Mari kita simak beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas terkait pemerataan pembangunan berikut ini
Akhir Mei RKPD 2018 Harus Selesai
Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018, akhir Mei mendatang. Saat ini meski sudah dilalui beberapa tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), namun masih ada beberapa hal yang harus dipertajam dan diperbaiki. Pengendara harus ekstra hati saat melintasi jalan raya Baturraden karena banyak material proyek pelebaran jalan (29-3) Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto mengatakan berdasarkan Musrenbang dan usulan bottom up dari bawah hingga ke tingkat kabupaten, didapatkan angka untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 1,29 triliun. “Jumlah itu juga sudah termasuk dalam beberapa kegiatan yang terdapat dalam OPD. Juga termasuk hasil dalam Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan,” ujarnya saat paparan Musrenbang di tingkat kabupaten, Rabu (29/3) kemarin, di Pendopo Si Panji. Meski demikian, angka tersebut nantinya akan kembali didiskusikan sampai akhir Mei mendatang, sebelum penetapan RKPD tahun 2018. Pasalnya ada selisih kurang lebih Rp 200 miliar yang harus diperbaiki. “Jadi nanti yang diperbaiki bukan dari Musrenbang desa, tetapi dari kegiatan di masing-masing OPD melalui forum untuk penajamanan, melihat efisiensi anggaran (RAB), lalu juga melihat tugas fungsi karena ada OPD baru, maka perlu diperketat,” kata dia. Diakui, tahun 2018 mendatang, kegiatan infrasktuktur bakal lebih diprioritaskan. Pasalnya ada banyak faktor yang mendorong minimnya kualitas pembangunan di Banyumas saat ini. Salah satunya berkaitan dengan jalan poros desa yang masih tertinggal. Infrastuktur di Banyumas semakin rendah, saat jalan poros desa ditetapkan jadi jalan kabupaten pada tahun lalu. Oleh karena itu, perlu ada upaya prioritas peningkatan jalan poros desa yang menjadi tanggung jawab kabupaten. “Lalu pentingnya keseimbangan pembangunan desa dan kota. Karena kita lihat saat ini Purwokerto sebagai pusat pelayanan daerah, tidak terkejar dengan pusat pelayanan daerah lainnya. Seperti Banyumas, Ajibarang, dll. Maka perlu ada pemerataan,” tegasnya. Belum lagi berbagai program pengentasan kemiskinan yang harus diprioritaskan seperti bagaimana konsep peningkatan pendapatan masyarakat miskin, bagaimana konsep pengurangan beban masyarakat miskin, serta bagaimana peningkatan UMKM untuk memberdayakan masyarakat miskin yang lebih mandiri.
Sumber: http://radarbanyumas.co.id/usulan-pembangunan-infrastruktur-banyumas-tembus-rp-129-triliun/
Copyright © Radarbanyumas.co.id
Ini yang kita garis bawahi
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto mengatakan berdasarkan Musrenbang dan usulan bottom up dari bawah hingga ke tingkat kabupaten, didapatkan angka untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 1,29 triliun. Pentingnya keseimbangan pembangunan desa dan kota. Karena kita lihat saat ini Purwokerto sebagai pusat pelayanan daerah, tidak terkejar dengan pusat pelayanan daerah lainnya. Seperti Banyumas, Ajibarang, dll. Maka perlu ada pemerataan. Banyumas tertinggal sejak 1926 , Ajibarang tertinggal sejak 1832 .
Istilah pemerataan pembangunan sebenarnya bersifat relatif bisa berbeda penerapannya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan pemerataan ini mununtut persamaan adanya fasilitas antara semua daerah. Sedangkan saya pribadi berpendapat lebih baik pemerataan itu berupa fasilitas publik vital bagi setiap kawedanan atau kawasan beberapa kecamatan terdekat secara geografis dan historisosiokultural.
Karena melihat daya dukung keuangan bagi daerah yang tidak kaya secara PAD atau pendapatan daerah kita lebih realistis pada pilihan ini. Bukan fasilitas serba sama setiap daerah melainkan dibangun sesuai potensi alam dan budayanya . Bukan pula pemekaran menjaadi 3 daerah otonom karena dana terbatas dan belum berimbangnya daya saing ekonomi.
Berbeda dengan kabupaten Cilacap yang mana tingkat kesibukan dan keramaian baik pusat ekonomi maupun pelayanan publik tidak terlalu terjadi ketimpangan jauh seperti yang kita lihat antara Cilacap ,Kroya dan Majenang .Kabupaten Banyumas punya persoalan serius apalagi jika tidak bisa diatasi hingga proses pemekaran itu terjadi.
Oleh karena itu menurut saya yang paling penting adalah baik pemekaran terjadi atau tidak yang penting pembangunan di antar pusat kawedanan tetap harus digenjot.
Untuk diketahui bahwa yang pernah menjadi pusat kawedanan di kabupaten Banyumas antara lain Jatilawang (Bisa dipilih Wangon karena lebih strategis dan berkembang) , Ajibarang ,Banyumas dan Sumpiuh. Bukan hanya terbatas pada pelayanan publik yang semakin baik saja yang akan menjadi efek pemerataan ini akan tetapi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pastinya lebih berkembang tentu sesuai dengan karakteristik masing masing kawedanan ini. Ada yang unggul menjadi pusat pusat layanan kesehatan dan pusat wisata heritage , ada yang unggul karena ada aktivitas stasiun dan pusat kuliner khas , ada yang unggul karena memiliki terminal antar daerah dan sebagainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar