Indahnya Panorama Alam Karang Kemojing Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Berlokasi di Grumbul Derak desa Karang Kemojing Kecamatan  Gumelar Kabupaten  Banyumas 

Memang, desa karang kemojing salah satu desa di kabupaten Banyumas yg di kelilingi pegunungan. Akses jalan memang agak terisolir. Dari  Utara bisa via karangbawang, kedung urang dan peningkaban. Dari Selatan via lumbir, canduk cirahab, atau bisa via Dermaji. Secara lokasi merupakan daerah perbatasan dan bisa melihat pemandangann Cilacap, Ajibarang  Wangon dan 4 pemandangan gunung berapi.Terutama jika cuaca sedang cerah. Lokasi ini merupakan salah potensi yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata alternatif dan menambah list destinasi wisata baru di kabupaten Banyumas terutama jika akses inftruktur diperbaiki dan dikelola secara profesinal.

Dan tentu saja peran Pemda Banyumas dalam hal ini Dinas Pariwisata sangat dibutuhkan untuk membuat berbagai langkah nyata karena ini bisa mengangkat nama Banyumas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan UKM yang menjadi efek tambahan.

Foto credit to Anton Nio

Ajibarang Car Free Day Tahapan Menuju Fungsi Kota

Ajibarang Rencanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kecamatan Ajibarang bersama masyarakat bermusyawarah untuk merealisasikan gagasan Ajibarang Car Free Day (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) di jalur protokol Ajibarang. Rencananya kegiatan tersebut akan diujicobakan mulai Minggu (2/4).

Camat Ajibarang, Eko Heru Surono mengatakan gagasan hari bebas kendaraan bermotor tersebut berasal dari masyarakat. Terkait hal itulah musyarawah dan pembahasan persiapan realisasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Ajibarang, Kamis (16/3).

”Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain untu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyaraat, pemberdayaan ekonomi, pasar kerakyatan, even pariwisata, pemeliharaan lingkungan, kesehatan, peduli keselamatan berkendara, lintas silaturahmi dan orasi budaya,” katanya.

Dijelas Eko Heru, kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ini rencananya akan dilaksanakan dengan jalur nasional sepanjang 760 meter. Adapun jalur kegiatan ini dimulai dari pertigaan Taman Kota sampai dengan SPBU Ajibarang.

Adapun di sekitar lokasi tersebut juga akan ditutup sebanyak 13 gang atau lintasan perempatan. ”Ini akan menjadi tempat aktivitas warga khususnya berbagai komunitas mulai dari aktivis senam, olahraga, ingga bisa menjadi ajang pasar kaget atau pasar bagi usaha mikro kecil menengah. Adapun kegiatan ini juga didukung oleh masyarakat, karangtaruna, pelajar dan berbagai pihak lainnya,” jelasnya.

Wakapolsek Ajibarang, Iptu Mujono mengimbau kepada pihak terkait yang akan melaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk menyukseskan kegiatan ini maka kerjasama dan kerja keras semua pihak. Apalagi kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak. Makanya harus diadakan persiapan yang matang dan dari awal harus diantisipasi sejak awal terutama persoalan penggunaan jalan.

Lorong-lorong jalan atau jalan tikus yang harus ditutup untuk menyukseskan hari bebas kendaraan ini harus didukung oleh masyarakat. ”Kami pada intinya mendukung adanya rencana ini, namun demikian perlu dipersiapkan secara matang. Masyarakat harus disosialisasikan lebih awal terutama dalam persiapan personel petugas.

Kami berharap seluruh pihak dapat dilibatkan untuk menyukseskan kegiatan ini agar lebih kondusif,” ujarnya. Tokoh masyarakat Ajibarang, Wanto Tirta, mengatakan hari bebas kendaraan bermotor itu tak hanya soal hari untuk olahraga dan ekonomi, tetapi juga merupakan even budaya masyarakat. 

Sumber Suara Merdeka

Pemkab Optimistis Penuhi Target Pengembangan RTH

Pemkab Banyumas optimistis mampu memenuhi target pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2013 – 2018 di Kabupaten Banyumas, yang mencapai 15,8 persen per satuan wilayah. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Eko Prijanto sampai dengan 2015 lalu, pencapaian pengembangan RTH baru 11,83 persen per satuan wilayah.

Dengan demikian masih diperlukan pencapaian sebesar lebih kurang empat persen agar sesuai dengan target yang telah dicanangkan. “Target itu (pengembangan RTH) realistis, kita perlu dorong empat persen lagi,” jelasnya, kemarin. Menurutnya persentase tersebut masih belum ditambah dengan pencapaian pengembangan RTH di tahun 2016 yang masih dihitung.

Melihat hal itu, menurutnya pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung agar target pengembangan RTH mencapai 15,8 persen per satuan wilayah mampu terwujud. Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan menyiapkan sembilan lokasi untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

Masyarakat, lanjut Kasubid Permukiman Wilayah Badan Perencaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Anwar Burhani juga dapat berperan menambah persentase RTH melalui penambahan RTH privat. “Jika membangun rumah hendaknya disediakan lokasi untuk taman, jangan semua lahan dibangun,” tuturnya.

Ruang Terbuka

Sebelumnya, guna meningkatkan persentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyumas, tahun ini ada sembilan lokasi yang disiapkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Adapun lokasi yang disiapkan yaitu RTH Kranji, Taman Kota Kecamatan Sumpiuh, Lapangan Purwokerto Kidul, Lapangan Mars Purwokerto Wetan, Lapangan Sumbang, Taman Berkoh, Lapangan Olahraga Kelurahan Sumpiuh, Alun-Alun Banyumas, dan Lapangan Gelora Satria Karanglewas. Untuk pembangunan RTH di sembilan lokasi tersebut, menurut Eko telah disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 4,476 miliar.

Bukan itu saja, Pemkab Banyumas juga mengajukan bantuan 4.000 pohon peneduh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pohon peneduh tersebut akan ditanam di sejumlah lokasi.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Ngadimin mengatakan, pohon-pohon peneduh tersebut akan ditanam di sejumlah ruang publik, baik di sekitar jalan, perkantoran, sekolah, dan di sejumlah lokasi lainnya.

Bantuan pohon peneduh tersebut, kata dia sehubungan dengan kegiatan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

sumber Suara Merdeka

Dinsos Permades Petakan Potensi Desa

Desa-desa di Banyumas didorong terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki, untuk menekan kemiskinan. Terkait dengan hal itu Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades) Kabupaten Banyumas tengah melakukan pemetaan potensi desa.

“Kita sedang memetakan potensi- potensi apa saja yang ada di setiap desa. Pemetaan termasuk keberadaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), pasar desa, sampai ke mata air,” jelas Kepala Dinsos Permades Banyumas Abdullah Muhammad, Selasa (15/3). Ia mengatakan, pemetaan potensi-potensi desa, dilakukan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya pemetaan potensi, kata dia diharapkan potensi yang selama ini ada namun belum tergali, dapat dioptimalkan. Nantinya potensi yang ada jika masih belum optimal, akan didorong. Jika ada potensi yang sudah digarap, namun hasilnya juga belum maksimal akan diberi pendampingan agar potensi tersebut dapat lebih maksimal.

“Semisal sudah ada Bumdes, tapi belum berjalan dengan baik, kita evaluasi apa yang kurang, nanti yang kurang kita carikan solusinya,” ucapnya. Dikatakan, jika Bumdes dapat berjalan maksimal, maka dapat ikut menunjang pembangunan desa. Sayangnya, kata dia dari 301 desa di Kabupaten Banyumas, baru sekitar 50 desa yang telah memiliki Bumdes.

“Tujuannya (pemetaan potensi desa) tentu jelas mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi desa yang ada,” ujarnya. Ia mengungkapkan, setelah nantinya proses pemetaan potensi desa selesai dilakukan, akan dilihat potensi apa saja yang ada. Menurutnya, jika diketahui terdapat wilayah desa yang potensi desanya sangat kurang, akan diupayakan dilakukan penanganan khusus.

“Semisal ada wilayah yang lokasinya untuk pertanian kurang baik, potensi sumber daya alam lainnya juga kurang, itu yang perlu dilakukan penanganan khusus. Jadi tidak hanya menggali potensi alam saja, bisa juga mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya,” kata dia.

sumber Suara Merdeka

Kaliurip Maksimalkan Pompa Batubana dan Tenaga Surya

Warga dan Pemerintah Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati, berencana memaksimalkan peran pompa dengan tenaga pembangkit air (batubana) dan juga pompa air yang memanfaatkan tenaga surya untuk kebutuhan air baku dan pengairan tanah pertanian desa setempat. Kepala Desa Kaliurip, Kitam Sumardi mengatakan meski sempat terbawa banjir Sungai Tajum, namun satu unit pompa air dengan pembangkit tenaga air batubana telah terselamatkan.

Nantinya dalam waktu dekat, sarana pertanian tersebut akan dipindahlokasikan sehingga bisa kembali difungsikan. “Rencananya akan dipindahkan lokasinya. Selain untuk menghindari arus Sungai Tajum yang deras dan besar ketika banjir, ini juga dilaksanakan agar kinerja pompa air ini bisa lebih maksimal untuk mengangkat air Sungai Taju,” katanya, kemarin.

Dari koordinasi dengan dinas terkait, pompa air bertenaga pembangkit air tersebut nantinya akan digunakan sebagai sumber pengairan sekaligus membantu ketersediaan air baku rumah tangga tepatnya air bersih warga masyarakat sekitar lokasi. Sementara itu untuk memaksimalkan ketersediaan pengairan pertanian di wilayah Kaliurip, saat ini pemerintah desa bersama petani sedang menunggu realisasi turunnya bantuan pompa air tenaga surya dari Pemkab Banyumas.

“Pompa air tenaga surya senilai Rp 1,6 miliar tersebut, menurut informasi masih dalam proses lelang. Kami berharap dengan kapasitas pompa air tenaga surya yang lebih besar ini, luasan lahan pertanian mulai dari 30-50 hektare di wilayah desa kami dapat tercukupi kebutuhan airnya,” jelasnya.

Untuk mendukung lokasi dipasangnya pompa air tenaga surya ini, pihak pemerintah desa bersama masyarakat juga telah menyediakan tanah. Diharapkan dengan adanya tanah ini maka sarana pertanian bantuan dari Pemkab Banyumas ini dapat dipasang secara tepat.

“Harapannya ketika sarana prasarana pertanian berupa pompa air ini telah tersedia maka keberlangsungan pertanian di wilayah Kaliurip, Purwojati ini bisa terjamin. Apalagi meski dalam kondisi kemarau, potensi air sekaligus aliran Sungai Tajum masih terbilang besar,” ujarnya.

Sering Terganggu

Ketua Kelompok Tani Arum, Paryanto, mengatakan, meski sering terganggu lumpur dan banjir, namun petani tetap semangat untuk merawat kincir air bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Kesadaran untuk merawat ini muncul karena setiap musim kemarau tiba, petani di Grumbul Deker tersebut dipastikan tak dapat bercocok tanam karena ketiadaan air. Untuk bisa menanam padi dan palawija, biasanya mereka harus menggunakan pompa air untuk menyedot air Sungai Tajum yang berada di bawah areal pertanian mereka.

Akibatnya biaya produksi pertanian yang dikeluarkan cukup banyak dan sering tak sebanding dengan hasil pertanian yang mereka peroleh. Untuk mengaliri sawah lima ubin, sedikitnya petani harus menyedot air dengan menggunakan pompa air selama limadelapan jam. “Padahal untuk satu jam kami harus membayar sewa pompa hingga Rp 20 ribu.

Paling sedikit satu bulan, minimal harus sekitar enamdelapan kali mengaliri sawah atau kebun kami. Makanya dengan keberadaan kincir air ini bisa dimanfaatkan terutama di musim kemarau,” paparnya. Dijelaskan Paryanto, jumlah pemanfaat kincir air batu batubana itu sekitar 20 orang petani dengan lahan tiga hektare.

Dengan kincir batubana ini, petani tak perlu lagi pusing memikirkan biaya bahan bakar solar ataupun menyewa pompa air. “Tinggal memantau dan menjaga aliran air untuk menggerak turbin yang menyatu dengan mesin penggerak pompa air supaya tetap berkerja lancar maka kami tak khawatir lagi kekurangan air,” jelas Ketua Kelompok Tani Arum, Paryanto. 

sumber Suara Merdeka

Lapas Super maximum Security Purwokerto dengan 4 dinding pelapis terkoneksi CCTV

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto, tidak hanya merasakan bangunan baru setelah dipindah dari gedung lapas yang lama, mereka juga harus memulai kebiasaan baru yakni tidak memegang uang tunai. Pasalnya penghuni Lapas Purwokerto kini dilarang memegang uang tunai.

Kepala Lapas Kelas II A Purwokerto Bawon, mengatakan kebijakan pelarangan peredaran uang tunai di dalam lapas dilakukan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keributan. ”Saya tidak mengharapkan ada uang yang beredar di dalam, sumber keributan karena uang. Untuk judi, narkoba, dan lainnya,” jelasnya saat ditemui di gedung Lapas Purwokerto yang baru, Jumat (10/3).

Dengan tidak adanya uang tunai yang beredar, ia mengganti dengan sistem transaksi nontunai. Menurut dia, ketika penghuni lapas membutuhkan barang penghuni hanya tinggal melakukan transaksi melalui mesin yang terkoneksi dengan toko Trakmart yang ada di dalam kompleks lapas tersebut. Nantinya barang yang dibutuhkan akan diantarkan oleh petugas.

Penggunaan Dibatasi

Guna melaksanakan transaksi nontunai itu, pihaknya menggandeng Bank Indonesia dan BRI. Saat ini menurutnya seluruh penghuni lapas, telah dibuatkan kartu yang nantinya digunakan untuk transaksi. Nantinya, agar dapat digunakan untuk transaksi kartu tersebut perlu diisi saldo terlebih dahulu. ”Pihak keluarga dari penghuni bisa mengisi saldo tersebut, di sini juga akan kami sediakan alat untuk mengisi saldo agar memudahkan keluarga yang menjenguk,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dengan adanya sistem transksi nontunai juga dapat mengandalikan pengeluaran para penghuni lapas. Sebab, lanjutnya penggunaannya juga dibatasi, maksimal Rp 200 ribu sehari. Ia mengatakan, mengenai masa berlaku kartu tersebut yakni sepanjang yang bersangkutan menjadi warga binaan di Lapas Purwokerto.

Sebelumnya, para penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto mulai dipindahkan ke gedung Lapas Purwokerto yang baru. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto Bawon, mengatakan pemindahan penghuni lapas dilakukan sejak Kamis (9/3). Pemindahan penghuni yang berjumlah 360 orang, kata dia dilakukan dalam dua tahap.

”Pemindahan dilakukan sejak Kamis ada 125, sedangkan sisanya Jumat harus sudah dipindah seluruhnya,” ucapnya, Jumat (10/3). Ia mengatakan, proses pemindahan tersebut dilakukan secara mendadak, dan tidak ada perencanaan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal itu, menurutnya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ketika penghuni lapas mengetahui rencana pemindahan.

Menurutnya, bahkan tidak semua petugas lapas mengetahui rencana pemindahan ini. ”Jika ada rencana panjang, dikhawatirkan napi maupun penghuni lainnya bisa merancang hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya. 

sumber Suara Merdeka

Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas II B Purwokerto baru yang berada di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Berkoh, Purwokerto tidak hanya gedungnya yang baru. Namun juga memiliki fasilitas baru, bahkan bakal dijadikan lapas percontohan di Indonesia. KARTU KHUSUS: Kalapas Purwokerto Bawon BC IP SH menunjukan kartu ATM khusus untuk warga binaan sehingga tak ada peredaran uang dalam Lapas II B Purwokerto. Kepala Lapas kelas II B Purwokerto, Bawon BC IP SH mengatakan, transaksi di dalam lapas tersebut bakal menggunakan transaksi non tunai. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya peredaran uang di dalam lapas. “Kita bekerja sama dengan perbankan. Mereka (napi) akan diberikan kartu, jadi ketika membeli sesuatu, mereka tinggal menekan tombol seperti di ATM. Kartu itu hanya bisa digunakan sepanjang mereka ada di lapas. Sudah dirancang khusus. Penggunaaan uang juga kita dibatasi, sehingga tidak ada pinjam meminjam,” jelasnya. Menurutnya terobosan baru tersebut bertujuan untuk menghindari adanya peredaran uang di dalam lapas. Sebab menurutnya, selama ini uang dianggap sebagai sumber keributan di dalam lapas. “Kenapa non tunai, karena saya tidak mengharapkan ada uang di dalam, sehingga bisa menyebabkan keributan. Sumber dari keributan karena adanya uang, untuk judi, beli narkoba dan sebagainya. Kalau bentuknya non tunai, mereka akan susah bertransaksi, karena dibatasi,” ujarnya. Selain itu, lapas baru tersebut juga merupakan satu-satunya lapas penyanggah di Jakarta. Sehingga mendapat pengamanan yang super ketat, mulai dari pemeriksaan pengunjung yang harus melalui beberapa pintu pemeriksaan, juga dilengkapi ruang deteksi dan cctv yang lebih memadai. “Kalau memang pidananya dibawah 15 tahun ya di sini, kalau diatas 15 tahun baru di Nusakambangan. Selain itu, Lapas Purwokerto ini juga satu-satunya lapas yang dijadikan percontohan lapas bebas peredaran narkoba, HP dan korupsi baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia,” katanya. Untuk memperketat keamanan, ke depan pihaknya juga bakal melarang pengunjung mengirimkan makanan siap jadi dari luar lapas. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelundupan barang terlarang seperti yang pernah terjadi belum lama ini. “Untuk makanan siap jadi secara berangsur-angsur akan kita tiadakan. Karena di sini juga disediakan cafe. Selain itu di sini juga diberikan asupan gizi yang sudah sesuai standart,” ungkapnya.

Ratusan narapidana (Napi) dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas II B Purwokerto mulai menempati bangunan baru, di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Berkoh, Purwokerto, Jumat (10/3). Pemindahan ke Lapas baru dilakukan bertahap sejak, Kamis (9/3) kemarin. PINDAHAN: Pemindahan napi dan tahanan dari Lapas lama di Jalan jenderal Sodirman ke Lapas Baru di Jalan Pasukan Pelajar Imam Jumat (10/3). Kepala Lapas kelas II B Purwokerto, Bawon BC IP SH mengatakan, jumlah napi dan tahanan yang dipindah sebanyak 360 orang. Pemindahan dibagi menjadi dua tahap, sejak Kamis kemarin. “Kamis kemarin ada 125 napi yang sudah dipindah. Sisanya hari ini (kemarin), karena hari ini harus sudah dipindah semua,” katanya, kemarin. Proses pemindahan tersebut, kata Bawon, sangat mendadak dan tidak ada perencanaan panjang. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan jika penghuni lapas mengetahui adanya pemindahan. “Ini memang sangat dadakan, bahkan tidak semua petugas lapas mengetahui hal ini, karena jika ada rencana panjang, dikhawatirkan penghuni lapas atau napi, bisa merancang sesuatu hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Meskipun semua penghuni, baik napi maupun tahanan sudah dipindah ke Lapas baru, namun gedung tersebut belum diresmikan. Menurutnya, pemindahan tersebut dinilai sudah sangat mendesak. Pasalnya, di Lapas lama sudah over kapasitas. “Sudah sangat mendesak untuk dipindah, karena di sana (lapas lama, red) sudah over kapasitas. Selain itu, ketika dibangun sudah cukup lama tapi tidak ditempati nanti rusak,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, bangunan Lapas baru dinilai lebih memadai karena jauh lebih bagus dan luas. Lapas baru tersebut, kata dia, dapat menampung sampai 750 orang. Selain dari kapasitas hunian, fasilitas lain juga lebih lengkap. Seperti fasilitas klinik dan peralatannya. Selain itu, pengamanan juga lebih ketat, karena memiliki beberapa lapis pintu. “Fasilitas lebih lengkap, blok hunian juga lebih humanis. Kamar yang banyak bisa untuk mengurai kepadatan. Pelayanan kesehatan, dan alat kesehatan juga lebih lengkap,” kata dia. Selain itu, di bangunan baru tersebut juga disediakan mini market dan kantin. Sehingga, pengunjung yang akan menjenguk tidak usah membeli dari luar. Hal tersebut tentu mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyelundupan barang yang dilarang. “Disini ada trukmart dan trukcafe, pengunjung yang akan menjenguk masuk di sana dulu, nanti bungkusnya diganti dengan plastik transparan, kemudian menunggu ruang transit sebelum masuk bertemu tahanan, jadi lebih aman dan ketat,” ujarnya.

sumber Radar Banyumas

Pamong Budaya Banyumas

Pamong Budaya Tersisa 8 Orang

Cagar Budaya Segera Dibentuk

Pamong budaya di wilayah Banyumas hanya tersisa delapan orang. Padahal, perannya cukup besar dalam pelestarian benda cagar budaya dan seni budaya.

Ketua Paguyuban Pamong Budaya Kabupaten Banyumas, Tri Wardhono menuturkan, saat dibentuk pertama pamong budaya berjumlah 27 orang yang bertugas di setiap kecamatan. Namun, seiring berjalannya waktu, kini hanya menyisakan delapan tenaga saja. “Pascapensiun dan sudah tidak aktif, saat ini hanya tersisa 8 orang yang harus membina di 27 kecamatan. Hampir semua pamong juga sudah mendekati masa pensiun.

Itu tugas yang berat,” kata dia, kemarin. Menurut Tri, peran pamong budaya kini harus dibagi wilayah per kawedanan. Meski bertugas sebagai ujung tombak dalam masalah pembinaan kesenian dan kebudayaan, mereka terkendala masalah kekurangan jumlah personil.

Tri mengatakan, keterbatasan jumlah ini menyebabkan beberapa kelompok kesenian di setiap kecamatan bergerak tanpa pembinaan. Jabatan fungsional ini merupakan amanah yang sulit. Serta membutuhkan arahan yang jelas dari intansi terkait. “Meski sudah pensiun, beberapa mantan pamong budaya masih terlihat ikut membantu proses pembinaan. Mereka tetap merasa peduli dengan budaya Banyumas.

Sebenarnya malah tidak ada istilah pensiun” jelasnya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, Deskart Sotyo Jatmiko mengatakan, mulai tahun ini, pamong budaya dikembalikan lagi ke bidang kebudayaan. Namun, kondisi kekurangan personel ini harus segera diatasi.

“Solusinya, kami segera membentuk komunitas Cagak Budaya. Ini merupakan wadah bagi pamong budaya yang dibantu tenaga dari instansi, pegiat dan pemerhati budaya yang siap bekerja keras,” kata dia, usai pembentukan komunitas Cagak Budaya, Rabu (8/3).

Deskart menjelaskan, komunitas yang dibentuk tersebut akan menjalankan funsgi seperti pamong budaya. Di antaranya pendataan berbagai jenis kesenian hingga kesejarahan dan menjalankan program kesenian. Secara periodik mereka akan membuat pelaporan terbaru mengenai perkembangan yang ada di tiap wilayahnya. Menurut dia, komunitas ini juga diarahkan untuk menjadi badan hukum.

Sehingga dapat membantu kegiatan pembinaan kebudayaan. “Selama ini fokusnya hanya pada pendampingan kesenian saja. Padahal budaya itu luas, ada sastra, sejarah dan purbakala, museum, nilai tradisi, itu semuanya vital,” tandasnya.

Membangun Relasi dengan Pengusaha

 pendampingan dan pelestarian seni budya juga membutuhkan relasi dengan kalangan pengusaha. Tujuan itu perlu dimasukkan dalam komunitas Cagak Budaya yang dibentuk sebagai wadah pamong budaya dan pelaku seni lainnya.

Pengamat wisata dan budaya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Drs Chusmeru MSi menilai, secara ideal jumlah pamong budaya harus sesuai dengan jumlah kecamatan. Pasalnya, mereka yang memahami kondisi kelompok dan dinamika seni budaya di wilayah masing-masing.

“Sebagai ujung tombak tentu mereka yang paham. Jika jumlahnya berkurang memang lebih sulit untuk melakukan pemantauan dan pendampingan,” ujar Chusmeru. Menurut pengampu mata kuliah Komunikasi Tradisional di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unsoed ini memandang perlu dihidupkan kembali kantong budaya yang didampingi oleh pamong.

Tentunya tugas itu bisa dibantu oleh komunitas Cagak Budaya. Selain itu, lembaga seperti DPRD dan Pemkab juga harus memiliki political will dalam hal pembinaan misalnya dengan membuat Perda tentang Pembinaan dan Pelestarian Seni Budaya Banyumas. “Kalau perlu seni budaya Banyumasan juga masuk di muatan lokal sekolah, mulai SD sampai SMA,” katanya.

Relasi dengan kalangan pengusaha, sambung Chusmeru, juga sangat penting. Misalnya kalangan industri, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan dibutuhkan untuk menanamkan investasi sosial budaya dalam bentuk program corporate social responsbility (CSR) atau menjadikan salah satu kesenian Banyumas sebagai “anak angkat” mereka.

Hotel dan restoran bisa menyuguhkan “welcome dance” atau penyambutan tamu dengan menghadirkan kesenian calung, lengger, buncis, sintren, begalan, atau bahkan ebeg. “Ini yang disayangkan. Kepedulian dunia bisnis di Banyumas masih rendah.

Di Bali, welcome dance dengan menampilkan seni tradisi merupakan hal yang biasa dilakukan hotel dan restoran, atau dunia pariwisata seperti saat penyambutan Raja Salman dengan tari Pendet di bandara. Sebenarnya hotel dan restoran sangat potensial utk ikut melakukan pembinaan dan pelestarian seni budaya. Mereka juga diuntungkan dengan keberadaan seni Banyumasan,” jelasnya. 

sumber Suara Merdeka