Unsoed Buka Klinik Pratama Soedirman

Universitas Jenderal Soedirman meluncurkan Klinik Pratama Soedirman di kampus Kalibakal, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan. Klinik yang mulai dioperasikan pada Senin (19/3) ini, memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup lengkap.

Kepala Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed, Dr H Kuat Puji Prayitno SH MHum mengatakan, klinik tersebut tidak hanya melayani mahasiswa dosen dan karyawan saja, tapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Sebab klinik ini bakal dikembangkan untuk menjadi rumah sakit.

”Tidak khusus penyakit tertentu tapi juga layanan kesehatan secara umum. Ada juga fasilitas pemeriksaan gigi, kebidanan, laboratorium untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan lainnya,” katanya, kemarin.

Menurut dia, klinik yang dikelola oleh BPU Unsoed ini juga berjejaring dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) Unsoed serta RS Margono Soekardjo Purwokerto.

Tujuannya, apabila ada pasien di klinik ini yang membutuhkan penanganan serius makan bisa dirujuk ke kedua rumah sakit tersebut.

Sejumlah Aset

Rencananya peresmian klinik ini akan dilakukan oleh Rektor Unsoed Dr Ir Achmad Iqbal MS. Panitia juga menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial seperti pemeriksaan gigi anak-anak dengan dan pemeriksaaan ibu hamil.

Adapula pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat di laboratorium secara gratis. Selain Klinik Pratama Soedirman, BPU Unsoed juga mengelola sejumlah aset. Di antaranya fasilitas gedung, GOR Soesilo Soedarman, rusunawa hingga percetakan Unsoed.

”Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan kerjasama dengan PT HM Sampoerna untuk mengembangkan Pusat Pelayanan Percetakan dan Penerbitan Unsoed Press yang handal. Juga bermitra dengan perusahaan yang mengembangkan teknologi peternakan terbaru.

Tujuannya untuk mempermudah kegiatan praktikum mahasiswa,” ujarnya. Kepala Klinik Pratama Soedirman, dr Herman SpOg mengatakan, seperti halnya fasilitas medis pada umumnya, klinik ini juga menyediakan tenaga medis seperti dokter, perawat dan apoteker.

”Untuk rujukan, kami juga berjejaring dengan rumah sakit lain serta rencananya nanti bekerjasama dengan BPJS untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya. 

sumber suara merdeka

Akreditasi 29 Puskesmas Selesai Tahun Ini

Tingkatkan Kualitas Pelayanan ke Masyarakat

Quote suaramerdeka.com :

