Wangon The Gate of Banyumas Raya ( Calon Persilangan Jalan TOL)

 Wangon The Gate of Banyumas Raya sangat tepat disematkan kepada Kecamatan Wangon jika nantinya persilangan Jalan TOL penghubung Pantura dan selatan serta Bandung dan Jogja.

Jasa Marga Usulkan 10 Ruas Tol Baru Senilai Rp120 Triliun

PT Jasa Marga Tbk mengajukan usulan ke pemerintah untuk memprakarsai pembangunan 10 ruas tol baru senilai Rp120 triliun. tirto.id - Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin menyatakan perusahaannya telah mengajukan usulan ke pemerintah untuk memprakarsai pembangunan 10 ruas tol baru. Rencananya, pembangunan 10 ruas tol baru itu akan menelan biaya investasi mencapai Rp120 triliun. Apabila pemerintah menyetujui usulan Jasa Marga itu, pengerjaan 10 ruas tol baru tersebut akan berlangsung pada 5-10 tahun ke depan. Sepuluh ruas tol baru itu di luar ruas yang sudah ada. "Target kami, hingga 2019, konsesi sudah mencapai 2000 km dan tol terbangun 1000 kilometer," kata Hasanudin, seperti dikutip Antara, pada Selasa (31/1/2017). Dia menjelaskan 10 ruas tol baru tersebut memiliki jalur yang melintasi kawasan sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Antara lain, setelah Jakarta Elevated I dan II, nanti akan disambung terus ke bawah ketemu Jakarta-Cikampek (Japek selatan) sekitar 40-50 kilometer, dan sambung terus jadi Cipularang II sampai ke Bandung. Jadi, Cipularang II ini selain tambahan kapasitas juga jalan keluar jika di Cipularang I ada gangguan," kata Hasanudin. Setelah itu, dia menambahkan, ruas Cipularang II akan diteruskan lagi untuk disambung dengan tol baru ke arah Bandung Utara. Lalu, juga akan dibangun tol baru untuk akses ke Patimban dan Pelabuhan Cirebon baru ke arah Tol Cipali. "(Jasa Marga) juga ingin bangun tol Trans Jawa di sebelah utara, Demak-Surabaya dan sisi selatan Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap sekitar 235 kilometer. Selanjutnya (jalur) Cilacap-Yogyakarta hingga Solo, biar orang lain (perusahaan lain) saja," kata Hasanudin. Selain ruas-ruas tol baru tadi, Jasa Marga juga berminat membangun penghubung trans Jawa utara dan selatan, yakni tol untuk jalur Tegal menuju Cilacap. "Semua ruas itu, pra studi kelayakannya sudah dilakukan," kata dia. Menurut Hasanudin Jasa Marga berencana menggandeng pihak swasta asing dan dalam negeri untuk pengerjaan 10 ruas tol baru tersebut. "Contohnya untuk ruas Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap akan menggandeng BUMN tol Malaysia," kata dia. Sementara itu, menurut Direktur Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto, di masa belakangan memang banyak perusahaan swasta dan BUMN mengusulkan pembangunan proyek-proyek prakarsa tol baru di Indonesia. Terutama sekali, kata Arie, jalur tol baru di sekitar kawasan Jabodetabek, Bandung ke utara dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa serta Bali. "Ya banyak. Mereka umumnya menginginkan proyek kerja sama di luar proyek yang diajukan pemerintah (unsolicited project) ," kata Arie di sela Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Jakarta, pada hari ini Jasa Marga Usulkan 10 Ruas Tol Baru Senilai Rp120 Triliun Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin menyatakan perusahaannya telah mengajukan usulan ke pemerintah untuk memprakarsai pembangunan 10 ruas tol baru. Rencananya, pembangunan 10 ruas tol baru itu akan menelan biaya investasi mencapai Rp120 triliun. Apabila pemerintah menyetujui usulan Jasa Marga itu, pengerjaan 10 ruas tol baru tersebut akan berlangsung pada 5-10 tahun ke depan. Sepuluh ruas tol baru itu di luar ruas yang sudah ada. "Target kami, hingga 2019, konsesi sudah mencapai 2000 km dan tol terbangun 1000 kilometer," kata Hasanudin, seperti dikutip Antara, pada Selasa (31/1/2017). Dia menjelaskan 10 ruas tol baru tersebut memiliki jalur yang melintasi kawasan sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Antara lain, setelah Jakarta Elevated I dan II, nanti akan disambung terus ke bawah ketemu Jakarta-Cikampek (Japek selatan) sekitar 40-50 kilometer, dan sambung terus jadi Cipularang II sampai ke Bandung. Jadi, Cipularang II ini selain tambahan kapasitas juga jalan keluar jika di Cipularang I ada gangguan," kata Hasanudin. Setelah itu, dia menambahkan, ruas Cipularang II akan diteruskan lagi untuk disambung dengan tol baru ke arah Bandung Utara. Lalu, juga akan dibangun tol baru untuk akses ke Patimban dan Pelabuhan Cirebon baru ke arah Tol Cipali. "(Jasa Marga) juga ingin bangun tol Trans Jawa di sebelah utara, Demak-Surabaya dan sisi selatan Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap sekitar 235 kilometer. Selanjutnya (jalur) Cilacap-Yogyakarta hingga Solo, biar orang lain (perusahaan lain) saja," kata Hasanudin. Selain ruas-ruas tol baru tadi, Jasa Marga juga berminat membangun penghubung trans Jawa utara dan selatan, yakni tol untuk jalur Tegal menuju Cilacap. "Semua ruas itu, pra studi kelayakannya sudah dilakukan," kata dia. Menurut Hasanudin Jasa Marga berencana menggandeng pihak swasta asing dan dalam negeri untuk pengerjaan 10 ruas tol baru tersebut. "Contohnya untuk ruas Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap akan menggandeng BUMN tol Malaysia," kata dia. Sementara itu, menurut Direktur Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto, di masa belakangan memang banyak perusahaan swasta dan BUMN mengusulkan pembangunan proyek-proyek prakarsa tol baru di Indonesia. Terutama sekali, kata Arie, jalur tol baru di sekitar kawasan Jabodetabek, Bandung ke utara dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa serta Bali. "Ya banyak. Mereka umumnya menginginkan proyek kerja sama di luar proyek yang diajukan pemerintah (unsolicited project) ," kata Arie di sela Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Jakarta, pada hari ini. Ia menambahkan, “Prinsipnya pemerintah tetap transparan. Nanti ada lelangnya dengan hak khusus kepada pemrakarsa." sumber (tirto.id)

Tegal Cilacap Bakal Terbangun Jalan Tol

Jakarta - Sisi Selatan Pulau Jawa bakal kehadiran proyek jalan tol, salah satunya adalah proyek jalan tol Tegal-Cilacap. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna. "Itu kan tol prakarsa, artinya usulan dari pihak swasta. Usulannya sudah masuk ke kami, mudah-mudahan bisa lelang tahun ini," kata dia dihubungi detikFinance, Minggu (12/2/2017). Jalan tol ini, kata Herry, diprakarsai oleh BUMN jalan tol, PT Jasamarga (Persero). Jalan tol ini bakal menjadi alternatif pengguna jalan yang selama ini mengandalkan jalan tol di sisi Utara Pulau Jawa untuk menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keberadaan tol di sisi Selatan Pulau Jawa, kata Herry, tergolong sangat penting karena banyak pusat-pusat ekonomi di Selatan Jawa yang kurang terlayani maksimal lantaran tidak tersedia jalan tol. "Data kami, 60-80 ribu kendaraan perhari lewat jalan tol Cileunyi. Dari situ, kelihatan, ternyata banyak yang keluar ke arah bawah (sisi selatan), khususnya yang kendaraan besar untuk angkutan barang," kata dia. Untuk itu, diharapkan, keberadaan jalan tol di sisi Selatan Jawa bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan yang dilintasi jalan tol. "Sekarang pasti banyak yang bilang, ngapain bangun jalan tol di Selatan, jalannya masih cukup. Tapi kita berpikir 5-10 tahun ke depan. Jangan seperti sekarang, contohnya Jorr W 2, baru selesai dibangun langsung sudah macet. Itu karena lalulintasnya sudah terlanjur padat. Jadi kita jangan bikin jalan tol menunggu macet," tandas dia.

sumber detikFinance

Pemdes Gerduren Upayakan Regenerasi Penari Lengger

Masyarakat adat bersama dengan Pemerintah Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, hingga kini terus menjaga regenerasi penari lengger di Banyumas tersebut. Apalagi secara historis Gerduren dipercaya sebagai Kepala Desa Gerduren, Bambang Suharsono mengatakan, saat ini pihaknya sedang merintis lagi pelatihan tari lengger untuk anak-anak sekolah dasar.

