Sejarah Banyumas Bagian 1

[Humas Kabupaten Banyumas ]Pendopo Si Panji

Setelah Perang Diponegoro berakhir (1825-1830) daerah Banyumas dan Kedu (Bagelan) terlepas dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dan berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Jendral De Kock mengunjungi Banyumas pada bulan November 1831 dan dengan Keputusan Jendral Van Den Bosch tertanggal 18 Desember 1831 dibentuklah Karesidenan Banyumas yang terdiri dari lima Kabupaten, yaitu : Banyumas, Ajibarang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Majenang.

Kabupaten Banyumas pada masa itu terdiri dari tiga distrik yaitu : Banyumas, Adirejo, dan Purworejo Klampok. Kabupaten Ajibarang terdiri dari tiga distrik yaitu : Ajibarang, Jambu (sekarang Jatilawang) dan Purwokerto.

Karena bencana angin topan selama 40 hari yang melanda Kabupaten Ajibarang pada tahun 1832, maka ibukota Kabupaten pada tanggal 6 Oktober 1832 dipindahkan ke Desa Paguwon, Distrik Purwokerto.

Bupati Ajibarang pada saat itu adalah Adipati Aryo Mertodirejo II yang dapat disebut juga sebagai Adipati Purwokerto I.

Rumah atau pendopo Kabupaten Banyumas dan Kota Banyumas didirIkan pada tahun 1571 oleh Kyai Adipati Wargautama II yang dapat disebut sebagai Bupati Banyumas I dan dikenal pula dengan sebutan Kyai Adipati Mrapat. Kemudian Adipati Yudonegoro II (Bupati Banyumas VII tahun 1707-1743) memindahkan Kabupaten Banyumas agak ke sebelah timur dengan sekaligus membangun rumah Kabupaten berikut Pendoponya. Dan yang sekarang terkenal dengan nama SI PANJI.

Banyak cerita yang berhubungan dengan pendopo Si Panji dengan keanehannya. Cerita itu antara lain :

1. Pada tanggal 21 s.d 23 Februari 1861 sebagaimana tersebut dimuka, kota Banyumas dilanda banjir hebat (Blabur Banyumas) karena meluapnya Kali Serayu. Sebagian pengungsi berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas pendopo "Si Panji". Setelah air bah surut, ternyata pendopo ini tidak mengalami kerusakan atau perubahan sedikitpun pada keempat tiangnya (saka guru). Bupati Banyumas pada masa itu adalah Raden Adipati Cokronegoro I yang menjabat sejak tahun 1831.

2. Konon ketika pendopo itu akan dibangun, semua sesepuh/tokoh masyarakat Banyumas menyumbangkan calon saka guru pendopo atau bahan bangunan yang lain. Semua Ki Ageng telah memenuhi permintaan Sang Adipati, kecuali Ki Ageng Somawangi, sehingga ia dipanggil untuk menghadap Sang Adipati akan dimintai keterangannya. Menghadaplah Ki Ageng Somawangi memnuhi panggilan dinas Sang Adipati. Sementara itu pembangunan pendopo sedang dikerjakan. Untuk menebus kesalahannya, pada saat itu pula ia langsung menyerahkan saka guru pendopo yang ia ciptakan dari tatal dan potongan-potongan kayu yang berserakan di sekitar kompleks pembangunan itu. Hal itu oleh Sang Adipati tidak disambut baik, bahkan sebaliknya itu dianggap suatu sikap pamer atau mendemonstrasikan kebolehannya, akibatnya malahan ia dituduh berniat akan njongkeng kewibawaan sang Adipati. Atas tuduhan yang kurang adil itu, Ki Ageng marah, segera meninggalkan Kadipaten tanpa pamit. Sang Adipati merasa sangat tersinggung, segera menyuruh prajurit kabupaten supaya menangkap Ki Ageng yang dianggap ngungkak krama itu. Namun karena kesaktiannya (perlindungan Allah) ia dapat lolos dari bahaya itu. Konon tongkatnya ditancapkan di suatu tempat yang untuk sementara tongkat tersebut berganti wujud persis seperti sosok Ki Ageng. Sementara para prajurit menganiyaya Ki Ageng tiruan, Ki Ageng Somawangi dari jalan raya menerobos melalui jalan setapak menuju padepokannya yang sekarang menjadi Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Desa di mana Ki Ageng menerobos untuk menghindari kejaran prajurit Banyumas (rejaning jaman) kemudian diberi nama “Panerusan” yang pernah menjadi desa perdikan berstatus “Kademangan”. Sekarang menjadi nama desa di Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok. Sebagai pembalasan atas sikap Sang Adipati yang dianggap daksinya, Ki Ageng Somawangi memberikan sumpah serapah atau kutuk pastunya kepada trah Banyumas terutama kepada yang menjabat sebagai priyayi yakni barang siapa diantara para keturunan Bupati Banyumas yang datang ke Desa Somawangi dan melewati (menyeberangi) Kali Sidula (sungai kecil yang bermuara di Kali Sapi), ndilalah (kersaning Allah), jabatannya akan lepas atau sekurang-kurangnya turun pangkat. Apa hanya secara kebetulan atau memang ampuhnya kutukan itu, konon sumpah serapah itu benar-benar mempan, sehingga sampai sekarang masih ada orang yang mempercayainya, sekalipun bukan trah Bupati Banyumas. Siapakah Raden Somawangi (Ki Ageng Somawangi) Ia adalah cucu Ki Ageng Penjawi (nama samaran). Ki Ageng Penjawi adalah mantan Bupati Pasantenan (Pai) yang karena konflik dengan Kerajaan Mataram terpaksa hijrah ke wilayah Banyumas yang lazim disebut daerah mancanegara.

3. Cerita lain menyebutkan bahwa salah satu saka guru Pendopo Si Panji (yang dikeramatkan) berasal dari hutan belantara di daerah hulu Kali Serayu Kabupaten Banjar (Banjarwalulembu). Konon hutan itu sangat wingit (Jawa sato mara sato mati jalma mara jalma mati). Kata sehibul hikayat, saka guru yang satu itu cenderung ingin kembali ke asalnya. Namun keinginannya itu tidak mungkin terlaksana. Setelah ada penggabungan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto tahun 1936, atas prakarsa Adipati Aryo Sujiman Gandasubrata (Bupati Banyumas XX), Pendopo Si Panji pada bulan Januari 1937 dipindahkan dari Banyumas ke Purwokerto. Barangkali terpengaruh kepercayaan-kepercayaan tersebut di atas dan untuk menghindari hal-hal (peristiwa gaib) yang tidak diinginkan, maka pemboyongan pendopo Si Panji yang keramat itu tidak melewati Sungai Serayu, tetapi melewati daerah Semarang.

Dikutip dari Buku "Sejarah Banyumas" oleh Drs. S. Adisarwono dan Bambang S. Purwoko, B.A. yang diterbitkan oleh UD Satria Utama Purwokerto, 1992.

Penanganan Drainase Tahun 2016

Drainase Tak Mampu Tampung Air

26 January 2016 | RadarPurwokerto,

PURWOKERTO – Penanganan saluran drainase tahun 2016 ini dianggar Rp 4 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan drainase baru, serta beberapa pekerjaan normalisasi drainase di wilayah perkotaan Purwokerto.

Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menjelaskan, beberapa penanganan drainase yang akan dilakukan meliputi saluran drainase yang berada di pinggir jalan maupun di pemukiman warga. Salah satu pembangunan drainase yang dilakukan yaitu melanjutkan pembangunan drainase di wilayah perempatan Karangjambu.

“Disana akan ada perbaikan drainase ke arah selatan. Agar aliran air tidak terlalu besar, khususnya yang menuju arah barat yang masuk ke Sungai Jurig,” jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk ruas Jalan Jenderal Soedirman rencananya juga akan dilakukan normalisasi drainase. Sebab, tidak semua aliran air masuk ke dalam saluran drainase saat hujan turun. “Padahal dimensi drainase masih cukup untuk menampung debit air. Sehingga perlu normalisasi untuk membersihkan saluran drainase di sepanjang jalan tersebut,” katanya.

Hal serupa juga akan dilakukan pada drainase di ruas Jalan Soeparno. Menurutnya, selain normalisasi drainase juga akan dilakukan pembangunan sumur resapan pada titik-titik tertentu. “Kita masih melakukan survei untuk menentukan titik-titik tersebut, termasuk drainase di Jalan Martadireja. Sisanya akan kita lakukan penanganan drainase di perkotaan Purwokerto, baik di permukiman maupun di ruas jalan lain,” tegasnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini masih ada 40 titik genangan air yang ada di wilayah Purwokerto. Berdasarkan masterplan penanganan drainase, rencananya tahun ini penanganan beberapa titik genangan air akan kembali dilakukan secara bertahap.

http://sitoneizer.blogspot.co.id/2016/01/main-drain-perkotaan-purwokerto.html

RTH Mersi Tahap II

Jogging Track hingga Bangku Taman

26 January 2016 | RadarPurwokerto

Fasilitas di RTH Mersi

PURWOKERTO – Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Mersi akan dilanjut tahun ini. Untuk pembangunan tahap kedua, fokus melanjutkan pembangunan tahap pertama tahun 2015 lalu.

Dari pantauan Radarmas, RTH Mersi yang berlokasi di lapangan Mersi sudah dilengkapi dengan jogging track, bangku taman, serta tembok keliling. Selain itu, penanganan lapangan agar tidak tergenang juga sudah selesai digarap pada pembangunan tahap I.

Kepala DCKKTR Kabupaten Banyumas Andri Subandrio memastikan pembangunan RTH Mersi akan dilanjutkan tahun ini. Namun saat ini pihaknya masih menunggu dokumen penggunaan anggaran (DPA), sehingga belum dapat menyebutkan pasti anggaran yang akan digunakan.

“Tahun ini kita lanjut. Namun masih menunggu DPA-nya turun,” ujarnya.

Sebelumnya dikatakan, untuk tahap II sudah mengusulkannya beberapa pekerjaan untuk melengkapi RTH Mersi. Seperti pavingisasi jalan masuk, tanaman atau taman keliling, termasuk saluran air.

Dijelaskan, pembangunan RTH Mersi untuk menambah persentase RTH yang ada di wilayah Perkotaan Purwokerto. Pasalnya, saat ini persentase RTH di Purwokerto belum mencapai 20 persen dari total wilayah.

“Iya, itu salah satu upaya untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Purwokerto,” tegasnya.

Seperti diketahui, wilayah Kelurahan Mersi khususnya wilayah sekitar lapangan langganan banjir. Oleh karena itu, selain untuk menangani genangan, pembangunan lapangan Mersi yang dilengkapi dengan fasilitas RTH diharapkan dapat mengurangi dampak genangan air. Khususnya pada saat musim penghujan seperti saat ini.

Realisasi Underpass Tunggu MoU

Realisasi Underpass Tunggu MoU

23 Januari 2016 , Suara Banyumas

Belum ada nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi ganjalan realisasi pembangunan underpass Jalan Jenderal Soedirman.
Menurut Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Banyumas Akhmad Taufik, sejauh ini belum ada nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Banyumas.
Akibatnya, menurut dia, pembagian tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum jelas. “Dengan adanya MoU nanti, bisa diketahui siapa yang harus berbuat apa,” ucapnya, kemarin.
Dia menekankan, akibat belum ada nota kesepahaman itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum dapat melangkah lebih lanjut untuk merealisasikan underpass. Pantauan Suara Merdeka, kondisi di sekitar persimpangan sebidang Jalan Jenderal Soedirman saat jam sibuk sering sangat padat.
Terlebih ketika, ada kereta yang melintas, kondisi itu membuat kendaraan harus berhenti sehingga menyebabkan antrean panjang. Belum lagi perilaku kurang disiplin dari pengendara yang terkadang berhenti dengan mengambil jalur di sisi kanan, sehingga membuat arus lalu lintas tersendat.
Dan sejak beberapa waktu lalu, untuk mengatasi hal itu Dinhubkominfo Banyumas sudah memasang barrier beton untuk membelah arus kendaraan. Diberitakan sebelumnya, realisasi pembangunan underpass Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto masih butuh waktu.
Sebab, studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut baru akan dilaksanakan tahun ini. “Tahun 2016 akan dilelang untuk studi kelayakannya, karena sebelumnya beberapa kali gagal lelang,” ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Banyumas Irawadi.
Menurut dia, nanti dalam proses studi kelayakan tersebut akan diketahui lokasi mana yang akan dipilih menjadi akses untuk dibangun underpass. Akses tersebut bisa jadi berada di selatan jalan yang sudah ada saat ini, atau ada di utara.
Namun, mungkin juga bisa tetap sesuai dengan jalur yang saat ini sudah ada. “Kami sebagai lokasi yang ketempatan, perlu tahu nanti akan lewat mana,” katanya.
Urai Kesemrawutan
Dia mengemukakan, nanti hasil studi kelayakan itu juga mencakup detail engineering design (DED) underpass itu. Wacana pembangunan underpass Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto sudah mengemuka sejak beberapa tahun lalu.
Kesemerawutan arus lalu lintas di sekitar perlintasan kereta api Jalan Jenderal Soedirman menjadi penyebab pemunculan wacana pembangunan underpass tersebut.
Pembangunan sarana itu diharapkan bisa mengurai kesemerawutan arus lalu lintas yang selama ini banyak dikeluhkan warga. Kesemerawutan di lokasi perlintasan sebidang itu juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang belum kunjung terselesaikan.

Turis Inggris Kepincut Durian Alasmalang

22 January 2016 | Filed under: /Purwokerto,/PurwoMas,/Update | Posted by: admin

KEMRANJEN- Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen semakin dikenal dengan desa sentra durian di Banyumas. Apalagi Alasmalang punya durian bhineka bawor yang menjadi unggulan dan banyak diminati pasar. Bahkan baru-baru ini, turis Inggris dan India tertarik mencicipi nikmatnya durian bhineka bawor.
“Ada turis dari Inggris dan India yang berlibur di Jogja, kemudian mampir ke sini karena ingin mencoba rasa durian ini. Mereka bilang enak dan good,” kata pengusaha durian Sarno.
Menurut Sarno, durian bhineka bawor diminati masyarakat luas. Bahkan bibit sekaligus buahnya yang besar dan enak laku terjual dengan harga yang tinggi.
Harga durianya saat ini dijual dengan harga Rp 45 ribu per kilogram. Malah durian seberat 10 kilogram, delapan kilogram dan 11,5 kilogram, terjual secara lelang seharga Rp 2 juta.
Bibit durian yang Sarno buat juga laku terjual dengan harga yang fantastis. Satu bibit durian ukuran satu meter dihargai Rp 1 juta. “Tergantung ukurannya. Ada juga bibit yang terjual sampai Rp 4 juta,” ujarnya.
Dulu, dia sempat mengalami kesulitan memasarkan bibit durian bhineka bawor. Bahkan warga diberi secara gratis pun ada yang tidak mau.
“Mereka mengira  akan terlalu lama menunggu pohon hingga berbuah, ternyata baru tiga tahun sudah berbuah. Maka dari itu sekarang bibit durian ini malah mahal, karena rasanya enak dan ukurannya pun besar,” imbuhnya.

Komersialisasi Bandara Wirasaba

Banyumas Bakal Makin Berkembang

23 January 2016 | RadarPurwokerto,

Garuda Ingin Jadi Lokomotif

PURWOKERTO – Keberadaan Bandara Wirasaba yang ada di Kabupaten Purbalingga, bakal berdampak baik pada perkembangan Banyumas. Dari segi industri maupun edukasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia Tbk, M Arif Wibowo setelah melakukan kuliah umum di Gedung Rudiro Unsoed, Jumat (22/1). Menurut dia, dengan perkembangan Banyumas diatas rata-rata nasional, menjadi modal utama Banyumas untuk maju pesat.

Melihat potensi tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan jika Garuda ikut meramaikan Bandara Wirasaba. Apalagi secara tempat Bandara Wirasaba sangat potensial untuk digunakan. “Ini karena bandara Wirasaba berada di tengah empat kabupaten,” katanya.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu kepastian bandara untuk melihat spesifikasinya. Sesuai dengan spesifikasi pesawat yang dimiliki garuda atau tidak. “Secara pasar ini sangat potensial untuk dikembangkan. Tapi kita tunggu dulu seperti apa,” jelasnya.

Arif optimis mengembangkan bandara di Purbalingga dibandingkan dengan Cilacap. Menurut dia, berdasarkan informasi dari Dirjen Perhubungan, di Cilacap terganggu dengan adanya menara yang membatasi.

Dia juga melihat dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya. “Dengan harga tiket yang hampir sama dan waktu lebih cepat, saya yakin mereka juga akan memilih menggunakan transportasi udara. Karena untuk mereka yang sibuk sangat menghargai waktu. Kita tunggu saja kepastiannya seperti apa. Yang jelas kami ok, dimana saja asal pasar bagus,” ujarnya.

Untuk pesawat, katanya, bisa dilakukan secara bertahap. Tidak harus langsung setiap hari.

“Bisa seminggu empat atau lima kali terlebih dahulu. Harapannya bisa setiap hari dilakukan penerbangan,” ujarnya.

Kemarin, Garuda Indonesia juga melakukan MoU dengan Unsoed. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo dan Rektor Unsoed Dr Ir Achmad Iqbal MSi.

Arif mengatakan, MoU sebagai bentuk usaha mendekatkan diri pada masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Apalagi saat ini sudah tersedia gerai Garuda Indonesia di Aston Imperium Purwokerto, yang bisa memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelayanan Garuda Indonesia.

“Sejak dibuka dua bulan lalu, ada perkembangan pendapatan sebesar Rp 500 juta per bulan. Tetapi itu masih jauh dari target kami yaitu Rp 1 miliar per bulan,” katanya.

Dengan adanya MoU dengan Unsoed, Arif mengharapkan mampu memenuhi target tersebut. Sebab Unsoed merupakan perguruan negeri terbesar di Banyumas. Untuk pertumbuhannya juga diprediksi tidak hanya merambat ke sektor pendidikan, tetapi juga dapat berkembang pada sektor perekonomian dan beberapa sektor lain yang berpengaruh dalam kehidupan.

Arif menuturkan, Garuda Indonesia ingin menjadi lokomotif pertumbuhan di Purwokerto dan sekitarnya. Apalagi di eks Karesidenan Banyumas ada empat kabupaten yang berpotensi mengalami pertumbuhan. “Kami juga mendukung percepatan operasional Bandara Wirasaba untuk pengembangan jalur perintis Pondok Cabe Jakarta ke Bandara Wirasaba Purbalingga,” tuturnya.

Iqbal menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran tersendiri pada masyarakat sekitar. Maka perlu adanya jalinan interaksi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Garuda Indonesia.     “Kami harap dapat mempermudah perjalanan para dosen tamu atau peneliti untuk berkunjung ke Unsoed. Kami juga ingin menjadi tuan rumah even bertajuk nasional atau internasional. Tapi selama ini masih terganjal pada percepatan transportasi, jadi kami yang selalu menjadi tamu undangan,” paparnya.

 Garuda Siap Layani Rute Jakarta-Purwokerto 

Garuda Siap Layani Rute Jakarta-Purwokerto

 22 Jan 2016 Suara.com 

Kabar gembira bagi warga Banyumas dan sekitarnya. Maskapai Garuda Indonesia siap melayani rute penerbangan Jakarta-Purbalingga, Purwokerto jika wacana pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi bandara komersial terealisasi.
"Pokoknya kita tunggu kepastian dan spesifikasi dari bandara karena apapun akan tergantung dari spesifikasi yang ada terpenuhi atau tidak," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Arif Wibowo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (22/1/2016)
Selain itu kata dia 'availability' dari 'airport'-nya benar-benar siap atau belum. Kalau secara pasar, saya kira ini menjadi bagian yang potensial untuk dikembangkan ke depan karena ada empat kabupaten yang sentralnya di wilayah sini.
Arif mengatakan hal itu kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Gedung Roedhiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tinggal menunggu kepastian dari pihak penyedia bandara plus spesifikasi-spesifikasinya harus sesuai dengan pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia.
Dalam hal ini, lanjut dia, Garuda Indonesia memiliki pesawat ATR 72-600 sehingga panjang dan kekerasan landasan pacu Bandara Wirasaba harus cukup serta navigasi dan sarana pendukung lainnya harus terpenuhi.
"Itulah kira-kira yang kita perlukan," kata pria asli Purwokerto itu.
Dia mengakui bahwa di wilayah selatan Jawa Tengah telah ada Bandara Tunggul Wulung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap namun hal itu bukan berarti Garuda Indonesia tidak tertarik terhadap rute penerbangan menuju bandara tersebut.
"Yang saya dengar, di Tunggul Wulung itu ada problem untuk tidak bisa dikembangkan lebih panjang karena yang saya dengar dari Kementerian Perhubungan (di Cilacap) ada PLTU di mana menara-menara PLTU itu membatasi atau menjadikan kendala sehingga perpanjangannya hanya seperti itu saja (panjang landasan pacu hanya 1.400 meter, red.)," jelasnya.
Keberadaan Virtual Office Dianggap Bisa Selamatkan Bisnis Startup
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya di bandara manapun tidak masalah asalkan spesifikasinya memenuhi spesifikasi pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia.
Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa di Cilacap saat sekarang sudah ada penerbangan serta industri di wilayah eks Keresidenan Banyumas dan sekitarnya juga mulai berkembang.
Menurut dia, berdasarkan informasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pertumbuhan di wilayah eks Keresidenan Banyumas ternyata di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
"Jadi kalau daerah itu pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional dan berada di Jawa, biasanya daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi di luar Jawa, wilayah timur, berarti ada potensi-potensi pasar yang harus kita serap," katanya saat ditanya mengenai kemungkinan Garuda Indonesia telah melakukan survei pasar terhadap rute penerbangan Jakarta-Purbalingga.
Ia mengakui bahwa saat ini alat trasportasi cepat dari Jakarta menuju wilayah eks Keresidenan Banyumas yang tersedia baru kereta api dan jalan tol baru Cipali.
Menurut dia, perjalanan tujuh jam menggunakan alat tranportasi jalan raya atau lima jam menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Purwokerto sehingga jika menggunakan pesawat terbang akan lebih cepat.
Selain itu, tingkat okupansi penumpang kereta api pada hari-hari biasa sudah cukup padat dengan harga tiket Rp350 ribu-Rp450 ribu untuk kelas eksekutif.
Dengan demikian jika Garuda Indonesia memasang tarif tiket dengan harga Rp700 ribu-Rp800 ribu akan tetap diminati karena waktu tempuhnya lebih cepat.
"Saya kira untuk kebutuhan di (bidang) industri dan edukasi di wilayah sini, kalau tidak ada alat transportasi udara, 'events' maupun 'experts' internasional itu sulit untuk masuk sini," kata Arif.
Menurut dia, keberadaan bandara juga bisa mengerek daerah tersebut hingga kelas internasional.
Kendati telah ada kereta api, dia mengatakan bahwa bagi orang-orang yang menghargai waktu, keberadaan bandara akan menjadi basis pertumbuhan ke depan.
"Toh kalau kita (Garuda Indonesia, red.) harus terbang (melayani rute Jakarta-Purbalingga), mungkin tidak mulai dengan 'daily flight' tetapi juga bisa seminggu empat kali atau seminggu lima kali. Jadi saya rasa, bisa bertahap," katanya. 

Unsoed mou Dengan Garuda 

Suaramerdeka.com

Quote:

Guna memperlancar lalu lintas akademisinya, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menjalin kemitraan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) pada awal 2016 ini. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Gedung Rektorat Lantai III, Jumat (22/1). Rektor Unsoed, Achmad Iqbal mengatakan, kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk memperlancar arus lalu lintas sivitas akademika. Tentunya untuk meningkatkan hubungan antarperguruan tinggi dalam skala nasional bahkan internasional. “Saya berharap, bahwa akan semakin banyak akademisi dan mahasiswa Unsoed yang mendiseminasikan karyanya pada pertemuan ilmiah, lomba-lomba kreativitas,” Kata Rektor usai menandatangani perjanjian kerja sama, kemarin. Menurut dia, kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Unsoed, kemitraan ini akan meningkatkan kontribusi sebagai perguruan tinggi dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dapat Potongan Adapun kerja sama Unsoed dan PT Garuda Indonesia sudah berjalan sejak 2012. Kemitraan tersebut dilanjutkan kembali pada tahun ini. “Tidak hanya itu, saya juga berharap ke depan, unsur pimpinan baik di tingkat fakultas maupun universitas yang merintis dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai kalangan dari dalam maupun luar negeri,” kata dia. Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Muhammad Arif Wibowo mengungkapkan, kerja sama ini akan mendapatkan potongan 15 % untuk setiap pembelian tiket penerbangan domestik dan potongan sebesar 25% untuk penerbangan internasional. “Kemitraan ini sudah berjalan lama. Kami berterima kasih atas kepercayaannya,” katanya. Pada kesempatan ini, Muhammad juga menyinggung tentang bakal dibukanya jalur Jakarta-Purbalingga. Trayek ini memanfaatkan Bandara Wirasaba yang hendak dikomersilkan. PT Garuda Indonesia memiliki pesawat jenis ATR 72-600 yang cocok untuk digunakan di landasan pacu tersebut

Pembahasan BRT Masil Alot

25 January 2016 | RadarPurwokerto,/

PURWOKERTO – Masyarakat masih menunggu realisasi bus rapid transit (BRT) Trans Purwokerto. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan berkaitan dengan realisasi rencana pengembangan tersebut.

Salah satu warga Purwokerto, Wicaksana berharap BRT dapat segera direalisasikan. Sebab hal itu bisa menjadi alternatif moda angkutan umum bagi masyarakat. Disisi lain, pengembangan BRT sangat diperlukan sebelum nantinya lalu lintas di Purwokerto benar-benar tidak terkendali.

“Kalau menunggu macet dulu baru direalisasikan, nantinya akan sama saja dengan kota-kota lain yang sudah punya transportasi sejenis BRT. Harapannya BRT dapat menjadi langkah antisipatif sebelum Purwokerto benar-benar macet,” ujarnya.

Harapannya, pemerintah bisa menyiapkan moda transportasi alternatif tersebut sebaik-baiknya, terutama sarana pendukung seperti halte dan bus.

Tidak hanya itu, dia berharap pemerintah bisa menekan jumlah kendaraan pribadi yang ada di Purwokerto. Pasalnya, saat ini jumlah kendaraan pribadi yang ada sudah sangat mendominasi. Hal itu menyebabkan angkotan umum dalam kota seperti angkot dan taksi terpinggirkan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kabid LLAJ Dishubkominfo Kabupaten Banyumas Agus Sriyono menjelaskan, sejauh ini masih belum ada kesepakatan. Berdasarkan rapat pembahasan rute BRT beberapa waktu lalu, masih perlu koordinasi secara komprehensif lagi antara Pemkab Banyumas, Pemkab Purbalingga, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat. “Nanti masih akan dibahas lagi di tingkat provinsi,” jelasnya.

Sebelumnya Agus menjelaskan, kepadatan lalu lintas di wilayah Perkotaan Purwokerto hingga saat ini masih menjadi perhatian Pemkab Banyumas. Diakui, semakin meningkatnya volume kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat, menjadi faktor kepadatan lalin.

Agus mengatakan, kondisi lalu lintas di wilayah kota saat ini memang cukup padat. Bahkan jumlah kendaraan per tahunnya meningkat sekitar 5-15 persen. Berbagai rekayasa lalu lintas dikembangkan untuk menunjang arus lalu lintas di dalam kota. Oleh sebab itu, adanya moda angkutan massal melalui BRT ini bisa menjadi sarana yang mendukung hal tersebut.

“Adanya moda transportasi masal ini diharapkan dapat ikut mengurangi populasi kendaraan pribadi di jalanan. Bukan itu saja, BRT juga dapat difungsikan sebagai sistem angkutan pendukung moda transportasi lain, seperti kereta api,” katanya.

Lebih lanjut Agus berharap, nantinya rute BRT nantinya bisa menjangkau beberapa jalan utama di Purwokerto seperti Jalan Gerilya, Jalan Veteran, Jalan Jenderal Soedirman, hingga Stasiun Purwokerto.

Disamping itu, nantinya moda transportasi seperti angkutan kota (angkot) nantinya dapat menjadi angkutan pengumpan (feeder) bagi BRT. “Sehingga tidak mematikan sarana moda yang lainnya,” tegasnya.

Rencana Operasional BRT Mandek

23 February 2016 | Radar Purbalingga

PURBALINGGA – Kelanjutan rencana pengopersian Bus Rapid Transit (BRT) Purbalingga-Purwokerto nampaknya mandek. Hingga Februari ini, proses operasional transportasi yang meniru Trans Jakarta ini, masih berhenti di penetapan titik-titik halte pemberhentian.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupateb Purbalingga Drs Yonathan Eko Nugroho mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas akan menagih kelanjutan opersional BRT ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

“Rencananya, bulan depan (Maret, red) kami bersama Pemkab Banyumas dan Pemprov (Jawa Tengah), akan menghubungi Kemenhub. Hal itu dilakukan untuk mencari informasi sejauh mana Kemenhub mempersiapkan bantuan paket BRT koridor Purbalingga-Purwokerto,” katanya, kemarin (22/2).

Dia menambahkan, rencananya pekan depan, pihaknya akan berkordinasi dengan Dinhubkominfo Banyumas dan DPRD Banyumas, untuk mempersiapkan komunikasi dengan Kemenhub selaku penyelenggara utama. Dia juga mengungkapkan, masih belum mengetahui seperti apa rencana operasional BRT tersebut, keseluruhan.

Yonathan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui paket bantuan dari Kemenhub tersebut. Apakah hanya armada saja, atau juga bantuan fasilitasi kelengkapan infrastruktur pembangunan halte dan sebagainya, hingga kini belum jelas.

“Yang baru pasti adalah hanya armada BRT-nya saja, yang bakal diberikan Kemenhub. Sementara pengurusan izin trayek akan dilakukan oleh Dinhubkominfo Jateng,” imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa BRT ini tidak akan dibuatkan jalan khusus seperti halnya dengan busway atau Trans Jakarta. “Bus yang akan kami gunakan ukurannya sesuai kebutuhan. Yaitu, bus ukuran sedang. Semuanya baru dan ada fasilitas AC,” jelasnya.

Dia berharap, setelah komunikasi dilakukan, pengoperasian BRT bisa dipercepat. Sebab, keberadaan BRT sangat dibutuhkan, mengingat selama ini belum ada transportasi yang menghubungkan langsung dari Purbalingga ke Stasiun Purwokerto.

Berdasarkan hasil kordinasinya yang pernah dilakukan dengan Dinhubkominfo Banyumas, sejauh ini masih memungkinkan adanya penyesuaian titik-titik halte, terutama di Purwokerto. Sedangkan titik halte yang sudah ditetapkan di Purbalingga, ia menyatakan sudah fix tanpa perlu perubahan lagi.