Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...

Senin, 11 April 2016

Pemekaran wilayah antara aspirasi, hambatan dan solusi




Sebenarnya saya tak terlalu berharap terjadi pemekaran kabupaten Banyumas. Saya lebih berharap adanya pemerataan pembangunan, berupa pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas vital yang selama ini menumpuk di ibukota kabupaten , lebih terbagi ke 4 pusat sub wilayah berdasarkan perda RDTRK yang berakhirtahun 2015. Akan tetapi sudah beredar informasi bahwa pemekaran antara Kabupaten banyumas dan Kotya Purwokerto adalah keputusan daerah dalam hal ini eksekutif dan leglisatif pada tahun 2004-an, maka saya berharap semoga itu bisa mensejaherakan masyarakat sebagai tujuan utama pemekaran itu. Untuk Kota Purwokerto mungkin tak terllau lmenjadi kendala besar terkait pembiayaan dan sumber PAD, namun bagi kabupaten Banyumas selain sumber PAD yang juga menjadi problem adalah kondisi geografis yang luas antara barat dan timur. Sehingga seperti apa yng dikatakan oleh pak Wakil Bupati bahwa sebaiknya pemekaran wilayah itu menjadi 3 Kabupaten kota, masing masing kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Ajibarang. Namun jika kembali ke masalah kabupaten maka jelas akan sangat berat secara daya saing dan keuangan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat bisa teralihkan menjadi membangun kantor dan gaji pegawai. Ini sebuah kerugian yang tentu bukan tujuan pemekaran yang intinya adalah pemenuhan atas kebutuhan masyarakat . Menurut saya Kabuapten tetap satu yaitu Banyumas yang meliputi wilayah antara Lumbir dan Tambak. Nah, bagaimana solusi agar jauhnya jarak antara 2 wilayah ini ke pusat pemerintahan tidak menjadi kendala? Saya punya ide antara lain :
1.       Wangon dan Kota Banyumas dijadikan pusat pemerintahan ( ibukota bersama) dengan rincian Kantor Muspida berada di Kota Banyumas, dan perkantoran dinas instansi berada di Wangon. Kota Banyuimas saat ini sudah ada kantor Pengadilan Negeri/agama, Kejkasaan Negeri , Rutan, tinggal membangun kantor Muspida lainnya. Serta Dinas pariwisata sebaiknya di Banyumas, karena yang akan menghandle kota tua Banyumas yang potensinya harus dimaksimalkan.
2.        Sementara di Wangon dibangun Perkantoran terpadu dengan membangun sebuah gedung yang bisa menangani semua kegiatan kedinasan ( gedung terpadu) untuk menghemat lahan, meningkatkan efisiensi biaya dan meminimalisir alih fungsi lahan pertanian. Bisa dengan membangun gedung misalnya berlantai 6 dengan yang masing masing lantainya terbagi menjadi beberapa kantor. Untuk yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat ditempatkan di lantai terbawah misalnya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catan sipil, Dinas Pendidikan, dan sebagainya.
3.       Bagaimana dengan pelayanan masyarakat di wilayah timur? Perlu dibangun sebuah kantor cabang di Banyumas yang menangani pelayanan yang vital seperti pelayanan catatan sipil, tenaga kerja dan sejenisnya.
4.       Semua kantor Kecamatan dimaksimalkan fungsinya sepetrti yang sudah mulai berjalan seperti saat ini yaitu ke fungsi perijinan.
5.       Infrastruktur vital dibangun di semua ibukota kecamatan dalam hal ini, harus dibangun Pedestrian (trotoar) yang baik, dilengkapi tanaman peneduh dan lampu jalan, memiliki taman kota atau Ruang terbuka hijau, pengaspalan di semua ruas jalan desa dan dalam kota,
6.       Membangun infrastruktur serbaguna seperti embung yang dilengkapi taman , serta kebun buah, selain berfungsi sebagai pensuplai air saat kemarau dan pengairan bagi perkebunan, juga bisa menjadi objek wisata yang potensial menjadi daya tarik wisatawan sekaligus memberdayakan PKL dengan mendirikan stand di lokasi khusus.
7.       Memaksimalkan Biolita yang saat ini terbatas untuk mengolah limbah tahu di Cilongok, dibangun di daerah lain untuk mengolah limbah organik rumah tangga. Selain itu juga dibangun Tempat pengolahan sampah terpadu yang mana bukan sekedar memusnahkan sampah tapi juga bisa meanfaatkan sampah untuk fungsi lain seperti daur ulang sampah plastik, kertas dan logam.
8.       Instansi pemerintah membina masyarakat , membangun kemitraan dan koperasi yang masing masing memanfaatkan segala potensi daerahnya di bidang industri rakyat baik itu penhasil produk makanan / kuliner, barang kerajinan maupun perkakas atau banrang kebutuhan ( peralatan , genteng, batu bata, mebel dll), membantu memasarkan dengan bekerja sama dengan pelaku usaha pasar modern,  membuat sentra penjualan baik di dekat lokasi wisata unggulan maupun memasarkan di dareah lain  atau bahkan ekspor.
9.       Membangin infastruktur ke semua lokasi wisata, memberdayakan penduduk lokal untuk ikut serta mengelola tempat wisata, membuat paket wisata terpadu kepada wisatawan beserta segala akomodasinya serta tak kalah penting adalah menampilkan atau menyajikan sega potensi masyarakatnya sehingga tujuan utama keberhasilan pariwisata berupa terulanganya kunjungan , lamanya tinggal sertra banyaknya belanja bisa tercapai.
Semoga hal hal ini bisa terwujud , sehingga Pemekaran Wilayah bisa mejadi solusi terhadap terciptanya kesehjahteraan msyarakat bukan malah membebani anggaran dengan membiayai anggaran pegawai.
Ilustrasi , contoh embung atau danau buatan sebagai salah satu RTH dalam kota berfungsi sebagai sarana pariwisata.

Quote:
Originally Posted by ANDR3Y

Tidak ada komentar:

Posting Komentar