Dengan memberdayakan warga lokal yang merupakan penari lengger dan penabuh calung, pihaknya secara rutin menggelar pelatihan untuk anak-anak di desa setempat. “Kami tidak ingin regenerasi penari lengger ini terputus. Apalagi Desa Gerduren merupakan desa yang menjadi pusat lengger di masa lalu hingga sekarang,” katanya, kemarin.

Bambang mengatakan, selain lengger, di desa setempat juga terdapat sejumlah bentuk seni budaya yang lainnya termasuk sintren. Pembuat calung, pengendang hingga penari berbakat banyak juga terdapat di desa ini. “Selain penari lengger, pihaknya juga mendorong regenerasi pengendang, hingga penabuh gamelan ataupun calung,” jelasnya.

Raih Prestasi

Sejumlah prestasi seni yang cukup membanggakan juga berhasil diraih oleh remaja dari Desa Gerduren, Timbang Apit Afifah. Siswa Kelas X MIPA IV SMA Jatilawang itu berhasil meraih prestasi seni mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Timbang menyebutkan prestasi yang diraih itu antara lain perlombaan di bidang dongeng, menari, geguritan, dan baca puisi. Selain itu, untuk mendorong regenerasi seni di desanya, ia pun aktif di desa dalam kegiatan seni dan karangtaruna.

“Bersama dengan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Purwokerto, kami juga sempat turut terlibat dalam film tentang kampung lengger di desa ini. Kami berharap kegiatan seni seperti ini terus berlanjut sehingga regenerasi seni ini dapat terus dilaksanakan,” jelasnya.

sumber Suara Merdeka

Seperti diketahui, Gerduren merupakan salah satu dari lima desa di Banyumas yang beberapa tahun silam menjadi proyek percontohan desa adat dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui program desa adat inilah, kelompok masyarakat adat Sekar Wigati yang menjadi kelompok yang konsen melestarikan seni lengger diberdayakan dan dikuatkan.

Sata ini, untuk mendukung penguatan kelembagaan adat dan melestarikan tradisi, pemerintah desa setempat juga masih memegang teguh dan melaksanakan peraturan desa tentang adat. 

Potensi Wisata Butuh Dukungan Infrastruktur

KABUPATEN Banyumas, memiliki banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Kebasen. Saat ini, potensi wisata yang telah muncul di antaranya Bukit Watumeja, yang menawarkan pemandangan eksotis dari puncak bukit.

Salah satu pendukung pengembangan potensi wisata adalah infrastruktur, termasuk di antaranya jembatan untuk menuju wilayah Kecamatan Kebasen. ”Pengembangan potensi wisata sudah pasti butuh dukungan infrastruktur, oleh sebab itu dengan rencana pembangunan duplikat Jembatan Merah saya harapkan bisa ikut membantu pengembangan wisata di wilayah sekitarnya, seperti di Kebasen,” tutur Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas Is Heru Permana, Selasa (7/2).

Dengan semakin banyak potensi wisata yang tergarap, tentunya dapat merangsang pertumbuhan industri di sektor pariwisata.

Sebab nantinya, jika banyak objek wisata para pelaku wisata dapat membuat paket-paket wisata yang dapat dijual kepada para wisatawan. ”Kalau paket wisata semakin banyak, harapannya wisatawan yang berkunjung ke Banyumas, bisa menginap lebih dari sehari, bahkan kalau bisa lebih dari tiga hari,” ujarnya.

Tingkatkan Kualitas PHRI menurutnya juga terus berupaya meningkatkan kualitas hotel dan restoran di Banyumas. Salah satu upaya yang dilakukan, lanjut dia yakni dengan melakukan sertifikasi kepada hotel dan restoran di Banyumas.

Pada 2017 ini, kata dia ditargetkan seluruh hotel dan restoran di Banyumas telah tersertifikasi. ”Dengan demikian, diharapkan ada standar pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan, maupun pengunjung hotel dan restoran,” jelasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, PHRI juga terus mendorong berbagai pihak untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Banyumas. Sebab menurutnya 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki potensi wisata.

”Saya sempat berkunjung ke objek wisata Air Terjun Sri Getuk di Yogyakarta, ternyata di sana wisata dikelola secara mandiri oleh desa. Dan bila dilihat, sebenarnya Banyumas memiliki banyak potensi yang serupa dengan Sri Getuk, hanya saja memang belum dikembangkan secara maksimal,” imbuhnya. 

Pengganti Jembatan Merah Dinanti

Jembatan Merah yang menghubungkan Kecamatan Patikraja dengan Kecamatan Kebasen, telah berusia renta, dan dalam waktu dekat akan segera ”dipensiunkan”.

Hal itu menyusul rencana pembangunan jembatan pengganti, akhir Maret mendatang. Terkait dengan rencana pembangunan jembatan pengganti itu, Kepala DPU Banyumas Irawadi, mengatakan jembatan yang direncanakan ini, nantinya akan dibangun di samping jembatan lama. Secara ukuran nantinya jembatan juga akan didesain lebih lebar, sehingga dapat dilalui kendaraan dari dua arah.

”Jembatan yang lama akan ditutup, setelah jembatan duplikat jadi,” jelasnya, baru-baru ini. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Achmad Taufik saat ditemui akhir Januari lalu mengatakan, pembangunan duplikat Jembatan Merah diupayakan bisa selesai dalam satu tahap.

”Kita akan membangun bagian bawah jembatan, bagian atas dibantu pemerintah pusat, berupa rangka baja yang saat ini sudah ada, tinggal mengambil saja,” tuturnya. Ia mengatakan, alokasi pembangunan duplikat Jembatan Merah Sungai Serayu itu, sebesar Rp 12 miliar yang berasal dari APBD Banyumas. Terkait dengan rencana pembangunan duplikat jembatan tersebut, sejauh ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen pelelangan pekerjaan.

Ukuran jembatan yang sempit, saat ini terlihat sudah kewalahan dalam melayani lalu lintas kendaraan di lokasi tersebut. Kendaraan, terutama roda empat harus saling bergantian dalam melintas, namun hal itu ternyata bukan perkara mudah, sebab yang sering terjadi justru saling serobot.

Pemerintah pernah memasang lampu pengatur lalu lintas di lokasi, untuk mengatasi kondisi tersebut, namun ternyata tidak berfungsi. Namun demikian, lalu lintas menjadi lebih tertib setelah ada sukarelawan pengatur lalu lintas. Selain ukurannya yang sempit, menurut Sekretaris Desa Patikraja Mulyono, usia jembatan juga sudah tua, sehingga memang layak diganti.

”Beberapa waktu lalu pernah ditutup, sebab katanya sudah rusak, karena usianya tua. Kabarnya bahkan (Jembatan Merah) dibangun sejak zaman penjajahan Belanda,” ucapnya, kemarin. Ia berharap dengan adanya jembatan tersebut, dapat memperlancar arus lalu lintas.

Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, tentunya akan berdampak pada perkembangan perekonomian warga di sekitarnya. ”Sosialisasi mengenai rencana pembangunan, sudah beberapa kali dilakukan oleh Dinas PU, kepada warga,” kata dia.

sumber Suara Merdeka

bahaya salah persepsi

sebagai pelajaran bagi kita

Underpass Jensud Purwokerto Segera dibangun

 

(ANTARA News) - Pembangunan "underpass" di Jalan Jenderal Soedirman sebelah selatan Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, segera dilaksanakan, kata Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum setempat Akhmad Taufik.

"Insya Allah, pekerjaan underpass akan dilaksanakan tahun ini. Kita semua berharap dalam waktu tidak terlalu lama," katanya saat paparan akhir "Detail Engineering Design (DED) Underpass" Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto di Sasana Joko Kahiman, Rumah Dinas Bupati Banyumas, Senin.

Menurut dia, "underpass" rencananya dibangun 230 meter ke arah selatan dari perlintasan sebidang Jalan Jenderal Sudirman. 

Ia mengatakan nantinya, akan ada bundaran di sisi timur dan barat, masing-masing dengan diameter 30 meter.

"Adapun dimensi bagian atas underpass dirancang setebal 1 meter sedangkan dimensi bawah 1,1 meter dengan rentang bebas 5,2 meter," katanya.

