Radarbanyumas.co.id
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Banyumas dinilai cukup pesat. Kabupaten Banyumas juga akan menjadi salah satu daerah yang dijadikan pilot project untuk program pembangunan rendah emisi, khususnya untuk pembangunan ekonomi hijau. Asekbangkesra Setda Banyumas, Didi Rudwiyanto mengatakan pembangunan ekonomi hijau yakni, pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu perlu ada pengendalian emisi, khususnya untuk mengurangi dampak global warming. “Salah satu dampak global warming yang saat ini terjadi di Banyumas yaitu kerusakan jalan akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Lalu juga ada dampak dari efek rumah kaca, akibat berkurangnya lahan pertanian yang produktif,” katanya di sela-sela kegiatan Konsultasi Publik Strategi Pembangunan Ekonomi Hijau Sektor Berbasis Lahan Kabupaten Banyumas, Rabu (14/12), di Hotel Wisata Niaga. Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pengendalian tata ruang. Menurutnya, dengan pengendalian dan pengelolaan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan, diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi hijau tersebut. Oleh karena itu, ini sangat berkaitan dengan rencana tata ruang daerah. Disebutkan, pemkab juga mulai menyiapkan sembilan rencana aksi mitigasi, sebagai strategi pelaksanaan rencana tata guna lahan untuk menunjang dan mendukung pembangunan rendah emisi tersebut. Adapun rencana aksi tersebut antara lain, pengembangan sistem tumpang sari dengan tanaman kebun campur pada lahan holtikultura dan palawija, gerakan tanam pohon di lingkungan pemukiman, penanaman pohon tegakan di tepi persil sawah irigasi, gerakan menanam tumbuhan golongan kebun campur pada lahan agroforestri jati, pengembangan sistem pengairan, pengembangan tanaman padi varietas unggul baru yang rendah emisi, serta beberapa rencana lain seperti pengembangan sistem pertanian ke arah pertanian organik dan pengembangan unit pemanfaatan biogas. “Intinya, pembanguan tetap akan dikembangkan, namun demikian dampak terhadap lingkungan juga akan diupayakan dikurangi,” jelasnya. Development Planning Spesialist World Agroforestry Centre, Feri Johana mengatakan rencana pembangunan rendah emisi tersebut menjadi inisiatif dari pemerintah kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah pusat untuk menurunkan emisi secara mandiri. Sehingga perlu disinergikan dengan program nasional yang direncanakan sampai tahun 2030 mendatang. “Banyumas jadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang dijadikan pilot projet untuk aksi mitigasi ini, khususnya untuk menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan. Selain Banyumas juga ada Banjarnegara dan Pubalingga yang merupakan daerah yang masih dialiri satu sungai,” jelasnya. Koordinator Provinsi Jawa Tengah, Feri Prihantoro menambahkan dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan dapat menggandeng seluruh unsur yang ada di Banyumas, untuk ikut mensukseskan rencana atau program ini. “Tidak hanya mengendalikan alih fungsi lahan saja, tetapi juga untuk melihat konsekuensinya terhadap emisi. Namun semua sifatnya hanay referensi saja, karena keputusan akhir seperti kebijakan, tetap ada di pemerintah daerah. Harapan akhirnya, rencana-rencana ini bisa masuk ke RPJMD atau RPJP,” tegasnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyumas, Eko Prijanto mengatakan sebelum melangkah lebih jauh, pihaknya saat ini mulai meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. “Target akhir 2017 revisi RTRW sudah bisa selesai, sehingga juga dapat dijadikan referensi untuk rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang,” ujarnya. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi hijau, lanjut dia, sejauh ini masih proses awal. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu meminta masukan dari masyarakat dengan kegiatan konsultasi publik ini. “Lebih dari 50 stakeholder hadir. Tidak hanya dari Banyumas saja, tetapi juga ada beberapa stakeholder dari kabupaten lain yang terkait,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar