Langsung ke konten utama

update info Pengelolaan Bisnis Kebondalem

Kewajban Denda Mulai Dibayar Rp 10,5 Miliar



Pemkab Banyumas mulai melaksanakan kewajiban denda hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengelolaan kawasan bisnis Kebondalem dengan PT Graha Cipta Guna (GCG) Purwokerto. Kewajiban denda dan uang paksa (duamsong) yang diambilkan dari APBD, untuk tahap pertama sebesar Rp 10,5 miliar. Hal ini menindaklanjuti salah satu amar putusan MA No 530 PK/PDT/2011 tanggal 2 Februari 2011.

Kepala Bagian Hukum Setda Banyumas, Faturrohman bersama Kasubag Bantuan Hukum Adi Prasetyo menjelaskan, kewajiban membayar denda tahap pertama sudah diselesaikan tanggal 18 Januari lalu, melalui transfer ke PT GCG. Pembayaran tersebut sekaligus untuk pembayaran tahun lalu, yang belum bisa dibayarkan karena sudah tutup tahun anggaran. ”Kesepakatannya untuk bayar denda diangsur bertahap dari APBD sampai tahun 2018.

Tahun 2016 lalu dibayarkan bersama tahun ini karena sudah di akhir tahun anggaran, tapi harus awal tahun ini, dan ini sudah dibayarkan. Kalau untuk 2017 dan 2018, yang penting sampai batas waktu satu tahun anggaran,” terangnya, Selasa (31/1).

Dijelaskan, total uang denda dan paksa yang ditanggung pemkab sekitar Rp 22 miliar. Setelah tahap pertama dibayarkan, sisa kekurangan Rp 11,5 miliar, bakal diangsur lagi dua tahun anggaran berikutnya. Tahun 2017 sekitar Rp 6,5 miliar dan tahun 2018 sekitar Rp 5 miliar.

Belum Dibahas

Menurutnya, setelah putusan MA tersebut dinyatakan inkrah, pemkab sudah menitipkan uang Rp 500 juta melalui panitera Pengadilan Negeri Purwokerto selaku eksekutor putusan MA tersebut. Sehingga total uang yang sudah dibayarkan ke PT GCG sekitar Rp 10,5 miliar.

”Namun waktu itu negoisasinya untuk diangsur belum ada titik temu, sehingga baru tercapai kesepakatan beberapa waktu lalu dan dari pemkab juga didampingi pengacara negara dari kejaksaan,” ujarnya. Terkait perkembangan adendum, Adi menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan lagi dengan PT GCG. Sementara berhenti dulu.

Saat ini, kedua belah pihak masih fokus menyelesaikan pembayaran denda dan pemindahan PKLWira Niaga Kelana dan kini sedang berjalan. Soal bangunan mangkrak nantinya mau seperti apa dan bagaimana model pengelolaan ke depan, diakui, sejuah ini belum dibahas.

Dia menyatakan, dalam amar putusan MA, perjanjian 1986 harus dilanjutkan, sehingga harus dikaji ulang baik dari aspek legalitas dan bisnis. ”Misalnya bangunan mangkrak dulu peruntukannya seperti apa, dan apakah sekarang masih relevan dilaksanakan.

Kalau untuk pemindahan PKL sedang dilaksanakan,” ujarnya. Dia mengaku tidak paham betul, kenapa masalah Kebondalem tidak bisa diselesaikan sejak dulu. Pasalnya, bangunan menjadi mangkrak atau dihentikan pembangunannya 1987, setelah ada PKL masuk di depan bangunan yang dalam perjanjian dibuat empat lantai tersebut.
sumber Suara Merdeka

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rencana Jalan TOL Pejagan /Tegal - Wangon - Cilacap Dalam Tahap Penyusunan FS

Up date info :  Ternyata info terbaru diusulkan bukan dari Tegal tapi dari Pejagan, Yaitu Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap dan Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap


Peta Usulan Program Bina Marga Antar WPS Brebes-Cilacap

 Pembangunan jalan tol lanjutan dari pejagan-bumiayu-pekuncen-ajibarang-cilacap Penyusunan FS tol Pejagan-Cilacap



update info berita ini Minggu 12 Feb 2017, 10:59 WIB Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan TolDana Aditiasari - detikFinance Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
"Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017).
Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternati…

Rencana Jalan TOL Ajibarang Wangon

Dalam perkembangannya rencana pembangunan jalan Tol Ajibarang Wangon terakomodasi dengan disetujuinya Rencana Jalan Tol Tegal Cilacap yang aksesnya dipastikan melewati kota kota ini.

Berdasarkan RTRW Jateng 2009-2029, Kabupaten Banyumas akan dilalui jalan tol Tegal-Cilacap. Rutenya dimulai dari Tegal-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon-Cilacap. Sedangkan untuk Kabupaten Cilacap akna dilalui Jalan tol Cilacap-Yogyakarta, rutenya dimulai dari Cilacap-Buntu-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo-Kulon Progo, Yogyakarta.
Meskipun tidak melewati Kota Purwokerto, tapi dengan akses yang memadai terutama ke Wangon yang menurut informasi menjadi lokasi TOL Gate , maka tetap berperan signifikan terhadap mobilitas dari Purwokerto ke luar daerah. 
Ini adalah konsekuensi sebuah perkembangan dimana dampak dibukanya TOl Cipali tenyata semakin membuat kawasan Banyumas padat. bahkan yang menjadi pelajaran bersama adalah kasus rusaknya jembatan Comal Pemalang beberapa tahun lalu, mengakibatkan kemacetan parah di Jalur…

Objek Wisata Karang Penginyongan Karangtengah Cilongok

update info






GRAFIKA GROUP KEMBANGKAN WISATA DI KARANG PENGINYONGAN
KAWASAN WISATA KARANG PENGINYONGAN CIPENDOK
LAUTAN BUNGA DI TAMAN PENGINYONGAN
TITIAN KASIH KE PUNTUK ASMARA



[Suara Banyumas] Kawasan Objek Wisata Karang Penginyongan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, bakal dikembangkan menjadi destinasi wisata dan budaya yang terintegrasi. Tujuannya menarik wisatawan untuk mengunjungi wilayah Banyumas bagian barat. Hal itu diungkapkan budayawan Ahmad Tohari dalam Sosialisasi Pengembangan Taman Wisata dan Budaya Karang Panginyongan, Minggu (17/1). Dia mengatakan, Karang Penginyongan ini diarahkan untuk menjadi kawasan wisata edukatif. Arahnya untuk membentuk karakter kepribadian pengunjungnya. ”Banyumas membutuhkan destinasi wisata dengan konsep yang baru, tidak hanya untuk objek wisata massal. Selain itu, sudah waktunya kantongkantong kebudayaan disiapkan untuk menarik wisatawan. Banyumas butuh usaha pariwisata berbasis alam dan juga pemikiran untuk p…