Pemerintah Kabupaten Banyumas kini dihadapkan pada 11 isu strategis di wilayahnya. Mulai dari tata kelola pemerintahan, kemiskinan, penganguran, keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penutasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tak cuma itu, ketersediaan infrastruktur daerah juga belum mampu mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, iklim investasi dan iklim usaha belum mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Karena itu, Plt Bupati Banyumas, dr Budhi Setiawan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, di Pendopo Sipanji menegaskan untuk terus merencanakan berbagai terobosan.
“Banyumas merencanakan pusat unggulan daearah meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kecamatan Purwokerto Timur, Selatan, Barat dan Utara,” kata dr Budhi. Dikatakan dia, dengan PKW, maka wilayah kawasan perkotaan akan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Disamping itu, Pemkab juga terus menggaungkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dimana itu adalah kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
“Pusat kegiatan lokal (PKL) ada di beberapa kecamatan, untuk Industri dan jasa di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Sokaraja untuk UMKM, dan Kecamatan Banyumas untuk pariwisata, ” sebutnya. Selain itu, Pemkab Juga menyusun PKL lain diantaranya sebagai pusat pelayanan di kawasan Kecamatan Baturraden. Kedungbanteng Sumbang, Lumbir, Purwojati, Jatilawang, Somagede dan Kalibagor untuk pariwisata.
Selanjutnya Kecamatan Karanglewas, Cilongok, Pekuncen dan Gumelar untuk peternakan . Rawalo, Kebasen dan Patikraja untuk batik, Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak sebagai kuliner dan agro.
Disamping itu, dr Budhi menambahkan, di Musrenbang tahun ini terdapat 9.912 usulan kegiatan untuk 204 program. Sementara kapasitas keuangan daerah tahun 2019 diperkirakan Rp 3.500.652.000.000 (Rp 3,5 triliun). “Dan yang bisa untuk biaya langsung sekitar Rp 1.400.259.000.000 (Rp 1,4 Triliun), ” kata dia.
Dilain pihak, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Ir Eko Prijanto, MT mengatakan, Musrenbang tahun 2018 merupakan musrenbang untuk perencanaan tahun 2019 dan merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023. “Dalam musyawarah kerja ini dibahas soal target, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta sinergi dengan perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas,” kata dia.
sumber Radra Banyumas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar