dalam kategori kawasan kumuh. Meski demikian, akhir tahun 2015 lalu Pemkab Banyumas justru mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP).
Dedy mengatakan data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan, khususnya terhadap instrumen atau indikator kawasan pemukiman kumuh, yang saat ini mencapai 8 item, dengan penambahan item ruang terbuka hijau (RTH).
“Sebelumnya memang sudah ada pendataan terkait kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Namun dengan tambahan instrumen tersebut, maka dilakukan survei lagi,” katanya.
Dikatakan, berbeda dengan program P2KKP yang dilakukan atas usulan masyarakat, program RKPKP baru dari pusat ini nantinya akan dilakukan langsung oleh pemerintah, sehingga pengerjaannya diharapkan dapat lebih cepat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

JNE Resmikan Wangon Gateway

Tingkatkan Kecepatan Layanan JNE Resmikan Wangon Gateway
Salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE terus memperkuat berbagai sektor salah satunya infrastruktur dan jaringan. Selain di Bandung, telah mengoperasikan Jakarta Gateway, Surabaya Gateway dan Wangon Gateway. Perluasan infrastruktur pun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga dilakukan di JNE Medan dan Kantor Perwakilan baru JNE di Batam. Selanjutnya Gateway Makasar .

Peresmian JNE Gateway Wangon (Foto : Edi Romadhon)

















:  Demi meningkatkan kecepatan layanan pengiriman bagi customer, JNE melakukan penambahan infrastruktur. Realisasi dari penambahan infrastruktur tersebut adalah pembangunan Wangon Gateway yang berlokasi Jl Raya Klapagading Rt 04 Rw 08 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Mohammad Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, dalam sambutannya menyampaikan, setelah peluncuran 7 produk di bulan Februari 2016 yang lalu, pembukaan Gateway Wangon merupakan salah satu wujud pengembangan i…