Dinas Kesehatan Pemkab Banyumas memastikan 2016 ini, ada 29 pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) bisa terselesaikan proses akreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional untuk Fasilitas Kesehatan Pertama. Setelah ada penilaian, maka puskesmas tersebut berhak menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes, Sadiyanto menerangkan, sampai minggu ini sudah ada 22 puskesmas yang selesai dinilai tim. Rencananya minggu depan dilanjutkan lagi untuk tujuh puskesmas yang tersisa. “Tahun ini, anggaran yang kita ajukan cukup untuk menyelesaikan 29 puskesmas dulu. Sisanya 10 puskesmas sudah kita ajukan untuk 2017, ke pemerintah pusat. Akreditasi ini menjadi salah satu standar pelayanan kesehatan ke masyarakat,” kata dia, Jumat (21/10). Menurutnya, sisa puskesmas diajukan tahun depan, selain menunggu alokasi anggaran, juga sedang dalam perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarananya. Ini terdiri, empat sedang dalam tahap pembangunan, yakni Puskesmas Ajibarang 2, Purwojati, Sumbang 2 dan Purwokerto Utara 1. Sedangkan yang rehabilitasi ruang rawat inap terdiri, Puskesmas Lumbir, Kemrajen 1 dan Sokraja 1. “Yang tiga lagi harus dilakukan perbaikan fisik dulu, yakni Puskesmas Kembaran 2, Kebasen dan Ajibarang 1. Sambil menunggu pengajuan anggaran disetujui pusat, perbaikan fisik dan kelengkapan sarana dan prasarana kita siapkan pula,” terangnya. Kreteria penilaian akreditasi, di antaranya, kata dia, harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan dan menjadi pegangan oleh semua tenaga medis dan petugas puskesmas. Dengan SOP tersebut, sistem kerja bagi petugas kesehatan makin tertata. “SOP ini juga ada unsur memaksa yang harus dibiasakan. Lama-kelamaan akan menjadi budaya pelayanan yang baik. Tiap tiga tahun kan ada penilaian akreditasi, sehingga ini akan menjadi pengalaman petugas untuk terus meningkatkan pelayanan,” tandasnya. Jemput Bola Menurutnya, peningkatan pelayanan selain mengejar akreditasi dan SOP, juga terus melakukan perbaikanperbaikan fisik bangunan, kelembagaan, sarana dan prasarana penunjang, obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan. Wakil Bupati Budhi Setiawan saat menyambut tim penilai akreditasi menyatakan, pemkab komitmen dan mendukung sepenuhnya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan puskesmas. Rekomendasi yang diberikan tim penilai, kata Wabup, bakal ditindaklanjuti secepatnya. “Jika ada temuan untuk perbaikan dan peningkatan yang menjadi rekomendasi tim penilai, pemkab akan segera memenuhi,” katanya. Wabup menilai, pelayanan petugas medis di puskesmas selama ini sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan dan dijaga terus. Justru yang perlu ditingkatkan, saran dia, adalah upaya jemput bola dan turun ke masyarakat, melakukan pendidikan ke masyarakat terkait pola hidup sehat, pelayanan ke warga kurang mampu. “Kalau pelayanan di puskesmasnya sudah baik, yang perlu dilakukan adalah turun ke bawah, menjenguk warga miskin, melakukan pendidikan atau penyuluhan pola hidup sehat dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk sama- sama menjaga kesehatan lingkungan dan saling berbagi,” saran Wabup. Sebagaimana diberitakan, kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan akreditasi 29 Puskesmas di Banyumas tahun ini mencapai Rp 3,2 miliiar. Sedangkan sisa 10 Puskesmas lagi diajukan 2017 dengan usulan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Sumber dananya dari APBN untuk DAK Farmasi Puskesmas sebesar 90 persen dan pendampingan dari APBD kabupaten 10 persen. Dukungan anggaran yang cukup besar tersebut digunakan untuk biaya honor konsultan, narasumber, biaya surveyor dan persiapan penyiapan dokumen dan kelengkapan lainnya.

Akreditasi 29 Puskesmas Butuh Anggaran Rp 3,2 M

Quote suaramerdeka.com :

Kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan akreditasi 29 Puskesmas di Banyumas tahun ini mencapai Rp 3,2 miliiar. Sedangkan sisanya 10 Puskesmas lagi diajukan 2017 dengan usulan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Kabid Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan Dinkes Banyumas, Agus Nugroho, mengatakan, dukungan anggaran yang cukup besar tersebut digunakan untuk biaya honor konsultann, narasumber, biaya surveyor, penyiapan dokumen dan kelengkapan lainnya. ”Ini didanai dari APBN untuk DAK Farmasi Puskesmas sebesar 90 persen dan pendampingan APBD 10 persen.. Kalau untuk tahun angka pasti berapa yang kita terima dari pusat baru bisa diketahui November mendatang,’’ katanya, di sela-sela mendampingi tim penilai akreditasi nasional, di kantor Dinas Kesehatan, Senin (26/9) malam.. Daari 29 Puskesmas yang diakreditasi tahun ini, delapan Puskesmas telah dilakukan penilaian tahap pertama tanggal 19-23 September lalu dan tinggal menunggu hasil penilaian. Sedangkan tahap kedua yang saat ini sedang dalam proses penilaian ada enam Puskesmas. Yakni Puskesmas Gumelar, Kemranjen, Puskesmas I Sumpiuh, Banyumas, I Kembaran dan Puskesmas II Purwokerto Utara. Sedangkan 15 lainnya akan dinilai pada minggu ketiga dan keempat Oktober mendatang. ”Jadi tahun ini diselesaikan 29 dulu dan sisanya 10 lagi tahun depan,” ujarnya. Menurutnya, untuk biaya penilaian akreditasi satu Puskesmas membutuhkan anggaran sekitar Rp 112 juta. Anggaran ini untuk pendampingan sampai dengan penilaian. Tenaga pendamping 21 orang yang dimiliki Dinas Kesehatan, katanya, sedikit memperingan pengluaran anggaran. Akreditasi yang diajukan tiga tahun sekali ini, bertujuan untuk mendapatkan standar penilaian untuk peningkatan kuliatas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Termasuk syarat untuk bisa bekerja sama dengan BPJS kesehatan, maksimal mulai 2019 semua Puskesmas dan klinik harus sudah terakreditasi. Tiga Komponen Utama Tim penilai, kata dia berasal dari surveyor, Komite Akreditasi Nasional (FKTP) yang merupakan lembaga dibawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kriteria penilaian terdiri dari 776 elemen, meliputi tiga komponen utama. Yakni pokja administrasi dan manajemen, pokja upaya kesehatan masyarakat, dan pokja upaya kesehatan perorangan. ”Tiga komponen itu dinilai oleh masing-masing surveyor. Jadi masing-masing Puskesmas akan dinilai oleh tiga orang surveyor,” jelasnya. Dijelaskan, untuk standar kelulusan ada lima, yakni tidak terakreditasi, akreditasi tingkat dasar, terakreditasi tingkat madya, akreditasi utama dan paling tinggi adalah akreditasi tingkat paripurna. Sejauh ini pihaknya mengaku optimistis seluruh Puskesmas di Banyumas bakal lolos penilaian akreditasi tersebut. Ini didasarkan persiapan yang sudah matang, dan juga ada komitmen bersama mulai dari pimpinan, kepala dinas, bupati, kepala Puskesmas sampai staf. ”Kita optimistis, karena memang persiapannya sudah panjang dan pendanaan yang cukup besar. Kita melakukan perisapan sejak Maret lalu sampai sekarang. Persiapan paling lama adalah persiapan dokumen yang membutuhkan waktu sampai 6 bulan dan termasuk implementasinya itu,” jelas Agus. Dijelaskan, mengacu Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, maka mulai 1 Januari 2019, semua Puskesmas dan klinik yang belum terakreditasi, tidak bisa bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Ini juga diperkuat Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi, klinik pratama dan tempat praktik dokter umum maupun dokter gigi juga wajib terakreditasi.

Enam Puskesmas Dibangun IPAL Standar

, Suara Banyumas

-Dinas Kesehatan Pemkab Banyumas 2016 ini, bakal menambah enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam Puskesmas. Dari total 37 Puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan, saat ini baru ada delapan yang sudah selesai dibangun tahun lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Sadiyanto menerangkan, enam lokasi yang bakal dibangun tahun ini, meliputi Puskesmas Kebasen, Kemaranjen 1, Purwokerto utara 2, Jatilawang, Gumelar dan Puskesmas Sokaraja 2. “Tahun lalu sudah ada delapan yang kita bangun.

ini kita lakukan bertahap karena anggarannya terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau semua Puskesmas di Banyumas (37 lokasi),” katanya, kemarin. Sejuah ini, kata dia, untuk penampungan air limbah masih mengunakan septic tank.

Ini belum memenuhi standar untuk menjaga keamanan kesehatan lingkungan, sehingga pihaknya memprogramkan secara bertahap. “Untuk anggaran pembangunan enam tempat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat dan dana pendamping dari APBD perubahan nanti. Untuk satu IPAL anggarannya sekitar Rp 450 juta,” jelasnya.

Untuk 2017, katanya, akan diajukan 10 lokasi lagi. Pembuatan IPAL standar di semua Pukesmas mendesak diselesaikan, karena limbah cair medis perlu dikelola dengan baik, supaya tidak membahayakan lingkungan. 

Puskesmas Mendesak Dipindah

Puskesmas II Kemranjen Mendesak Dipindah

radarbanyumas

Lahan Parkir dan Ruang Rawat Inap Terbatas

BANYUMAS- Puskesmas II Kemranjen dinilai sempit oleh warga. Sebab, lahan parkir dan ruang rawat inap masih terbatas. Salah seorang warga Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen, Sarkum mengatakan, pelayanan Puskesmas kemranjen sudah baik.

Namun menurut dia, ruang rawat inap di sana dinilai sempit. Lahan parkir yang terbatas juga tak mampu menampung semua kendaraan  ketika ramai. “Beberapa waktu lalu saya menjenguk saudara saya. Pelayanannya baik, sayangnya di sana itu sempit,” ujarnya.

Dia berharap dinas terkait mencarikan solusi untuk menangani persoalan tersebut. “Puskesmas II memang lokasinya sangat strategis, gedungnya juga bagus dan saya dengar katanya akan pindah,” ujarnya.

Kepala Puskesmas II Kemranjen, dr Muhammad Amir Fuad mengakui Puskesmas Kemranjen II memang memiliki keterbatasan tempat parkir dan ruang rawat inap.

Karena kurang tempat, beberapa pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Belum lama ini bahkan Puskesmas melebarkan ruang tunggu. “Beberapa waktu lalu kami merubah taman menjadi ruang tunggu agar pasien lebih nyaman ketika menunggu antrean,  dan pembangunan menggunakan dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” jelasnya.

Untuk perpindahan lokasi Puskesmas, pihaknya menyerahkkan seluruhnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten. Menurut dia, ada wacana perpindahan Puskesmas sejak kurang lebih satu tahun yang lalu.

Dia menambahkan,  tahun 2017 nanti akan ada bantuan dari  dinas terkait untuk Puskesmas II Kemranjen. “Kepastian kepindahan Puskesmas  kami serahkan ke dinas. Kami menerima apapun keputusannya. Bagi kami pelayanan pada masyarakat yang harus diutamakan. Prasarana adalah pendukung,” imbuhnya.

Puskesmas Patikraja Mendesak Dipindah

Sat 12 March, 2016 | radarbanyumas

Teganjal Lahan dan Dana

BANYUMAS-Sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Patikraja dinilai terlalu sempit. Pengunjung Puskesmas harus rela mengantre di halaman puskesmas.

Camat Patikraja, Drs Khaerul Zubair MM mengatakan, perbaikan Puskesmas penting  dilakukan. Namun sayangnya, hingga kini belum ada dana yang memadai untuk pembelian tanah di lokasi baru yang lebih luas.

Menurut Khaerul, sedikitnya dua hektar tanah diperlukan untuk membuat Puskesmas. “Harapannya, bisa dipindah di tempat yang luas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, karena sempit, pasien harus rela duduk berdesakan. Pegawai Puskesmas juga memerlukan tempat yang nyaman untuk bekerja.

Apalagi Puskesmas  memiliki banyak alat kesehatan maupun dokumen penting yang harus disimpan khusus. “Puskesmas itu alatnya banyak, kalau berdesakan juga kurang nyaman dari segi pegawai, perawat, dokter, ataupun pasien. ” ujarnya.

Perbaikan Puskesmas khususnya untuk menunjang klinik Ponet, yaitu klinik yang bisa menangani kelahiran dengan kegawatdaruratan. “Dari Karangendep, Sawangan, Cilongok, sampai turunan Purwokerto banyak yang berobat di Puskesmas Patikraja,” jelasnya.

Saat ini pihak kecamatan masih mencari lokasi yang pas untuk bangunan Puskesmas yang baru. Dia berharap, pembangunan Puskesmas bisa terwujud di tahun 2017.

“Untuk rencana kami sudah mantap, tapi hanya tinggal dana yang tersedia atau tidak,”imbuhnya.