Dalam pembangunan "underpass", kata dia, tugas Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah menyusun DED sedangkan pembangunannya menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Sementara dalam paparan tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein sempat mengritisi beberapa hal yang disampaikan konsultan perencana DED, antara lain yang berkaitan dengan pancang gelagar H "beam underpass" yang sedikitnya membutuhkan 108 ton besi.

"Mengingat kualitas besi itu bermacam-macam, saya minta dilakukan secara cermat dalam pengadaannya. Kalau perlu ada survei," kata Bupati.

Ia mengatakan "underpass" nantinya akan dihubungkan oleh jalan lingkar berbentuk U yang pembangunannya dibagi dalam dua segmen. 

Menurut dia, segmen timur menjadi tanggung jawab Pemkab Banyumas, sedangkan segmen barat menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia.

"Mengingat pembangunan jalan terbagi dua segmen, maka harus ada persamaan atau kesesuaian baik harga maupun kualitas material bangunannya. Oleh karena itu, satuan harga untuk volume dan barang yang sama haruslah sama," katanya.

Ia mengatakan genangan air tertinggi pada musim hujan agar betul-betul diperhitungkan sehingga tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dia menyarankan ada penambahan satu bak kontrol dan satu mesin pompa untuk kondisi darurat dengan kapasitas minimal 100 liter per detik.

"Jika ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan timbul kemacetan saat terjadi genangan air. Hal yang tak kalah penting adalah perhitungan struktur temporary bridge (jembatan sementara) yang akan dipakai selama underpass belum selesai dan dinyatakan operasional," katanya.

Pembangunan "underpass" itu ditujukan untuk mengantisipasi kemacetan yang biasa terjadi di perlintasan sebidang Jalan Jenderal Soedirman sebelah selatan Stasiun Purwokerto terutama ketika ada kereta api yang melintas. 

Peksi Bacingah, Potret keberhasilan Relokasi PKL Pemkab Banyumas

Salah satu keberhasilan relokasi PKL tepatnya pedagang burung yang awalnya di jl Panjaitan, seberang pasar wage, karena ada trend positif sehingga dibangun pasar permanen bahkan 2 lantai. semoga diikuti pasar Mina relokasi pedagang ikan jl Ahmad yani, dan lainnya seperti pratista harsa, kebondalem dan pusat kuliner jl Angka.

Pedagang Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto Mulai Tempati Kios

Pembangunan tahap pertama Pasar Burung Peksi Bacingah yang berada di Jalan Kongsen, sudah selesai 15 Januari lalu meskipun sempat molor dari target waktu sebelumnya, yaitu 10 Januari. Beberapa pedagang yang selama proses pembangunan ditempatkan di bedeng tidak jauh dari lokasi pasar, sudah menempati kios yang ada. Ketua Paguyuban Pasar Burung Peksi Bacingah, Sehan Sidik mengatakan, semestinya para pedagang menempati kios mulai Rabu (1/2) mendatang. Namun karena banyaka keluhan dari pedagang burung, akhirnya pedagang sudah menempati kios sejak Kamis (26/2) lalu. “Banyak pedagang mengeluhkan keadaan bedeng sempit, banyak burung yang mati,” ujarnya. Seksi Bina Tata Pedagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas, Yuswanto mengatakan, Pasar Burung Peksi Bacingah sudah ada sejak 2014. Namun sebelumnya ada di jalan DI Panjaitan. Dan setelah dipindahkan ke Jalan Kongsen, ternyata terkendala dengan tempat parkir yang menyebebkan kemacetan. Dengan adanya kemacetan itu, Pasar Burung Peksi Bacingah direnovasi secara dua tahap. Untuk tahap pertama pembangunan 32 kios yang selesai pada 15 januari lalu. Tahap kedua akan dikerjakan mulai Juni tahun ini, dan pembangunan ditarget hingga enam bulan. Namun sebelumnya harus melalui proses lelang yang akan dimulai pada Mei. “Sekarang pasar ini sifatnya masih keperawatan rekanan,” jelasnya. Dia mengatakan, untuk pembangunan tahap kedua ini, akan ditambah tempat parkir motor di lantai atas yang mampu menampung hingga lima ratus kendaraan roda dua. Selain itu, juga diberikan tembok keliling, 27 los untuk pedagang yang tidak kebagian kios, dan drainase. Meskipun saat ini sudah ada tempat parkir motor di lantai dua, tetapi masih belum dapat difungsikan untuk pengunjung. Sebab dari segi keamanannya belum memadai. “Nanti akan diberi pagar pengaman di pinggiran tempat parkir motor,” tandasnya. Dia menambahkan, sesuai peraturan untuk pasar burung kelas dua, tarif yang ditarik bersifat retribusi. Untuk pedagang yang ada di los, per meternya dikenakan retribusi Rp 200 rupiah per hari. Sedangkan pedagan yang menempati kios seluas 2,5 x 7 meter, dikenakan biaya Rp 300 per hari.

sumber Radar Banyumas

update info Pengelolaan Bisnis Kebondalem

Kewajban Denda Mulai Dibayar Rp 10,5 Miliar

Pemkab Banyumas mulai melaksanakan kewajiban denda hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengelolaan kawasan bisnis Kebondalem dengan PT Graha Cipta Guna (GCG) Purwokerto. Kewajiban denda dan uang paksa (duamsong) yang diambilkan dari APBD, untuk tahap pertama sebesar Rp 10,5 miliar. Hal ini menindaklanjuti salah satu amar putusan MA No 530 PK/PDT/2011 tanggal 2 Februari 2011. Kepala Bagian Hukum Setda Banyumas, Faturrohman bersama Kasubag Bantuan Hukum Adi Prasetyo menjelaskan, kewajiban membayar denda tahap pertama sudah diselesaikan tanggal 18 Januari lalu, melalui transfer ke PT GCG. Pembayaran tersebut sekaligus untuk pembayaran tahun lalu, yang belum bisa dibayarkan karena sudah tutup tahun anggaran. ”Kesepakatannya untuk bayar denda diangsur bertahap dari APBD sampai tahun 2018. Tahun 2016 lalu dibayarkan bersama tahun ini karena sudah di akhir tahun anggaran, tapi harus awal tahun ini, dan ini sudah dibayarkan. Kalau untuk 2017 dan 2018, yang penting sampai batas waktu satu tahun anggaran,” terangnya, Selasa (31/1). Dijelaskan, total uang denda dan paksa yang ditanggung pemkab sekitar Rp 22 miliar. Setelah tahap pertama dibayarkan, sisa kekurangan Rp 11,5 miliar, bakal diangsur lagi dua tahun anggaran berikutnya. Tahun 2017 sekitar Rp 6,5 miliar dan tahun 2018 sekitar Rp 5 miliar. Belum Dibahas Menurutnya, setelah putusan MA tersebut dinyatakan inkrah, pemkab sudah menitipkan uang Rp 500 juta melalui panitera Pengadilan Negeri Purwokerto selaku eksekutor putusan MA tersebut. Sehingga total uang yang sudah dibayarkan ke PT GCG sekitar Rp 10,5 miliar. ”Namun waktu itu negoisasinya untuk diangsur belum ada titik temu, sehingga baru tercapai kesepakatan beberapa waktu lalu dan dari pemkab juga didampingi pengacara negara dari kejaksaan,” ujarnya. Terkait perkembangan adendum, Adi menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan lagi dengan PT GCG. Sementara berhenti dulu. Saat ini, kedua belah pihak masih fokus menyelesaikan pembayaran denda dan pemindahan PKLWira Niaga Kelana dan kini sedang berjalan. Soal bangunan mangkrak nantinya mau seperti apa dan bagaimana model pengelolaan ke depan, diakui, sejuah ini belum dibahas. Dia menyatakan, dalam amar putusan MA, perjanjian 1986 harus dilanjutkan, sehingga harus dikaji ulang baik dari aspek legalitas dan bisnis. ”Misalnya bangunan mangkrak dulu peruntukannya seperti apa, dan apakah sekarang masih relevan dilaksanakan. Kalau untuk pemindahan PKL sedang dilaksanakan,” ujarnya. Dia mengaku tidak paham betul, kenapa masalah Kebondalem tidak bisa diselesaikan sejak dulu. Pasalnya, bangunan menjadi mangkrak atau dihentikan pembangunannya 1987, setelah ada PKL masuk di depan bangunan yang dalam perjanjian dibuat empat lantai tersebut.

sumber Suara Merdeka