Langsung ke konten utama

Januari, Tirta Kembar Dioperaisonalkan Lagi

suaramerdeka.com

Pemkab Diminta Kelola Tirkem

Selesai Kontrak 2018

Pemkab Banyumas diminta untuk mengelola sendiri kolam renang Tirta Kembar (Tirkem), di Jalan dokter Angka Puyrwokerto, setelah pengelolaan oleh pihak ketiga selesai pada 2018.
Dengan demikian, rencana untuk memperbaiki kontrak (adendum) dengan PT Graha Cipta Guna (GCG) selaku pengelolaa saat ini, diminta dibatalkan. Pemkab lebih baik fokus penyelesaian sampai 2018.
Ketua DPRD Banyumas periode 1999- 2004, Suherman mengatakan, Pemkab mestinya belajar dari pembayaran denda dan ganti rugi gugatan pengadilan setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA), yang memenangkan PT GCG.
Anggaran yang dikeluarkan Pemkab untuk membayar denda, ganti rugi dan memperbaiki fasilitas, nilainya cukup besar, hampir Rp 2, 5 miliar.
“Masa setelah membayar ganti rugi, denda dan memperbaiki fasilitas dengan anggaran cukup besar, Bupati masih mau mengeluarkan kebijakan untuk perpanjangan kontrak sampai 2022. Apa Pemkab tidak mampu dan sanggup untuk mengelola asetnya sendiri,” katanya, yang juga tokoh olah raga Banyumas ini, Senin (5/12).
Diambil Alih
Dia memberi dua saran. Pertama, kolam renang dan sejumlah bangunan yang semula untuk tempat hiburan, kafe dan gedung pertemuan setelah kontrak pengelolaan selesai pada 2018, diambil alih kembali.
Menurutnya, kesulitan akses masuk dari Jl dokter Angka karena di depan kolam tersebut, masih merupakan tanah milik PT GCG, bisa diatasi melalui melalui jalan arah Perumahan Permata Hijau yang sudah menjadi jalan umum.
“Tinggal Pemkab membeli tanah untuk akses masuk sesuai kebutuhan. Jika tanah itu milik masyarakat atau milik PT GCG, mestinya Pemkab juga bisa mengupayakan, karena jalan yang dibutuhkan juga untuk kepentingan umum ke kolam renang,” kata pengurus Projo Banyumas ini.
Saran kedua, lanjut dia, Pemkab bisa bernegoisasi dengan PT GCG untuk mencari skema kerja sama yang sesuai dengan menukar atau jual beli, aset dan tanah Tirta Kembar ditukar dengan tanah yang dimiliki owner PT GCG, di sebalah timur GOR Satria.
Dia tidak sepakat, jika opsi yang diambil bupati saat ini memberi ruang untuk perpanjangan kontrak sampai 2022. Hal itu menunjukkan, wibawa pemerintah lemah dan tidak ada keberanian untuk mengelola aset milik sendiri.
“Jika dikelola sendiri, katanya, dampak untuk kepentingan pembianaan atlet khususnya renang juga akan maksimal, karena pemerintah juga punya tanggung jawab sosial untuk kemajuan dunia olah raga, khususnya renang, di mana dulu saat kolam renang tersebut masih operasional, banyak atlet dari Banyumas bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
“Kolam renang itu dulu dibangun oleh Gubernur Jateng sebagai hadiah karena dari Banyumas, telah menelorkan banyak atlet renang yang mampu berprestasi di berbagai kejuraaan, sehingga memberi kebanggaan bagi warga Banyumas dan Jateng termasuk Indonesia,” katanya. Jika dikelola sendiri, lanjjut dia, pemasukan untuk daerah juga akan lebih maksimal.
Menurutnya, sejak dikelola sejak 1980-an sampai 2011 lalu, informasinya setoran ke Pemkab hanya Rp 11 juta. Bupati Achmad Husein sebelumnya mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dengan pihak PT GCG, kolam renang direncanakan bakal dioperasionalkan lagi per Januari 2017, namun sementara untuk ujicoba maupun latihan para atlet dulu.
Sedangkan untuk umum, katanya, maksimal Februari. Husein juga menyatakan, saat ini masih dilakukan pembahasan untuk revisi perjanjian atau dendum dengan PT GCG.
Namun materi adendum tersebut, juga menyangkut perpanjangan kontrak sampai 2022, Bupati belum bisa memberi keputusan. “Saat ini masih dibahas untuk revisi atau adendum perjanjiannya. Yang sudah disepakati keduabelah pihak adalah mulai Januari 2017 sudah bisa digunakan lagi,” katanya. 

Dibuka Setelah Mangkrak 10 Tahun


Kolam renang dan tempat hiburan Tirta Kembar, milik Pemkab Banyumas di Jalan dokter Angka Purwokerto, akan dioperaisonalkan lagi mulai Januari 2017. Kolam renang bertaraf internasional ini mangkark sejak 2007 lalu dan masih dalam status pengelolaan PT Graha Cipta Guna (GCG) Purwokerto.
“Kami bersama pengelola (PT GCG) sudah sepakat untuk mengoperasionalkan lagi mulai awal Januari 2017 dan sekarang kolam renang masih dalam tahap uji coba,” kata Bupati Achmad Husein, kemarin. Menurutnya, uji coba hanya diperbolehkan untuk latihan atlet-atlet renang Banyumas.
Sedangkan untuk umum, menurut persiapan pihak pengelola, kemungkinan besar baru dibuka awal Februari. “Terkait untuk revisi atau adendum perjanjian, ini masih dibahas bersama. Sambil menunggu revisi perjanjian, maka Tirkem bisa digunakan khusus untuk atlet renang tanpa membayar.
Caranya masuk menggunakan kartu yang disedaikan Dinporabudpar. Kalau untuk umum perkiraaan Februrai atau malah lebih cepat,” katanya. Dari catatan Suara Merdeka, setahun lalu, Bupati juga menyampaikan, kolam renang tersebut sudah bisa dibuka.
Waktu itu, dia manargetkan dibuka bersamaan perayaan pergantian Tahun Baru 2016. Namun batal terlaksana karena persiapan belum matang dan masih ada sejumlah sarana dan prasarana yang harus diperbaiki.
Kini Bupati menjanjikan kembali, awal tahun depan sudah bisa dibuka. Sebagaimana diketahui, kolam renang tersebut dihentikan untuk umum resmi pada 1 Juli 2007 lalu, karena air kolam mengandung bakteri, yang membahayakan kesehatan.
Kualitas air sumur bor di kolam dinilai tidak memenuhi standar kesehatan. Penelitian yang dilakukan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Dinkes Banyumas sejak Januari-Maret 2007 menyebutkan, air kolam mengandung bakteri coliform di atas normal, sehingga airnya tidak sehat.
Sumur BorAir itu juga mengandung bakteri organik yang cukup tinggi, serta mengeluarkan bau tidak sedap. Masalah itu muncul, setelah menggunakan air sumur bor yang dibuat Pemkab dengan dana Rp 262 juta.
Sebelumnya kolam renang terbesar di Banyumas ini mendapat pasolan air dari mata air Bancarkembar. Namun pasokan air ditutup warga setempat, karena mereka merasa tidak mendapatkan kompensasi. Setelah itu mangkrak cukup lama, hingga ada gugatan dari PT GCG ke pengadilan.
Di tingkat MA dimenangkan perusahaan tersebut. Pemkab harus memenuhi sejumlah kewajiban, di antaranya menyiapkan kembali suplai air dan membauar ganti rugi atas mangkraknya kolam tersebut. Selain itu, Pemkab juga diwajibkan untuk melanjutkan perjanjian yang telah disepakati.
Kontrak berlangsung sampai 2018 dan diperpanjang sampai 2022. Selain membayar kerugian materil, Pemkab juga harus membayar uang paksa ke penggugat sebesar Rp 1 juta setiap hari keterlambatan sejak keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap pada 9 November 2011 sampai melaksanakan putusan.
Sejak 31 Desember 2013 atau sebanyak 784 hari denda yang harus di bayar Pemkab sebesar Rp 784 juta sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Rp 1,04 miliar Sekda Wahyu Bidi Saptono sebelumnya menyatakan, kewajiban pembayaran denda dan ganti rugi hasil keputusan MA sudah dilaksanakan. Kewajiban tersebut, katanya, juga disaksikan oleh panitera Pengadilan Negeri Purwokerto.
Menurutnya, kewajiban denda yang sudah dibayarkan sebesar Rp 1,417 miliar dan ganti rugi sekitar Rp 260 juta. Sebelumnya Pemkab juga sudah mengeluarkan anggaran APBD untuk membangun sarana dan prasarana penyediaan air kembali sekitar Rp 1,2 miliar.
Adendum yang sedang dibahas, kata sekda, di antaranya terkait pihak mana yang harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana kolam renang, tribun dan prasarana pendukung lain. Kemudian soal tambahan waktu jangka pengelolaan sekitar 24 bulan, dihitung sejak pengelolaan berhenti dan persidangan berlangsung.
“Termasuk bagaimana pengelolaannya ke depan, berapa besaran tiketnya dan sharing yang akan diberikan ke Pemkab. Dalam perjanjian sebelumnya pengelolaan Tirtakembar tidak hanya kolam renang tapi ada kafe, tempat karaoke dan biliard,” katanya. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

JNE Resmikan Wangon Gateway

Tingkatkan Kecepatan Layanan JNE Resmikan Wangon Gateway
Salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional, JNE terus memperkuat berbagai sektor salah satunya infrastruktur dan jaringan. Selain di Bandung, telah mengoperasikan Jakarta Gateway, Surabaya Gateway dan Wangon Gateway. Perluasan infrastruktur pun tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga dilakukan di JNE Medan dan Kantor Perwakilan baru JNE di Batam. Selanjutnya Gateway Makasar .

Peresmian JNE Gateway Wangon (Foto : Edi Romadhon)

















:  Demi meningkatkan kecepatan layanan pengiriman bagi customer, JNE melakukan penambahan infrastruktur. Realisasi dari penambahan infrastruktur tersebut adalah pembangunan Wangon Gateway yang berlokasi Jl Raya Klapagading Rt 04 Rw 08 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Mohammad Feriadi, selaku Presiden Direktur JNE, dalam sambutannya menyampaikan, setelah peluncuran 7 produk di bulan Februari 2016 yang lalu, pembukaan Gateway Wangon merupakan salah satu wujud pengembangan i…